Font size
S
M
L
XL
WorksheetsManajemen pemeriksaan
Total questions: 96
Worksheet time: 31mins
Name
Class
Date
1.
Pihak-Pihak terkait yang tidak terlibat dalam pemantauan TLHP adalah
a)
Badan
b)
Unit Kerja Pemeriksa
c)
Kepala Perwakilan
d)
Tortama
e)
Itama
2.
Peran Subbagian Hukum BPK Perwakilan dalam pemantauan TLHP adalah
a)
Memberikan masukan atau konsultasi hukum atas TLHP entitas pemeriksaan
b)
Melakukan pendampingan atas pelaksanaan pemantauan TLHP
c)
Melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atas tidak diterimanya jawaban atau penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari
d)
Menyetujui status TLHP dengan kriteria tertentu
e)
Melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti
3.
Keefektivan SPKN di dukung dengan adanya
a)
UUD 1945
b)
UU No. 15 Tahun 2004
c)
UU No. 15 Tahun 2006
d)
PMP
e)
PMPP
4.
faktor yang bukan termasuk dalam mendorong perlunya penyempurnaan PMP adalah sebagai berikut, Kecuali?
a)
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
b)
Aspek Kesesuaian dengan Kaidah Praktik Internasional
c)
Kebijakan dan Perencanaan Operasional Pemeriksaan
d)
Aspek Pemenuhan Hak BPK
e)
Pengaturan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
5.
Manakah yang merupakan Objek Sistem Manajemen Mutu Praperencanaan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara?
a)
Penentuan Kebutuhan Sumber Daya
b)
Penyusunan Program Pemeriksaan PKN
c)
Penyusunan Konsep LHPIA
d)
Penugasan Tim Penyusun Program Pemeriksaan PKN
e)
Penyusunan PKP
6.
Siapakah yang memastikan penyusunan Program Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat waktu?
a)
Tortama Investigasi
b)
Kepala Auditorat Investigasi
c)
Sekretariat AUI
d)
Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab
e)
Kepala Subauditorat Investigasi
7.
Dalam Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan, proses yang diatur terkait dengan unsur BPK sebagai
a)
Sebuah lembaga audit
b)
Sebuah lembaga pemeriksaan
c)
Sebuah lembaga negara
d)
Sebuah lembaga penunjang pemeriksaan
e)
Sebuah lembaga keuangan negara
8.
Dalam mekanisme kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan BPK, perencanaan operasional memuat
a)
RKA dan RKT
b)
RKP dan RKA
c)
RKT dan RKS
d)
RKT dan RKP
e)
RKS dan RKP
9.
Siapa saja kah pihak-pihak yang terkait dalam Kebijakan dan Perencanaan Operasional Pemeriksaan, Kecuali ?
a)
Biro Keuangan
b)
Ditama Revbang
c)
Badiklat
d)
Itama
e)
Sekretariat Jenderal
10.
Dalam penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Operasional pemeriksaan, Biro Keuangan berperan sebagai
a)
Pihak-Pihak Terkait Dalam Kebijakan dan Perencanaan Operasional Pemeriksaan
b)
menyusun RKT berdasarkan usulan dari Unit Kerja Pemeriksaan
c)
menganalisis dan memverifikasi usulan revisi RKP
d)
me-review konsep RKA sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan
e)
menyusun RKA BPK berdasarkan usulan Unit Kerja Pemeriksaan
11.
Irtama memiliki peran dalam evaluasi pemeriksaan, kecuali
a)
Mengoordinasikan dan mendampingi kegiatan peer review
b)
Menandatangani Surat Tugas
c)
Menandatangani Program Review
d)
Menyampaikan LHR kepada unit kerja terkait
e)
Memantau tindak lanjut hasil review
12.
Apa tujuan Tim Evaluasi membahas temuan bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari KAP pada Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Akuntan Publik?
a)
Menguji kebenaran materi temuan dan validitas bukti Evaluas
b)
Sebagai dasar penyusunan LHE pelaksanaan pemeriksaan oleh KAP.
c)
Untuk disetujui oleh Pengendali Mutu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Evaluasi.
d)
Disampaikan kepada Komite Kerja untuk di-review
e)
Disampaikan kepada Komite Pengarah untuk mendapat persetujuan
13.
