Font size
S
M
L
XL
WorksheetsLatihan 4
Total questions: 125
Worksheet time: 42mins
Name
Class
Date
1.
Peraturan terkait keprotokolan
a)
UU No. 10 tahun 2010
b)
PP No. 39 tahun 2018
c)
PP no. 59 tahun 2019
d)
Semua Benar
2.
Undang-undang terkait Keterbukaan Informasi Publik
a)
UU No. 14 tahun 2008
b)
Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018
c)
Peraturan BPK No 5 tahun 2018
d)
UU No. 1 tahun 2004
3.
Peraturan Manajemen barang milik daerah
a)
UU No. 27 tahun 2019
b)
UU No. 72 tahun 2014
c)
UU No. 12 tahun 2014
d)
UU No. 27 tahun 2014
4.
Pernyataan yang benar terkait barang milik negara/daerah
a)
Menteri Keuangan selaku pengelola BMN
b)
Sekda Selaku Pengelola BMD
c)
Gubernur/Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD
d)
Semua Benar
5.
Peraturan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
a)
PP no. 22 Tahun 2005
b)
PP no. 21 Tahun 2008
c)
PP no. 22 Tahun 2004
d)
PP no. 21 Tahun 2004
6.
Pendekatan penyusunan RKAL
a)
Kerangka pengeluaran jangka menengah
b)
Penganggaran terpadu
c)
Penganggaran jangka menengah
d)
Semua Benar
7.
Undang-undang Perbendaharaan Negara
a)
UU no. 1 tahun 2004
b)
UU No. 72 tahun 2014
c)
UU No. 12 tahun 2014
d)
UU No. 27 tahun 2014
8.
Undang-undang tentang BPK
a)
UU no. 1 tahun 2004
b)
UU No. 72 tahun 2014
c)
UU No. 12 tahun 2014
d)
UU No. 15 tahun 2006
9.
Undang-undang tentang ASN
a)
UU no. 5 tahun 2014
b)
UU No. 72 tahun 2014
c)
UU No. 12 tahun 2014
d)
UU No. 15 tahun 2006
10.
Peraturan terkait Manajemen PNS
a)
PP no. 22 Tahun 2005
b)
PP no. 17 Tahun 2020
c)
PP no. 22 Tahun 2004
d)
PP no. 21 Tahun 2004
11.
Komponen SPI BPK
a)
Lingkungan pengendalian dan Kegiatan Pengendalian
b)
Penilaian Risiko dan Pemantauan
c)
Informasi dan Komunikasi
d)
Semua Benar
12.
Kerangka Manajemen Risiko mencerminkan siklus
a)
PDCA Plan Do Check Act
b)
POAC Plan Organize Actuating Control
c)
ABCD
d)
XYZ
13.
Kerangka Manajemen Risiko terdiri dari
a)
Mandat dan komitmen
b)
rancangan kerangka kerja dan proses pemantauan
c)
penerapan kerangka kerja dan proses manajemen risiko
d)
pemantauan dan evaluasi kerangka kerja; dan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja.
e)
Semua benar
14.
Kategori risiko di BPK
a)
Risiko kebijakan dan kepatuhan
b)
Risiko hukum dan fraud
c)
Risiko operasional
d)
Risiko operasi
e)
Semua benar
15.
Enam pilar standar pengendalian mutu BPK
a)
Tanggung jawab BPK atas mutu
b)
Persyaratan etika dan Pemantauan
c)
Perencanaan dan pertimbangan risiko
d)
SDM dan Kinerja Pemeriksaan dan kewenangan lain
e)
Semua benar
16.
Kebijakan BPK atas mutu dilakukan dengan
a)
membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang dengan mendorong budaya internal
b)
Negosiasi
c)
Penyelesaian masalah
d)
Pembuatan keputusan
e)
Membuat SOP
17.
beberapa motif pemerintah ketika ingin memanfaatkan hasil penelitian untuk mendukung proses perumusan kebijakan, yaitu:
a)
problem solving model
b)
enlightment model
c)
tactical model
d)
political model
e)
Semua benar
18.
Jenis-jenis data
a)
Menurut sumbernya: internal dan eksternal
b)
Menurut cara pemerolehannya: data primer dan data sekunder
c)
Menurut sifatnya: data kualitatif dan kuantitatif
d)
Menurut Dimensi waktu (runtut waktu, antara ruang, panel) dan Menurut skala pengukurannya (ordinal, nominal, interval, rasio)
e)
Semua benar
19.
Kelemahan EBP Evidence Based Policy
a)
Data yang digunakan merupakan hasil penelitian dan perlu diperhatikan lagi oleh analisis kebijakan apakah tulus atau tidak
b)
Meningkatkan kualitas
c)
memiliki data yang memadai
d)
alat bantu untuk analisis kebijakan
e)
Semua benar
20.
