wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kedaulatan NKRI

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu...

a)

Daulat

b)

Daulah

c)

Sovranita

d)

Sovereignity

2.

Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti berarti kedaulatan itu bersifat...

a)

Asli

b)

Tunggal

c)

Permanen

d)

Tidak terbatas

3.

Yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto, yaitu....

a)

Pengakuan dari negara lain

b)

Rakyat

c)

Wilayah

d)

Pemerintahan yang berdaulat

4.

Kekuasaan negara untuk mengatur organisasi pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain merupakan bentuk kedaulatan....

a)

Asli

b)

Ke dalam

c)

Ke luar

d)

Rakyat

5.

Yang bukan merupakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu....

a)

Eksaminatif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Eksekutif

6.

Kedaulatan rakyat di Indonesia diatur dalam pasal....

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (2)

c)

1 ayat (3)

d)

27 ayat (1)

7.

Salah satu pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu. Pemilihan dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL. Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilu yaitu....

a)

Langsung

b)

Umum

c)

Bebas

d)

Adil

8.

Manakah dari gambar pelaksanaan kegiatan pemilu di bawah ini yang sesuai dengan peraturan....

a)
b)
c)
d)
9.

Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun....

a)

1945 - 1950

b)

1950 -1959

c)

1959 - 1966

d)

1966 - 1998

10.

Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan merupakan keunggulan dari Demokrasi....

a)

Pancasila

b)

Terpimpin

c)

Liberalis

d)

Sosialis

11.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu....

a)

Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

b)

Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara

c)

Menteri - menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden

d)

Presiden tidak bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif

12.

Yang termasuk ke dalam anggota yudikatif adalah....

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Mahkamah Agung

13.

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota....

a)

DPR dan DPRD

b)

DPRD dan DPD

c)

DPR, DPRD dan DPD

d)

DPR dan DPD

14.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah merupakan kewenangan dari....

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPRD

d)

DPD

15.

Fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang merupakan fungsi....

a)

Anggaran

b)

Legislasi

c)

Pengawasan

d)

Interplasi

16.

Hak DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu....

a)

Angket

b)

Interplasi

c)

Pengawasan

d)

Mengeluarkan pendapat

17.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR

d)

MPR

18.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR

d)

MPR

19.

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

a)

MPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah konstitusi

d)

Komisi Yudisial

20.

Memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

a)

MPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Komisi Yudisial

21.

Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu...

a)

Daulat

b)

Daulah

c)

Sovranita

d)

Sovereignity

22.

Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti berarti kedaulatan itu bersifat...

a)

Asli

b)

Tunggal

c)

Permanen

d)

Tidak terbatas

23.

Yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto, yaitu....

a)

Pengakuan dari negara lain

b)

Rakyat

c)

Wilayah

d)

Pemerintahan yang berdaulat

24.

Kekuasaan negara untuk mengatur organisasi pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain merupakan bentuk kedaulatan....

a)

Asli

b)

Ke dalam

c)

Ke luar

d)

Rakyat

25.

Yang bukan merupakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu....

a)

Federatif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Eksekutif

26.

Kedaulatan rakyat di Indonesia diatur dalam pasal....

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (2)

c)

1 ayat (3)

d)

27 ayat (1)

27.

Salah satu pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu. Pemilihan dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL. Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilu yaitu....

a)

Langsung

b)

Umum

c)

Bebas

d)

Adil

28.

Manakah dari gambar pelaksanaan kegiatan pemilu di bawah ini yang sesuai dengan peraturan....

a)
b)
c)
d)
29.

Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun....

a)

1945 - 1950

b)

1950 -1959

c)

1959 - 1966

d)

1966 - 1998

30.

Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan merupakan keunggulan dari Demokrasi....

a)

Pancasila

b)

Terpimpin

c)

Liberalis

d)

Sosialis

31.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu....

a)

Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

b)

Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara

c)

Menteri - menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden

d)

Presiden tidak bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif

32.

Yang termasuk ke dalam anggota yudikatif adalah....

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Mahkamah Agung

33.

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota....

a)

DPR dan DPRD

b)

DPRD dan DPD

c)

DPR, DPRD dan DPD

d)

DPR dan DPD

34.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah merupakan kewenangan dari....

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPRD

d)

DPD

35.

Fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang merupakan fungsi....

a)

Anggaran

b)

Legislasi

c)

Pengawasan

d)

Interplasi

36.

Hak DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu....

a)

Angket

b)

mengajukan anggaran

c)

Pengawasan

d)

Menolak pendapat Presiden

37.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR

d)

MPR

38.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR

d)

MPR

39.

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

a)

MPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah konstitusi

d)

Komisi Yudisial

40.

Memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

a)

MPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Komisi Yudisial

41.

Bentuk negara Indonesia adalah ....

a)

kesatuan

b)

serikat

c)

monarki

d)

republik

42.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah ....

a)

kesatuan

b)

serikat

c)

monarki

d)

republik

43.

Sistem pemerintahan Indonesia adalah ....

a)

parlementer

b)

demokrasi

c)

presidensil

d)

semi parlementer

44.

Presiden termasuk ke dalam lembaga ....

a)

eksekutif

b)

legislatif

c)

yudikatif

d)

eksaminatif

45.

Keanggotan MPR RI terdiri atas ....

a)

DPR dan DPD

b)

DPR dan BPK

c)

DPD dan BPK

d)

DPRD dan DPD

46.

Presiden Indonesia yang keempat adalah ....

a)

B.J. Habibie

b)

Abdurrahman Wahid

c)

Megawati

d)

SBY

47.

Lembaga negara Indonesia yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan adalah ....

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPK

d)

MA

48.

Lembaga peradilan tertinggi di indonesia adalah ....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

DPR

49.

Jumlah provinsi di Indonesia adalah ....

a)

33

b)

34

c)

35

d)

36

50.

Provinsi Indonesia yang dibentuk 2012 adalah ....

a)

Kepulauan Riau

b)

Banten

c)

Kalimantan Utara

d)

Gorontalo