Yang merupakan tanggung jawab dari Penanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab terkait dengan Penyusunan Program Pemeriksaan PKN, yaitu kecuali:
a)
Mengarahkan penyusunan Program Pemeriksaan PKN
b)
Memastikan mutu materi konsep Program Pemeriksaan PKN yang disampaikan Pengendali Teknis
c)
Menyetujui Program Pemeriksaan PKN untuk disampaikan kepada PSP
d)
Menandatangani SP3
e)
memberikan masukan atas PFP yang akan ditugaskan untuk menyusun program dan melaksanakan PKN kepada PSP;
14.
Peran Sekretariat AUI, yaitu:
a)
memutakhirkan data profil PFP terkait persyaratan kompetensi serta kebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan;
b)
melakukan pembagian tugas atas Program Pemeriksaan PKN yang telah disetujui;
c)
me-review konsep PKP; dan
d)
menyusun konsep Program Pemeriksaan PKN;
e)
menyetujui PKP
15.
Yang termasuk peran Tortama dalam pelaporan Pemeriksaan Investigasi, kecuali
a)
Memperoleh keyakinan mutu atas Hasil Pemeriksaan Investigatif
b)
Memberi informasi kepada anggota BPK atas konsep LHP Investigatif di lingkungan entitas pada AKN terkait
c)
Memutuskan instansi berwenang yang menerima LHP
d)
Menyampaikan konsep LHP Investigatif kepada Ketua BPK dan/atau Wakil Ketua BPK
e)
Menyampaikan Surat Keluar Kepada Wakil Ketua BPK
16.
Apabila terdapat penolakan pemeriksaan investigatif dari entitas terkait, apa yang harus dilakukan ketua tim
a)
Membuat notula pendahuluan penolakan pemeriksaan
b)
Membuat BA penolakan pemeriksaan
c)
Meminta penambahan waktu
d)
Menyusun KKP
17.
Berikut ini adalah tugas Badan dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah, kecuali
a)
melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tidak diterimanya jawaban atau penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari
b)
menugaskan pembahasan dengan pengawas intern dan pemeriksaan tindak lanjut
c)
memberikan masukan atau konsultasi hukum atas TLHP entitas pemeriksaan
d)
menyetujui status TLHP dengan kriteria tertentu
e)
menyetujui laporan hasil pemantauan tindak lanjut
18.
Yang bukan menjadi dasar hukum Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana kepada Instansi yang Berwenang adalah
a)
Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004
b)
Pasal 14 UU No.15 Tahun 2004
c)
Pasal 8 ayat (3) UU No.15 Tahun 2006
d)
Pasal 8 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006
e)
Pasal 62 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2004
19.
Pertimbangan PSP dalam menentukan komposisi tim PI adalah, kecuali
a)
Waktu
b)
Jumlah Pemeriksa
c)
Tingkat Kesulitan
d)
Komptensi Relevan
e)
PSP
20.
Pertimbangan PSP dalam menentukan kompotensi kolektif pemeriksa investigasi adalah, kecuali
a)
Independensi
b)
Tingkat Kesulitan
c)
Rumitnya Masalah
d)
Komptensi Relevan
e)
PSP
21.
Yang bertanggung jawab menandatangani program review
a)
Penanggung Jawab Tim Review SPM
b)
Irtama
c)
Ketua Tim Review SPM
d)
Pengendali Teknis Tim
e)
Tortama
22.
Yang bukan termasuk tahapan mekanisme evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan
a)
Perencanaan Evaluasi
b)
Pelaksanaan Evaluasi
c)
Pelaporan Hasil Evaluasi
d)
Tindak lanjut Hasil Evaluasi
e)
PSP
23.
Siapakah yang bertugas untuk mereview KKR pada tahap pelaksanaan review SPM?
a)
Ketua Tim dan Pengendali Teknis
b)
Ketua Tim dan Pengendali Mutu
c)
Pengendali Mutu dan Itama
d)
Itama dan Pengendali Teknis
e)
Pejabat Struktural Pemeriksa dan Ketua Tim
24.