Pengetahuan yang diperlukan untuk analisis kebijakan
a)
Pengetahuan
b)
Pengetahuan, Organisasi
c)
Pengetahuan, Organisasi, Intellectual capacity
d)
Pengetahuan, Organisasi, Intellectual capacity, relationship competencies
e)
Pengetahuan, Organisasi, Intellectual capacity, relationship competencies, personal competencies
21.
Peraturan BPK terkait dengan tata naskah
a)
Peraturan BPK No. 3 Tahun 2018
b)
Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018
c)
Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018
d)
Peraturan BPK No. 6 Tahun 2018
22.
Naskah dinas yang bersifat mengatur
a)
Peraturan BPK dan Sekjen
b)
Peraturan BPK dan Sekjen; Instruksi Sekjen dan Kalan
c)
Peraturan BPK dan Sekjen; Instruksi Sekjen dan Kalan; SE Sekjen
d)
Peraturan BPK dan Sekjen; Instruksi Sekjen dan Kalan; SE Sekjen; SE Kalan
23.
Naskah dinas yang bersifat menetapkan
a)
Keputusan BPK
b)
Keputusan Ketua dan Wakil Ketua
c)
Keputusan Sekjen
d)
Keputusan Kalan
e)
Semua benar
24.
Naskah dinas khusus
a)
Pengumuman Sekjen
b)
Pengumuman Kalan
c)
Pengumuman BPK
d)
Pengumuman Sekjen dan Kalan
25.
Hierarki peraturan perundang-undangan
a)
UUD 1945, Ketetapan MPR, UU / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
b)
UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, UU / Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
c)
UUD 1945, Ketetapan MPR, UU / Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
d)
Ketetapan MPR, UUD 1945, UU / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
26.
Apakah manfaat kode etik bagi profesi yang terkait?
a)
Sumber aturan yang harus dipatuhi bagi profesi
b)
Dasar hukuman bagi pelanggar profesi
c)
Memberikan rasa aman bagi pengguna jasa profesi
d)
Memberikan arah filosofi yang jelas bagi profesi untuk berperilaku
27.
Dibawah ini adalah perangkat etika yang dimiliki BPK, Kecuali?
a)
UU No. 15 tahun 2006
b)
Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018
c)
Peraturan BPK No 5 tahun 2018
d)
UU No. 1 tahun 2004
28.
Dibawah ini adalah nilai-nilai dasar BPK, Kecuali?
a)
Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas BPK
b)
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
c)
Menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas
d)
Mengutamakan Peran Serta BPK untuk mencapaitujuan bernegara
29.
Yang termasuk dalam sistem pengendalian integritas yaitu
a)
Pengendalian Profesionalisme
b)
Pengedalian Jabatan
c)
Pengendalian Kecurangan
d)
Pengendalian Umum
30.
Dibawah ini adalah Formula 3 A dalam pendekatan Asertivitas, Kecuali?
a)
Appreciation
b)
Acceptance
c)
Accomodating
d)
Attractive
31.
Nilai-nilai etika (ethical values) adalah keyakinan pribadi seseorang tentang mana yang benar dan mana yang salah. Unsur pembentuk nilai-nilai etika antala lain?
a)
Nilai-nilai Sosial, Nilai-nilai hak moral, dan Nilai-nilai keadilan
b)
Nilai-nilai profesional, Nilai-nilai hak moral, dan Nilai-nilai Sosial
c)
Nilai-nilai hak dasar, Nilai-nilai profesional, dan Nilai-nilai keadilan
d)
Nilai-nilai manfaat, Nilai-nilai hak moral, dan Nilai-nilai keadilan
32.
Etika Organisasi adalah Nilai-nilai, keyakinan, dan aturan moral yang menentukan organisasi dan anggotanya untuk berinteraksi baik antar anggota yang terbentuk dari etika-etika:
a)
Etika Sosial, Etika Moral, dan Etika Individu
b)
Etika Pegawai, Etika Profesional, dan Etika Keadilan
c)
Etika Sosial, Etika Profesional, dan Etika Pegawai
d)
Etika Sosial, Etika Profesional, dan Etika Individu
33.
Dalam kode etik BPK terdapat kewajiban yang perlu diterapkan oleh Anggota maupun Pemeriksa BPK diantaranya, kecuali?
a)
Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan
b)
Meningkatkan pengetahuan dan keahliannya
c)
Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standard dan pedoman pemeriksaan
d)
Menunjukkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan
34.
