NEW
Font size
WorksheetsPre Test Pengurus Barang Milik Daerah PemKot. Surabaya (Kelas B)
Total questions: 40
Worksheet time: 39mins
Yang BUKAN merupakan bagian dari proses penatausahaan BMD adalah …
pelaporan
pembukuan
inventarisasi
pemeliharaan
Pernyataan yang SALAH di bawah ini adalah ….
inventarisasi atas aset tanah dilakukan dalam bentuk sensus minimal 1 x dalam 5 tahun
inventarisasi atas aset bangunan dilakukan dalam bentuk sensus minimal 1 x dalam 5 tahun
inventarisasi atas aset KDP dilakukan dalam bentuk stock opname minimal 1 x dalam 5 tahun
inventarisasi atas aset persediaan dilakukan dalam bentuk stock opname minimal 1 x dalam 1 tahun
Jika instansi X membangun gedung dengan ketentuan bahwa gedung itu nantinya akan diserahkan pada instansi Y setelah selesai dibangun, maka instansi X wajib mencatat aset gedung itu sebagai….
aset tetap
persediaan
aset lainnya
konstruksi dalam pengerjaan
Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi karena usang namun bernilai material wajib diperlakukan dengan cara ….
dicatat sebagai aset lainnya pada Neraca dan dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
dicatat sebagai aset tetap pada Neraca dan dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
dicatat sebagai aset tetap pada Neraca tanpa perlu dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
dicatat sebagai aset lainnya pada Neraca tanpa perlu dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
Jika hardware komputer tidak bisa beroperasi dengan software tertentu, maka nilai perolehan software komputer tersebut ….
dicatat sebagai aset lainnya
dicatat sebagai beban operasional
dicatat sendiri sebagai aset tak berwujud (ATB)
dicatat sebagai bagian dari nilai peralatan/mesin (hardware komputer)
Berikut ini adalah prinsip umum pemanfaatan, kecuali…
Tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah
Tidak mengubah status kepemilikan BMD
Objek pemanfaatan diperbolehkan untuk dijaminkan atau digadaikan
Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan menjadi tanggungjawab mitra pemanfaatan
Berikut ini adalah 5 bentuk pemanfaatan…
Sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, KSPI
Sewa, hibah, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG
Sewa, penghapusan, KSP, KSPI, hibah
A dan B benar
Berikut adalah prinsip pemilihan dan penetapan mitra KSP dan BGS/BSG kecuali…
Dilaksanakan secara terbuka
Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) peserta
Tertib laporan
Tertib adminsitrasi
Berikut yang termasuk bentuk kelembagaan dari mitra penyewa kategori I, kecuali…
Swasta
Lembaga Pendidikan asing
Badan hukum yang dimiliki negara
Badan hukum asing dalam bentuk selain perseroan terbatas
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membenahi pengelolaan BMD. Salah satunya dengen menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan BMN/D. PP BMN/D yang berlaku hingga kini yaitu ….
PP 6 Tahun 2006
PP 38 Tahun 2008
PP 90 Tahun 2010
PP 27 Tahun 2014
Sedangkan untuk lebih teknis, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri tentang Pengelolaan BMD, yaitu Permendagri nomor …
17 Tahun 2007
1 Tahun 2014
19 Tahun 2016
20 Tahun 2018
Perda Kota Surabaya yang mengatur tentang pengelolaan BMD Kota Surabaya pada saat ini yaitu …
Perda Nomor 3 Tahun 2017
Perda Nomor 5 Tahun 2018
Perda Nomor 2 Tahun 2019
Perda Nomor 1 Tahun 2020
Pemerintah Daerah diharapkan bisa mengelola BMD nya dengan baik dan benar. Pengertian dari Pengelolaan BMD menurut Permendagri yang mengatur tentang Pengelolaan BMD yaitu…
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan yang meliputi perencanaan Barang Milik Daerah , penganggaran Barang Milik Daerah, pelaksanaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat pada daerah yang bersangkutan
aktivitas untuk mengelola barang milik daerah sesuai dengan siklus pengelolaan Barang MIlik Daerah dilakukan secara profesional, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka tujuan daerah masing-masing
berbabagi kegiatan dalam mengelolaan BMD sesuai dengan prinsip manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan fungsi control atas seluruh siklus asset yang modern untuk menghasilkan BMD yang memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat
Secara umum siklus Pengelolaan BMD ada 11 yaitu …
Perencanaan, Pembelian, Penggunaan, Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan, Inventarisasi, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Pembukuan, Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban
Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Penjualan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penjualan, Pemusnahan, Penghapusan, Administrasi , Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Perencanaan, Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Kerjasama Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penyertaan Modal Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Pelaporan, Audit
Seorang pengurus barang diminta atasannya untuk membuat rencana usulan BMD beruka kendaraan dinas untuk pengadaan tahun depan, maka kegiatan seperti ini termasuk lingkuap BMD berupa …
Pengadaan BMD
Penggunaan BMD
Perencanaan Kebutuhan BMD
Pemanfaatan BMD
Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi perencanaan ?
Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan
Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, penilaian dan pemindahatanganan BMD
Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Penilaian dan Pembinaan Pengawasan serta Pengendalian BMD
Pemanfaatan, Pemusnahan, Pengamanan, Inventarisasi dan Penatausahaan BMD
Usulan Perencanaan Kebutuhan BMD dimulai dari …
Pengelola Barang
Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang
Pembina Barang
Pejabat yang berwenang untuk meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD adalah ....
Kepala SKPD selaku Pengguna BMD
Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD
Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD
Kepala Biro/Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola BMD
Tahapan dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD yaitu ....
Pengumpulan usulan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan dan perhitungan kebutuhan anggaran
Penyusunan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana
Penentuan rencana, pelaksanaan rencana dan monitoring rencana
Pengusulan rencana, pembahasan rencana, dan penentuan rencan
Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup pengelolaan BMD yang secara langsung memerlukan penilaian…
Sewa tanah Pemerintah Daerah
Penjualan lelang aset BMD
Pemusnahan BMD
Revaluasi BMD
Pemerintah Kota Surabaya akan melelang tanah BMD, maka nilai yang dipergunakan sebagai dasar adalah…
Nilai pasar
Nilai wajar
Nilai likuidasi
Nilai realisasi bersih
Pemerintah Kota Surabaya akan menjual lelang aset berupa kendaraan bermotor roda empat, jika harga transaksi jual-beli atas barang serupa banyak di pasaran, maka pendekatan penilaian yang paling cocok digunakan adalah…
Pendekatan biaya
Pendekatan pasar
Pendekatan pendapatan
Pendekatan DCF
Jika atribut lainnya sama, secara teoritis nilai tanah dengan elevasi satu meter dibawah jalan lebih … dibandingkan dengan tanah yang elevasinya satu meter diatas jalan
Tinggi nilainya
Rendah nilainya
Sama dengan nilainya
A, B, dan C benar
Jika kita menilaian rumah mewah namun berada pada lokasi kumuh, maka nilai rumah tersebut akan lebih rendah jika dibandingkan berada di lokasi mewah, hal tersebut sesuai dengan prinsip … dalam penilaian.
Highest and best use
Supply and demand
Kesesuaian
externalitas
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilakukan dalam bentuk, kecuali….
Hibah
Pinjam Pakai
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kerjasama Pemanfaatan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan….
Optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan
Pemenuhan APBD karena pendapatan lebih kecil dari pada belanja daerah
Agar BMD semakin sedikit sehingga meringankan pengelolaan BMD
Sengketa BMD yang telah berlangsung lama
Tukar menukar Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan setelah dilakukan kajian terhadap aspek.…
yuridis, ekonomis, dan historis
Yuridis, ekonomis, dan politis
Yuridis, ekonomis, dan teknis
Yuridis, ekonomis, dan sosial
Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, dasar nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan adalah….
Nilai Buku
Nilai Wajar
Nilai Penggantian Wajar
Nilai Khusus
Pemindahtanganann tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi PNS tidak memerlukan persetuJan DPRD apabila memenuhi syarat…
Tanah dan/atau bangunan pengadaan baru tahun anggaran berjalan
Tanah dan/atau bangunan hibah dari pemerintah pusat
Tanah dan/atau bangunan yang akan dihapusbukukan
Tanah dan/atau bangunan dari awal direncanakan untuk perumahan PNS
Tujuan Barang Milik Daerah perlu dijaga dan dilindungi yaitu kecuali:
tidak hilang
tanah/bangunan beralih kepemilikan yang tidak sesuai ketentuan
tanah/bangunan memiliki nilai tambah
tanah tidak diserobot/ dalam penguasaan pihak lain
Kegiatan mengunci kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam garasi kemudian garasi digembok merupakan salah satu contoh pengamanan ...
Umum
Khusus
Administratif
Fisik
Dalam rangka mengamankan BMD dari segi administratif berupa tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah atas nama yaitu:
Pemerintah Daerah c.q. Kepala Dinas/PPKD
Walikota c.q. Kepala Dinas
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam Pemerintah Daerah harus diatasnamakan:
Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah
Pemenang dalam rangka pemanfaatan BMD
APIP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah dikecualikan jika:
BMD yang berada dalam kondisi rusak berat
BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara (Lebih dari 6 bulan)
BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara (kurang dari 6 bulan)
BMD yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain atau status dilakukan pemanfaatan
PengadaanBarang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak …………………, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Identifikasi kebutuhan
Perencanaan kebutuhan
Rencana umum pengadaan
Kontrak pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenanganoleh …………….. untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Presiden
Menteri
PA/ KPA
Pejabat Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, ………………, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
Pengoperasian
Penetapan
Pengelolaan
Pengawasan
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan ………… diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Kekhususan
Sertifikasi
Keahlian tertentu
Spesifikasi tertentu
Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh…
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
Pemilihan langsung
Penetapan langsung
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak …
50 juta
75 juta
100 juta
200 juta