Siapakah yang menyampaikan konsep Temuan Evaluasi kepada akuntan publik untuk mendapatkan tanggapan tertulis?
a)
Ketua tim
b)
Pengendali teknis
c)
Pengendali mutu
d)
Itama
e)
Pejabat Struktural Pemeriksa dan Ketua Tim
25.
Penerbitan dan Penyerahan LHP dalam Sistem Manajemen Mutu pada tahap pelaporan pemeriksaan, yang Bertanggungjawab Memastikan ketepatan waktu
penyerahan LHP adalah...
a)
PSP
b)
PTP
c)
PFP
d)
KT
e)
PM
26.
Penyusunan Konsep LHP dalam Sistem Manajemen Mutu pada tahap pelaporan pemeriksaan, yang Bertanggungjawab Memastikan validitas
substansi, kebenaran matematis, dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP adalah...
a)
PSP
b)
PTP
c)
PFP
d)
KT
e)
PM
27.
Notulen pertemuan akhir dalam pelaksanaan pemeriksaan apabila tidak ada diskusi lebih lanjut
a)
Notula Rapat
b)
Notulis
c)
Catatan Pertemuan
d)
Risalah Diskusi
e)
Berita Acara
28.
Isi dari Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, kecuali
a)
Waktu Keberangkatan
b)
Waktu Kembali
c)
Penilaian Kinerja
d)
Akomodasi
e)
Kendala yang dihadapi
29.
Berikut ini merupakan prosedur penyusunan kesimpulan pemeriksaan, kecuali?
a)
Pengedali Teknis me-review- validitas substansi
b)
Ketua Tim me-review konsep Kesimpulan Pemeriksaan untuk memastikan relevansi antar unsur
c)
Ketua Subtim me-review konsep kesimpulan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur dan kebenaran matematis
d)
Konsep kesimpulan Pemeriksaan disusun oleh Anggota Tim
e)
PSP
30.
Apa unit kerja di BPK yang berhak memberikan pendapat hukum atas Kesimpulan Pemeriksaan berdasarkan permintaan AUI?
a)
Ditama Revbang
b)
Itama
c)
Ditama Binbangkum
d)
Direktorat PSMK
e)
PSP
31.
Me-review validitas substansi Kesimpulan Pemeriksaan merupakan salah satu peran dari?
a)
Ketua tim
b)
Pengendali Teknis
c)
Sekretariat AUI
d)
Anggota BPK
e)
Tortama Investigasi
32.
Dalam pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan entitas, apabila pengendali teknis tidak dapat mendampingi dengan alasan kedinasan, maka dilakukan oleh?
a)
Penanggung Jawab
b)
Pengendali Mutu
c)
Ketua tim dan/atau ketua subtim dan anggota tim
d)
Ditama Binbangkum
e)
Sekretariat AUI
33.
Pihak yang berperan untuk memfasilitasi komunikasi antara BPK dengan Instansi berwenang pada pelaksanaan PKN adalah
a)
Kepala Auditorat Investigasi
b)
Penanggung Jawab
c)
Anggota BPK
d)
Tortama Investigasi
e)
Pengendali Teknis
34.
Pengajuan usul perpanjangan waktu dan/atau penambahan Pemerikasaan pada pelaksanaan PKN disetujui oleh
a)
Ketua tim
b)
Ketua BPK
c)
Sekretariat AUI
d)
Pengendali Teknis
e)
Tortama Investigasi
35.
Pengendali mutu dapat menyatakan ketidaklayakan Temuan Pemeriksaan dengan mempertimbangkan?
a)
Keandalan, relevansi dan rekomendasi
b)
Ketepatan, relevansi dan kecukupan bukti
c)
Keandalan, rekomendasi dan Kecukupan Bukti
d)
Keandalan, relevansi dan kecukupan bukti
e)
PSP
36.
Apabila dalam penyusunan konsep LHP masih
ditemukan adanya indikasi kerugian negara/daerah
dan/atau unsur pidana, maka Pengendali Mutu
menyampaikannya kepada?
a)
PFP
b)
PSP
c)
PTP
d)
PKP
e)
PSP
37.