Tiga keterampilan dasar yang sangat terkait dengan komunikasi antara lain
a)
Keterampilan konseptual, Keterampilan berbicara, dan Keterampilan teknis
b)
Keterampilan konseptual, Keterampilan berbicara, dan Keterampilan presentasi
c)
Keterampilan Berbicara, Keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan Keterampilan presentasi
d)
Keterampilan konseptual, Keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan Keterampilan teknis
35.
Komentarnya yang kasar, sarkasme yang menggigit, dan keahliannya adalah membuat lawan bicaranya terlihat bodoh merupakan perilakudari tipe orang
a)
Si Tahu Segalanya (Know-it-All Experts)
b)
Orang yang Mengira Sudah Tahu Semua (Think-They-Know-it-Alls)
c)
Si Granat (Exploders)
d)
Si Penembak Jitu (Sniper)
36.
Agar presentasi yang disampaikan menjadi lebih efektif, maka presenter perlu memahami bahwa audiens memilki karakter yang berbeda dalam hal cara menyerap informasi. Setidaknya ada tiga tipe atau karakteristik audiens antara lain:
a)
tipe visual, tipe auditori, dan tipe linguistik
b)
tipe casual, tipe mandatori, dan tipe kinestetik
c)
tipe casual, tipe mandatori, dan tipe lingustik
d)
tipe visual, tipe auditori, dan tipe kinestetik
37.
Berikut adalah hal yang dapat disampaikan pada bagian penutup presentasi:
a)
Pertanyaan mengenai presentasi
b)
Komentar prilaku audien
c)
Mengulang presentasi
d)
Lelucon yang relevan
38.
Dalam komunikasi kepemimpinan terdapat pedoman dalam memberikan instruksi, salah satunya:
a)
Lakukan koreksi didepan umum
b)
Gunakan kalimat yang emosional
c)
Intruksikan kepada yang mau melaksanakan saja
d)
Jadilah diri sendiri
39.
Untuk mendukung presentasi yang efektif diperlukan alat bantu yang memenuhi persyaratan:
a)
Mewah
b)
Kekinian (update)
c)
Sederhana
d)
Aman
40.
Pertanyaan digolongan dalam berbagai jenis diantaranya, kecuali:
a)
Pertanyaan berkait
b)
Pertanyaan penyelidikan
c)
Pertanyaan diskriminatif
d)
Pertanyaan berjenjang
41.
Dalam pertemuan yangpeserta terbatas diantara mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, merupakan jenis pertemuan
a)
Penyampaian Informasi
b)
Negosiasi
c)
Penyelesaian masalah
d)
Pembuatan keputusan
42.
Yang tidak termasuk dalam hukum komunikasi yang efektif
a)
Respect
b)
Empathy
c)
Clarity
d)
Feedback
43.
Dibawah ini adalah hambatan dalam berkomunikasi, kecuali
a)
Kecurigaan
b)
Perasaan Negatif
c)
Asumsi
d)
Asertif
44.
Hal-hal berikut ini terkait dengan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan entitas, kecuali
a)
Pengemanan aset
b)
Keandalan Informasi Keuangan
c)
Efektifitas dan Efisiensi Operasi
d)
Kinerja Entitas
45.
Yang termasuk dalam komponen sistem pengendalian internal, yaitu:
a)
Control Asset
b)
Control Report
c)
Control Performance
d)
Control Environment
46.
Yang tidak termasuk dalam klasifikasi kategori asersi manajemen yaitu:
a)
Asersi-asersi mengenai siklus transaksi dan kejadian selama periode laporan keuangan yang diperiksa
b)
Asersi-asersi mengenai saldo akun pada akhir periode laporan keuangan yang diperiksa
c)
Asersi-asersi mengenai penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan
d)
Asersi-asersi sistem aplikasi siklus dan penyajian laporan keuangan yang diperiksa
47.
Yang tidak termasuk dalam asersi-asersi mengenai siklus transaksi dan kejadian selama periode laporan keuangan yang diperiksa:
a)
completeness
b)
accuracy
c)
classification
d)
effectivity
48.
Berikut adalah teknik yang dapat digunakan dalam mengevaluasi implementasi SPI entitas, kecuali:
a)
Wawancara
b)
Menelaah dokumen dan catatan
c)
Observasi
d)
Komunikasi dengan tim terdahulu
49.
Manfaat Audit berbasis resiko bagi pemeriksa salah satunya:
a)
Pemeriksa dapat mengurangi resiko waktu audit
b)
Pemeriksa dapat mengurangi risiko fraud dalam pelaksanaan audit
c)
Pemeriksa dapat mengurangi risiko kegagalan dalam pelaksanaan audit
d)
Pemeriksa dapat mengurangi risiko dalam pelaksanaan audit
50.
