NEW
Font size
WorksheetsPost Test Orientasi dan Peningkatan Kapasitas CPNS dan PPPK
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama kali Ketika republic baru berusia.?
a. 5 Tahun
b. 10 Tahun
c. 15 Tahun
d. 20 Tahun
Dalam perkembangan Lembaga Bawaslu dari masa kemasa, Undang – undang nomor berapa pertama kali yang mengamanatkan pembentukan Lembaga pengawas pemilu.?
a. UU Nomor 2 Tahun 1980
b. UU Nomor 2 Tahun 1982
c. UU Nomor 2 Tahun 1990
d. UU Nomor 2 Tahun 1992
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, norma tersebut tertuang dalam.?
a. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 1
b. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 2
c. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 3
d. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 4
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, norma tersebut tertuang dalam.?
a. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945
b. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945
c. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945
d. Pasal 1 Ayat 4 UUD 1945
Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
c. Melakukan perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu
d. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, kecuali:
a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu
b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu.
c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
d. mengevaluasi pengawasan Pemilu.
Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU & Tahun 2017 Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, kecuali:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu
Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaran Pilkada yaitu..
a. Undang-undang 10 Tahun 2016
b. Undang-undang 1 Tahun 2016
c. Undang-undang 10 Tahun 2015
d. Undang-undang 10 Tahun 2017
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang.?
a. Pengawas Pemilihan Umum
b. Penyelenggara Pemilihan Umum
c. Komisi Pemilihan Umum
d. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum
Pada Tahun Berapa Bawaslu tingkat Pusat diperkuat dengan nomenklatur Sekretariat Jendral Bawaslu.?
a. 2011
b. 2012
c. 2013
d. 2014
Berikut ini definisi staf menurut beberapa literasi umum?
a. Staff adalah sekelompok orang yang bekerja sebagai pembantu pimpinan dalam menjalankan tugas organisasi, biasanya bersifat administratif dan operasional.
b. Staff adalah pegawai yang memberikan bantuan keahlian dan saran kepada pejabat lini (line officers) dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administrasi.
c. Jawaban a dan b salah
d. Jawaban a dan b benar
Berdasarkan struktur kelembagaan Bawaslu, apa itu yang dimaksud dengan kesekretariatan?
a. Kesekretariatan adalah unit kerja atau bagian dari organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, surat-menyurat, arsip, jadwal pimpinan, dan dokumentasi kegiatan.
b. Kesekretariatan merupakan bagian yang menangani urusan administrasi, pelayanan teknis, dan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
c. Kesekretariatan adalah perangkat pendukung yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemilu, baik dalam aspek administratif, logistik, dokumentasi, dan koordinasi kegiatan divisi.
d. Semua jawaban salah
Apa tugas pokok dari staf Bawaslu menurut PERBAWASLU RI No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Bawaslu.
a. Memberikan dukungan dan semangat kerja pada unit unit yang berada di Bawaslu agar berjalan dengan baik
b. Memberikan semangat dan dukungan kerja pada Pimpinan Bawaslu agar lebih semangat bekerja.
c. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada pimpinan dan divisi di lingkungan Bawaslu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu.
d. Memberikan saran dan kritik pada Pimpinan agar lebih baik dalam bekerja
Sebutkan beberapa fungsi staf dalam Lembaga Bawaslu?
a. Administrasi dan Kesekretariatan Menyusun dan mengelola dokumen perkantoran (surat masuk/keluar, arsip, laporan) Menyiapkan administrasi kegiatan lembaga (rapat, sosialisasi, pengawasan)Mengelola keuangan, perlengkapan, dan urusan logistik
b. Dukungan Teknis Pengawasan: Membantu analisis data hasil pengawasan pemilu, Menyusun laporan hasil pengawasan sesuai arahan kordiv pengawasan, Membantu dalam proses input, rekapitulasi, dan pelaporan pelanggaran.