Berikut adalah tujuan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan, kecuali..
a)
Memberikan arah pemeriksaan bagi BPK
b)
Membantu BPK dalam merespon perubahan lingkungan
c)
Membantu terciptanya pemahaman yang sama antar pihak yang terlibar dalam pemeriksaan di BPK
d)
Memungkinkan BPK mewujudkan akuntabilitasnya terhadap proses
e)
Menjadi alat yang memungkinkan BPK untuk melihat secara komprehensif dari rencana pengembangan yang dimilikinya
38.
Berikut adalah tahapan penyusunan perencanaan operasional.
1. Penyusunan Renja
2. Penyusunan RKT
3. Penyusunan RKA dan RKP
4. Penyusunan Prognosa RKP
5. Revisi RKP
Urutan penyusunan perencanaan operasional yang benar adalah..
a)
1 - 3 - 2 - 4 - 5
b)
4 - 3 - 1 - 2 - 5
c)
2 - 4 - 1 - 3 - 5
d)
3 - 4 - 5 - 1 - 2
e)
2 - 1 - 3 - 4 - 5
39.
Siapa Yang Terlibat dalam persetujuan Laporan Hasil Penelaahan Informasi Awal
a)
PFP, PSP, Tortama
b)
PFP, Tortama Investigasi, Sidang BPK
c)
PFP, Tortama Investigasi, Sidang BPK, PSP
d)
Ketua BPK, Tortama Investigasi, Sidang BPK
e)
Ketua BPK/Wakil Ketua BPK, Tortama Investigasi, Sidang BPK
40.
Lingkup perencanaan pemeriksaan investigatif terdiri dari persiapan yang bersifat teknis dan non-teknis. Berikut manakah yang merupakan persiapan di bidang teknis?
a)
Penugasan PFP - Penyusunan Program PI - Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas - Penyusunan PKP.
b)
Penyusunan Program PI - Persetujuan Penugasan - Pencairan Biaya Dinas - Penyusunan PKP.
c)
Penyusunan Program PI - Persetujuan Penugasan - Penentuan SDM - Penyusunan PKP.
d)
Penyusunan Program PI - Persetujuan Penugasan - Penentuan SDM - Penerbitan SPPD - Penyusunan PKP.
e)
Penugasan PFP - Penyusunan Program PI - Penentuan SDM - Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas - Penyusunan PKP.
41.
Pemeriksaan oleh Akuntan Publik Yang Bekerja Untuk dan Atas Nama BPK sesuai dengan peraturan berikut, kecuali…
a)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
b)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
c)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
d)
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008
e)
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022
42.
Dalam Pemeriksaan Akuntan Publik yang Bekerja Untuk dan Atas Nama BPK, PSP memiliki peran sebagai berikut, kecuali…
a)
Menentukan objek dan/atau entitas pemeriksaan yang akan diperiksa oleh AP
b)
Mengusulkan pemanfaatan AP sebagai bagian dari RKP kepada Dit. PSMK dan Biro Keuangan, setelah memperoleh persetujuan dari Anggota terkait
c)
Menyusun KAK dan RAB untuk disampaikan ke PPBJ BPK
d)
Melaksanakan penugasan sesuai perannya dalam Surat Tugas Pemeriksaan
e)
Melaksanakan pemerolehan keyakinan mutu atas pekerjaan AP
43.
Tujuan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja, kecuali
a)
menentukan area kunci
b)
memperoleh pemahaman entitas
c)
mengidentifikasi masalah
d)
memberikan kesimpulan hasil review atas efektivitas SPI
e)
menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan
44.
Output Pemeriksaan Pendahuluan dalam PDTT adalah
a)
LHP Pendahuluan
b)
Hasil Pemeriksaan
c)
Program Pemeriksaan
d)
Ringkasan Eksekutif
e)
LHP Interim
45.
Permintaan pemeriksaan on call disampaikan oleh:
a)
Pemangku kepentingan BPK secara tertulis kepada Presiden
b)
Kepala Perwakilan secara tertulis kepada Ketua BPK
c)
Pemangku kepentingan BPK secara lisan dan tertulis kepada BPK
d)
Pemangku kepentingan secara tertulis kepada BPK
e)
Kepala Perwakilan secara tertulis kepada Presiden
46.
