NEW
Font size
WorksheetsSimulasi Ujian Kehidupan (semoga lulus ukt 100% Aamiin)
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Nyonya Utami bermaksud mendirikan sebuah Yayasan dibidang pendidikan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan nama Yayasan Maju Bersama. Yayasan tersebut baru benar-benar beroperasi secara aktif pada 01 Februari 2025. Kapan paling lambat Utami mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi Yayasan tersebut?
Paling lama akhir bulan berikutnya, yakni 30 November 2024
Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha benar-benar dijalankan yakni 01 Maret 2025
Paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian, yakni 02 November 2024
Tidak wajib mendaftarkan diri
Yang termasuk "data baru" dalam penerbitan SKPKBT adalah sebagai berikut, kecuali…
data atau keterangan yang oleh Wajib Pajak diberitahukan terkait penerbitan SKPKB
data atau keterangan yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan
data atau keterangan yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPT beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan).
data atau keterangan yang pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
Gugatan penanggung pajak diajukan kepada…
Direktorat Jenderal Pajak
Mahkamah Agung
Badan Peradilan Pajak
Pengadilan negeri
Wajib Pajak menerima SKPKB tanggal 14 Juli 2024. Setelah diteliti ternyata tertulis tanggal penerbitannya tanggal 17 Agustus 2024 padahal seharusnya tanggal 14 Juli 2024. Kesalahan atau kekeliruan tersebut termasuk dalam ruang lingkup…
Kesalahan hitung
Kesalahan tulis
Kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan
Penyelesaian sengketa pajak yang tidak dapat dilakukan secara jabatan adalah…
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
Keberatan
Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
Ketetapan atau keputusan yang bukan merupakan ruang lingkup pembetulan Pasal 16 Undang-Undang KUP adalah…
Surat Keputusan Pembetulan
Surat Ketetapan Pajak Nihil
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Surat Keputusan Keberatan
Setelah menerima SK Pembetulan ternyata diketahui terdapat kesalahan penulisan jenis pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka…
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pembetulan Kembali
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali paling lambat tiga bulan setelah tanggal terbit SK Pembetulan pertama
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali paling lambat tiga bulan setelah tanggal terbit SK Pembetulan pertama dikirim
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kapan saja
Yang bukan merupakan dasar penagihan pajak adalah…
SKPKB
STP
SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
SK Pengurangan Sanksi Administrasi
Berikut ini adalah tindakan penagihan pajak yang kurang tepat, yaitu…
Surat paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan.
Surat teguran diterbitkan setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak.
Dalam hal penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas lain, pejabat tidak perlu melakukan permintaan pemblokiran terlebih dahulu.
Pengusulan pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal surat paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan SPMP, pelaksanaan penyitaan, atau penjualan barang sitaan.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar … dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
100%
75%
50%
25%
Salah satu sumber hukum yang mengatur ketentuan formal atas Pajak Penghasilan adalah
Tax treaty
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan
Di bawah ini merupakan perundang-undangan yang tidak dapat mengatur Pajak Penghasilan adalah
Tap MPR
Perppu
Perda
Peraturan Menteri Keuangan
Kewajiban pajak subjektif suatu warisan yang belum terbagi dimulai
Pewaris sakit-sakitan
Pewaris meninggal dunia
Ahli waris ditemukan
Warisan terbagi
Subjek pajak dalam negeri menjadi subjek pajak luar negeri wajib memenuhi syarat berikut, kecuali
Berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
Bertempat tinggal di luar Indonesia
SKD dari otoritas pajak negara/yurisdiksi lain
Memiliki pusat kegiatan utama (PKU) di luar Indonesia
Berikut merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia
Kantor cabang Bank Central Asia di Surabaya
Kantor cabang Standard Chartered di Medan
Kantor cabang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta
Sekretariat ASEAN di Jakarta
Dividen atau penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu:
dividen yang berasal dari dalam negeri diterima orang pribadi dalam negeri
dividen yang berasal dari luar negeri dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, sepanjang diinvestasikan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri sepanjang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba sebelum pajak
penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan merupakan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri
Yang salah dari pernyataan-pernyataan berikut adalah:
biaya digunakan untuk untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak
beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi
biaya yang diakui secara komersil selalu sama dengan biaya yang dibebankan secara fiskal
pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham tidak boleh dibebankan sebagai biaya
PT XYZ menyumbangkan sebuah mobil kepada yayasan yatim piatu. Nilai buku mobil tersebut adalah Rp45.000.000 dan nilai pasarnya Rp65.000.000. Besarnya harga perolehan mobil bagi yayasan adalah …
Rp 0
Rp20.000.000
Rp45.000.000
Rp65.000.000
Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya. Hal ini disebut juga dengan:
Kompensasi vertikal
Kompensasi horizontal
Kompensasi diagonal
Kompensasi longitudinal
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final meliputi:
pekerjaan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi
konsultansi konstruksi, pengawasan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi
konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi
perencanaan konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi
Tarif umum PPN untuk penyerahan BKP di dalam daerah pabean saat ini adalah...
