NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPengadaan BJ
Total questions: 51
Worksheet time: 26mins
Name
Class
Date
1.
Tipe swakelola PBJ yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab merupakan tipe?
a)
Swakelola Tipe I
b)
Swakelola Tipe II
c)
Swakelola Tipe III
d)
Swakelola Tipe IV
2.
Perencanaan Swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola merupakan perencanaan Swa Kelola Tipe
a)
IV
b)
I
c)
II
d)
III
3.
Berikut ini yang bukan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis pada tahap persiapan adalah:
a)
barang yang masih di produksi
b)
ketersediaan barang/jasa di pasar
c)
barang yang sudah tidak diproduksi
d)
perkembangan harga pasar
4.
Pengaduan PBJ dikelola dengan ketentuan berikut, kecuali
a)
Masyarakat Mengadukan ke Badan Pemeriksa Keuangan
b)
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang
dalam hal diyakini adanya indkasi KKN yang merugikan keuangan negara
c)
LKPP mengembangkan sistem pengaduan PBJ
d)
APIP menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya baik pengaduan baik dari masyarakat
secara langsung maupun pengaduan masyakat yang diteruskan APH
5.
Berikut merupakan ruang lingkup pengawasan Pengelolaan Barang dan Jasa, kecuali:
a)
Penggunaan produk luar negeri
b)
Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
c)
Kepatuhan terhadap peraturan
d)
Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
6.
Dalam pertanggungjawaban pembayaran swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola yaitu berupa:
a)
Berita Acara Serah Terima kepada PPK
b)
Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan kepada SKPD
c)
Monthly Certificate kepada Pengawas Lapangan
d)
Laporan Spesifikasi Teknis kepada PPTK
7.
Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali..
a)
PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD lain pelaksana swakelola
b)
PA/KPA dapat menggunakan pegawai KLPD lain dan/atau tenaga ahli
c)
Penggunanan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50 persen dari jumlah tim pelaksana
d)
Dalam hal dibutuhkan PBJ melalui penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya
8.
Pelaku PBJ yang berperan dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan adalah
a)
Pengguna Anggaran
b)
Pelaku PBJ
c)
Pejabat Pembuat Komitmen
d)
Pejabat Pengadaan
9.
Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut, Kecuali:
a)
Swakelola Tipe III direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola
b)
Swakelola Tipe II, Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola.
c)
Swakelola Tipe IV, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
d)
Swakelola Tipe I, sasaran ditetapkan oleh PA/KPA.
10.
Pada tahap perencanaan, yang melakukan Konsolidasi Pengadaan adalah:
a)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
b)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
c)
Pejabat Pengadaan
d)
Unit Kerja PBJ
11.
Dokumen yang digunakan untuk mengatur bagaimana menilai kualifikasi penyedia barang/jasa dan dokumen tender mengatur bagaimana menilai kualitas barang/jasa yang ditawarkan
a)
Dokumen kualifikasi
b)
Dokumen Tender
c)
Dokumen Pemilihan
d)
Dokumen Pengadaan Ganda
12.
Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat diubah dalam melakukan perubahan kontrak, kecuali ….
a)
Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan kurang dari nilai kontrak 12% dari kontrak awal
b)
Mengubah jadwal pelaksanaan
c)
Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan
d)
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
13.
Manakah yang bukan termasuk alasan mengapa terjadi perubahan kontrak?
a)
Adanya penambahan dan/atau pengurangan anggaran tanpa adanya perubahan pada volume pekerjaan
b)
Adanya perubahan jadwal pelaksanaan
c)
Adanya penambahan dan/atau pengurangan jenis pekerjaan
d)
Adanya penambahan dan/atau pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kontrak
14.
Pelaku PBJ yang ditetapkan oleh Unit Kerja PBJ (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia beranggotakan tiga orang mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal adalah...
a)
Pokja Pemilihan
b)
Agen Pengadaan
c)
Penyedia
d)
Pejabat Pengadaan
15.
