NEW
Font size
WorksheetsKementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undnag-undnag APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam UUD NRI TAHUN 1945 pada Pasal ...
15
16
17
18
19
Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah ...
3 kementerian
4 kementerian
9 kementerian
18 kementerian
34 kementerian
siapakah menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia
yang bukan merupakan Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945 :
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian Indonesia
Kementerian Agama Indonesia
Kementerian Pertanian Indonesia
Kementerian Perdagangan Indonesia
yang bukan merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Bapak Prabowo Subianto merupakan menteri ...
Dalam Negeri
Luar Negeri
Pertahanan
Keuangan
Kesehatan
Dimanakah kedudukan suatu Kementerian Negara ....
Ibu Kota Negara
Provinsi
Daerah
Kabupaten
Kota
yang merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan
Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ...
kekuasaaan
kedaulatan
keadilan
agama
hukum
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….
Tidak dapat saling menjatuhkan
Presiden dibantu menteri
DPR berfungsi sebagai alat kontrol
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ....
MPR
DPR
presiden
Bank Indonesia
BPK
Di bawah ini keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPNK. Berikut ini daftar LPNK yang ada di Indonesia, kecuali...
perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan di sebut dengan
Lembaga pemerintah Non-kementerian
Pemerintahan pusat
Pemerintahan daerah
Kementerian
Kementerian Kordinator bidaang politik,hokum dan keamanan
Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan presiden di luar kementerian disebut dengan ....
Kementerian negara
Lembaga pemerintah non kementerian
BUMN
BUMS
Sekretariat Negara
Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara kelompok satu adalah ...
Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya jelas diatur dalam UU
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman program pemerintah
Urusan pemerintahan Lembaga eksekutif
Urusan pemerintahan Lembaga federatif
Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian terdapat pimpinan, petunjuk, dan bertanggung jawab. Kepala LPNK menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada …
Presiden
Presiden dan wakil presiden
Presiden melalui menteri yang mengkordinasikannya
Presiden melalaui Non-kementerian yang mengkoordinasikannya
Presiden dan wakil presiden Non-kementerian yang mengkordinasikannya
Selain Kementerian Negara, pemerintah juga membentuk lembaga lain yang tidak berbentuk kementerian, lembaga ini dikenal dengan sebutan LPNK. Alasan dibentuknya LPNK yaitu …
Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat nasional dan dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk
Terdapat persoalan atau masalah Umum yang bersifat nasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.
Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat internasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.
Terdapat persoalan atau masalah Umum yang bersifat Internasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.
Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat nasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.