10%
12%
11%
0%
Menurut penjelasan UU PPN 1984, timbulnya pertambahan nilai yang menjadi objek PPN karena...
dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen
pertimbangan kantor pelayanan pajak
perhitungan oleh konsumen
status pengusaha kena pajak
Yang termasuk Dasar Pengenaan PPN sesuai Pasal 8A UU PPN adalah…
Harga Jual, Harga Beli, Dokumen PIB, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain
Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain
Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Besaran Tertentu
Harga Jual, Harga Beli, Dokumen PIB, Nilai Ekspor, atau Besaran Tertentu
Secara umum, PPN terutang pada saat....
Pencatatan
Piutang
Penyerahan
Penagihan
Sesuai Pasal 7 UU PPN, tarif PPN 0% (nol persen) tidak dikenakan atas…
Impor BKP
Ekspor BKP berwujud
Ekspor BKP tidak berwujud
Ekspor JKP
Dalam hal impor, PPN terutang di.....
Tempat tinggal
Tempat kedudukan
Tempat BKP dimasukkan dan dipungut oleh DJBC
Tempat BKP diproduksi
Budi membeli dan menerima penyerahan lemari dari toko Karya Kayu (PKP) pada tanggal 23 Januari 2025, tetapi pembayaran baru dilakukan pada tanggal 29 Januari 2025. PPN terutang atas penyerahan lemari tersebut pada tanggal...
23 Januari 2025
29 Januari 2025
23 Februari 2025
23 Maret 2025
Nona Ayu merupakan PKP yang melakukan penyerahaan BKP berupa komputer kepada instansi pemerintah dengan harga jual sebesar Rp10.000.000,00. Atas penyerahan BKP tersebut Nona Ayu wajib membuat Faktur Pajak menggunakan kode transaksi
02
03
05
06
Berapakah Tarif PPnBM yang ditetapkan menurut UU PPN?
11%
10% - 200%
10% - 75%
10% - 100%
Karakteristik PPnBM yang membedakan dengan PPN adalah
PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN
PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan sesama PPnBM yang dipungut
Semua benar
Objek pajak PBB Sektor Perkebunan yaitu bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan perkebunan yang tercantum dalam dokumen berikut ini, kecuali....
Izin Usaha Perkebunan Budidaya
Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Perkebunan
Hak Guna Usaha Perkebunan
Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan yang memerlukan Penilaian PBB adalah
Penerbitan SPPT
Penerbitan SKP PBB
Penyelesaian Keberatan
Pengurangan Denda Administrasi
Upaya hukum banding dapat diajukan oleh wajib pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas ….
SKP PBB
Putusan Gugatan
Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi
Kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi meliputi wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam...
Kontrak Kerja Sama
Izin Usaha Pertambangan Khusus
Izin Pertambangan Rakyat
Kontrak Karya
Dibawah ini yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB, kecuali....
hutan konservasi
hutan wisata
tempat pemakaman umum pada kawasan kebun yang tercantum dalam HGU
hutan lindung
Pihak yang menjual meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama…
8 (delapan) tahun
7 (tujuh) tahun
6 (enam) tahun
5 (lima) tahun
Pihak yang memakai meterai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama…
2 (dua) tahun
3 (tiga) tahun
4 (empat) tahun
5 (lima) tahun
Pemungutan Bea Meterai atas dokumen surat berharga berupa cek dan bilyet giro dilakukan dengan membubuhkan…
meterai komputerisasi
meterai tempel
meterai percetakan
meterai elektronik
Berikut merupakan contoh pejabat yang dilarang menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, kecuali...
