wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan

Total questions: 85

Worksheet time: 1hrs 5mins

Name
Class
Date
1.

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian adalah fungsi APBN dari...

a)

Fungsi otorisasi

b)

Fungsi perencanaan

c)

Fungsi pengawasan

d)

Fungsi alokasi

2.

APBN disusun dalam waktu sekitar......Bulan

a)

12

b)

6

c)

9

d)

3

3.

Anggaran negara sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan adalah fungsi APBN dari...

a)

Fungsi otorisasi

b)

Fungsi perencanaan

c)

Fungsi pengawasan

d)

Fungsi Alokasi

4.

Asas perencanaan pembangunan nasional yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibab penyelenggara negara, disebut juga dengan...

a)

Asas keadilan

b)

Asas proporsionalitas

c)

Asas keterbukaan

d)

Asas Kekinian

5.

Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk mengelola investasi pemerintah termasuk perencanaan anggaran atas investasi pemerintah. Kewenangan tersebut meliputi :

a)

Kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional

b)

kewenangan regulasi, kewenangan eksekusi, dan kewenangan evaluasi

c)

kewenangan pembinaan dan kewenangan monitoring

d)

kewenangan regulasi dan kewenangan pembinaan

6.

UU APBN Tahun anggaran yang direncanakan berumur...

a)

1 tahun

b)

2 tahun

c)

3 tahun

d)

4 tahun

7.

Indonesia menggunakan ICW untuk mengatur keuangan Negara di Indonesia hingga tahun...

a)

2004

b)

2005

c)

2003

d)

2000

8.

Enam klaster dari program PEN yang mencerminkan aspek utama pengendalian endemi dan mitigasi dampaknya adalah sebagai berikut, kecuali...

a)

Dukung UMKM

b)

Pendidikan

c)

perlindungan sosial

d)

kesehatan

9.

Berikut merupakan langkah yang dilakukan dalam manajemen risiko investasi pemerintah paling sedikit meliputi, kecuali...

a)

sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan

b)

toleransi risiko dan strategi investasi

c)

identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko

d)

Menghilangkan risiko investasi

10.

Berikut asas lama dalam pengelolaan keuangan negara, kecuali...

a)

Tahunan

b)

Kesatuan

c)

Bulanan

d)

Universalitas

11.

Berikut ini adalah salah satu fungsi APBN, kecuali...

a)

Fungsi Stabilisasi

b)

Fungsi distribusi

c)

Fungsi spesialisasi

d)

Fungsi otorisasi

12.

Berikut asas baru sebagai pencerminan best practice, kecuali...

a)

Akuntabilitas

b)

Profesionalitas

c)

Proporsionalitas

d)

Objektivitas

13.

Berdasarkan pasal 3 ayat (4) UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, APBN memiliki ...... fungsi

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

14.

Berikut pihak-pihak yang dimungkinkan terlibay dalam penelaahan RKA-K/L, kecuali...

a)

Kementrian kesehatan

b)

BAPPENAS

c)

Pemerintah Provinsi DKI jakarta

d)

Kemenkeu

15.

Berikut adalah salah satu tujuan penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional...

a)

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

b)

Menjamin kepemimpinan presiden berikutnya

c)

Mengoptimalkan penggunaan APBN

d)

A, B dan C, benar

16.

Hubungan antara Keuangan negara dan APBN adalah...

a)

APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara

b)

APBN adalah wujud pelaksanaan dari keuangan negara

c)

APBN adalah wujuf pertanggungjawaban dari keuangan negara

d)

APBN adalah wujud perencanaan keuangan negara

17.

Tujuan APBN yang terkait dengan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik adalah...

a)

APBN sebagai bentuk amanah UU

b)

APBN sebagai sarana pembangunan

c)

APBN sebagai implementasi kebijakan fiskal

d)

APBN sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara

18.

