Font size
S
M
L
XL
WorksheetsManajemen Pemeriksaan JFPAP Angkatan II 2022
Total questions: 92
Worksheet time: 47mins
Name
Class
Date
1.
Jika terdapat prosedur yang tidak dapat dilaksanakan Anggota Tim karena satu dan lain hal, Anggota Tim perlu mendapatkan persetujuan dari.….
a)
Ketua Tim dan anggota tim lainnya
b)
Ketua Tim dan Pengendali Teknis
c)
Pengendali Teknis dan anggota tim lainnya
d)
Pengendali Teknis
2.
KKP disusun sesuai langkah pemeriksaan direncanakan dalam Program Pemeriksaan dengan mencantumkan ……….... pada bagian saling berhubungan untuk kemudahan proses reviu oleh Pengendali Teknis atau pemahaman entitas oleh Pemeriksa yang akan datang.
a)
Referensi Tambah
b)
Referensi Silang
c)
Reviu Silang
d)
Data Tambahan
3.
Berikut ini salah satu peran dari Ditama Binbangkum adalah....
a)
Menyusun konsep temuan pemeriksaan dan LAPPL
b)
Memantau penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan tim pemeriksaan dengan Biro Keuangan/subbag keuangan
c)
Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim dalam berkomunikasi dengan entitas terperiksa serta mengadministrasikannya
d)
Menindaklanjuti adanya penolakan/pembatasan pemeriksaan oleh entitas terperiksa atas persetujuan ptp
4.
Dibawah ini yang termasuk dalam kegiatan pengakhiran pelaksanaan pemeriksaan....
a)
Penyusunan KKP
b)
Penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
(LAPPL)
c)
Penyusunan Temuan Pemeriksaan
d)
Komunikasi Akhir
5.
Dibawah ini yang TIDAK termasuk peran Pejabat Fungsional Pemeriksa adalah....
a)
Me-review kebenaran substansi Temuan Pemeriksaan
b)
Memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PTP dengan PFP
c)
Melakukan proses pemerolehan keyakinan mutu untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan
d)
Mengkoordinasikan jalannya pemeriksaan di lapangan
6.
Menjamin kebenaran matematis temuan pemeriksaan untuk nilai yang material merupakan peran....
a)
Ketua Tim
b)
Pejabat Fungsional Pemeriksa
c)
Pengendali Teknis
d)
Pejabat Struktural Pemeriksa
7.
Pada dasarnya, Temuan Pemeriksaan terkait dengan hal berikut, kecuali…
a)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan, dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan
b)
Kelemahan SPI yang material untuk dilaporkan
c)
Kegagalan suatu program yang diperiksa
d)
Kesesuaian kondisi dengan kriteria yang ditetapkan
8.
Unsur yang dimuat dalam Temuan Pemeriksaan, kecuali…
a)
Judul
b)
Laporan Keuangan
c)
Kondisi
d)
Kriteria
9.
Jika terdapat temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, PSP dapat meminta pendapat hukum kepada ...
a)
Ketua Tim
b)
Pengendali Teknis
c)
Ditama Binbangkum dan/atau Subbag hukum
d)
Pengendali Mutu
10.
Konsep LAPPL disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Mutu melalui Pengendali Teknis paling lambat … hari
a)
5 (lima)
b)
6 (enam)
c)
7 (tujuh)
d)
8 (delapan)
11.
Berdasarkan Paket Program Pemeriksaan yang telah disetujui, Ketua Tim menyusun jadwal pemeriksaan yang memuat waktu tentatif yang dialokasikan untuk melakukan pemeriksaan pada entitas yang bersangkutan. Berapa hari pemberitahuan pemeriksaan paling lambat disampaikan kepada entitas?
a)
3 hari kerja sebelum PSP melaksanakan pemeriksaan lapangan
b)
3 hari kerja sebelum PFP melaksanakan pemeriksaan lapangan
c)
3 hari kalender sebelum PSP melaksanakan pemeriksaan lapangan
d)
3 hari kalender sebelum PFP melaksanakan pemeriksaan lapangan
12.