hakim
Pejabat Pembuat Akta Tanah
pejabat swasta
pejabat negara
Pihak yang ditugaskan untuk mendistribusikan meterai elektronik adalah…
Direktorat Jenderal Pajak
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
PT Pos Indonesia (Persero)
Pada Ms. Excel jika ingin menggunakan fitur Find and Replace dapat menggunakan notasi pada keyboard yaitu…
Ctrl + G
Ctrl + J
Ctrl + H
Ctrl + K
Manakah dibawah ini yang menunjukkan fungsi MID yang benar...
=MID(text, num_chars, start_num)
=MID(start_num, text, num_chars)
=MID(text, start_num, num_chars)
=MID(num_chars, start_num, text)
Manakah dibawah ini yang menunjukkan fungsi VLOOKUP yang benar…
=VLOOKUP(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false])
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
=VLOOKUP(array; row_num; [column_num])
=VLOOKUP(lookup_value; lookup_array; [match_type])
Berikut yang BUKAN merupakan fungsi logika yang disediakan dalam Microsoft Excel adalah...
SUMIF
COUNTIF
IF
VLOOKUP
Dibawah ini yang merupakan alamat aplikasi yang digunakan untuk melihat Laporan Keuangan Wajib Pajak yaitu:
Fitur pada Ms. Excel yang memungkinkan pengguna untuk menyusun dan menganalisis data dalam format yang dinamis serta dapat digunakan untuk melihat perbandingan, pola, dan melihat tren dalam data yaitu…
XLOOKUP
VLOOKUP
PIVOT TABLE
HLOOKUP
Format file yang digunakan Excel adalah...
docx
pptx
xlsx
xslx
Apakah nama perangkat penangkal malware resmi yang digunakan oleh DJP?
AVG Antivirus
ESET Endpoint Antivirus
SMADAV
Avira Antivirus
Manakah dibawah ini yang menunjukkan fungsi RIGHT yang benar…
=RIGHT(text; [num_chars])
=RIGHT(start; [num_chars])
=RIGHT(text; start_num; [num_chars])
=RIGHT(start; start_num; [num_chars])
Format file yang digunakan PowerPoint adalah...
docx
pptx
xlsx
txt
Apa dasar hukum Besaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Direktorat Jenderal Pajak?
PP Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpu Nomor 37 Tahun 2015
PMK Nomor 37 Tahun 2015
Berikut merupakan contoh kasus cuti yang tidak dinyatakan melanggar Hari Kerja dan Jam Kerja
menjalani cuti sakit dengan tidak menyertakan surat keterangan sakit dari dokter
menjalani cuti Bersama sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Tiga Menteri
menjalani cuti melahirkan bagi pegawai yang belum menikah
menjalani cuti karena alasan penting dikarenakan adanya merawat sepupu ipar yang sakit
Berapa persen potongan tunjangan kinerja jika pegawai DJP baru mengisi presensi pukul 08:45 pada hari Jum’at?
1 %
1,25 %
0 %
5 %
Pemberian uang lembur (bukan ipeka) pada hari libur kerja adalah sebesar …… dari besarnya uang lembur
1,7 x lipat
2,3 x lipat
1,9 x lipat
2,0 x lipat
Berikut merupakan Komponen Biaya Perjalanan Dinas Pindah, kecuali…..
Uang Harian
Biaya Transpor
Biaya Antar Jemput Pegawai
Uang Representatif
Dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu merupakan pengertian dari:
Peta Strategi
Sasaran Kinerja Pegawai
Sasaran Kerja Pegawai
Perjanjian Kinerja
Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah jabatan berikut, kecuali …
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Fungsional Ahli Madya
Jabatan Pengawas
Jabatan Administrator
Syarat pendidikan minimal atas Jabatan Penelaah Keberatan yaitu…
SLTA Sederajat
D-1
D-3
D-4/S-1
Toni mendapatkan penugasan dalam kota 07.30 s.d. 16.00 WIB namun tidak Kembali ke kantor dan tidak mengisi presensi pulang, maka di monitoring absensi terdapat pelanggaran jam kerja selama 60 menit. Apakah yang harus dilakukan Toni?
