ISA dan ISSAI disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan principle based standars sedangkan SPKN 2007 menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan rule based standards

ISA (international Standards on Auditing) dan ISSAI telah berkembang dan mengalami banyak perubahan

SPKN 2007 menggunakan GAGAS 2003 sebagai referensi, dimana GAGAS sudah 2 kali direvisi terakhir tahun 2011

SPKN 2007 dinyatakan sebagai “living document”

Standar pemeriksaan sector privat yang berlaku di Indonesia (SPAP) telah berkembang dan mengalami banyak perubahan

Negative

Fleksibe

Memadai

Absolut

Positive

Inspektorat Itama dalam melakukan Review atas LK BPK sebelum dilakukan pemeriksaan KAP

Pemeriksa BPK dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari

Pemeriksa KAP yang melakukan pemeriksaan atas LK BPK

BPK Negara lain yang melakukan peer Review terhadap pengendalian mutu pemeriksaan BPK

Tenaga ahli BPK yang memberikan pertimbangan terhadap fungsi kelembagaan BPK.

Pengaturan detail atas suatu prinsip diuraikan pada peraturan dibawahnya

Pengaturan atas suatu prinsip dengan mengutamakan pendekatan fleksibilitas atas berbagai kemungkinan

Pengaturannya meliputi apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana atas suatu prinsip

pengaturan yang memberikan keluasaan dalam penerapannya di lapangan sehingga memberi ruang kreativitas bagi pemeriksa

pengaturan yang menuntut pemeriksa menjadi lebih professional dengan memberi ruang penerapan skeptisme dan judgement

Standar Professional Akuntan Public (SPAP) dan SPKN

Hanya muatan yang sama dalam SPAP dan SPKN

Hanya Standar Professional Akuntan Public (SPAP)

Hanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Hanya muatan yang berbeda dari SPAP atas SPKN

Menilai tingkat kewajaran informasi keuangan berdasarkan kebenaran transaksi keuangan yang terjadi

Menguji kepatuhan penyajian informasi keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan

Menilai kebenaran penyajian dan pengungkapan informasi keuangan atas hal yang material

Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan

Menilai akurasi dan keberadaan transaksi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan

Mandate pemeriksaan keuangan Negara

unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

Tujuan dari keberadaan kerangka konsetual ini

Asas-asas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berbentuk pemeriksaan kepatuhan

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berbentuk pemeriksaan investigative

Pemeriksaan atas LK terkait

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

profsionalismea

pemufakatan

kemandrian

integritas

independesi

pola review berjenjang pelaksanaan pemeriksaan

keahlian tim pemeriksa yang akan ditugaskan

mekanisme supervise selama proses pemeriksaan

konsultasi selama proses pemeriksaan

waktu dan cara monitoring pelaksanaan pemeriksaan

Naskah akademis lahirnya peraturan tentang SPKN

Kerangka konseptual SPKN

Pendapat dan masukan para ahli di bidang pemeriksaan keuangan Negara

System dan prosedur pemeriksaan yang berlaku di BPK

Peraturan perundang-undangan yang menjadi concern

pemeriksaan keuangan Negara dilakukan secara bebas dan mandiri

keberadaan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

hasil pemeriksaan BPK dismapaikan kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya

BPK dapat mementukan objek, waktu dan metode pemeriksaan keuangan Negara

hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang

pemeriksa yang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar

pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan atas hal pokok yang sama lebih dari 5 kali pemeriksaan

pemeriksa yang mendapat kewenangan dari BPK untuk membuat pertimbangan

pemeriksa yang telah menduduki peran tertinggi dalam oraganisasi pemeriksaan

pemeriksa yang telah mengikuti diklat peran pemeriksa dan telah lulus diklat tersebut

lingkup pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan

waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa

biaya pemeriksaan dan kegunaan informasi pemeriksaan

kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan

risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan

menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran sebagaimana kondisisesungguhnya terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi penegak hukum