Klasifikasi anggaran dalam APBN dibagi menjadi tiga klasifikasi seperti di bawah ini, kecuali...

a)

Klasifikasi fungsi

b)

Klasifikasi satuan kerja

c)

Klasifikasi organisasi

d)

Klasifikasi jenis belanja/ekonomi

19.

Fungsi APBN dalam memastikan kebijakan anggaran negara yang di ambil memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan disebut fungsi...

a)

Stabilisasi

b)

Spesialisasi

c)

Distribusi

d)

Otorisasi

20.

Penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya disebut...

a)

Saldo anggaran lebih

b)

Surplus

c)

Pembiayaan

d)

Penerimaan negara

21.

Penerimaan negara dikurangi belanja, diluar pembayaran bunga utang disebut dengan...

a)

Keseimbangan primer

b)

Kebijakan fiskal

c)

Keseimbangan umum

d)

Mandatory Spending

22.

Persentase minimal 26% adalah besaran untuk alokasi Dana Alokasi Umum atas...

a)

Pendapatan dalam negeri neto

b)

APBN

c)

Belanja negara

d)

Penerimaan PNBP

23.

Pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan disebut...

a)

Keseimbangan Primer

b)

Surplus

c)

Balance Bujed

d)

Postur APBN

24.

Pengeluaran untuk operasional kantor sehari-hari dialokasikan pada Belanja...

a)

Pegawai

b)

Barang

c)

Bansos

d)

Modal

25.

penempatan sejumlah dana dan /atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan /atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya, disebut...

a)

Investasi pemerintah

b)

Investasi permanen

c)

Investasi jangka panjang

d)

Investasi jangka pendek

26.

Yang termasuk ke dalam penerimaan perpajakan adalah, kecuali...

a)

PBB

b)

Cukai

c)

Bea Keluar

d)

SDA Nonmigas

27.

Hubungan antara otonomi daerah desentralisasi fiskal adalah...

a)

Otonomi daerah dapat dijalankan secara optimal meskipun desentralisasi fiskal tidak ditetapkan

b)

desentralisasi fiskal hanya dapat dijalankan sebagian jika otonomi daerah tidak diterapkan

c)

desentralisasi fiskal hanya dapat dijalankan dengan otonomi daerah sebagai prasyarat

d)

desentralisasi fiskal dapat dijalankan sepenuhnya tanpa otonomi daerah

28.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan siklus anggaran setelah...

a)

Evaluasi anggaran

b)

Perencanaan anggaran

c)

Pengawasan anggaran

d)

Pertanggungjawaban anggaran

29.

Pengenaan pajak terhadap barang kena pajak disebut...

a)

PBB

b)

PPN

c)

PPH

d)

PPK

30.

Dalam pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan negara, presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada...

a)

Kepala Daerah

b)

Menteri Keuangan

c)

Menteri Perekonomian

d)

Kepala staf kepresidenan

31.

Di bawah ini merupakan hak negara, kecuali...

a)

Memungut pajak

b)

Mengedarkan uang

c)

Membayar bunga pinjaman

d)

Melakukan pinjaman

32.

Salah satu bentuk Bansos yang diberikan pemerintah dalam program PEN dan masuk ke dalam katergori perlindungan sosial, yang intervensinya bersifat tidak langsung adalah...

a)

Sembako

b)

Diskon tarif listrik

c)

PKH

d)

BLT

33.

Terkait dengan mekanisme penghitungan Baseline jangka menengah, manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat...

a)

Inflasi dihitung/diterapkan pada indeks KPJM

b)

Indeks output diterapkan pada level Output

c)

Indeks KPJM diterapkan pada level output

d)

Parameter "Berlanjut/Berhenti" hanya ada di level output

34.

Dokumen yang memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai output yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I disebut...

a)

Kerangka ekonomi makro

b)

Rincian anggaran Belanja

c)

Kerangka Acuan Kerja

d)

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

35.

Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan konsep dasar inisiatif baru :

a)

Berorientasi pada pencapaian kinerja outcome

b)

Memberikan fleksibilitas dalam proses perencanaan dan pengangguran

c)

Menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional

d)

Inisiatif Baru dapat berupa program/kegiatan/outcome/output baru

36.

Kesempatan untuk mengajukan usulan inisiatif baru dapat dilakukan sebanyak...

a)

3 kali

b)

2 kali

c)

4 kali

d)

Tak terbatas

37.

Terhadap proposal inisiatif baru yang diajukan, Bappenas melakukan penilaian atas kelayakan dari sisi kebijakan (policy), sedangkan DJA dari sisi...

a)

Melakukan pengecekan kepatutan sesuai kebijakan anggaran

b)

Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional

c)

Memutuskan usulan inisiatif Baru yang layak didanai

d)

Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional

38.

Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dalam rangks penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan definisi dari...

a)

Pagu anggaran

b)

Pagu alokasi anggaran

c)

Pagu indikatif

d)

Kapasitas Fiskal

39.

Pihak yang melakukan riviu rencana kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga adalah...

a)

Sekjen K/L

b)

Aparat pengawasan intern Pemerintah K/L

c)

Direktorat jenderal anggaran

d)

Biro perencanaan K/L

40.

Surat pengesahan DIPA induk ditandatangani oleh...

a)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

b)

Direktur Jenderal Anggaran

c)

Menteri perencanaan Pembangunan nasional

d)

Kuasa pengguna anggaran

41.

Dibawah ini yang termasuk jenis DIPA BUN, kecuali...

a)

DIPA utang dan belanja Hibah

b)

DIPA transfer ke Daerah

c)

DIPA pengelolaan Transaksi Khusus

d)

DIPA Tugas pembantuan

42.

Bab 2 dalam nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2021 berisi tentang...

a)

Defisit dan pembiayaan anggaran

b)

Belanja negara

c)

Pendapatan negara

d)

Asumsi dasar ekonomi makro

43.

Menurut PP 27 Tahun 2014 salah satu wewenang dan tanggungjawab dari pengelola barang terkait pengelolaan BMN yaitu...

a)

mengajukan RKBMN

b)

Meneliti dan menyetujui RKBMN

c)

Me-review RKBMN

d)

Mengkompilasi RKBMN

44.

Jenis pemeliharaan BMN ada 3 yaitu pemeliharaan...

a)

ringan, sedang dan berat

b)

bulanan, semesteran dan tahunan

c)

administrasi, hukum dan fisik

d)

insidentil, periodik dan khusus

45.

Kantor pemerintah memiliki ruangan kosong kemudian digunakan oleh Bank untuk memasang mesin ATM. Kegiatan ini termasuk jenis pemanfaatan...

a)

sewa

b)

pinjam pakai

c)

BGS/BSG

d)

KSP

46.

Pengertian dari Barang Milik Negara (BMN) menurut PP 27 tahun 2014 adalah...

a)

Kekayaan yang dimiliki negara baik berwujud maupun tidak berwujud dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan

b)

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Derah atauu berasal dari perolehan lainnya yang sah dari pihak lain

c)

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

d)

aset yang didapatkan dari sumber yang dapat menambah nilai dari neraca pemerintah dan juga berasal dari pihak lain

47.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, merupakan bunyi salah satu pasal dan ayat dari UUD 1945 yaitu...

a)

Pasal 33 ayat 1

b)

Pasal 33 ayat 2

c)

Pasal 33 ayat 3

d)

Pasal 33 ayat 4

48.

Berikut adalah stimulus yang diberikan pemerintah pada paket stimulus fiskal II (13 maret 2020), kecuali...

a)

stimulus fiskal

b)

stimulus nonfiskal

c)

stimulus padat karya

d)

kebijakan di sektor keuangan

49.