c. Pendampingan Pimpinan/Kordiv: Menyusun bahan presentasi, laporan, dan paparan untuk keperluan pimpinan, Membantu kelengkapan administrasi pribadi pimpinan atau divisi (jadwal, surat tugas, dll)
d. Semua Jawaban Benar
Apa yang terjadi jika dalam sebuah Lembaga antara staf dan pimpinan tidak dapat saling bersinergi.?
a. Lembaga akan tetap berjalan baik walau hanya staf saja yang bekerja
b. Lembaga akan tetap berjalan baik walau hanya pimpinan yang bekerja
c. Lembaga tidak akan berjalan baik jika staf dan Pimpinan dapat saling bersinergi
d. Lembaga akan berjalan baik jika staf dan Pimpinan dapat saling bersinergi
Apa singkatan C-A-T dalam strategi pengawasan Pemilu?
a. Catat, Awasi, Tangkap
b. Cabut, Awasi, Tangkap
c. Cegah, Awasi, Tindak
d. Salah semua
Ada berapa jumlah pimpinan Bawaslu Kota Serang?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Ada berapa jumlah Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
Ada berapakah azas pengawasan dalam Pemilui?
a. 9
b. 10
c. 11
d. 12
Berikut ini Syarat menjadi pengawas handal dan professional?
a. Kompetensi
b. Komunikatif
c. Kepedulian
d. Semua Jawaban Benar
Pelaporan Hasil Pengawasan diantaranya…
a. Laporan Periodik
b. Laporan Tahapan
c. Laporan Akhir
d. Semua Benar
Contoh Teknik Pengawasan Adalah…
a. Persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu
b. Pelaporan Hasil Pengawasan
c. Rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan
d. Semua Benar
Tugas Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu, diantaranya,
a. Mencegah terjadinya sengketa proses Pemilu.
b. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.
c. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu
d. Semua Benar
Sebutkan BENTUK PENCEGAHAN DAN JENIS KEGIATAN PENCEGAHAN
a. Kerja sama, publikasi, dan naskah dinas
b. Kerja sama, publikasi, naskah dinas, partisipasi Masyarakat, dan identifikasi kerawanan
c. Kerja sama, dokumentasi dan naskah dinas
d. Kerja sama, naskah dinas, dokumentasi dan sosialisasi
Dasar hukum pencegahan di Bawaslu Kota Serang Adalah?
a. Perbawaslu No. 20 tahun 2018
b. SK Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023
c. UU No 7 Tahun 2017
a. A dan B benar
Apa dasar hukum pengelolaan kehumasan di Bawaslu?
a. Surat Edaran Bawaslu Nomor 38 Tahun 2022
b. Perbawaslu 3 Tahun 2022
c. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022
d. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/Pm.07.00/Vii/2020 Tahun 2020
Apa saja program kerja kehumasan Bawaslu?
a. Pengelolaan Publikasi Melalui Sosial Media
b. Pengelolaan Hubungan dengan Media
c. Pengelolaan Pemberitaan Melalui Website
d. Semua benar
Apa Tujuan dari Pengelolaan Sosial Media?
a. Terlaksananya publikasi melalui media sosial yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif
b. Terlaksananya dokuemntasi dan publikasi pemilu dan pemilihan
c. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan media massa
d. Terciptanya hubungan baik dengan para stakeholder
Berapa jumlah target publikasi berita di Bawaslu Kabupaten/Kota?
a. 104 Berita
b. 107 Berita
c. 102 Berita
d. Semua salah
Apa saja contoh Kegiatan hubungan Media Massa yang dapat dilakukan di lingkungan Bawaslu, Kecuali
a. Media Monitoring
b. Social Media Monitoring
c. Media Briefing
d. Media Gathering
Peraturan Bawaslu Nomor Berapa yang membahas terkait Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan…
a. Perbawaslu 3 Tahun 2022
b. Perbawaslu 2 Tahun 2020
c. Perbawaslu 9 Tahun 2022
d. Perbawaslu 4 tahun 2018
Peraturan Bawaslu Nomor Berapa yang membahas terkait Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil ….
