NEW
Font size
WorksheetsTax Goes To Campus
Total questions: 15
Worksheet time: 5mins
Apa dasar hukum yang mengatur Harmonisasi Peraturan Perpajakan berupa penyesuaian kebijakan di bidang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta
pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa
program pengungkapan sukarela ?
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2021
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021
Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan melakukan penyesuaian beberapa peraturan perpajakan, kecuali ?
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pajak Karbon
Pajak Penghasilan
Bea Meterai
Berlaku mulai kapan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada perubahan Kluster UU KUP ?
berlaku tahun pajak 2022
berlaku mulai tanggal diundangkan
berlaku mulai 1 april 2022
berlaku 1 januari s.d. 30 juni 2022
Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. pembayaran pajak dilakukan apabila :
Penghasilan setahun di atas PTKP
Peredaran bruto di bawah Rp 500 juta/tahun bagi pengusaha memenuhi PP-23/2018
Warga Negara Indonesia
Orang Pribadi yang bertempat di Indonesia selama lebih dari 183 hari
Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kluster UU KUP terdapat perubahan batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan, yaitu ?
Sebelum SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak
Sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP
Sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
Sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SP2DK
Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar ?
30%
50%
60%
100%
Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang
kuasa dengan ketentuan mempunyai kompetensi tertentu
dalam aspek perpajakan, kecuali ?
Konsultan Pajak
Karyawan Wajib Pajak
suami, istri, atau keluarga
sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.
Karyawan konsultan pajak
Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan ..... dalam 1 tahun pajak ?
Rp400.000.000
Rp500.000.000
Rp600.000.000
Rp700.000.000
Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sebesar ?
sampai dengan
Rp40.000.000
sampai dengan
Rp50.000.000
sampai dengan
Rp60.000.000
sampai dengan
Rp70.000.000
Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan lapisan penghasilan kena pajak di atas
Rp5.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar ?
25%
30%
35%
40%
Jenis barang yang tidak dikenai PPN, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut, kecuali:
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran dsb
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
uang dan surat berharga
emas batangan untuk kepentingan
cadangan devisa negara
Jenis jasa yang tidak dikenai PPN, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut, kecuali:
jasa keagamaan
jasa kesenian dan hiburan
jasa keuangan
jasa perhotelan
Berapa tarif Pajak Pertambahan Nilai, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ?
8%
9%
10%
11%
Mulai berlaku kapan pengenaan tarif baru PPN sebesar 11% ?
tahun pajak 2022
1 april 2022
tanggal diundangkan
1 januari s.d. 30 juni 2022
Pajak karbon dikenakan atas ?
barang yang terbuat dari karbon
limbah cair pabrik
limbah rumah tangga
emisi karbon