Peraturan yang mendasari kebijakan untuk memfokuskan kembali dan merealokasikan anggaran yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk kegiatan penanganan Covid-19 di Indonesia...

a)

Intruksi presiden No. 4 Tahun 2020

b)

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2020

c)

UU No. 2 Tahun 2020

d)

Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2020

50.

salah satu instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 adalah mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada ............ sesuai dengan kewenangannya.

a)

Direktur Jenderal Anggaran

b)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

c)

Menteri Koordinator Perekonomian

d)

Menteri Keuangan

51.

Pengujian untuk memastikan ketepatan penerima pembayaran disebut dengan...

a)

wetmatigheid

b)

rechmatigheid

c)

doelmatigheid

d)

Tidak ada yang benar

52.

Pihak yang diberi kuasa untuk memverifikasi SPP adalah...

a)

bendahara pengeluaran

b)

kuasa oengguna anggaran

c)

PPK

d)

PPSPM

53.

Terkait dengan pembahasan RUU APBN, Presiden menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini kepada DPR, Kecuali...

a)

Buku I (RUU APBN)

b)

Buku II (nota keuangan beserta RAPBN)

c)

Buku III (himpunan RKA K/L)

d)

Buku IV (Rencana Kerja Pemerintah)

54.

Bab 2 dalam Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2021 berisi tentang...

a)

asumsi dasar ekonomi makro

b)

pendapatan belanja

c)

belanja negara

d)

defisit dan pembiayaan anggaran

55.

yang menjadi landasan pemerintah untuk menyusun RUU APBN, Nota Keuangan beserta RAPBN dan Himpunan RKA K/L adalah hasil kesepakatan...

a)

pembicaraan internal

b)

pembicaraan pendahuluan

c)

pembicaraan tingkat I

d)

pembicaraan tingkat II

56.

Pengertian Nota Keuangan adalah...

a)

suatu dokumen yang berisi penjelasan atau keterangan resmi pemerintah atas RUU APBN yang disusun dan kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama-sama guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi UU APBN

b)

Dokumen pidato kenegaraan yang dibacakan presiden di depan sidang paripurna DPR pada setiap tanggal 16 agustus

c)

dokumen informasi APBN berupa ringkasan atas nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran yang direncanakan

d)

dokumen penjelasan atas batang tubuh RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan

57.

salah satu karakteristik yang dimiliki oleh BLU adalah...

a)

pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN

b)

Semi otonom/otonom

c)

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan

d)

profit oriented

58.

RBA menganut. . . . . yang memberikan keleluasaan bagi belanja dalam RBA untuk bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkkait, selain pendapatan dari APBN, bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

a)

penganggaran badan layanan umum

b)

pola anggaran fleksibel

c)

penganggaran berimbang

d)

penganggaran berbasis kinerja

59.

kinerja keuangan sehat dalam persyaratan teknis harus mempertimbangkan, kecuali...

a)

rasio realisasi atau proyeksi belanja pegawai dengan PNBP paling kurang tidak meningkat

b)

peningkatan realisasi PNBP dalam 2 tahun terakhir dan/atau proyeksi BNBP dalam 5 tahun ke depan

c)

peluang peningkatan kinerja layanan

d)

data realisasi atau proyeksi rasio keuangan

60.

Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat satuan unit kerja pada pemerintah daerah untuk periode 5 tahun disebut juga dengan ....

a)

renstra SKPD

b)

RPJM SKPD

c)

renstra daerah

d)

RPJM daerah

61.

Pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali...

a)

RPJM Nasional harus disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional

b)

RKP Daerah harus disusun dengan mempertikan RKP Nasional

c)

Rancangan APBN disusun dengan memedomani RKP Nasional

d)

RKP SKPD disusun dengan memperhatikan Renja Daerah

62.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dilakukan oleh berbagai pihak dalam berbagai tingkat, berikut adalah pernyataan yang benar terkait hal itu, kecuali...

a)

Di tingkat nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun

b)

Di tingkat kementerian/lembaga perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun

c)

Di tingkat pemerintah daerah, perlu disusun rencama pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun

d)

A, b dan C salah

63.