Dalam tahap pelaksanaan Program Pemeriksaan, Pemerintah Kota Vrindavan melalui Walikota Vrindavan menyatakan menolak untuk diperiksa karena suatu hal. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa adalah
a)
PFP membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangai oleh Walikota Vrindavan dan Pengendali Mutu
b)
PFP mengkomunikasikan dampak hukum dan dampak terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan
c)
PFP menyampaikan surat pernyataan penolakan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
d)
PFP melaporkan adanya penolakan dari Pemerintah Kota Vrindavan kepada PTP melalui PSP dengan melampirkan bukti
13.
Proses Persetujuan Penugasan dilakukan secara berjenjang oleh ..... untuk disetujui oleh .....
a)
PTP, PSP
b)
PSP, PFP
c)
PSP, PTP
d)
PFP, PSP
14.
Pemeriksa yang tercantum dalam Surat Tugas wajib mengisi pernyataan .....
a)
Profesional Pemeriksa
b)
Independensi Pemeriksa
c)
Intergritas Pemeriksa
d)
semua benar
15.
Peran ketua tim dalam perencanaan pemeriksaan adalah
a)
Menyusun LHPP dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian khusus dari Tenaga Ahli yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan;
b)
Mereviu ketepatan metodologi pemeriksaan
c)
Menyetujui konsep Program Pemeriksaan
d)
Menyelenggarakan dukungan pemeriksan, termasuk penyediaan tenaga ahli (jika diperlukan).
16.
Peran anggota tim dalam perencanaan pemeriksaan adalah
a)
Melakukan pembagian tugas atas Program Pemeriksaan yang telah disetujui
b)
Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim untuk menyusun LHPP
c)
Menyelenggarakan database akomodasi dan transportasi;
d)
Menyusun Program Pemeriksaan;
17.
Bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat field audit antara lain :
1. Pemeriksaan Interim dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan
2. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja
3. Penilaian SPI kepada entitas
4.Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan pemeriksaan kinerja.
berikut manakan yang merupakan pernyataan yang benar terkait kegiatan
a)
1,2,3, dan 4
b)
1 dan 3
c)
1 dan 2
d)
4
18.
Dalam Penentuan Tim Pemeriksaan yang bertugas Mengarahkan susunan Tim Pemeriksaan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan output dokumentasi SMM yang berupa risalah rapat adalah :
a)
PSP
b)
PTP
c)
Pengendali teknis
d)
Pengendali Mutu
19.
Setelah menghasilkan LHPP, dilanjutkan dengan menyusun konsep Program Pemeriksaan dengan memperhatikan sifat, luas dan jenis pemeriksaan yang akan dirancang dalam tahapan plaksanaan pemeriksaan. Siapakah yang menyusun konsep Program Pemeriksaan tersebut?
a)
PTP
b)
PSP
c)
PFP
d)
Pengendali Mutu
20.
Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi unsur sebagai berikut, kecuali
a)
Petunjuk pemeriksaan
b)
Jangka waktu pemeriksaan
c)
Surat tugas pemeriksaan
d)
Susunan dan biaya pemeriksaan
21.
Yang bukan termasuk dalam tahap perencanaan pemeriksaan, kecuali
a)
Penyusunan program kerja kelompok
b)
Pembentukan tim pelaksana pemeriksaan
c)
Pengurusan dokumen pemeriksaan
d)
penyusunan kriteria program pemeriksaan
22.
Kegiatan yang dilakukan untuk pemahaman objek pemeriksaan yang dilakukan di atau dari tempat kedudukan kantor pemeriksa dan juga menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya merupakan tahap perencanaan
a)
Field audit
b)
Desk audit
c)
Task audit
d)
Land audit
23.
Menyetujui pembatalan penugasan PFP yang disebabkan gangguan independensi merupakan peran dari
a)
PSP
b)
Pengendali Mutu
c)
Anggota Tim
d)
PTP
24.
Yang bukan merupakan peran Peran Pengendali Mutu adalah
a)
Mengusulkan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP) dan Tim Pemeriksaan kepada PSP
b)
Mengevaluasi konsep Program Pemeriksaan berdasarkan RKP
c)
Mereviu LHPP dan hasil identifikasi kebutuhan Tenaga Ahli
d)
Menyetujui konsep Program Pemeriksaan
25.