a. Perbawaslu 4 tahun 2018
b. Perbawaslu 7 tahun 2022
c. Perbawaslu 3 Tahun 2022
d. Perbawaslu 2 Tahun 2020
Yang termasuk kedalam tugas dari divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kecuali…
a. Penyusunan analisis dan kajian hukum
b. Penerimaan laporan
c. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
d. Pemberian Keterangan Dalam PHPU
Yang termasuk kedalam jenis sengketa Pemilu antara lain…
a. Sengketa antara Peserta dan Penyelenggara
b. Sengketa antara penyelenggara dengan Penyelenggara
c. Sengketa Bawaslu dengan KPU
d. Sengketa antar Pemilih
Yang termasuk para pihak dalam penyelesian sengketa Pemilu, Kecuali….
a. Pemohon
b. Termohon
c. Pihak Terkait
d. Pelapor
Objek Sengketa Antara Peserta dan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Adalah….
a. SK/BA tindak lanjut putusan Bawaslu
b. SK/BA yang dikeluarkan KPU
c. SK/BA tidak lanjut dari pengadilan
d. SK/BA Putusan MK
Alur Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu Adalah…
a. Mediasi-ajudikasi-putusan-register
b. Mediasi-verifikasi-ajudikasi-putusan
c. Penerimaan permohoanan-mediasi-ajudikasi-putusan
d. Penerimaan permohonan-mediasi-putusan-ajudikasi
Sebutkan yang tidak termasuk dalam proses pelaksanaan mediasi/musyawarah tertutup….
a. Penyusunan permohonan
b. Penyusunan kesepakatan
c. Penyampaian permohonan
d. Perundingan kesepakatan
Sebutkan Prinsip Penyelesaian PSAP Pemilu, Kecuali…..
a. Acara Cepat dan Sederhana
b. Mengutamakan Perdamaian
c. Akuntabel
d. Legalitas
Formulir Penyelesaian Sengketa terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu Adalah….
a. FORMULIR MODEL PSPP-1
b. FORMULIR MODEL PSPP-2
c. FORMULIR MODEL PSPP-3
d. FORMULIR MODEL PSPP-4
Laporan dugaan pelangaran disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat diantaranya:
a. Nama dan alamat KPU
b. Nama dan alamat Kepilisian
c. Nama dan alamat Pelapor
d. Nama dan alamat Pegawas Pemilu
Laporan dugaan pelanggranPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk paling lama :
a. 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
b. 5 (lima)hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
c. 6 (enam)hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
d. 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dikaji, Bawaslu Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan paling lama :
a. 2 (dua) hari setelah laporan diregistrasi
b. 3 (tiga) hari setelah laporan diregistrasi
c. 4 (empat) hari setelah laporan diregistrasi
a. 5 (lima) hari setelah laporan diregistrasi
Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut, dilakukan paling lama :
a. 1 (satu) hari setelah laporan diterima
b. 2 (dua) hari
c. 3 (tiga) hari
d. 4 (empat) hari
Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri membentuk wadah bersama yaitu :
a. Sentra Pelayanan Hukum Terpadu
b. Sentra Penanganan Hukum terpadu
c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
d. Sentra Penegakan Hukum Bersama
Yang manakah dibawah ini adalah merupakan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:
a. Saksi parpol tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
b. PPS tidak mendaftarkan Calon yang berasal dari dari daerah lain
c. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih
d. Saksi dari Pasangan calon tidak hadir pada saat Pemutakhiran daftar pemilih
Yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah:
a. Perbuatan yang melanggar
b. Tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu
c. Sikap atau perilaku yang melanggar norma-norma.
d. Niat dan perbuatan melakukan pelanggaran.
Jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu meliputi:
a. Pelanggaran etika dan moral.
b. Pelanggaran prosedur dan tata cara pelaksanaan pemilu.
c. Pelanggaran norma-norma tahapan pemilu.
d. Pelanggaran, etik, pidana, dan administrasi.
Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling sedikit memuat hal-hal kecuali:
a. Nama pelapor, alamat pelapor, dan pihak terlapor.
b. Waktu dan tempat kejadian perkara.
c. Uraian kejadian.
d. Keadaan terlapor.