berita acara lupa absen dan tangkapan layar CCTV
surat izin/pemberitahuan tidak masuk bekerja
surat izin/pemberitahuan pulang sebelum waktunya
surat izin/pemberitahuan terlambat masuk bekerja
Kenaikan Pangkat PNS Kemenkeu yang menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya disebut …
Kenaikan Pangkat Wow
Kenaikan Pangkat Akselerasi
Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Kenaikan Pangkat Anumerta
Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai…… setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi……
Rp 200.000,- dan Rp 1.000.000,-
Rp 300.000,- dan Rp 1.500.000,-
Rp 300.000,- dan Rp 1.000.000,-
Rp 200.000,- dan Rp 1.500.000,-
Penerima atau penolak gratifikasi melaporkan kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau ditolak yang selanjutnya wajib diteruskan oleh UPG ke KPK paling lama…..
7 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau ditolak
10 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau ditolak
14 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau ditolak
15 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau ditolak
Unit yang menjalankan fungsi pelayanan dan informasi serta pengelolaan pengendalian gratifikasi pada unit kerja adalah ...
Inspektorat Jenderal
UPG Koordinator
Komisi Pemberantasan Korupsi
Unit Kepatuhan Internal
Apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan?
suatu kondisi pertimbangan organisasi yang mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
situasi pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau golongan dalam menggunakan kewenangannya sehingga dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan yang dibuat atau tidak dibuat dan/atau tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.
suatu kondisi pertimbangan bersama yang mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
semua jawaban salah.
Pelapor berhak untuk mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan pengaduan dengan menghubungi nomor….
1500200
1502000
1520000
1500020
Dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP, Dirjen Pajak dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli Menteri Keuangan, yaitu:
(i) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
(ii) Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
(iii) Staf Ahli Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
(iv) Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
i, ii, dan iii
i, ii, dan iv
i, iii, dan iv
ii, iii, dan iv
Unit eselon III di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yaitu …
Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai; Bagian Kepegawaian; Bagian Keuangan; Bagian Perlengkapan; dan Bagian Umum.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Kepegawaian; Bagian Mutasi dan Kepangkatan; Bagian Keuangan; Bagian Perlengkapan; dan Bagian Umum.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai; Bagian Mutasi dan Kepangkatan; Bagian Keuangan; Bagian Perlengkapan; dan Bagian Umum.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Sumber Daya Manusia; Bagian Mutasi dan Kepangkatan; Bagian Keuangan; Bagian Perlengkapan; dan Bagian Umum.
Subdirektorat Investigasi Internal merupakan unit eselon III berada pada …
Sekretrariat Direktorat Jenderal
Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Direktorat Kepatuhan Internal dan Tranformasi Sumber Daya Aparatur
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Di bawah ini yang bukan merupakan instansi vertikal DJP adalah:
KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
Kanwil DJP Jawa Barat I
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
KP2KP Purwodadi
KPP yang menyelenggarakan fungsi pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah ...
KPP Perusahaan Masuk Bursa
KPP Badan dan Orang Asing
KPP Minyak dan Gas Bumi
KPP Wajib Pajak Besar Satu
Penyelenggaraan TND perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas, merupakan bagian dari asas TND yaitu….
Efektif dan Efisien
Asas Pembakuan
Asas Pertanggungjawaban
Asas Keterkaitan
Susunan Naskah Dinas terdiri atas….
Kepala, Batang Tubuh, dan Kaki Naskah Dinas
Kepala, Batang Tubuh, dan Lampiran Naskah Dinas
Batang Tubuh, Kaki, dan Lampiran Naskah Dinas
Batang Tubuh, Lampiran, dan Salinan Naskah Dinas
Berikut merupakan sifat naskah dinas berdasarkan kecepatan penyampaian….
Rahasia
Sangat Rahasia
Terbatas
Biasa
Catatan singkat (ringkas) mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan, merupakan pengertian dari Naskah Dinas….
Telaahan Staf
Naskah Dinas Bersama
Notula
Berita Acara
Aplikasi yang digunakan dalam penanganan Naskah Dinas, baik Naskah Dinas masuk maupun Naskah Dinas keluar adalah….
Sistem Informasi DJP
DJP Online
Naskah Dinas Elektronik (Nadine)
Approweb