Berikut ini adalah penjelasan yang benar tentang restra kementerian tenaga kerja, kecuali...

a)

Renstra kementerian tenaga kerja mengandung informasi visi, misi, tujuan strategi kebijakan serta program dan kegiatan dari kementerian tenaga kerja

b)

Renstra kementerian tenaga kerja mengandung rencana pembangunan di tingkat kementerian tenaga kerja selama periode 5 tahun

c)

Renstra kementerian tenaga kerja disusun dengan mengacu pada APBN yang sedang berlaku

d)

Renstra kementerian tenaga kerja disusun dengan memperhatikan RPJM nasional

64.

Pembahasan R-APBN adalah pembahasan antara pemerintah dan DPR terkait dengan Rancangan APBN (dilakukan pada bulan agustus s.d oktober)

a)

Benar

b)

Salah

65.

DAK singkatan dari...

a)

Dana Alokasi Khusus

b)

Dana Alokasi Kesehatan

c)

Dana Anggaran Khusus

d)

Dana Alokasi Kementerian

66.

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut...

a)

Pinjaman

b)

Pajak

c)

Pagu

d)

Mandatory Spending

67.

Hubungan antara otonomi daerah desentralisasi fiskal adalah...

a)

Otonomi daerah dapat dijalankan secara optimal meskipun desentralisasi fiskal tidak ditetapkan

b)

desentralisasi fiskal hanya dapat dijalankan sebagian jika otonomi daerah tidak diterapkan

c)

desentralisasi fiskal hanya dapat dijalankan dengan otonomi daerah sebagai prasyarat

d)

desentralisasi fiskal dapat dijalankan sepenuhnya tanpa otonomi daerah

68.

Struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account sejak tahun...

a)

1998

b)

2000

c)

2004

d)

2008

69.

Pembiayaan APBN yang dilakukan pemerintah saat ini digunakan untuk memenuhi...

a)

selisih kurang pendapatan negara ditambah belanja negara

b)

selisih lebih pendapatan negara ditambah belanja negara

c)

selisih kurang pendapatan negara dikurangi belanja negara

d)

selisish lebih pendapatan negara dikurangi belanja negara

70.

yang tidak termasuk jenis utang pemerintah adalah...

a)

saham

b)

pinjaman dalam negeri

c)

sukuk

d)

obligasi

71.

Salah satu contoh penerimaan pembiayaan APBN yang bersumber dari dalam negeri adalah...

a)

samurai bond

b)

saldo anggaran lebih

c)

pinjaman dari Bank dunia

d)

green sukuk

72.

Penerimaan pembiayaan menurut sumbernya dibagi menjadi ...

a)

perbankan dan BUMN

b)

Utang dan Non-utang

c)

Hibab dan Bansos

d)

Dalam negeri dan luar negeri

73.

Berikut ini indikator bahwa dalam suatu negara telah diterapkan otonomi daerah adalah...

a)

negara dibagi menjadi wilayah-wilayah

b)

kewenangan urusan pemerintahan berada di Pusat

c)

daerah memiliki kemerdekaan sepenuhnya dari pusat

d)

Daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan

74.

Dalam desain Desentralisasi Fiskal di Indonesia, sistem yang memperkuat kewenangan fiskal daerah adalah :

a)

Sistem dana perimbangan (dana transfer dari pusat ke daerah)

b)

sistem pajak dan pinjaman daerah

c)

sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah

d)

penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan minimum

75.

Dana transfer yang termasuk dalam kelompok Dana Transfer Umum adalah...

a)

DAU dan DBH

b)

DAK Fisik dan DAK Nonfisik

c)

DID dan Dana Otsus

d)

Dana Desa dan Dana Keistimewaan DIY

76.