Laporan dugaan pelanggaraan pemilu dapat diterima dan diregistrasi jika:
a. Dilaporkan oleh orang atau badan yang berkompeten.
b. Memenuhi syarat formal.
c. Dilaporkan oleh pelapor yang jelas identitasnya.
d. Memenuhi syarat formal dan syarat materil
Pentingnya identitas pelapor sebagai salah satu unsur syarat materil yakni :
a. Untuk kepentingan pengarsipan.
b. Agar pelapor mudah dikonfrontir dangan terlapor.
c. Untuk memperlancar proses penanganan pelanggaran.
d. Untuk mempermudah menghubungi saksi.
Tujuan atas perlunya deskripsi peristiwa atau uraian kejadian dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu yakni:
a. Untuk memenuhi kelengkapan laporan.
b. Untuk kepentingan administrasi.
c. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
d. Untuk kepentingan analisis pelanggaran
Fakta yang digunakan dalam penanganan pelanggaran atau temuan dalam konteks pemilu/ pemilihan ialah:
a. Fakta pemilu.
b. Fakta sosial
c. Fakta hukum
d. Fakta politik
Fakta dapat berupa 3 (tiga) hal kecuali:
a. Perbuatan
b. Hasil pendengaran
c. Peristiwa
d. Keadaan
Salah satu muatan dalam laporan tertulis pelanggaran pemilu ialah alamat pelapor. Penggunaan alamat pelapor yang tepat adalah:
a. Dapat menggunakan alamat orang tua pelapor.
b. Menggunakan alamat berdasarkan kartu tanda penduduk elektronik
c. Menggunakan alamat sesuai tempat tinggal
d. Menggunakan alamat berdasarkan domisili
Dasar hukum Pengelolaan kinerja ASN tertuang dalam peraturan.?
a. PermenPAN-RB No. 4 Tahun 2022
b. PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2022
c. PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022
d. PermenPAN-RB No. 7 Tahun 2022
Pengelolaan Kinerja Pegawai Terdiri Atas.?
• Pelaksanaan
• Pemantauan
• Penilaian
• Tindak lanjut hasil kinerja
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pemantauan
• Penilaian
• Tindak lanjut hasil kinerja
• Perencanaan
• Pemantauan
• Penilaian
• Tindak lanjut hasil kinerja
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pemantauan
• Penilaian
Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung dalam memberikan penilaian berdasarkan capaian hasil kerja dan perilaku kerja meliputi.?
c. 1.Berorientasi Pelayanan
2.Kompeten
3.Harmonis
4.Loyal
5.Adaptif
6.Kolaboratif
c. 1.Berorientasi Pelayanan
2.Akuntabel
3.Kompeten
4.Loyal
5.Adaptif
6.Kolaboratif
c. 1.Berorientasi Pelayanan
2.Akuntabel
3.Kompeten
4.Harmonis
5.Loyal
6.Adaptif
7.Kolaboratif
c. 1.Berorientasi Pelayanan
2.Akuntabel
3.Kompeten
4.Harmonis
5.Loyal
6.Kolaboratif
Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk.?
a. 1. Pengembangan karier;
2. Pemberian penghargaan;
3. Sanksi jika diperlukan;
b. 1. Pengembangan karier;
2. Pemberian penghargaan;
3. Sanksi jika diperlukan;
4. Kenaikan Pangkat
c. 1. Pengembangan karier;
2. Pemberian penghargaan;
3. Sanksi jika diperlukan;
4. Perpanjangan Kontrak
c. 1. Pengembangan karier;
2. Pemberian penghargaan;
3. Sanksi jika diperlukan;
4. Kenaikan Golongan
Dalam PNS dan PPPK adanya Disiplin dalam profesi, yang tertuang dalam
a. 1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
•SE Menpan No 11 Tahun 2023 tentang Disipilin PPPK
b. 1. PP No. 94 Tahun 2022 tentang Disiplin PNS
•SE Menpan No 11 Tahun 2022 tentang Disipilin PPPK
c. 1. PP No. 95 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
•SE Menpan No 12 Tahun 2023 tentang Disipilin PPPK
d. 1. PP No. 95 Tahun 2022 tentang Disiplin PNS
•SE Menpan No 12 Tahun 2022 tentang Disipilin PPPK
Yang termasuk kedalam 12 gerakan dasar PBB kecuali...