menolak masukan/ pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriksa

mempengaruhi keputusan SK penempatan dengan membuat temuan sebanyak-banyaknya di tempat penempatan yang tidak disukai

mengabaikan tanggapan pihak terperiksa atas temuan yang telah dirumuskan pemeriksa

tidak mempertimbangkan hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan yang dipergunakan untuk membuat temuan

kantor akuntan public yang bekerja bekerja untuk dan atas nama BPK

anggota BPK

pemeriksa pada instansi pengawas internal pemerintah yang bekerja untuk dan atas nama BPK

tenaga ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK

pemeriksa BPK yang mendapatkan penugasan pemeriksaan keuangan negara

Objek pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan

Cakupan pemeriksaan

Sifat pemeriksaan

Pengguna hasil pemeriksaan

tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal pokok

harapan pemangku kepentingan

kondisi yang terjadi terhadap hal pokok

standar dan sistem pemeriksaan yang wajib dilaksanakan pemeriksa

menggunakan hasil pekerjaan APIP yang disampaikan kepada BPK secara periodik

menggunakan pendapat ahli yang digunakan pihak terperiksa

menggunakan hasil pekerjaan tenaga pemeriksa di luar BPK yang ditugaskan oleh pihak terperiksa

menggunakan hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan seluruhnya oleh pemeriksa BPK

menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli di luar BPK yang sifatnya telah terpublikasi kepada umum

Posisi

karakteristik

informasi hal pokok

materi/ substansi

Hal pokok

pemufakatan

kemandrian

independesi

profsionalismea

integritas

Standar, system, dan kriteria pemeriksaan

Waktu, tujuan, dan jenis pemeriksaan yang cukup

Mandate, sifat pekerjaan, dan lingkup pemeriksaan

Perangkat hukum, kewenangan dan kode etik

sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung lainnya

rekam komunikasi atas transaksi pihak terperiksa melalui media elekronis

rekam komunikasi via email antara pihak terperiksa dengan pihak III pelaksana kegiatan di entitas terperiksa

hasil scan dokumen transaksi pihak terperiksa

rekam historis file komputer atas dokumen transaksi pihak terperiksa

keluaran dari system aplikasi yang digunakan pihak terperiksa

dapat diidentifkasi secara jelas

memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat

mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai

ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara

memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran yang konsisten

Pengembangan standar pemeriksaan

Unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara

Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

Asas-asas pengelolaan akuntabilitas keuangan Negara

kedudukan pemeriksa keuangan Negara

kewenangan pemeriksa keuangan keuangan Negara

prosedur pemeriksaan keuangan Negara

mandate pemeriksaan keuangan Negara

unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

pemerintah negara lain

pemeriksa keuangan negara

pengguna LHP

pihak yang bertanggung jawab

instansi penegak hokum

tenaga ahli perseorangan dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

pemeriksa APIP yang bekerja untuk dan atas nama BPK

pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK

tenaga ahli lembaga dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

pelaksana BPK yang telah memenuhi 40 Jam Pembelajaran di bidang pemeriksaan

sekumpulan sikap dan perilaku yang diterima anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara untuk dilaksanakan selama menjalankan tugas pemeriksaan

sekumpulan system pengendalian internal yang membatasi setiap individu untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak selama menjalankan tugas pemeriksaannya

patokan bersikap, bertindak, dan berperilaku di lingkungan BPK untuk mebangun citra BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara

nilai-nilai yang diakui dan dijunjung tinggi anggota BPK dan Pemeriksa keuangan negara dalam menjalankan tugas pemeriksaannya

norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap ANggota BPK dan pemeriksa keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

kontrak pihak terperiksa dengan pihak III yang muatan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa

pendapat ahli dan jurnal-jurnal ilmiah yang digunakan di lingkungan akademisi

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak penegak hukum

tingkat ketepatan dalam mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan

tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan

Kondisi pemeriksaan

posisi pemeriksaan

Temuan pemeriksaan

materi pemeriksaan

Informasi hal pokok (subject matter information)

laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh pemeriksa tentang informasi hal pokok

informasi yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh pemeriksa saat pelaksnaaan pemeriksaan

laporan yang memberikan gambaran kondisi pengelolaan keuangan negara di entitas yang diperiksa dan dipublikasikan kepada umum

informasi yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan dinyatakan terbuka untuk umum

dokumen yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan

informasi yang diperlukan pemeriksa untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi

informasi dalam dokumen transaksi yang digunakan pemeriksa untuk menggambarkan kondisi pemeriksaan

dokumen transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan temuan pemeriksaan

informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan

Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undnagan

Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa

Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing

Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa

Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa

Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

Seluruh kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara

Semua kekayaan pihak lain yang dikuasai dan diperoleh pihak tersebut dengan menggunakan pembiayaan public

Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksnaaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa

risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan

biaya pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan

lingkup pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan

kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan

Dokumen elektronis

Kertas kerja pemeriksa berupa analisis atas hal pokok

Laporan atau print out dari system aplikasi transaksi

Fisik berupa barang/ sample

Dokumen fisik transaksi entitas terperiksa

independesi secara individu dan independensi secara kelembagaan

independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance)

independesi secara subjektif dan independensi secara objektif

independensi materiil dan independensi formal (independence by law)

independesi totalitas dan independensi partial

Penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana ke instansi yang berwenang menindaklanjuti

Rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif

penulisan laporan hasil pemeriksaan yang memenuhi kelengkapan unsure-unsur temuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Penyediaan hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat simpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat

Penggunaan hasil pengawasan APIP dan pemeriksa APIP dalam pemeriksaan untuk dan atas nama BPK

kompetensi dan waktu pemerolehan bukti yang akan diperiksa.

kelengkapan dan keakuratan bukti yang diperoleh

kemudahan akses dan bentuk bukti yang akan diperiksa

kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh

kesesuaian dan kebutuhan informasi yang akan diperiksa

sebagai instrument uji sikap dan perilaku pemeriksa keunagan negara secara berjenjang

agar system supervise dan review berjenjang dalam satu siklus pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik

untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap hasil pemeriksaan BPK

agar hasil peer review BPK Negara lain memuaskan dengan kriteria standar pengendalian mutu tersebut

untuk meningkatkan transparansi kinerja BPK di mata para stakholders BPK

tingkat akurasi kondisi yang dimuat dalam temuan pemeriksaan

tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan

tingkat keterterapan rekomendasi yang diberikan atas hal pokok yang diperiksa

tingkat ketepatan identifkasi sebab dan akibat atas informasi hal pokok

tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria

dapat digunakan, massif, akuntabel, dan transparan

relevan, lengkap, andal, netral, dan dapat dipahami

mudah dipahami, akuntabel, massif, transaparan, dan keterterapan

diakui, ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan, dan dapat diterapkan

dapat digunakan, dapat dipahami, dapat diterapkan, lengkap dan akuntabel

dihasilkan secara tepat waktu

dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah berpengalaman

dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan

mencakup seluruh tahapan pemeriksaan

dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan

dapat menggambarkan kesimpulan yang dibuat

dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan

dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan

dapat menggambarkan kompetensi pemeriksa yang ditugaskan

dapat memuat semua bukti yang diperoleh

Gambaran umum Pemeriksaan, Unsur-unsur Pemeriksaan, Pronsip-prinsi Pemeriksaan, Pengembangan standart Pemeriksaan

Tanggung jawab pemeriksa , Lembaga Pemeriksa, Pemerencanaan Pemeriksaan, Pengumpulan bukti, pegembangan temuan, dan supervise

Kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP, mengkomunikasikan LHP, memantau tindak lanjut atas LHP