Prinsip Money Follow Function meliputi proses...

a)

delegasi dan devolusi

b)

expenditure assignment dan revenue assignment

c)

privatisasi dan deregulasi

d)

ekstensifikasi dan intensifikasi

77.

pendapatan BLU yang berasal dari jasa layanan (pendapatan operasional) dan hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (pendapatan non operasional), dapat digunakan langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke...

a)

Bendahara BLU

b)

Kas BLU

c)

Kas Negara

d)

Rekening BLU

78.

Tarif yang dikenakan oleh BLU hendaknya dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU, adalah maksud dari pertimbangan...

a)

daya beli masyarakat

b)

kompetisi yang sehat

c)

kontinuitas dan pengembangan layanan

d)

semua benar

79.

investasi pemerintah didefinisikan sebagai...

a)

penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi.

b)

penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c)

penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham dan surat utang guna memperoleh manfaat ekonomi.

d)

penempatan investasi langsung pemerintah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

80.

Berikut merupakan langkah yang dilakukan dalam manajemen risiko investasi pemerintah paling sedikit meliputi, Kecuali..

a)

Menghilangkan risiko investasi

b)

identifikasi, penilaian/penaksiran dan pengendalian risiko

c)

sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan

d)

toleransi risiko dan strategi investasi

81.

Berikut yang termasuk dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kecuali...

a)

Revisi DIPA

b)

Retur SPP

c)

Deviasi Halaman III DIPA

d)

Pagu Minus

82.

Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi...

a)

seluruh proses perencanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan

b)

seluruh proses perencanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan, penilaian manfaat ekonomi dan sosial, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c)

seluruh proses perencanaan investasi, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan

d)

seluruh proses perencanaan investasi, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

83.

Tujuan melakukan investasi pemerintah salah satunya adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, yang dimaksud dengan manfaat ekonomi di sini adalah...

a)

Penambahan nilai yang diperoleh secara langsung berupa dividen, bunga, capital gain, pertumbuhan nilai perusahaan, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

b)

penambahan nilai dalam bentuk finansial, peningkatan kualitas, dan/atau pendorong pertumbuhan sektor tertentu.

c)

penambahan nilai yang diperoleh secara langsung (berupa dividen, bunga, capital gain, pertumbuhan nilai perusahaan, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu) maupun tidak langsung dalam bentuk finansial, peningkatan kualitas, dan/atau pendorong pertumbuhan sektor tertentu.

d)

penambahan nilai investasi yang diperoleh dari bagi hasil penanaman modal

84.

Seluruh pengelolaan investasi pemerintah meliputi

a)

Seluruh proses perencanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan

b)

Seluruh proses perencanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan, penilaian manfaat ekonomi dan sosial, pelaporan dan pertanggungjawaban

c)

seluruh proses perencanaan investasi, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan

d)

seluruh proses perencanaan investasi, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

85.

Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dituangkan pada aplikasi...

a)

KCL Mobile

b)

SMART

c)

OM-SPAN

d)

SAIBA

Similar Resources on Wayground

SOAL DIVIDING HEAD

90 questions

SOAL DIVIDING HEAD

quiz

Worksheet

•

11th Grade

LOMBA LCT CLASS MEETING

90 questions

LOMBA LCT CLASS MEETING

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

FIZIK TINGKATAN 5 GELOMBANG

80 questions

FIZIK TINGKATAN 5 GELOMBANG

quiz

Worksheet

•

11th - 12th Grade

Sejarah Bangsa Indonesia

84 questions

Sejarah Bangsa Indonesia

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Quiz Desain Grafis

80 questions

Quiz Desain Grafis

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Tryout Soshum 1

80 questions

Tryout Soshum 1

quiz

Worksheet

•

1st Grade - University

Konsep Wirausaha, Kewirausahaan, Wirausahawan

80 questions

Konsep Wirausaha, Kewirausahaan, Wirausahawan

quiz

Worksheet

•

11th Grade

LEARN THAI TOGETHER

90 questions

LEARN THAI TOGETHER

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...