Apa tujuan dari pengendalian mutu
a)
memastikan proses pemeriksaan telah
dilakukan dengan mematuhi standar-standar profesi serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya
b)
memastikan bahwa sistem
pengendalian mutu telah diterapkan baik sebelum laporan terbit maupun setelah laporan terbit
c)
untuk memastikan laporan yang akan diterbitkan telah memenuhi standar
pemeriksaan keuangan negara
d)
untuk memastikan bahwa
sistem pengendalian mutu telah diterapkan dan telah sesuai dengan standar pengendalian mutu, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian mutu
26.
KT bertanggung jawab melaksanakan pengendalian mutu secara intensif kepada Anggota Tim berdasarkan apa
a)
RKP
b)
PKP
c)
PSP
d)
PFP
27.
yang bukan termasuk pemberi tugas pemeriksa (PTP) adalah
a)
Ketua BPK
b)
Wakil Ketua
c)
Ketua Tim
d)
anggota atau Pejabat yang diberikan penugasan tertulis oleh badan
28.
manakah pernyataan yang tepat mengenai Pengendalian Teknis (PT)
a)
pemimpin pemeriksaan yang mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi pemeriksaan lapangan serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, komprehensif, dan tepat waktu
b)
mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi teknis kegiatanpemeriksaan sesuai lingkup tugas dan program pemeriksaan yang telah ditetapkan
c)
menjamin mutu pelaksanaan pemeriksaan agar sesuai dengan SPKN, PMP dan SPKM, serta dapat menyetujui dan menandatangani LHP apabila diberi penugasan oleh PTP.
d)
pejabat pelaksana pada Unit kerja Pemeriksaan yang bertugas mengelola sumber daya pemeriksaan dan menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan lingkup wilayah kerja pemeriksaannya
29.
Siklus pemeriksaan di BPK terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang benar adalah
a)
Proses perencanaan, Proses pelaksanaan, Proses pelaporan
b)
Proses Pelaksanaan, Proses Pelaporan, Proses Tindak Lanjut
c)
Proses Pelaksanaan, Proses Pelaporan, Proses Perencanaan
d)
Proses Perencanaan, Proses Pelaksanaan, Proses Tindak Lanjut
30.
Ketua tim secara garis bersar memimpin pemeriksaan dengan melakukan kegiatan berikut, kecuali
a)
Mengorganisasi pemeriksaan lapangan
b)
Mengarahkan pemeriksaan lapangan
c)
Mengawasi pemeriksaan lapangan
d)
Menyetujui dan menandatangani LHP
31.
Piramida kedudukan PMP dalam organisasi BPK disempurnakan dengan mengacu kepada ISSAI (International Standard for Supreme Audit Institution) yang telah disesuaikan dengan konteks BPK. Yang termasuk dalam level 4 PMP adalah…
a)
PMPP
b)
petunjuk teknis
c)
petunjuk pelaksanaan
d)
pedoman non pemeriksaan
32.
Prinsip yang menjadi dasar dalam pendirian SAI adalah
a)
INTOSAI Core Principle
b)
INTOSAI Standard
c)
INTOSAI Founding Principle
d)
INTOSAI GUID
33.
Pemeriksaan investigatif dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, kecuali …
a)
Proses Litigasi
b)
Reviu Bisnis
c)
Kinerja Entitas
d)
Perhitungan Kerugian
34.
Yang tidak termasuk dasar pedoman mengenai Manajemen Pemeriksaan Investigatif ialah …
a)
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020
b)
Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
c)
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020
d)
Pemberian Keterangan Ahli BPK RI Tahun 2020
35.
Pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pemeriksaan investigatif ialah …
a)
Sidang BPK
b)
Anggota BPK
c)
Ditama Bimbangkum
d)
Kepala Entitas
36.
Peran Anggota BPK dalam Pemeriksaan Investigatif yaitu …
a)
Menandatangani Surat Tugas PI
b)
Mendapatkan dan/atau memberikan informasi atas pelaksanaan PI
c)
Membahas Laporan Berkala AUI
d)
Membahas dan menyetujui konsep LHP Investigatif yang diajukan Tortama Investigasi
37.
Keterangan permulaan mengenai suatu ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan merupakan pengertian dari …
a)
Informasi Publik
b)
Praperencanaan
c)
Dokumentasi Awal
d)
Informasi Awal
38.