Berikut ini yang bukan kriteria pemeriksaan on call kecuali
a)
Pemeriksaan dinilai sangat penting dan tidak mendesak untuk dilakukan dengan mempertimbangankan rencana pembangunan pemerintah
b)
BPK memiliki anggaran dan personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut
c)
Tidak berisiko terhadap independensi dan integritas BPK
d)
Tema pemeriksaan tidak sesuai dengan prioritas pemeriksaan BPK yang tercantum dalam Kebijakan Pemeriksaan BPK
e)
BPK memiliki sumber daya yang cukup dan komplit untuk melaksanakan pemeriksaan
47.
Permintaan PKA tanpa PKN dapat dipenuhi atas keterangan ahli mengenai?
a)
Metodologi dan Pengetahuan berkaitan PI dan PKN
b)
keterangan dalam proses penyidikan dan peradilan
c)
Hukum Acara Pidana
d)
Pemeriksaan Kinerja
e)
Pemeriksaan Keuangan
48.
Apabila sidang BPK tidak dapat diagendakan maka AUI menyampaikan laporan pelaksanaan PKA kepada?
a)
DPR RI
b)
Presiden dan DPR RI
c)
DPD RI
d)
Ketua BPK
e)
Semua Anggota BPK
49.
Pihak yang berwenang meminta PKA, kecuali...
a)
Kepolisian Republik Indonesia
b)
Kejaksaan Agung
c)
Penyidik
d)
Komisi Yudisial
e)
Komisi Pemberantasan Korupsi
50.
Menelaah permintaan PKA atas tindak pidana korupsi PT. Jiwasraya dilakukan oleh...
a)
Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Negara Pusat
b)
Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Daerah
c)
Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
d)
Kepala Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara Pusat I
e)
Kepala Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II
51.
Tahap-tahap Perhitungan Kerugian Negara/Daerah terdiri dari, kecuali:
a)
Perencanaan
b)
Pelaporan
c)
Pascaperencanaan
d)
Praperencanaan
e)
Pelaksanaan
52.
PFP bertugas melaksanakan Penelaahan Informasi Awal. Tim PIA diusulkan oleh
a)
Kepala Auditorat Investigasi
b)
Kepala Sekretariat AUI
c)
Anggota BPK
d)
Kepala Subauditorat Investigasi
e)
Tortama Investigasi
53.
Sumber untuk memeroleh informasi awal, kecuali
a)
Permintaan Badan
b)
Hasil Pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti dengan PI
c)
Laporan Pengaduan Masyarakat
d)
Hasil penilaian risiko kecurangan
e)
Indikasi Kecurangan
54.
Peran Sidang BPK dalam membahas usulan PI dalam hal, kecuali
a)
PI yang diminta oleh lembaga perwakilan
b)
PI lain yang diusulkan oleh Anggota BPK untuk dibahas dalam Sidang BPK
c)
PI yang dilaporkan
d)
PI yang menjadi perhatian masyarakat
e)
PI yang terkait dengan pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah/wakil kepala daerah
55.
Pada pelaksanaan evaluasi pemeriksaan oleh KAP, Tim Evaluasi mengomunikasikan temuan evaluasi, menguji kebenaran materi temuan dan validasi bukti evaluasi dengan
a)
Tim Pemeriksa dari KAP
b)
Tim Pemeriksa dari BPK
c)
Tim Pemeriksa dari SAI
d)
Pengendali Mutu
e)
Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
56.
Apakah output dari pelaporan pemeriksaan?
a)
LHP
b)
KKP
c)
Lembar Reviu
d)
Checklist
e)
Catatan Hasil Pemeriksaan
57.
Manakah yang termasuk lingkup pelaporan pemeriksaan?
a)
Pelaksana Kegiatan
b)
Komunikasi Awal
c)
Perencanaan Pemeriksaan
d)
Temuan Pemeriksaan
e)
Komunikasi Akhir
58.
Pihak yang terkait dalam evaluasi pemeriksaan oleh KAP adalah
a)
Inspektur Utama
b)
Tim Review SPM
c)
SAI Lain
d)
Tim Evaluasi
e)
PSP
59.
Alasan penolakan PKA oleh PFP, kecuali
a)
berada di luar keahlian/kompetensi
b)
mengarah kepada pemberian keterangan fakta atas peristiwa tindak pidana yang tidak dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan/atau dari orang lain
c)
bersifat menjerat
d)
bersifat dengan jawaban pilihan
e)
PSP
60.