Yang tidak termasuk dalam tahapan penerapan audit berbasis resiko yaitu:
a)
Perencanaan Pemeriksaan
b)
Pemeriksaan interim
c)
Pemeriksaan akhir tahun
d)
Pemeriksaan pengendalian internal
51.
Risiko terjadinya salah saji (misstatement) yang material terhadap suatu asersi dalam laporan keuangan, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian memadai yang berhubungan langsung untuk mencegah terjadinya risikotersebut, merupakan pengertian dari
a)
Risiko Pengendalian
b)
Risiko deteksi
c)
Risiko bisnis
d)
Risiko bawaan
52.
Yang tidak termasuk faktor- faktor yang mempengaruhi risiko bawaan atas akun-akun yaitu:
a)
Integritas personil kunci
b)
Pemantuan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya
c)
Akun-akun yang diperiksa merupakan transaksi antar pihak berelasi
d)
Penugasanberulang pemeriksaanatassuatuentitas
53.
Salah satu input yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko pemeriksaan yang dapat diterima adalah :
a)
Hasil Pemahaman Personil Kunci
b)
Hasil analisa pemeriksaan sebelumnya
c)
Hasil risiko pengendalian
d)
Hasil atas pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
54.
Bila sistem pengendalian entitas tidak berjalan efektif maka yang harus dilakukan pemeriksa adalah
a)
Perlu menerapkan uji pengendalian
b)
Mengidentifikasi sistem pengendalian entitas
c)
Menilai risiko pengendalian
d)
Tidak menerapkan uji pengendalian
55.
Berikut ini adalah bukan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentapan dasar materialitas adalah:
a)
Karakteristik(sifat,besardantugaspokok)danlingkunganentitasyang diperiksa
b)
Areadalamlaporankeuanganyangmenjadiperhatianpenggunalaporan keuangan
c)
Kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar
d)
Integritas para personil kunci
56.
Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa untuk entitas nirlaba adalah
a)
Total nilai aset bersih atau total ekuitas
b)
Total Aset atau total ekuitas
c)
Total kewajiban atau total ekuitas
d)
Total penerimaan atau total belanja
57.
Teknik sampling dengan cara membagi dalam strata untuk mengurangi keragaman (variability) item populasi, sehingga anggota sub populasidalamtiapstratarelatifhomogen adalah
a)
Unstratified MPU
b)
Monetary Unit Sampling
c)
Non-monetary Unit Sampling
d)
Stratified MPU
58.
Hal yang tidak perlu dipertimbangan dalam pendekatan audit berbasis risiko untuk Pemeriksaan Kinerja adalah
a)
Materialitas
b)
Signifikansi
c)
Kompleksitas
d)
Risiko
59.
Yang bukan merupakan tujuan penilaian risiko kecurangan pada PDTT kepatuhan berbasis risiko adalah:
a)
Mengidentifikasi kecurangan bawaan pada entitas
b)
Mengidentifikasi dan menilai pengendalian intern entitas
c)
Menilai risiko yang tersisa (residual risk) untuk mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang perlu dilakukan
d)
Menilai kemampuan entitas untuk menaati ketentuan peraturan perundangundangan
60.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemilihan risiko yang menjadi area kunci dapat mempertimbangkanfaktor‐faktor utama sebagai berikut, kecuali
a)
Signifikansi
b)
Dampak Pemeriksaan
c)
Auditabilitas
d)
Materialitas
61.
Permasalahan timbul karena adanya
a)
Ketidakcocokan personal
b)
Problema masa lalu
c)
Kekesalan dan emosi
d)
Fakta tidak sesuai standar
62.
Masalah dalam konteks pemeriksaan salah satunya adalah:
a)
Masalah kehilangan data pemeriksaan
b)
Masalah karakter pegawai entitas
c)
Masalah ganguan independensi
d)
Masalah asersi manajemen yang tidak terpenuhi
63.
Secara umum, masalah bisa dipecahkan atau diatasi dengan cara, kecuali
a)
Analisis akar permasalahan
b)
Gunakan metode dan teknik‐teknik pemecahan masalah
c)
Putuskan jalan keluar bagi masing‐masing masalah
d)
Mempertemukan personil yang bermasalah
64.
Kemampuan pemeriksa dalam menggunakan professional judgment yang memadai menuntut adanya penguasaan dalam hal:
a)
Kemampuan Negosiasi
b)
Komunikasi yang baik
c)
Karakter yang santun
d)
Kematangan psikologis pribadi
65.