Dibawah ini yang bukan termasuk peran Tortama Investigasi dalam Praperencanaan PI ialah …
a)
Menandatangani Surat Tugas PIA
b)
Membahas dan menyetujui usulan pelaksanaan PI
c)
Menyampaikan usulan PI kepada Ketua BPK
d)
Me-review konsep LHPIA
39.
Dibawah ini yang bukan peran Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab dalam Praperencanaan PI ialah
a)
Melakukan PIA
b)
Menyusun konsep LHPIA
c)
Me-review konsep LHPIA
d)
Menyampaikan LHPIA kepada PSP
40.
Pada Praperencanaan PI, Surat permintaan PI dari lembaga perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang ditujukan kepada …
a)
Ketua Tim
b)
Sekretariat Jenderal
c)
Tortama
d)
Ketua BPK
41.
Pihak yang menugaskan PFP untuk melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat pada PIK BPK Pusat ialah …
a)
Biro Humas
b)
Anggota BPK
c)
Tortama
d)
Ketua BPK
42.
Pada PIK BPK Perwakilan, pihak yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan tuk melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat ialah …
a)
PFP
b)
PTP
c)
PSP
d)
Ketua Tim
43.
Penelaahan Informasi Awal pada pemeriksaan investigatif merupakan tahapan pada …
a)
Praperencanaan
b)
Perencanaan
c)
Prapelaksanaan
d)
Pelaksanaan
44.
Usulan PI dibahas dalam Sidang BPK dalam hal, kecuali …
a)
PI yang diminta oleh lembaga perwakilan
b)
PI yang menjadi perhatian masyarakat
c)
PI yang terkait dengan pimpinan kementerian/lembaga
d)
PI yang diminta oleh Sekretariat AUI
45.
Yang bukan merupakan tujuan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan adalah
a)
Memberikan arah pemeriksaan bagi BPK
b)
Membantu BPK dalam merespon perubahan lingkungan
c)
Menjadi alat yang memungkinkan BPK untuk tidak melihat secara komprehensif dari rencana pengembangan yang dimilikinya
d)
Memungkinkan BPK mewujudkan akuntabilitasnya terhadap hasil
46.
Wewenang BPK dalam menetukan waktu dan metode pemeriksaan terdapat dalam?
a)
Pasal 6 UU No 15 Tahun 2006
b)
Pasal 6 UU No 17 Tahun 2003
c)
Pasal 9 UU No 1 Tahun 2006
d)
Pasal 9 UU No 15 Tahun 2006
47.
Apa saja yang merupakan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan,kecuali?
a)
menentukan objek pemeriksaan
b)
menentukan transportasi pemeriksa dalam pemeriksaan
c)
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan
d)
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
48.
Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan
a)
Setjen,AKN,Ditama Perencanaan,Ditama Revbang,Biro Keuangan,Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan,Itama
b)
Setjen,AKN,Ditama Perencanaan,Ditama Revbang,Biro Keuangan,Itama
c)
Setjen,AKN,Itama,Ditama Perencanaan,Ditama Revbang,Biro Keuangan,Subbag Humas
d)
Setjen,AKN,Itama,Ditama Perencanaan,Ditama Revbang,Biro Keuangan,Subbag Umum
49.
Informasi dari Direktorat evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan mengenai evaluasi hasil pemeriksaan sebelumnya merupakan pertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pemeriksaan yang diperoleh dari informasi
a)
Pemerintah
b)
Internal
c)
Eksternal
d)
Semua Salah
50.
Jika diperlukan, BPK dapat meminta saran, pendapat, dan masukna dari Lembaga Perwakilan. Hal tersebut merupakan penyusunan kebijakan pemeriksaan dengan mempertimbangkan informasi dari
a)
Stake holders
b)
Legislatif
c)
Yudikatif
d)
Pemerintah
51.
Anggota V dan Anggota VI mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan
pemeriksaan di wilayahnya masing-masing sebagai arahan pemeriksaan untuk dijalankan oleh
masing-masing perwakilan, antara lain dalam pemeriksaan
a)
LKPP
b)
LKPD
c)
PDTT
d)
LKPD dan PDTT
52.
