wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Total questions: 25

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

1. Pembagian Ilmu Perundang-Undangan yang peling tepat menurut Burkhard Kresms adalah, kecuali ....

a)

A. Metode Perundang-Undangan

b)

B. Proses Perundang-Undangan

c)

C. Sistematika Perundang-Undangan

d)

D. Teknik Perundang-Undangan

2.

2. Dari berbagai tokoh dibawah ini, siapakah yang menjadi Bapak Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia ....

a)

A. A. Hamid S. Attamimi

b)

B. Sri Soemantri

c)

C. Bagir Manan

d)

D. Soekino

3.

3. Peter Noll (1973) merupakan salah satu tokoh yang mengenalkan bidang ilmu perundang-undangan dengan istilah ….

a)

A. Gesetzgebunglehre

b)

B. Wetgevingskunde

c)

C. Gesetzgebungwissenschaft

d)

D. Wegevingswetenschap

4.

4. Ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) atau science of legislation (wetgevingswetanschap) merupakan ilmu yang…..

a)

A. Multidisiplin

b)

B. Interdisipliner

c)

C. Autonom dan Heteronom

d)

D. Multidisipliner

5.

5. Berikut adalah tokoh tokoh utama yang Mencetuskan bidang ilmu perundang undangan yaitu, kecuali …

a)

A. Peter Noll

b)

B. W.G. Van der Velden

c)

C. Jurgen Roodig

d)

D. John Austin

6.

6. Hans Nawiasky adalah salah satu tokoh yang turut mengembangkan ilmu perundang-undangan, dengan secara khusus menyoroti mengenai tata susunan norma hukum negara, teori dari Hans nawiasky tersebut terlihat di bawah ini yaitu ….

a)

A. Die theorie von stufenaufbau der rechtsordnung

b)

B. Die interdisziplinare wissenschaft von der staatlichen rechtssetzung

c)

C. Rechtsgeleerd Handwoordenboek

d)

D. Science of legislation

7.

7. Dalam ilmu perundang-undangan tentunya pasti akan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan berikut adalah beberapa tokoh yang menggunakan istilah peraturan perundang-undangan, kecuali ….

a)

A. Ismail Suny

b)

B. Sri Soemantri

c)

C. Bagir Manan

d)

D. A. Hamid S. Attamimi

8.

8. Norma dalam masyarakat yang dapat dilekati sanksi dan memiliki kekuatan memaksa paling kuat adalah ….

a)

A. Norma Agama

b)

B. Norma Kesusilaan

c)

C. Norma Hukum

d)

D. Norma Kesopanan

9.

9. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan di masa sekarang, kecuali …

a)

A. Undang-undang

b)

B. Instruksi Presiden

c)

C. Perpres

d)

D. Peraturan Pemerintah

10.

10. Ahli yang memetakan cabang Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan adalah....

a)

A. Hamid S. Attamimi

b)

B. Hans Kelsen

c)

C. Burkhardt Krems

d)

D. Hans Nawiasky

11.

11. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. disamping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yaitu ….

a)

A. Konstitusi

b)

B. Kebiasaan

c)

C. Adat Istiadat

d)

D. Konvensi

12.

12. Pejabat yang berwenang membuat Undang-Undang adalah ....

a)

A. Pemerintah daerah

b)

B. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

c)

C. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

d)

D. Mahkamah Agung dan Presiden

13.

13. Pejabat yang berwenang membuat Peraturan Penganti Undang-Undang (PERPPU) adalah ....

a)

Pemerintah daerah dan DPRD

b)

Pemerintah

c)

Walikota dan Presiden

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14.

14. Peraturan daerah provinsi adalah......

a)

A. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan Bupati/ walikota

b)

B. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Bupati

c)

C. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur.

d)

D. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagaimana mestinya.

15.

15. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...

a)

A. Hukum

b)

B. Kedaulatan rakyat

c)

C. Ketuhanan yang maha esa

d)

D. Pancasila

16.

16. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh...

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPD

d)

Presiden

17.

17. Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

A. pembukaan UUD 1945

b)

B. perundang-undangan

c)

C. Kepres

d)

D. Peraturan Pemerintah

18.

18. Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

a)

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

b)

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

c)

untuk diketahui oleh masyarakat umum

d)

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

19.

19. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

A. UU

b)

B. Perpu

c)

C. Perpres

d)

D. PP

20.

20. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

A. DPR

b)

B. MPR

c)

C. Presiden

d)

D. Panitia Ad Hoc

21.

21. Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

A. DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

B. DPR dan Presiden

c)

C. MPR dan Mahkamah Konstitusi

d)

D. Mahkamah Agung dan DPR

22.

22. Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...

a)

A. DPRD

b)

B. Bupati

c)

C. Walikota

d)

D. Gubernur

23.

23. Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

A. Peraturan pemerintah

b)

B. Undang Undang

c)

C. Ketetapan MPR

d)

D. UUD 1945

24.

24. Sumber Hukum Tata Negara berupa kebiasaan ketatanegaraan yaitu..

a)

A. Presiden menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional

b)

B. Presiden memberikan pidato kenegaraan pada sidang MPR di tanggal 16 Agustus

c)

C. memakai batik dan kebaya saat upacara peringatan 17 Agustus

d)

D. memakai peci hitam saat foto kenegaraan

25.

25. Teori hukum berjenjang menurut Hans Kelsen menyebutkan hal di bawah ini kecuali ..

a)

A. hanya peraturan yang dibentuk legislatif yang diakui sebagai sumber hukum

b)

B. dasar negara dapat ditemukan dalam pandangan dan norma dasar

c)

C. peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

d)

D. grund norm merupakan kaidah hukum paling tertingi