WorksheetsMakna tata urutan peraturan perundang-undangan
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 15mins
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...
DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
MPR dan Mahkamah Konstitusi
DPR dan Presiden
Mahkamah Agung dan DPR
Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
UU dan Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berada di nomor urut...
dua
tiga
empat
lima
Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Kepala Pemerintahan di Kota adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
MPR
BPUPKI
PPKI
DPR
Peraturan perundangan yang telah disetujui bersama antara presiden dan DPR wajib diundangkan dalam ....
Berita Negara
Lembaran Daerah
Lembaran Negara
Media cetak dan elektronika
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh...
Presiden
MRP
DPR
DPD
Di antara materi muatan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah ...
muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
tugas dan wewenang kepala daerah
hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten
melaksanakan kebijakan umum nasional
Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah...
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Undang-undang dibuat untuk melaksanakan ....
UUD
Tap MPR
UUD dan Tap MPR
GBHN
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...
11 Tahun 2012
12 Tahun 2011
12 Tahun 2012
11 Tahun 2011
yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah...
DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur
DPR atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Perhatikan bagan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang dikeluarkan presiden. Apabila dalam persidangan DPR berikutnya ditolak, maka Perpu tersebut harus ....
dicabut
diundangkan
dibatalkan
direvisi
Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah...
MPR
DPR
BPUPKI
PPKI
Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan pemerintah
lembaga yang berwenang untuk mengesahkan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah...
BPUPKI
PPKI
MPR
Presiden
Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan ....
UUD
UU
Tap MPR
Keppres
Pembentukan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia diatur berdasarkan pada ....
UU No. III/MPR/2000
Tap MPR No. III/MPR/2000
UU No. 11 Tahun 2012
UU No. 12 Tahun 2011
tata cara perubahan UUD diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal...
35
36
37
38
cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan...
amandemen
fundamental
adendum
random
Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR sesuai dengan pasal 5 UUD 1945 ayat (1). Maksudnya adalah ....
Presiden mempunyai tanggung jawab membuat undang-undang
Presiden bersama DPR memegang kekuasaan legislatif
DPR yang memegang kekuasaan membuat undang-undang
Presiden bisa mengajukan usul rancangan undang-undang dan presiden tidak wajib menyampaikan rancangan undang-undang
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal...
37 ayat (5)
37 ayat (4)
37 ayat (3)
37 ayat (1)
I. Menimbulkan disintegrasi bangsa
II. Menciptakan keamanan lingkungan
III. Meningkatkan kesenjangan sosial
IV. Menciptakan ketertiban
V. Menimbulkan ketakutan
Pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan arti penting perturan perundang-undangan bagi warga adalah....
I dan III
II dan IV
III dan IV
IV dan V
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dibuat dan ditetapkan oleh...
MPR
DPR
DPRD
Presiden
Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah ....
warga menjalankan tugas kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW
menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas
mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat
membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya
Sikap patuh pada peraturan yang berlaku di masyarakat antara lain ....
Menjadi dikenal dan dipuji oleh warga
akan mendapatkan dukungan bila mencalonkan diri sebagai lurah atau camat
menjadi panutan masyarakat atas anjuran para tokoh masyarakat
mendapatkan rasa aman,tentram, dan damai
Perhatikan pernyataan - pernyataan berikut ini.
I. Seorang pejabat tinggi negara yang menerima bingkisan terimakasih adalah wajar
II. Tindak korupsi yang banyak merugikan negara harus dihukum, kecuali kerugiannya sedikit
III. Setiap orang melawan hukum harus dihukum sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu
IV.Tidak ada bantuan hukum bagi rakyat kecil yang terkena sanksi hukum
V. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam bisang hukum
VI. Penganiayaan oleh oknum aparat hukum itu hal yang wajar karena menjalankan tugas
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sikap menjalani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor ....
I dan II
II dan IV
III dan V
IV dan VI
dalam bahasa Jepang Badan Penyelidilikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal dengan nama...
Keibodan
Seinendan
Dokuritsu Junbi Iinkai
Dokuritsu Junbi Coosakai
UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya, karena ....
UUD Negara RI Tahun 1945 meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh, dimana batang tubuh penjabaran dari pembukaan UUD 1945 yang menyantumkan proklamasi kemerdekaan, cita-cita negara, tujuan negara, dan rumusan negara.
UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum dasar tertulis yang disahkan bersamaan dengan dasar negara pancasila
UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur kehidupan setiap WNI secara rinci, yaitu berupa hak dan kewajiban sebagai warga negara
berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 bahwa UUD 1945 harus dijalankan kembali secara murni dan konsekuen
Peraturan Perundang-undangan yang pertama adalah...
UUD 1945
Tab MPR
UU/Perpu
Peraturan Pemerintah
Dalam suatu negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan...
rakyat
Penguasa
MPR
Presiden
Dalam sistem pemerintahan presidensial pemerintah atau kabinet bertanggungjawab kepada ....
Perdana Menteri
DPR
Presiden
MPR
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. UUD
2. UU
3. Peraturan pemerintah
4. Adat istiadat
5. Peraturan daerah
Dari pernyataan di atas yang merupakan peraturan tertulis ditunjukkan nomor . . .
1, 2, 3
1,3 ,4
2, 3, 4
3, 4, 5
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah . . .
Undang – undang
Peraturan presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Tata urutan peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .
undang – undang dasar
peraturan pemerintah pengganti UU
undang – undang
peraturan presiden
Lembaga yang berwenang membuat undang – undang disebut . . . .
Eksekutif
Yudikatif
Legislatif
Federatif
Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah...
MPR
DPR
BPUPKI
PPKI
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...
DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
MPR dan Mahkamah Konstitusi
DPR dan Presiden
Mahkamah Agung dan DPR
Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Perhatikan bagan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang dikeluarkan presiden. Apabila dalam persidangan DPR berikutnya ditolak, maka Perpu tersebut harus ....
dicabut
diundangkan
dibatalkan
direvisi
Lembaga yang berenang membentuk perundang-undangan adalah ....
MPR dan DPR
MPR dan MK
DPR dan BPK
Presiden dan DPR
Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....
agar masyarakat kebal hukum
hukum tak pandang derajat
bersifat universal
agar tertib dan damai
Apakah sumber utama peraturan yang berlaku di Indonesia?
Pancasila
UUD 1945
Undang - Undang
Kebiasaan
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