Laporan pelaksanaan PKA disusun oleh
a)
PFP
b)
Dit Binbangkum
c)
PTP
d)
PSP
e)
PSP
61.
Konsep LHP Investigatif harus dibahas pada Sidang BPK dalam hal berikut, kecuali
a)
Menjadi perhatian masyarakat
b)
Diminta oleh lembaga pemasyarakatan
c)
Terkait Pimpinan K/L atau Kepala Daerah
d)
Diusulkan Anggota untuk Dibahas
e)
PSP
62.
Yang melakukan pemantauan atas tindak lanjut LHP Investigatif berdasarkan PMPI adalah
a)
Ketua Tim
b)
Auditor Utama
c)
Kepala Auditorat
d)
Kepala Subauditorat
e)
PSP
63.
Inisiasi PI dapat dilakukan oleh AUI berdasarkan hasil analisis, kecuali
a)
Audit Surveillance
b)
Business Intelligence
c)
LHP
d)
Fraud Risk Assessment
e)
Laporan Pengaduan Masyarakat
64.
Dalam hal PKN, AUI dapat berkoordinasi dengan BPK Perwakilan apabila
a)
Melengkapi informasi awal
b)
Permintaan PKN berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan
c)
Permintaan PKN berkaitan dengan tupoksi BPK Perwakilan
d)
PKN menjadi perhatian masyarakat
e)
PKN diusulkan oleh anggota BPK
65.
Skema dalam Pemeriksaan Tematik, yaitu
a)
Skema Sentralisasi dan Skema Desentralisasi
b)
Skema Konsentrasi dan Skema Dekonsentrasi
c)
Skema Dekonsentrasi dan Skema Desentralisasi
d)
Skema Dekonsentrasi dan Skema Sentralisasi
e)
Skema Konsentrasi dan Skema Desentralisasi
66.
Yang bukan termasuk peran PSP dalam Pemeriksaan AP adalah
a)
Melaksanakan pemerolehan keyakinan mutu (quality assurance) atas pekerjaan AP
b)
Mengusulkan pemanfaatan AP sebagai bagian dari RKP kepada Dit. PSMK dan Biro Keuangan, setelah memperoleh persetujuan dari anggota terkait
c)
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk disampaikan ke PPBJ BPK
d)
Mengelola daftar KAP terdaftar di BPK
e)
Menentukan objek dan/atau entitas pemeriksaan yang akan diperiksa oleh AP
67.
Berikut yang termasuk peran PTP dalam pelaporan pemeriksaan, kecuali
a)
Menandatangani LHP
b)
Menandatangani Surat Keluar
c)
Menyampaikan LHP dan IHPS sesuai ketentuan
d)
Menyiapkan bahan penyusunan LHP
e)
PSP
68.
Siapa yang berperan dalam pemberian pendapat-pendapat hukum atas Temuan Pemeriksaan berindikasi unsur Pidana?
a)
Biro Umum
b)
PTP
c)
Ditama Binbangkum
d)
Ketua Tim
e)
PSP
69.
Peran Direktorat Litbang terkait pemberian pertimbangan BPK adalah
a)
Menyetujui pertimbangan BPK
b)
mengarahkan penyusunan Pertimbangan BPK
c)
menyusun konsep Pertimbangan BPK
d)
mempublikasikan
Pertimbangan BPK
e)
PSP
70.
Kriteria pemberian pendapat BPK yaitu, Kecuali
a)
Makro
b)
Strategis
c)
pasif
d)
isu aktual
e)
mendesak
71.
Output yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pemeriksaan yaitu, kecuali
a)
LAPPL
b)
Kertas Kerja Pemeriksaan
c)
Temuan Pemeriksaan
d)
Hasil Pemeriksaan
e)
PSP
72.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang berperan memberikan feedback atas kinerja pekerjaan Tenaga Ahli kepada Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan adalah
a)
Ketua Tim
b)
Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
c)
PFP
d)
Pengendali Teknis
e)
PSP
73.