Informasi yang didapatkan dari acara yang diselenggarakan oleh BPK merupakan informasi yang berasal dari
a)
Media sosial
b)
Lembaga Legislatif
c)
Masukan pemilik kepentingan (stake holders)
d)
Pemerintah
53.
Sebagai penjabaran dari Renstra, RIR, dan kebijakan pemeriksaan 5 (lima) tahunan, Direktorat PSMK menyusun RKT yang berisi kebijakan dan rencana kerja BPK untuk periode…
a)
1 (satu) tahun
b)
2 (dua) tahun
c)
3 (tiga) tahun
d)
4 (empat) tahun
54.
Penyusunan prognosa RKP mempertimbangkan beberapa hal berikut, kecuali…
a)
waktu
b)
personil pemeriksa yang tersedia (baik secara kuantitas, kualitas maupun integritas)
c)
metode pemeriksaan
d)
ketersediaan data entitas pemeriksaan
55.
Prognosa RKP merupakan bahan penyusunan Renja yang memuat beberapa hal berikut kecuali….
a)
program kegiatan
b)
output
c)
kebutuhan dana
d)
penilaian risiko
56.
Yang bukan merupakan tahapan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) adalah
a)
Sekretariat Jenderal BPK RI menetapkan anggaran setiap satker sekaligus meminta satker untuk menyusun RKA termasuk di dalamnya rancangan RKP
b)
Prognosa RKP disampaikan kepada Ditama Revbang setelah dimintakan pertimbangan Anggota Badan terkait untuk dianalisis kesesuaian usulan dengan RKT.
c)
Unit Kerja Pemeriksaan menyampaikan rancangan RKP kepada Direktorat PSMK dan Biro Keuangan setelah mendapat arahan dan persetujuan pimpinan unit Eselon I
d)
RKP dianalisis oleh Biro Keuangan dan PSMK
57.
Siapakah yang berhak untuk menyusun konsep LHP?
a)
Anggota Tim
b)
Ketua Tim
c)
Pengendali Teknis
d)
Pengendali Mutu
58.
Proses penyusunan IHPS meliputi tahapan dibawah ini, kecuali?
a)
Pengumpulan outline IHPS
b)
Penyusunan konsep awal IHPS
c)
Pracetak
d)
Validasi kelengkapan softcopy LHP
59.
Memfasilitasi penyerahan LHP dan IHPS dan memuatnya dalam Database Pusat Informasi dan Komunikasi merupakan peran?
a)
Biro Umum / Subbag Umum
b)
Pengendali Teknis
c)
Biro Humas / Subbag TU
d)
Anggota Tim
60.
Memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah secara khusus bagi entitas dan secara luas bagi pemilik kepentingan merupakan proses dari?
a)
Pemantauan TLHP
b)
Pemberitahuan Temuan
c)
Pelaporan
d)
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
61.
Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan disampaikan secara resmi oleh auditorat/perwakilan kepada
a)
Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
b)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
c)
Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara / Daerah
d)
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
62.
Rekomendasi dapat tidak ditindaklanjuti dengan pertimbangan adanya alasan yang sah, yakni kecuali
a)
Regulasi berubah
b)
Struktur organisasi berubah
c)
Objek yang direkomendasikan disengketakan di peradilan
d)
Struktur pemerintahan berubah
63.
Apa dasar pemerolehan keyakinan mutu pada konsep LHP?
a)
IHPS
b)
KKP
c)
P2
d)
SPKM
64.
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan peran ketua tim dalam penyusunan LHP?
a)
Menyusun konsep LHP dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian LHP
b)
Me-review IHPS
c)
Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP
d)
Mengusulkan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah, dan/atau unsur pidana
65.
Apabila hasil telaahan jawaban atau penjelasan dan bahan tindak lanjut memerlukan penjelasan lebih lanjut, Pemeriksa melalui KaSubAud dan KaAud terkait mengusulkan kepada Tortama atau Kepala Perwakilan BPK untuk melakukan pembahasan dengan Pejabat yang diperiksa berdasarkan hasil analisis bahan tindak lanjut. Di bawah ini yang bukan Kriteria jawaban tindak lanjut yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah
a)
Rekomendasi dalam LHP seluruhnya belum dilaksanakan
b)
Tindak lanjut dilaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi
c)
Bukti Pendukung yang konsisten
d)
Alasan lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pejabat terkait
66.