a. Hormat
b. Berhitung
c. Balik Kanan
d. Periksa kerapihan
Jenis aba-aba ada berapa macam, dan jumlahnya ada...
a. 1 (Satu)
b. 2 (Dua)
c. 3 (Tiga)
d. 4 (Empat)
Pemberian aba-aba atau perintah dalam baris berbaris dilaksanakan secara berurutan yakni...
a. Peringatan, Pelaksanaan, dan Petunjuk
b. Petunjuk, Peringatan, dan Pelaksanaan
c. Peringatan, Petunjuk dan Pelaksanan
d. Pelaksanaan, Petunjuk, dan Peringatan
Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri menurut Perpang TNI nomor 58 tahun 2018 yang benar dibawah ini adalah...
a. Keuda tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 35 derajat
b. Punggung ibu jari menghadap kedalam sejajar dengan badan
c. Punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana dan pandangan mata lurus kedepan
d. Leher ditarik ke belakang lalu dagu di majukan kedepan
Gerakan hormat (dengan topi) dan (tanpa topi) yang benar adalah...
a. Disamping topi, pelipis
b. Diujung topi, pelipis
c. Dibawah topi, ujung alis
d. Didepan topi, ujung alis
Sikap istirahat adalah sikap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiaptiap bentuk posisi sikap istirahat. Posisi tangan saat sikap istirahat yang benar adalah...
a. Tangan kanan memegang tangan kiri
b. Tangan kanan dan kiri saling memegang
c. Bebas, senyamannya
d. Tangan kiri memegang tangan kanan
Aba-aba hitung yang benar menurut Perpang TNI Nomor 58 Tahun 2018 adalah ..
a. Intonasi siara jelas, lantang, dan tempo berbeda
b. Intonasi suara jelas, tempo sama sampai hitung lengkap
c. Pelan,santai, tempo berubah
d. Intonasi suara tidak jelas, tempo sama
Kewajiban ASN adalah sebagai berikut.?
a. 1) Taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah
2) Melaksanakan tugas dengan integritas dan disiplin
3) Masuk kerja dan taat jam kerja
4) Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab
5) Memberi pelayanan publik yang prima
a. 1) Taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah
2) Melaksanakan tugas dengan integritas dan disiplin
3) Menjaga reputasi instansi
4) Masuk kerja dan taat jam kerja
5) Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab
a. 1) Taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah
2) Melaksanakan tugas dengan integritas dan disiplin
3) Menjaga reputasi instansi
4) Masuk kerja dan taat jam kerja
5) Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab
6) Memberi pelayanan publik yang prima
a. 1) Taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah
2) Melaksanakan tugas dengan integritas dan disiplin
3) Menjaga reputasi instansi
4) Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab
5) Memberi pelayanan publik yang prima
Larangan Dalam ASN adalah sebagai berikut.
a. 1) Menyalahgunakan wewenang
2) Menjadi anggota/pengurus partai politik
3) Melakukan pungli, KKN
Perilaku asusila atau kekerasan
b. 1) Menyalahgunakan wewenang
2) Menjadi anggota/pengurus partai politik
3) Membocorkan rahasia negara/instansi
4) Melakukan pungli, KKN
Perilaku asusila atau kekerasan
c. 1) Menyalahgunakan wewenang
2) Menjadi anggota/pengurus partai politik
3) Membocorkan rahasia negara/instansi
d. Semua Jawaban Benar
Jarak antara penjuru dan komandan pasukan saat penjuru sudah maju dan posisi siap adalah... langkah
a. 4 (empat) langkah
b. 5 (lima) langkah
c. 6 (enam) langkah
d. 7 (tujuh) langkah