Tidak termasuk dalam tiga penyebab kerancuan nalar yang harus diperhatikan oleh pemeriksa yaitu
a)
Memberikan “rekomendasi” yang rancu/salah walaupun “penyebab” telah benar
b)
Menyimpulkan “penyebab” yang salah atas suatu permasalahan
c)
Antara “penyebab” dan “rekomendasi” tidak berkaitan
d)
Antara "penyebab" dan "akibat" tidak berkaitan
66.
Hal yang perlu diperhatikan dalam rekomendasi pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), adalah:
a)
Rekomendasi harus secara umum menyatakan apa yang harus diperbaiki serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan.
b)
Rekomendasi pemeriksaan harus relevan dengan permasalahan yang diungkap
c)
Rekomendasi harus meningkatkan kapasistas manajemen dalam mengurangi kecurangan
d)
Rekomendasi hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab
67.
SIPOC membantu menyederhanakan suatu proses yang sangat rumit dengan menyediakan detail dari setiap tahapan dalam proses terutama saat terdapat ketidakjelasan mengenai:
a)
Rincian dari Output
b)
Rangkaian dari proses
c)
Suplai atas Output
d)
Spesifikasi khusus input
68.
Hal yang perlu diingat saat menyusun diagram fishbone untuk industri jasa komponennya terdiri dari:
a)
Man, money, method, market, material
b)
Money, method, market, people, policies
c)
Man, money, machine, material, method
d)
Equipment, policies, procedures, people
69.
Fungsi dari Pareto Chart adalah?
a)
Menganalisis penyebab permasalahan dengan pendekatan faktor‐faktor organisasi
b)
Menggali penyebab sebuah masalah secara sederhana
c)
Menganalisis permasalahan dan dampaknya untuk menentukan alternatif tindakan pemecahannya
d)
Mengidentifikasi sebab dominan berdasarkan frekuensi kejadianny
70.
Pemahaman entitas dala manajemen pemriksaan merupaan tahapan dari
a)
Pelaksanaan Pemeriksaan
b)
Pelaporan Hasil Pemeriksaan
c)
Evaluasi Pemeriksaan
d)
Perencanaan Pemeriksaan
71.
Yang tidak termasuk dalam peran seorang ketua tim dalam manajemen pemeriksaan yaitu:
a)
Mengorganisasi Pemeriksaan
b)
Mengarahkan Pemeriksaan
c)
Mengawasi Pemeriksaan Lapangan
d)
Menyusun Laporan Pemeriksaan
72.
Salah satu tujuan suatu tahapan perencanaan adalah:
a)
Memberikan kepastian pelaksanaan
b)
Menetapkan hasil laporan
c)
Menetapkan personil yan diperlukan
d)
Memberikan pengarahan untuk manajer dan pegawai dalam melakukan pekerjaan
73.
Persiapan yang bukan merupakan dukungan pemeriksaan yaitu:
a)
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan administrasi keuangan
b)
Pengurusan akomodasi serta transportasi ke lokasi selama pemeriksaan
c)
Penyediaan tenaga ahli jika diperlukan oleh TPP
d)
Kesiapan personil tim pemeriksaan
74.
Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Ketua Tim pada objek Penyusunan PKP yaitu
a)
Menolak PKP
b)
Menambah PKP
c)
Mengoreksi PKP
d)
Menyetujui PKP
75.
Seorang Ketua Tim harus memiliki kompetensi yang memadai dan kemampuan teknis yang baik, salah satunya adalah kemampuan untuk mengenali populasi audit, menghubungkan risiko pemeriksaan dan materialitas dalam menentukan sampel/uji petik yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaaan. Kemampuan tersebut dinamakan
a)
Kemampuan teknik tentang bukti audit
b)
Kemampuan teknik Risk Based Audit
c)
Kemampuan prosedur analitis
d)
Kemampuan teknik sampling
76.
Peran Dan Sistem Manajemen Mutu Ketua Tim Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan antara laih, kecuali:
a)
Mengkoordinasikan jalannya pemeriksaan di lapangan
b)
Menjamin kelengkapan dan kecukupan bukti pendukung
c)
Menjamin validitas substansi dan kebenaran matematis serta akurasi angka dalam Temuan Pemeriksaan
d)
Memberikan feedback atas kinerja pekerjaan entitas yang diperiksa
77.
Sistem Manajemen Mutu pada pelaporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Tim untuk finalisasi konsep LHP adalah:
a)
Menjamin validitas substansi, kebenaran matematis, dan akurasi angka
b)
Menjamin kelengkapan, akurasi, objektivitas, keyakinan, dan kejelasan atas temuan dan rekomendasi dalam LHP
c)
Menelaah koreksi yang dilakukan oleh PT dan PM atas substansi temuan dalam LHP
d)
Menalaah tanggapan dan rencana aksi
78.