Bahan utama yang diperlukan dalam menyusun IHPS, kecuali:
a)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Beserta Matriks Temuan LHP
b)
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
c)
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
d)
Hasil Pemantauan Penyelesaian kerugian negara/ daerah
67.
Database PTLHP dikelola oleh Kepala Sekretariat AKN atau Kasubagset Kepala Perwakilan. Database ini memuat informasi judul LHP, judul temuan, kode temuan, jumlah rekomendasi, dan hasil pemantauan. Informasi ini juga dikelola pada aplikasi ......
a)
Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP).
b)
Sistem Informasi Sumber
Daya Manusia (SISDM)
c)
Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP)
d)
(SINTAG)Sistem Informasi Pengendalian Tagihan
68.
Berikut susunan tahapan dalam pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan :
a)
Penelaahan, Penyusunan, Pelaporan
b)
Pengkajian, Penatausahaan, Penyelesaian
c)
Penatausahaan, Penelaahan, Pelaporan
d)
Penatausahaan, Pengkajian, Penyelesaian
69.
Apa salah satu peran Tortama Investigasi dalam perencanaan PI?
a)
Meminta penjelasan terkait perencanaan PI kepada AUI
b)
Menyetujui pembatalan penugasan PFP yang disebabkan gangguan independensi
c)
Memastikan penyusunan program PI oleh PFP telah dilakukan sesuai dengan harapan penugasan
d)
Menugaskan PFP untuk Menyusun program pemeriksaan
70.
Siapa yang menandatangani surat tugas PI?
a)
Ketua BPK dan/atau Wakil ketua BPK
b)
Tortama Investigasi
c)
Kepala Auditorat Investigasi
d)
Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab
71.
Siapa yang melakukan reviu kebutuhan penggunaan Tenaga ahli untuk membantu kegiatan pemeriksaan?
a)
Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab
b)
Pengendali Teknis
c)
Kepala Auditorat Investigasi
d)
Ketua Tim
72.
Berikut tugas dan peran Pengendali Teknis, kecuali..
a)
Mereviu konsep PKP
b)
Mereviu hasil identifikasi kebutuhan tenaga ahli
c)
Mereviu ketepatan metodologi pemeriksaan
d)
Mereviu kesesuaian konsep program PI dengan standar pemeriksaan dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait
73.
Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) ditugaskan sebagai Tim Penyusun Program PI oleh…
a)
Ketua BPK
b)
Wakil Ketua BPK
c)
Kepala Auditorat
d)
Kepala Subauditorat
74.
Yang bukan menjadi unsur Program PI adalah…
a)
Lingkup Pemeriksaan
b)
Tujuan Pemeriksaan
c)
Hipotesis Pemeriksaan
d)
Petunjuk Pemeriksaan
75.
Pejabat yang berwenang dalam menentukan komposisi Tim Pemeriksaan Investigatif adalah….
a)
PSP
b)
PFP
c)
PTP
d)
Ketua Tim
76.
Pertimbangan dalam menentukan komposisi Tim Pemeriksaan Investigatif adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
Latar belakang pendidikan
b)
Hasil evaluasi kinerja dalam penugasan sebelumnya
c)
Kerumitan masalah yang akan diperiksa
d)
Angka kredit
77.
Berikut yang bukan merupakan alasan pembatalan penugasan PFP apabila terjadi…
a)
Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK
b)
Sakit dengan keterangan dokter menyatakan bahwa PFP tersebut tidak dapat menjalankan tugas pemeriksaan
c)
Tak dapat melakukan tugas pemeriksaan disebabkan pekerjaan tambahan dari atasan
d)
Terganggunya independensi PFP
78.
Pejabat yang bertanggung jawab dalam menatausahakan pernyataan Gangguan Independensi Pemeriksa dan keputusan pembatalan, termasuk menindaklanjuti pengembalian biaya pemeriksaan oleh Pemeriksa adalah…
a)
Tortama Investigasi
b)
Sekretariat AUI
c)
Ketua BPK
d)
Ketua Tim
79.