Mekanisme Pemantauan TLHP terdiri dari tiga tahap yaitu, kecuali
a)
Penatausahaan
b)
Pelaksanaan
c)
penelaahan
d)
pelaporan pemantauan
e)
PSP
74.
Output yang dihasilkan dari proses pemantauan tindak lanjut penanganan hasil pemeriksaan mengandung unsur pidana yang diserahkan kepada instansi yang berwenang adalah
a)
laporan pemantauan dan resume laporan semesteran
b)
Laporan pemeriksaan dan resume laporan
c)
laporan hasil putusaan lembaga peradilan
d)
laporan pemantauan dan laporan hasil putusan lembaga peradilan
e)
PSP
75.
Output yang dihasilkan dari proses perencanaan pemeriksaan adalah
a)
Program Pemeriksaan dan Surat Tugas
b)
Surat Perjalanan Dinas (SPD)
c)
Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP)
d)
Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)
e)
PSP
76.
Berperan merancang prosedur pemeriksaan khusus untuk dilaksanakan sesuai dengan keahlian yang diminta oleh BPK adalah
a)
Anggota Tim
b)
Tenaga Ahli
c)
Itama
d)
Ketua Tim
e)
PSP
77.
Pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pendapat BPK, kecuali
a)
Direktorat EPP
b)
Staf Ahli/Tenaga Ahli BPK
c)
Ditama Binbangkum
d)
Biro SDM
e)
PSP
78.
Dibawah ini yang tidak termasuk tahapan pemantauan tindak lanjut penanganan hasil pemeriksaan mengandung unsur pidana yang diserahkan pada instansi yang berwenang adalah
a)
Pelaporan
b)
Pelaksanaan
c)
Persiapan
d)
Penelaahan
e)
PSP
79.
Yang Bukan merupakan peran anggota bpk dalam manajemen pemeriksaaan investigatif….
a)
membahas usulan pemeriksaan dan LHP Investigatif dan PKN sesuai bidang tugas;
b)
menentukan nilai materialitas
c)
memberikan masukan dan arahan atas laporan berkala yang disampaikan AUI secara sirkulasi dalam hal Sidang BPK tidak dapat diagendakan.
d)
mendapatkan dan/atau memberikan informasi atas pelaksanaan PI, PKN, dan PKA
e)
meminta penjelasan terkait pelaksanaan PI, PKN, dan PKA kepada AU
80.
Pelaksanaan PI, PKN, dan PKA merupakan tugas dan wewenang ….
a)
AKN
b)
Anggota BPK
c)
Perwakilan
d)
AUI
e)
Ketua BPK
81.
Me-review penjelasan tindak lanjut terkait kesesuaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK dengan bukti-bukti pendukung merupakan salah satu peran dari..
a)
Ditama Revbang
b)
PFP
c)
Subbagian Hukum Perwakilan
d)
Unit Kerja Pemeriksaan
e)
Ditama Binbangkum
82.
Sebagai data untuk penyusunan IHPS, Ditama Binbangkum menyerahkan resume hasil pemantauan semesteran kepada:
a)
Biro Setpim
b)
Direktorat EPP
c)
Direktorat PSMK
d)
Sekretaris Jenderal
e)
Ditama Revbang
83.
Siapa yang melaksanakan pemantautan TLHP?
a)
Tortama/Kalan
b)
Ditama Binbangkum
c)
Unit Kerja Pemeriksaan
d)
PFP
e)
PSP
84.
Berikut adalah peran Badan terkait pemantautan TLHP, kecuali
a)
menyetujui status TLHP dengan kriteria tertentu
b)
melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas tidak diterimanya jawaban atau
penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 (enam
puluh) har
c)
menyetujui laporan hasil pemantauan tindak lanjut
d)
menugaskan pembahasan dengan pengawas intern dan
pemeriksaan tindak lanjut
e)
menyetujui status TLHP dengan kriteria tertentu
85.
