NEW
Font size
WorksheetsOverview
Total questions: 10
Worksheet time: 4mins
Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pengertian dari
Akuntabilitas Kinerja
Akuntansibilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah merupakan pengertian dari
AKIP
e-SAKIP
SAKIP
LAKIP
Sesuai dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, tahapan evaluasi AKIP yang harus segera dilakukan setelah penentuan ruang lingkup, adalah
Perumusan tujuan evaluasii
perancangan desain evaluasi
pelaporan dan pengkomunikasian hasil evaluasi
pra evaluasi
Kementerian/Lembaga apa yang diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Nasional dalam rangka Evaluasi AKIP?
Kementerian Dalam Negeri
Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Keuangan
Kementerian PANRB
Susunan tim evaluasi minimal terdiri atas:
Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengawas (Supervisor), Ketua Tim, Anggota Tim
Pembina, Penanggung Jawab, Pengawas (Supervisor), Ketua Tim, Anggota Tim
Penanggung Jawab, Pengawas (Supervisor), Ketua Tim, Anggota Tim
Penanggung Jawab, Pengawas (Supervisor), Ketua Tim
Teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas, merupakan pengertian dari teknik evaluasi
komunikasi
konfirmasi
validasi
observasi
Berikut ini merupakan komponen yang dinilai saat melakukan evaluasi AKIP, kecuali
Pengukuran Kinerja
Perencanaan Kinerja
Penetapan Kinerja
Pelaporan Kinerja
Komponen apa yang memiliki bobot nilai terkecil pada evaluasi AKIP?
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Setiap komponen yang dinilai pada evaluasi AKIP, terbagi menjadi 3 sub komponen berikut
Input, Proses, dan Output
Keberadaan, Kualitas, dan Manfaat
Input, Proses, dan Output serta Outcome
Keberadaan, Kualitas, dan Manfaat serta Dampak
Inspektorat Kota Pontianak, Inspektorat Kabupaten Sekadau, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Kubu Raya, dalam Evaluasi AKIP Pemda termasuk dalam jenis klaster unit kerja apa?
Pendukung
Tambahan
Prioritas
Utama