Dalam perencanaan Pemeriksaan investigatif, yang berhak melakukan review konsep PKP yang diajukan oleh anggota tim adalah…
a)
Kepala Auditorat Investigasi dan/atau Kepala Subauditorat Investigasi
b)
Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab
c)
Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim
d)
Ketua Tim dan/atau Ketua Subtim
80.
Berikut ini pihak yang melakukan Sistem Manajemen Mutu pada tahap perencanaan Pemeriksaan investigatif, kecuali…
a)
Ketua dan Wakil Ketua BPK
b)
PSP
c)
PTP
d)
PFP
81.
Menjamin validitas substansi dan kebenaran matematis serta akurasi angka dalam kesimpulan pemeriksaan adalah peran dari?
a)
Penanggung Jawab
b)
Pengendali Teknis
c)
Ketua Tim
d)
Anggota Tim
82.
Dalam Pelaksanaan Program PI, bukti pemeriksaan merupakan dokumen pendukung yang dimuat di...
a)
LAPPL
b)
PKP
c)
LHP
d)
KKP
83.
Konsep mengenai LHP yang bersifat investigatif akan dibahas dan disetujui oleh…
a)
Anggota BPK
b)
Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK
c)
Tortama Investigasi
d)
Penanggung Jawab
84.
Yang perlu diperhatikan Ketua Tim dan/atau Ketua Subtin dalam penyusunan konsep LHP Investigatif adalah sebagai berikut, kecuali…
a)
Kebenaran matematis
b)
Akurasi angka atas bahan penyusunan LHP yang diterima dari Anggota Tim
c)
Menjamin validitas substansi
d)
Kebenaran sistematis
85.
Manajemen Mutu pada tahap Pelaporan Pemeriksaan Investigatif tidak dilakukan oleh...
a)
Pejabat Fungsional Pemeriksa
b)
Sekretaris Jendral
c)
Kepala
Auditorat Investigasi
d)
Kepala Subauditorat Investigasi
86.
LHP Investigatif yang diterbitkan selanjutnya ditatausahakan oleh............sehingga dapat diketahui nomor dan tanggal laporan, jumlah eksemplar laporan, distribusi laporan, nomor, dan tanggal Surat Keluar, serta tindak lanjutnya
a)
Biro Sekretariat Pimpinan
b)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
c)
Sekretariat AUI
d)
Pejabat Fungsional Pemeriksa
87.
Berapa hari paling lambat setelah tahap pelaksanaan pemeriksaan berakhir PFP menyampaikan pertanggungjawaban biaya kepada Sekretariat AUI ?
a)
5 (lima) hari kerja
b)
6 (enam) hari kerja
c)
7 (tujuh) hari kerja
d)
8 (delapan) hari kerja
88.
Output yang dihasilkan dari proses pelaporan PI adalah ...
a)
informasi mengenai waktu keberangkatan dan waktu kembali
b)
LHP Investigatif dan Surat Keluar
c)
kesimpulan dan kumpulan fakta
d)
Kesimpulan dan Surat Keluar
89.
Berikut adalah Output yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif, kecuali...
a)
Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
b)
KKP
c)
Kesimpulan Pemeriksaan
d)
Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)
90.
Pihak yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PFP dan Tortama Investigasi adalah...
a)
Kepala Auditorat Investigasi
b)
Sekretariat AUI
c)
Pengendali Teknis
d)
Penanggung Jawab &/ Wakil Penanggung Jawab
91.
Konsep Kesimpulan Pemeriksaan yang didokumentasi dalam KKP disusun oleh
a)
Ketua Tim
b)
Anggota Tim
c)
Pengendali Teknis
d)
Penanggung Jawab
92.
Pertanyaan di bawah ini benar, kecuali
a)
Tim Pemeriksaan melakukan diskusi konsep Kesimpulan Pemeriksaan mengenai adanya indikasi unsur pidana di lingkungan internal BPK
b)
Apabila tidak ditemukan indikasi unsur pidana, Tim
Pemeriksaan tetap menyusun konsep LHP Investigatif
c)
Tim Pemeriksaan dapat melakukan pemeriksaan tambahan jika membutuhkan bukti tambahan
d)
Pemaparan kesimpulan hasil pemeriksaan investigatif tidak dapat dilakukan dengan pihak eksternal
Reset
