wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Bank Soal SPKPP JFPAP 2021 (Tahap 1)

Total questions: 75

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Produk SAPP adalah ...

a)

LRA, LPSAL, LAK

b)

LKKL

c)

LKPD

d)

SP2D

2.

Pengguna SAI adalah ...

a)

BUN

b)

BLU

c)

Pengguna Anggaran

d)

BUMN

3.

Aplikasi yang menggantikan SAI adalah...

a)

SAKTI

b)

SPAN

c)

SAIBA

d)

SIMAK BMN

4.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bagian Subsidi (SA-BS) adalah bagian dari...

a)

SAIBA

b)

SAI

c)

SA BUN

d)

SAKTI

5.

SAPP terdiri atas?

a)

SAI, SABUN

b)

SAI, SAK

c)

SAP, SABUN

d)

SAP

6.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bagian Subsidi (SA-BS) adalah bagian dari

a)

SAI

b)

SA BUN

c)

SAIBA

d)

SAKTI

7.

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan adalah arti dari….

a)

Fungsi pengawasan

b)

Fungsi stabilisasi

c)

Fungsi perencanaan

d)

Fungsi otorisasi

8.

Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan padatahun yang bersangkutan merupakan…

a)

Fungsi perencanaan

b)

Fungsi stabilisasi

c)

Fungsi alokasi

d)

Fungsi otorisasi

9.

Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraanpemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan arti dari…

a)

Fungsi perencanaan

b)

Fungsi otorisasi

c)

Fungsi alokasi

d)

Fungsi pengawasan

10.

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian adalah…

a)

Fungsi pengawasan

b)

Fungsi perencanaan

c)

Fungsi stabilisasi

d)

Fungsi alokasi

11.

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan merupakanarti dari…

a)

Fungsi otorisasi

b)

Fungsi distribusi

c)

Fungsi alokasi

d)

Fungsi stabilisasi

12.

Pengeluaran yang tidak terduga, tidak biasa, dan tidak diharapkan terjadi berulang adalah…

a)

Belanja Bantuan Sosial

b)

Belanja Bantuan Sosial

c)

Belanja Lain-lain

d)

Belanja Hibah

13.

Belanja perjalanan dinas termasuk dalam kategori belanja…

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Lain-lain

d)

Belanja Pegawai

14.

Belanja jasa konsultan termasuk ke dalam belanja…

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Lain-lain

d)

Belanja Modal

15.

Berikut termasuk ke dalam kategori belanja modal, kecuali…

a)

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan

b)

Belanja pemeliharaan gedung

c)

Belanja tanah

d)

Belanja mesin

16.

Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintahkepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat adalah pengertian dari…

a)

Belanja Subsidi

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Bantuan Sosial

d)

Belanja Lain-lain

17.

Pendapatan Negara yang diterima KL tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran tetapi harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah…..

a)

no. 17 tahun 2004

b)

no. 18 tahun 2006

c)

no. 45 tahun 2013

d)

no. 44 tahun 2015

18.

Yang termasuk PNBP adalah sebagai berikut, kecuali….

a)

Pendapatan terhadap pemanfaatan SDA

b)

Pendapatan terhadap bea masuk

c)

Pendapatan terhadap jasa pelayanan

d)

Pendapatan terhadap laba BUMN ataudividen

19.

Yang dimaksud pendapatan hibah adalah…..

a)

Pemberian kepada masyarakat guna melindungi dari resiko sosial

b)

Penerimaan negara yang diperoleh atas perdagangan luar negeri

c)

Penerimaan negara yang diperoleh dan tidak perlu dibayarkan kembali

d)

Penerimaan negara yang diperoleh dan perlu dibayarkan kembali

20.

Beberapa hal ini merupakan sumber pendapatan, kecuali….

a)

PNBP

b)

Hibah

c)

Subsidi

d)

Perpajakan

21.

Yang dimaksud dengan Pendapatan pada Komponen APBN adalah….

a)

Hak pemerintah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih

b)

Kewajiban pemerintah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih

c)

Hak pemerintah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih

d)

Kewajiban pemerintah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih

22.

Makah diantara ini yang merupakan tugas dari Menteri Keuangan? Kecuali

a)

Perjanjian internasional dibidang Keuangan

b)

Menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran

c)

Melakanakan Fungsi kebendaharaan daerah

d)

Menyusun kebijakan fiskal

23.