Tanggung jawabKetua Tim pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan dalam Penyusunan TP antara lain, kecuali
a)
Memastikan relevansi konsep TP dengan bukti pendukung pemeriksaan
b)
Memastikan seluruh TP telah diinput ke dalam sistem informasi
c)
Memastikan notulen sesuai dengan pembahasan TP
d)
Memastian TP berindikasi fraud telah didukungbukti yang handal
79.
Yang tidak termasuk beberapa kelebihan Teknik reviu yaitu :
a)
Lebih menghemat waktu dan biaya
b)
Dapat memberikan banyak informasi
c)
Lebih mudah untuk dilakukan
d)
Lebih fleksibel dalam artian disesuaikan dengan kondisi yang ada
80.
Untuk menggali pemikiran dan persepsi seseorang maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah
a)
Konfirmasi
b)
Benchmarking
c)
Penggunaan Pendapat Ahli
d)
Wawancara
81.
Berikut ini adalah langkah implementasi hasil benchmark, kecuali
a)
Penyampaian hasil benchmark kepada manajemen dan pihak terkait
b)
Penyusunan rencana implementasi
c)
Implementasi hasil benchmark
d)
Perbaikan kinerja
82.
Untuk mengetahui hubungan tingkat pertumbuhan suatu akun dengan akun terkait, pemeriksa dapat menggunakan teknik:
a)
Analisis Rasio
b)
Model Logika Program
c)
Analisis Konten
d)
Analisa Trend
83.
Untuk memudahkan dalam menentukan titik‐titik yang perlu pengujian lebih mendalam, pemeriksa dapat menggunakan teknik
a)
Analisis Biaya dan Manfaat
b)
Simulasi dan Modelling
c)
Analisis Arus Kerja dan Arus Komunikasi
d)
Prosedur Analitis
84.
Faktor‐faktor yang menjadi penyebab tidak dapat dilakukan prosedur audit standar, kecuali:
a)
Data atau dokumen yang tidak diperoleh
b)
Waktu audit yang berjarak cukup lama dibandingkan saat kejadian
c)
Tidak dilakukan pemeriksaan interim
d)
Ketidakmampuan personil tim pemeriksa
85.
Pemeriksa mendokumentasikan setiap langkah penetapan uji petik dan hasilnya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi:
a)
lokasi sample
b)
hasil sample
c)
karakteristik sample
d)
ukuran sample
86.
Fraud Symptoms ditandai dengan adanya redflags yang dapat kita kenali salah satunya:
a)
Accounting Policies
b)
Analytical Control
c)
Cash Bribery
d)
Unusual Behaviors
87.
Kecurangan terjadi apabila pressure, opportunity, dan rationalization terjadi bersamasama, hal tersebut merupakan redflags dari:
a)
Accounting Anomalies
b)
Analytical Anomalie
c)
Tips and Complaint
d)
Internal Control Weakness
88.
Suatu teknik pendeteksian fraud melalui audit atas proses kegiatan yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud, yang mengarahkan auditor untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam, merupakan pendeteksian fraud menggunakan metode:
a)
Job sensitivity analysis
b)
Fraud triangle analytics
c)
Fraud diamond analytics
d)
Critical point auditing
89.
Metode yang dapat dilakukan pada analisa kepekaan pekerjaan antara lain:
a)
Metode khusus, pengawasan Rutin, dan analisa tren
b)
Analisa Tren, Verifikasi dan karakter Pribadi
c)
Metode Pendekatan, Verifikasi dan karakter Pribadi
d)
Metode Pendekatan, pengawasan Rutin, dan karakter Pribadi
90.
Pengamatan terhadap behavioral red flags tersebut bermanfaat bagi pemeriksa dalam mengidentifikasi pelaku fraud, dibawah ini yang bukan merupakan behavioral red flags adalah:
a)
Living beyond means
b)
Irritability, suspiciousness, or defensivenes
c)
Wheeler-dealer attitude
d)
Sport euthanasia
91.
Pembenaran merupakan kondisi-kondisi yang membuat seseorang merasa “berhak” untuk melakukan suatu tindakan kecurangan, dan kecurangan tersebut dinilainya sebagai suatu tindakan yang “wajar”, merupakan pengertian dari
a)
Opportunity
b)
Pressure
c)
Capability
d)
Rationalization
92.
Fraud Triangle Analytics memuat komponen-komponen yang dapat memungkinkan seseorang melakukan tindakan kecurangan antara lain:
a)
Rationalization, Opportunity, Capability
b)
Incentive, Capability, Pressure
c)
Rationalization, Opportunity, Incentive
d)
Rationalization, Opportunity, Pressure
93.