Apa kepanjangan dari SIP?
a)
Sistem Informasi Pelaksanaan
b)
Sistem Informasi Pemeriksaan
c)
Sistem Informasi Perencanaan
d)
Sistem Induk Pemeriksaan
e)
Sistem Induk Pelaksanaan
86.
apa yang di maksud dengan field audit?
a)
kegiatan perencanaan pemeriksaan melalui pekerjaan lapangan secara aktif (dua arah) dengan mendatangi objek pemeriksaan.
b)
kegiatan pemahaman objek pemeriksaan secara pasif (satu arah) menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya dan/atau melalui komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya dan/atau secara elektronik dengan memanfaatkan pusat data BPK.
c)
kegiatan pemeriksaan yang memastikan bahwa prinsip prinsip standar pemeriksaan dapat dijalankan secara efektif.
d)
komunikasi awal dengan pimpinan entitas yang diperiksa bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan.
e)
kegiatan pengendalian dan pemrolehan keyakinan mutu yang dilakukan setelah LHP diterbitkan
87.
Perpanjangan waktu dan/atau penambahan pemeriksa dapat diberikan dalam hal
a)
Pemeriksa tidak dapat menyusun program pemeriksaan
b)
Pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan
c)
Entitas dalam memberikan keterangan/dokumen kooperatif
d)
Ketidakcermatan dalam tahapan pemahaman penugasan
e)
Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan
88.
Dalam penentuan tim pemeriksaan dokumen SMM yang dihasilkan oleh pengendali mutu yaitu?
a)
Lembar Review
b)
Surat Tugas
c)
Lembar Review & Surat Tugas
d)
Risalah Rapat
e)
Checklist
89.
Penyampaian konsep LHP PKN kepada Ketua BPK dan/atau wakil merupakan salah satu mekanisme pelaporan PKN yaitu
a)
Finalisasi Konsep LHP
b)
Review Konsep LHP
c)
Penyusunan Konsep LHP
d)
Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar
e)
Penerbitan dan Penyerahan LHP
90.
Penugasan pemeriksaan di
luar RKP yang dilakukan atas permintaan pemangku
kepentingan BPK adalah definisi dari pemeriksaan
a)
Pemeriksaan Keuangan
b)
Pemeriksaan Kinerja
c)
Pemeriksaan Tematik
d)
Pemeriksaan On Call
e)
PDTT
91.
Mekanisme pelaporan pemeriksaan mulai dari
penyusunan Konsep LHP sampai dengan penerbitan dan
penyerahan LHP, SMM pelaporan pemeriksaan, dan
dokumentasi dalam pelaporan pemeriksaan terdapat pada bab
a)
Bab I
b)
Bab II
c)
Bab III
d)
Bab IV
e)
Bab V
92.
Pada proses sistem manajemen mutu pelaksanaan PKN yang bertanggungjawab melakukan review atas usulan penambahan waktu dan personil pemeriksa adalah`
a)
Pengendali teknis
b)
Penanggungjawab dan/atau Wakil Penanggungjawab
c)
Tortama
d)
Ketua Tim dan/atau Ketua Subtim
e)
Anggota Tim
93.
Manakah yang bukan merupakan lingkup PMPP?
a)
Pemberian Pendapat BPK
b)
Evaluasi Pemeriksaan
c)
Pengelolaan Kerugian Negara/Daerah
d)
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
e)
Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
94.
Berikut ini yang bukan merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu yang ditangani Pengendali Mutu pada saat Pelaksanaan Program Pemeriksaan dan Penyusunan KKP adalah :
a)
Lembar Disposisi dan Checklist
b)
HP 3 dan Lembar Review
c)
Checklist dan Lembar Disposisi
d)
Lembar Review dan Checklist
e)
Lembar Disposisi dan Lembar Review
95.
Pihak yang tidak terkait dengan Dokumen Sistem Pengendalian Mutu (SMM) pada saat Pengakhiran Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan adalah :
a)
Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
b)
Pengendali Mutu
c)
Pengendali Teknis
d)
Kepala Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
e)
Ketua Tim
96.
Unit Kerja Pemeriksaan dalam Kebijakan dan Perencanaan Operasional Pemeriksaan beperan untuk
a)
Menetapkan Renja, RKA, dan RKP
b)
Mempersiapkan dan mengajukan usul revisi RKP tahun berjalan
c)
Mengidentifikasi tema pemeriksaan yang akan diusulkan kepada Badan
d)
Meng-input RKP dalam sistem aplikasi pemeriksaan
e)
Menyusun Renja berdasarkan prognosa RKP
Reset