Apakah kedudukan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan anggaran?

a)

Bendahara Penerimaan Daerah

b)

BUD

c)

BUN

d)

Bendahara Pengeluaran Daerah

24.

Fungsi Menteri Teknis dalam Pelaksanaan Anggaran

a)

Bendahara Kas Negara

b)

BUN

c)

PA (Pelaksana Anggaran)

d)

Bendahara Pengeluaran Kas Negara

25.

Berikut adalah tugas dari Pimpinan menteri/Lembaga, kecuali…

a)

menyusun rancangan Anggaran K/L.

b)

mengelola BMN

c)

Melaksanakan tugas lainnya di bid pengelolaan fiskal

d)

melaksanakan anggaran K/L.

26.

Laporan yang merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembagayang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara adalah

a)

LKPD

b)

LKKL

c)

LKPD PPKD

d)

LKPP

27.

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya disebut

a)

Pendapatan

b)

Penerimaan

c)

Pembiayaan

d)

Belanja

28.

selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periodepelaporan akan dicatat dalam

a)

Pendapatan

b)

Pengeluaran Pembiayaan

c)

Pos Pembayaran Netto

d)

Penerimaan Pembiayaan

29.

Berikut ini yang bukan merupakan pembiayaan dalam APBN adalah

a)

Belanja Subsidi

b)

Utang

c)

Investasi

d)

Pemberian Pinjaman

30.

Pembiayaan investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, seperti

a)

mempercepat pembangunan infrastruktur

b)

memiliki fleksibilitas dalam penentuan besaran utang per instrumen

c)

membiayai proyek-proyek strategis dalam bidang ketenagalistrikan

d)

pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin

31.

Berikut ini termasuk pengeluaran pembiayaan

a)

penjualan investasi permanen

b)

pencairan dana cadangan

c)

penyertaan modal pemerintah

d)

penjualan obligasi pemerintah

32.

Manakah dibawah ini yang bukan merupakan Lingkup Keuangan Negara berdasarkan Pasal2 UU 17 / 2003

a)

Pengeluaran daerah

b)

Penerimaan negara

c)

Hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang,dan melakukan pinjaman

d)

Tidak ada jawaban yang benar

e)

Penerimaan daerah

33.

Memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antarapenerimaan negara dengan pengeluaran negara, merupakan defenisi dari asas?

a)

Asas Proporsionalitas

b)

Asas Universalitas

c)

Asas Spesialitas

d)

Asas keterbukaan dalam pengelolaankeuangan negara

e)

Asas Kesatuan

34.

Setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi ataske berhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya, merupakan defenisi dari asas?

a)

Asas Universalitas

b)

Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil

c)

Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

d)

Asas Profesionalitas

e)

Asas Tahunan

35.

Mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan erhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen, merupakan defenisi dari asas?

a)

Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

b)

Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil

c)

Asas Tahunan

d)

Asas Kesatuan

e)

Asas Proporsionalitas

36.

Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai,merupakan defenisi dari asas?

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Profesionalitas

c)

Asas Proporsionalitas

d)

Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

e)

Asas Spesialitas

37.

Pengguna Anggaran menjalankan peran sebagai … pada K/L yang dipimpinnya

a)

CFO

b)

CEO

c)

CTO

d)

COO

38.

Berikut merupakan dokumen menjadi tanggung jawab PA/KPA, kecuali…

a)

SP2D

b)

DIPA

c)

SK Pejabat Perbendaharaan Negara

d)

Laporan Keuangan

39.

Yang merupakan singkatan dari PPK…

a)

Pejabat Penata Komitmen

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabat Pelaksana Komitmen

d)

Pejabat Penerima Komitmen

40.

Yang bukan merupakan bagian dari tugas dan wewenang PPK…

a)

Membuat,menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa

b)

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana

c)

Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa

d)

Mengesahkan revisi DIPA

41.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh PPK, komponen HPS jasa konsultasi adalah sebagai berikut, kecuali…

a)

Biaya Langsung Non Personil

b)

Biaya Uang Muka

c)

Pajak Pertambahan Nilai

d)

Biaya Langsung Personil

42.

Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renja-KL mengacu pada …

a)

Prioritas pembangunan dan pagusementara

b)

Prioritas nasional dan pagu indikatif

c)

Prioritas nasional dan pagu pengesahan

d)

Prioritas nasional dan pagu sementara

43.

Setelah Menteri/Pimpinan Lembaga menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentangpagu sementara bagi masing-masing program, Kementerian Negara/ Lembaga menyesuaikan …

a)

Renja-KL menjadi RKA-KL

b)

RKA-KL menjadi Renja-KL

c)

Renja-KL menjadi RKP

d)

RPJM menjadi Renja-KL

44.

RKP dan Renja-K/L dirumuskan ke dalam

a)

RPJM

b)

Pagu Indikatif

c)

RKA-KL

d)

Rensra

45.

Hasil pembahasan RKA-KL yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga bersama-samadengan DPR akan ditelaah oleh …

a)

Bappenas

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Kementerian Keuangan

46.

Menteri Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah untuk selanjutnya membuat nota keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) yang antara lain isinya …

a)

pagu sementara

b)

dokumen pelaksanaan anggaran

c)

rencana kerja pemerintah

d)

pagu indikatif

47.

Pengelola anggaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian tagihan danperintah pembayaran adalah

a)

PPK

b)

Bendahara

c)

KPA

d)

PPSPM

48.

Berikut ini merupakan wewenang Menteri Keuangan selalu Bendahara Umum Negara(BUN), kecuali

a)

menetapkan sistem penerimaan danpengeluaran kas negara

b)

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara

c)

menyusun kebijakan moneter

d)

menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara

49.

Tugas kebendaharaan dari kuasa BUN adalah

a)

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

b)

melakukan pengelolaan utang dan piutang negara

c)

memerintahkan penagihan Piutang Negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran

d)

menyimpan uang negara

50.

Kewenangan untuk mengangkat bendahara penerimaan dapat didelegasikan kepada

a)

Kepala satuan kerja

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Menteri keuangan selalu BUN

d)

PPK

51.

Pengelola anggaran yang memiliki tugas atas pengelolaan uang persediaan adalah

a)

Bendahara Penerimaan

b)

Bendahara Umum Negara

c)

PPSPM

d)

Bendahara Pengeluaran

52.

Dibawah ini merupakan jenis jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali

a)

Penerimaan kembali anggaran

b)

Penerimaan hasil penjualan dokumen lelang

c)

Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)

d)

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

53.

Sebagian dana PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan dengan izin oleh

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Menteri PPN/Bappenas

d)

DPR

54.

Jumlah PNBP terutang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam ditentukandengan cara

a)

Dihitung sendiri oleh wajib bayar

b)

Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah

c)

Ditetapkan oleh DPR

d)

Semua jawaban tidak ada yang benar

55.

Pengaturan PNBP terutang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, dihitung dengan menggunakan tarif

a)

Spesifik

b)

degresif

c)

proporsional

d)

tetap

56.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pelaksana Anggaran mengangkat/menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan pemungutan PNBP pada satuan kerja dilingkungan KL bersangkutan pada

a)

Setiap awal semester

b)

Setiap awal tahun anggaran

c)

Semua jawaban tidak ada yang benar

d)

Setiap akhir tahun anggaran

57.

Berikut ini bukan merupakan pajak negara adalah

a)

Pajak Rokok

b)

PPN

c)

Pajak Penghasilan

d)

Pajak Penjualan Barang Mewah

58.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Kecuali

a)

Official Assessment System

b)

With Hold-on System

c)

Self Assessment System

d)

Open System

59.

Berikut ini merupakan macam-macam bentuk hibah, kecuali

a)

Hibah Barang dan Jasa

b)

Hibah Surat Berharga

c)

Hibah Uang

d)

Hibah Utang

60.

Mekanisme Hibah di Indonesia yaitu

a)

Hibah Tidak Langsung dan Hibah Tidak Terencana

b)

Hibah Terencana dan Hibah Langsung

c)

Hibah Terencana dan Tidak Langsung

d)

Hibah Langsung dan Hibah Tidak Terencana

61.

Yang merupakan Pajak Provinsi adalah

a)

Pajak Hotel

b)

Pajak Sarang Burung Walet

c)

Pajak Air Tanah

d)

Pajak Kendaraan Bermotor

62.