Etika pengendalian mutu, Kompetensi, pertimbangan ketidak patuhan, komunikasi, dokumentasi, hubungan dengan standart profesi, dan kewajiban pemeriksa diluar BPK dalam pemeriksaan Keuangan Negara

Mandat pemeriksaan lingkup dan sifat pemeriksaan, manfaat dan Jenis Pemeriksaan

Pernyataan standart laporan pemeriksaan

Pernyataan standart umum pemeriksaan

Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan

Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017

Kerangka konseptual

Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan

Adanya pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan pembatasan lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuk

Adanya upaya untuk mengubah temua pemeriksaan opini kesimpulan dan rekomendasi dengan mencari bukti atai data tambahan

Adanya upaya untuk menunda pelaporan agar dapat dipenuhinya maksut pencapaian terkait hal terperiksa

Adanya keterlibatan pemeriksa terhadap kegiatan objek pemeriksaan baik secara langsung baik tidak langsung

membangun komunikasi dengan pihak terperiksa untuk menyusun langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak risiko

memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko yang ter-identifikasi

menghentikan pemeriksaan dan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan investigative atas risiko yang ter-identifikasi

mendokumentasikan risiko dan penilaian risiko yang ter-identifikasi dilengkapi bukti yang cukup

mengungkapkan risiko dan penilaian pemeriksa atas risiko tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan

diberlakukan untuk semua jenis pemeriksaan

pemberlakuannya termasuk interpretasi dan bultek yang diterbitkan

diberlakukan sepanjnag tidak diatur dalam SPKN

diberlakukan hanya untuk pemeriksaan atas LK

berlaku sejak SPKN 2017 diundangkan

Nilai

Etiket

Etika

Kode etik

Norma

semua risiko pemeriksaan yang dapat didokumentasikan pemeriksa dalam KKPnya

semua kondisi yang ditemukan berbeda dengan kriteria yang digunakan pemeriksa

semua temuan yang dapat diterima oleh pihak terperiksa

semua bentuk komunikasi pemeriksa dengan pihak terperiksa selama proses pemeriksaan berlangsung

alasan penghentian pemeriksaan, jika pemeriksa memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan

Kerangka konseptual

Pernyataan standart laporan pemeriksaan

Pernyataan standart umum pemeriksaan

Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017

Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, dan informasi yang tersebar di berbagai media

hasil penelitian akademis dan publikasian yang tersebar di berbagai media

Pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan

hasil kajian pemeriksa yang telah diklarifikasi pihak terperiksa

literature pustaka dan publikasian terkait entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa;

semua unsur yang disajikan dapat menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan

semua prosedur pemeriksaan telah dilakukan

semua unsur temuan pemeriksaan, berupa kondisi, kriteria, akibat, sebab telah diungkapkan

unsur temuan berhasil mengungkapkan adanya indikasi awal kecurangan

semua informasi yang diperoleh telah diungkapkan dengan baik

sumber daya pemeriksaan yang dialokasi untuk pemeriksaan

lingkup dan tujuan pemeriksaan

akses terhadap data yang dibutuhkan

laporan yang akan dihasilkan

Hal pokok/ informasi pokok yang akan diperiksa

atas dasar pertimbangan professional, pemeriksa dapat memilih menggunakan satu kriteria yang bertentangan dengan kriteria lain dan diungkapkan

apabila terjadi pertentangan antara beberapa kriteria dalam pemeriksaan PDTT, pemeriksa dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok

tersebut

pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja berdasarkan sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan

Pemeriksa tidak dapat menggunakan kriteria berupa kesepakatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dalam pemeriksaan kinerja

kriteria dalam pemeriksaan atas LK merupakan kriteria formal berupa standar akuntansi pemerintahan

tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan tahap perencanaan pemeriksaan

tanggung jawab organisasi pemeriksaan pada tahap perencanaan strategis pemeriksaan

tanggung jawab structural pemeriksaan yang memiliki fungsi pelaksanaan pemeriksaan

tanggung jawab pemeriksa dalam tahap operasionalisasi perencanaan strategis pemeriksaan

tanggung jawab manajemen dalam organisasi pemeriksaan yang membidangi perencanaan strtategis pemeriksaan

memperimbngkan kompetnasi setiap anggota tim pemeriksa

mengarahkan pemeriksa untuk focus ke hal yang bersifat significant

memantau kemajuan pemeriksaan

mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikonsutasikan

memonitor pembiayaan pemeriksaan

untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana

untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya

untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat

untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi

untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

pemeriksaan atas Laporan Keuangan

PDTT dengan bentuk kepatuhan

PDTT dengan bentuk investigasi

pemeriksaan kinerja

PDTT dengan bentuk pemeriksaan system

laporan yang akan dihasilkan

pihak yang dapat dihubungi selama pemeriksaan

peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terkait pemeriksaan

akses terhadap data yang dibutuhkan

sumber daya pemeriksaan yang dialokasi untuk pemeriksaan

untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan

untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah

untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat

untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga

hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kinerja

hal yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara

hal yang mengakibatkan salah saji material

hal yang mengakibatkan adanya pengungkapan informasi keuangan

hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan adminitrasi

Standart umum, standart pelaksanaan, standart pelaporan merupakan penjabaran dari kerangka konseptual

Standartr Pemeriksaan merupakan pengganti / pelengkap ketentuan peraturan per undang-undangan dibidang pemeriksaan

Standart umum merupakan dasar untuk dapat menerapkan standart pelaksanaan dan standart pelaporan secara efektif

Kerangka konseptual merupakan ikhtisar dari seluruh peraturan per undang-undangan di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Kerangka konseptual merupakan ketentuan umum yang akan dirinci dalam standart umum, standart pelaksanaan dan standart pelaporan

dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan

dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait

dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan

dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambil

dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan

APIP yang melakukan review atas LK

BPK negara lain yang akan melakukan peer review di BPK

Pemeriksa BPK yang melakukan evaluasi atas LHP akuntan Publik

APIP yang melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja

akuntan public yang melakukan pemeriksaan keuangan negara

peer Reviewer tetap

standar pemeriksaan keuangan Negara

standar pengendalian mutu

system pengendalian mutu

prosedur dan kebijakan pemerolehan keyakinan mutu

tanggapan pihak yang bertanggung jawab

pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan

temuan dan simpulan pemeriksaan

pernyataan bahwa pemeriksa tidak menemukan adanya penyimpangan atas kriteria pemeriksaan

rekomendasi pemeriksaan

tanggapan pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan LK yang ber-indikasi adanya unsur pidana

bahasa program system aplikasi akuntansi pemerintah

pengungkapan kondisi likuiditas perbankan yang merosot;

pengungkapan informasi bahwa gudang persediaan tidak memiliki pengamanan yang memadai

penyajian informasi mengenai nilai alutsita TNI dalam LK Kementerian Pertahanan

bukti-bukti adanya transaksi yang merugikan keuanan Negara yang dijadikan dasar simpulan dalam pemeriksaan investigasi

informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigasi

informasi yang apabila diungkap akan menganggu pertahanan dan keamanan Negara

informasi yang pengungkapannya dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan

predikasi yang akan diuji dalam pemeriksaan investigas

memberikan dampak lanjutan atas temuan pemeriksaan

melaksanakan amanat ketentuan UU dimana BPK harus melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

menghindari terjadinya pengulangan temuan pemeriksaan pada pemeriksaan selanjutnya

meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola

meningkatkan nilai proses pemeriksaan yang komprehensif termasuk kewajiban pemantauan tindak lanjut

Opini BPK atas LK

simpulan pemeriksaan

kondisi dalam temuan pemeriksaan

rekomendasi pemeriksa

temuan pemeriksaan