Tender/Seleksi dapat dinyatakan gagal oleh Pokja Pengadaan dan PA/KPA. Masing-masing pihak menetapkan pemilihan gagal dengan kondisi-kondisi tertentu beserta tindak lanjutnya sebagaimana berikut ini, kecuali . . .
a)
Pascakualifikasi Gagal
b)
Prakualifikasi Gagal
c)
Tender/Seleksi Gagal
d)
Tender Cepat Gagal
16.
Berikut merupakan pihak-pihak sebagai pendukung dalam PBJ, kecuali...
a)
Tim pendukung yang ditetapkan PA
b)
Tim teknis yang ditetapkan PA
c)
Tim juri/tim ahli yang ditetapkan PA untuk membantu dalam proses kontes/sayembara
d)
Tim ahli atau tenaga ahli yang ditetapkan PPK
17.
Salah satu tujuan PBJ Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya adalah Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Berikut dibawah ini yang bukan Tujuan dari peningkatan keikutsertaan industri kreatif antara lain…
a)
menambah tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran
b)
menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat
c)
menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif
d)
menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif
18.
Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, penggolongan barang dan jasa meliputi?
a)
Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya
b)
Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya
c)
Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi
d)
Barang Jadi, Barang setengah Jadi, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi
19.
Sesuai dengan pasal 6 Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, terdapat tujuh prinsip dalam melaksanakan proses PBJ. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip PBJ adalah...
a)
Mandiri
b)
Efektif
c)
Efisien
d)
Transparan
20.
Penyedia barang/Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis atas serah terima barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada ...
a)
PPK
b)
PPKD
c)
Kepala Daerah
d)
Sekretaris Daerah
21.
Yang TIDAK termasuk dalam objek pengelola PBJ swakelola adalah...
a)
Investor Pemerintah
b)
Pemerintah Daerah
c)
Kelompok Masyarakat
d)
Organisasi Masyarakat
22.
Didalam tahapan pemilihan penyedia berisiko terjadi tindakan penyimpangan. Yang tidak termasuk ke dalam tahap pemberian penjelasan adalah
a)
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sengaja mengindari penggunaan e-procurement
b)
Rapat penjelasan tidak menerangkan semua isi dalam dokumen pengadaan
c)
Pembatasan waktu tanya jawab
d)
Rincian HPS diberitahukan kepada calon penyedia tertentu yang dirancang dijadikan
pemenang
23.
Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK ditetapkan oleh?
a)
PA/KPA
b)
PPAS
c)
SIRUP
d)
RUP
24.
Yang bukan jaminan dalam PBJ
a)
Jaminan mutu
b)
Jaminan sanggah banding
c)
Jaminan Pemeliharaan
d)
Jaminan uang muka
25.
Berikut adalah sanki yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, kecuali . . . . .
a)
Ditunda kemenangannya
b)
Digugurkan dalam pemilihan
c)
Dilarang mengikuti pemilihan
d)
Diberikan denda
26.
Tender cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut, kecuali:
a)
Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran tertinggi
b)
Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
(SIKAP)
c)
Perserta menyampaikan penawaran harga
d)
Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
27.
Manakah diantara berikut ini yang berhubungan dengan spesifikasi teknis?
a)
Semua Benar
b)
Pengadaan bagi jenis Barang
c)
Pengadaan bagi jenis Jasa Konstruksi
d)
Pengadaan bagi jenis Jasa Lainnya
28.
Berikut ini yang tidak termasuk tindakan penyedia yang dikenakan sanksi.
a)
Menyerahkan jaminan yang dapat dicairkan.
b)
Tidak Melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.
c)
Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai.
d)
Terlambat menyelesaikan pekerjaan.
29.
Manakah penjelasan yang benar tentang istilah KAK(Kerangka Acuan Kerja)?
a)
Pengadaan jenis Konsultansi
b)
Pengadaan bagi jenis Barang
c)
Pengadaan bagi jenis Jasa Konstruksi
d)
Pengadaan bagi jenis Jasa Lainnya
30.