Apa yang diperiksa dan diuji oleh PPSPM terkait pengujian SPP dan penerbitan SPM?

a)

Dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dana anggaran.

b)

Kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung.

c)

Dokumen pelaksanaan anggaran.

d)

Surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

63.

Yang bukan menjadi tanggung jawab PPSPM dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah….

a)

ADK perubahan data pegawai.

b)

Kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADKSPM.

c)

Keamanan data pada aplikasi SPM.

d)

Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM.

64.

Siapa yang bertugas menyampaikan SPM kepada KPPN?

a)

PPSPM

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

KPA

d)

PPK

65.

Bagaimana proses pencairan dana anggaran belanja negara berdasarkan SP2D?

a)

Pencairan dilakukan melalui penerbitan SPM oleh KPPN berdasarkan keterangan di SP2D.

b)

Pencairan dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima yang ditunjuk pada SP2D.

c)

Pencairan dilakukan melalui transfer danadari Kas Negara pada bank operasional kepada rekening penerima yang ditunjuk pada SP2D.

d)

Pencairan dilakukan dengan cara KPA mengajukan permintaan TUP kepada kepala KPPN selaku Kuasa BUN berdasarkan keterangan di SP2D.

66.

Berapa lama paling lambat PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN setelah SPM diterbitkan?

a)

2 hari kerja.

b)

14 hari kerja.

c)

7 hari kerja.

d)

5 hari kerja.

67.

Mekanisme tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dalam

a)

UU No. 17 Tahun 2003

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009

c)

UU No. 20 Tahun 1997

d)

PMK Nomor 190/PMK.05/2012

68.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara dan diterbitkan oleh

a)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b)

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

c)

Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)

d)

Bendahara Pengeluaran

69.

Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker

a)

Tambahan Uang Persediaan (TUP)

b)

Pembayaran Langsung (LS)

c)

Uang Persediaan (UP)

d)

Penggantian Uang Persediaan (GUP)

70.

Untuk keperluan pembayaran belanja pegawai, honorarium, langganan daya dan jasa, sertaperjalanan dinas, Bendahara Pengeluaran menggunakan?

a)

SPP-LS

b)

SPP-GUP Nihil

c)

SPM-TU

d)

SPP-GUP

71.

Apabila UP pada Penggantian Bendahara Pengeluaran/BPP telah digunakan paling sedikit 50% maka PPK menerbitkan

a)

SPM-TU

b)

SPP-GUP

c)

SPP-LS

d)

SPP-GUP Nihil

72.

Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai Pembayaran tagihan yang bersumber pada PNBP, KECUALI…

a)

Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP

b)

Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat digunakan oleh Satber berkenaan

c)

Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA

d)

Satker dapat menggunakan PNBP sebelum PNBP disetor ke Kas Negara

73.

Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar …. dari realisasi PNBP yang digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar …....

a)

20%, Rp 400.000.000,00

b)

15%, Rp 500.000.000,00

c)

20%, Rp 500.000.000,00

d)

10%, Rp 400.000.000,00

74.

Dalam hal realisasi PNBP melebihi target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan….

a)

Menteri Keuangan c.q Dirjen Anggaran

b)

KPPN

c)

Presiden

d)

DPR

75.

Koreksi/Ralat SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan hal - hal dibawah ini, KECUALI….

a)

Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon 1 dan Satker

b)

Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D

c)

Perbaikan pada uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode

d)

Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus

Similar Resources on Wayground

Ujian Semester Ganjil Kelas XI

75 questions

Ujian Semester Ganjil Kelas XI

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Sirone_ PU 16

75 questions

Sirone_ PU 16

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Sirone_ PU 15

75 questions

Sirone_ PU 15

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Jft kotoba 1

74 questions

Jft kotoba 1

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Psi Dig Kep

75 questions

Psi Dig Kep

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Latihan Soal AKG 2020 Paket B

70 questions

Latihan Soal AKG 2020 Paket B

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Seleksi Jumbara Nasional Tingkat Kabupaten Cianjur

70 questions

Seleksi Jumbara Nasional Tingkat Kabupaten Cianjur

quiz

Worksheet

•

Professional Development

STS GBI

70 questions

STS GBI

quiz

Worksheet

•

Professional Development