Hal-hal yang dapat dilakukan pemeriksa setelah berhasil mengenali red flags dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain:
a)
Pengujian lebih lanjut, pelaporan red flags, dan investigasi red flags
b)
investigasi red flags, pelaporan red flags, dan eksekusi red flags
c)
Pengujian lebih lanjut, pelaporan red flags, dan pendokumentasian red flags
d)
Pengujian lebih lanjut, pendokumentasian red flags, dan pengkomunikasian red flags
94.
Unsur-unsur kerugian negara/daerah yang paling esensial yaitu:
a)
Berkurangnya Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Nyata dan Pasti Jumlahnya
b)
Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Berkurangnya Uang, Surat Berharga, dan Barang
c)
Penanggung Jawab
d)
Perbuatan Melawan Hukum
95.
Unsur-unsur kerugian negara/daerah yang paling penting dalam pemulihan kerugian negara/daerah yaitu:
a)
Perbuatan Melawan Hukum
b)
Berkurangnya Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Nyata dan Pasti Jumlahnya
c)
Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Berkurangnya Uang, Surat Berharga, dan Barang
d)
Penanggung Jawab
96.
Tindakan hukum yang perlu dilakukan untuk menetapkankerugian negara/daerah yang masih berupa informasi kerugian negara/daerah agar menjadi piutang negara/daerah adalah:
a)
Surat Keputusan Pembebanan
b)
Surat hak tagih
c)
Surat Ketetapan Piutang negara/daerah
d)
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
97.
Temuan yang mengungkapkan kerugian negara/daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, harus tindaklanjuti dengan proses
a)
Investigasi oleh AUI
b)
Penyidikan oleh APH
c)
Persidangan MPTP/TGR
d)
Penilaian dan/atau penetapannya oleh TPKN/TPKD
98.
Yang bukan termasuk dalam wanprestasi adalah:
a)
Tidak melaksanakan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan
b)
Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
c)
Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati
d)
Tidak melaksanakan force majeure
99.
Dalam menentukan kerugian keuangan negara yang bersumber dari perikatan, perlu pemahaman terlebih dahulu atas:
a)
Pengaturan kontrak
b)
Proses lelang
c)
Pihak-pihak terkait
d)
Pengaturan wanprestasi
100.
Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada maka yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara/daerah adalah, kecuali:
a)
BPK
b)
BPKP
c)
Inspektorat instansi pemerintahan
d)
KPK
101.
Yang bukan termasuk Teknik-teknik yang digunakan untuk perhitungan kerugian negara yaitu:
a)
Menghitung ulang
b)
Memeriksa dokumen
c)
Melakukan wawancara
d)
Penggunaan pendapat ahli
102.
Yang tidak termasuk dalam asas dalam ilmu perundang-undangan yaitu:
a)
Lex Superior derogat Legi Inferiori
b)
Lex Specialis derogat Legi Generali
c)
Lex priori derogate Legi Posteriori
d)
Lex posibolia derogate Legi imposibolia
103.
Tujuan dari LHP pemeriksaan DTT adalah:
a)
Memberikan opini (pendapat)
b)
Memberikan simpulan dan rekomendasi
c)
Memberikan laporan kepada entitas
d)
Memberikan simpulan atas suatu area kunci atau asersi yang diperiksa
104.
Tanggapan pihak yang bertanggung jawab atas temuan pemeriksaan tidak diwajibkan untuk jenis pemeriksaan
a)
Interim
b)
Kinerja
c)
Laporan keuangan
d)
Investigatif
105.
PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT dapat bersifat sebagai berikut, kecuali:
a)
Eksaminasi (examination)
b)
Reviu (review)
c)
prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)
d)
Operasional (Operational)
106.
Yang tidak harus menjadi perhatian Ketua Tim Pemeriksaan dalam penyusunan Konsep LHP yaitu:
a)
Pemahaman Gaya Bahasa
b)
Panduan Pengembangan Judul
c)
Struktur Pengembangan Paragraf
d)
Struktur temuan pemeriksaan
107.
Salah satu prinsip penulisan laporan yaitu:
a)
Keakuratan topik utama
b)
Diksi yang mudah dimengerti
c)
Penyajian Temuan
d)
Dapat dipercaya
108.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria dibawah ini, kecuali:
a)
Kecukupan pengungkapan
b)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
c)
Efektivitas sistem pengendalian intern
d)
Kesesuaian dengan standar pemeriksaan
109.
Dalam mengungkapkan suatu TP, Ketua Tim harus memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipenuhiantara lain, kecuali:
a)
Prinsip Keadilan
b)
Prinsip Kejujuran
c)
Prinsip Profesionalisme
d)
Prinsip Integritas
110.