Siapakah yang menetapkan dan mengumumkan Hasil Perencanaan Pengadaan RUP...
a)
PA/KPA
b)
PPK
c)
DPR/DPRD
d)
Ketua Perencanaan Pengadaan RUP
31.
Apa saja penyebutan merek dalam penyusunan spesifikasi teknis yang diperbolehkan untuk barang/jas?
a)
Komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan barang/jasa dalam katalog elektronik
b)
suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan barang/jasa dalam katalog elektronik
c)
Komponen barang/jasa, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan barang/jasa dalam katalog elektronik
d)
Komponen barang/jasa, suku cadang, dan bagian dari satu sistem yang sudah ada
32.
Ketentuan manakah yang benar dalam penyusunan spesifikasi teknis?
a)
Produk dalam negeri, bersertifikat SNI, UMK serta koperasi, dan ramah lingkungan hidup
b)
Produk luar negeri, bersertifikat SNI, UMK serta koperasi, dan ramah lingkungan hidup
c)
Produk bersertifikat, UMK serta koperasi, dan ramah lingkungan hidup
d)
Produk bersertifikat SNI, UMKM, dan ramah lingkungan hidup
33.
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit
a)
diatas 1 triliun
b)
diatas 50 miliar
c)
diatas 25 miliar
d)
diatas 2 Triliun
34.
Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali...
a)
Semua jawaban salah
b)
Keberpihakan pada produk dalam negeri
c)
Keberpihakan pada supplier dalam negeri
d)
Sisi komersial
35.
Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pedoman Berusaha Berbasis Risiko, jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu > Rp 1M - 2,5M tergolong pada kualifikasi ...
a)
Usaha Menengah
b)
Usaha Besar
c)
Usaha Kecil
d)
Usaha Besar Non BUMN
36.
Perencanaan pengadaan meliputi, Kecuali....
a)
Tempat
b)
Cara
c)
Waktu pemanfaatan
d)
Pemaketan
37.
Perencanaan pengadaan barang/Jasa dengan dana yang bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan…
a)
Pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
b)
Pembahasan UU
c)
Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD
d)
pembahasan Rancangan Perda tentang APBN dengan DPR
38.
Diketahui kementerian perdagangangan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar 500 M, atas anggaran tersebut kementerian perdagangan mengalokasikan dana untuk membuat pasar rakyat, dengan nilai anggaran mencapai 100 M. tentukan berapa jumlah angaran yang dapat dikerjakan oleh UMKM ? sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ?
a)
Nilai anggaran paling sedikit 200 M dan dapat mengalokasikan dana untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15M
b)
Nilai anggaran paling sedikit 100 M dan dapat mengalokasikan dana untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15M
c)
Nilai anggaran paling sedikit 50 M dan dapat mengalokasikan dana untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 20M
d)
Nilai anggaran paling sedikit 250M dan dapat mengalokasikan dana untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan 15M
39.
Salah satu ketentuan mengikuti tender cepat , peserta telah terkualifikasi dalam ......
a)
SIKAP
b)
LPSE
c)
SPSE
d)
LKPP
40.
Berikut merupakan beberapa jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan jasa konsultasi (nonkonstruksi) ...
a)
Lumsum; Waktu penugasan; dan Kontrak payung
b)
Lumsum; dan Waktu penugasan.
c)
Lumsum; Harga satuan; Gabungan lumsum dan harga satuan; Putar kunci; dan Biaya plus imbalan.
d)
Lumsum; Harga satuan; Gabungan lumsum dan harga satuan; Kontrak payung; dan Biaya plus imbalan.
41.
Yang termasuk ruang lingkup SPSE, kecuali
a)
Pengelolaan Pengadaan
b)
Persiapan Pengadaan
c)
Katalog Elektronik
d)
Pelaksanaan Kontrak
42.