Pemeriksa tidak diperkenankan memberikan jaminan yang memadai untuk mendeteksi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan karena lingkup pemeriksaannya sangat terbatas, hal tersebut merupakan simpulan untuk PDTT:
a)
Operasional (Operational)
b)
Eksaminasi (examination)
c)
Reviu (review)
d)
Prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)
111.
Yang tidak termasuk dalam Karakteristik Tim yaitu
a)
Individu yang tergabungdalam kelompok,saling mengenal satu sama lain
b)
Mempunyai struktur hubungan yang stabil
c)
Terdiri dari dua orang atau lebih
d)
Anggotakelompoktidak mempunyaipengaruhsatusamalain
112.
Salah satu ciri‐ciri Tim Berkinerja Tinggi yaitu
a)
Seluruh anggota tim diwajibkan berpartisipasidi dalamnya
b)
Tim bekerja sesuai PKP masing-masing
c)
Keputusan diambil oleh ketua tim
d)
Gaya kepemimpinan partisipatif
113.
Yang bukan merupakan ciri fungsi kepemimpinan adalah
a)
Kemampuanuntukmemahamibahwamanusia itu pada hakikatnya memiliki kekuatan motivasi dalam waktu yang bervariasi serta situasi yang bebeda-beda
b)
Kemampuan untuk menimbulkan semangat
c)
Kemampuanuntukberbuatdengancaratertentu,sehinggamenciptakansuatu suasana yang merangsang lahirnya suatu respon atau motivasi
d)
Kemampuanuntuk membagi tugas kepada seluruh anggota tim
114.
Pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin pengikut (bawahan) mereka tetapi juga mahir memimpin atasan dan rekan‐rekan mereka adalah model kepemimpinan:
a)
Kepemimpinan Situasional
b)
KepemimpinanTransformasional
c)
Kepemimpinan Dominance
d)
Kepemimpinan 360 Derajat
115.
Bukan merupakan alasan yang sering melatarbelakangiseorang anggota tim bermasalah yaitu:
a)
Rasa takut
b)
Kebosanan
c)
Akumulasi kepahitan hati
d)
Keterlambatan
116.
Bantuan pribadi dalam mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan kerja seseorang adalah pengertian dari:
a)
Drilling
b)
Training
c)
Teaching
d)
Coaching
117.
Lingkup kerangka konseptual SPKN mencakup hubungan antara kerangka konseptual dengan
a)
jenis dan tujuan pemeriksaan keuangan Negara
b)
referensi dan landasan teoritis di bidang pemeriksaan
c)
asas-asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara
d)
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan
118.
Integritas dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas karekater sebagai berikut, KECUALI:
a)
kerja keras
b)
kompetensi yang memadai
c)
sifat jujur
d)
netral
119.
Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya merupakan salah satu:
a)
kewenangan pemeriksa keuangan keuangan Negara
b)
unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
c)
kedudukan pemeriksa keuangan Negara
d)
mandate pemeriksaan keuangan Negara
120.
Tujuan utama penyusunan perencanaan strategis yang mnjadi pedoman rencana tahunan pemeriksaan adalah:
a)
untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
b)
untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat
c)
untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga
d)
untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan
121.
Dalam pemerolehan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan:
a)
kelengkapan dan keakuratan bukti yang diperoleh
b)
kompetensi dan waktu pemerolehan bukti yang akan diperiksa
c)
kesesuaian dan kebutuhan informasi yang akan diperiksa
d)
kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh
122.
Unsur-unsur yang harus diungkapkan dalam LHP adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
jawaban atas tujuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa;
b)
ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria pemeriksaan yang digunakan;
c)
pembatasan lingkup karena pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan;
d)
kondisi dimana pemeriksa hanya dapat melakukan prosedur alternative untuk pengujian atas hal pokok yang diperiksa;
123.
Etika dalam pemeriksaan yang meliputi independensi, Integritas, dan Profesionalisme di atur dalam :
a)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
b)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
c)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
d)
Kerangka konseptual
124.
Pertimbangan pemeriksa terhadap ketidak patuhan , kecurangan, dan ketidak patutan dalam perancangan prosedur pemeriksaan di muat dalam :
a)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
b)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
c)
Kerangka konseptual
d)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
125.
Pemeriksa mempertimbangkan materialitas:
a)
Tahap pelaporan untuk menentukan opini pemeriksaan
b)
Pada tahap penentuan sample dan kelengkapan KKP;
c)
Hanya terkait pengambilan sample dan perumusan simpulan pemeriksaan;
d)
Pada semua tahapan proses pemeriksaan;
Reset