Siapa yang bertanggung jawab mengembangkan sistem pengaduan PBJ
a)
LKPP
b)
Kepala Daerah
c)
Kepolisian
d)
KPK
43.
Berikut ketentuan yang sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 adalah
a)
Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang/jasa Produk Lokal
b)
Boleh menggunakan Produk Import dengan beberapa kentuan tertentu atau berdasarkan penghematan pembiayaan
c)
Tidak Ada syarat pakem/ wajib dalam pengadaan barang/jasa , belanja produk disesuaikan dengan akumulasi nilai bobot manfaat perusahaan
d)
Tidak Ada Jawaban Yang benar
44.
Pengadaan kendaraan yang dilakukan oleh Pejabat dengan tujuan untuk dimiliki pada akhir masa jabatannya, merupakan salah satu contoh penyimpangan pada tahap ...
a)
Tahap Perencanaan Pengadaan
b)
Tahap Pelaksanaan-Pemilihan Penyedia
c)
Tahap Persiapan Pengadaan
d)
Tahap Pelaksanaan-Pelaksanaan Kontrak
45.
Kapan pemilihan metode pengadaan dilakukan
a)
saat penyusunan rencana umum pengadaan dan dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran
b)
sebelum penyusunan rencana umum pengadaan dan dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran
c)
setelah penyusunan rencana umum pengadaan
dan dilaksanakan saat penyusunan anggaran
d)
saat penyusunan rencana umum pengadaan
dan dilaksanakan setelah penyusunan anggaran
46.
Kementerian perindustrian melakukan lelang pekerjaan barang dan jasa, dengan nilai kontrak sebesar 10 m, tentukan pertimbangan yang harus di perhatikan dalam menentukan pemenang lelang sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
a)
CV Doa ibu dan anak sholeh merupakan UMKM, dengan nilai TKDN sebesar 2,5 M dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebesar 4,2 M
b)
Yundai CO merupakan PMA korea selatan, dengan nilai TKDN sebesar 5 M dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebesar 7 M
c)
PT Adhi Karya merupakan BUMN, dengan nilai TKDN sebesar 8 M dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebesar 8,2 M
d)
Koperasi Anak Sholeh , dengan nilai TKDN sebesar 2,3 M dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebesa 5 M
47.
Sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, berapa persentase alokasi anggaran belanja barang/jasa dari K/L/PD untuk penggunaan produk usaha kecil dan koperasi?
a)
Minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD
b)
Maksimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD
c)
Minimal 20% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD
d)
Maksimal 20% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD
48.
Di bawah ini yang tidak termasuk unsur yang harus dipenuhi oleh pemeriksa ketika menuliskan temuan pemeriksaan terkait PBJ adalah?
a)
Want
b)
Why
c)
Who
d)
What
49.
Berikut ini metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis adalah...
a)
Metode 2 (dua) file
b)
Metode 1 (satu) file
c)
Metode 2 (dua) tahap
d)
Metode Evaluasi Harga Terendah
50.
Peran serta Usaha Kecil dalam proses Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam
a)
Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 beserta perubahannya
b)
Peraturan Lembaga LKPP No 16 Tahun 2019
c)
Peraturan Presiden No 17 Tahun 2019
d)
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010
51.
Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan penyimpangan yang berisiko terjadi di tahap Evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, dan pembuatan berita acara hasil tender, kecuali?
a)
Adanya kolusi antara PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dengan Penyedia yang dimenangkan dan Penyedia yang dikalahkan agar tidak melakukan sanggah
b)
Pokja Pengadaan tidak melakukan pembuktian kualifikasi
c)
Ketidaktelitian Pokja Pengadaan dalam mengevaluasi penawaran
d)
Adanya perubahan kriteria pada saat pelaksanaan evaluasi penawaran agar dapat mengarahkan pemenang tender pada penyedia barang/jasa tertentu.
Reset
