WorksheetsSESION 3
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
PPL dan Pengawas TPS harus memastikan KPPS memberikan undangan (C6) kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam waktu...
Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara
Paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pemungutan suara
Paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara
Paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pemungutan suara
Syarat umur seseorang mnjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah...
18 Tahun
20 Tahun
25 Tahun
30 Tahun
PPL dan Pengawas TPS harus memastikan jumlah pemilih untuk setiap TPS sebanyak...
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang
.Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang
Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh...
PPL dan Pengawas TPS
Panwascam
Panwas Kabupaten/Kota
KPPS
PPL dan Pengawas TPS harus memastikan waktu pemungutan suara dilakukan dalam waktu...
pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat
pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat
pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 12.00 waktu setempa
pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 11.00 waktu setempat
PPL dan Pengawas TPS harus memastikan surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika..
surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
surat suara ditandatangani oleh anggota KPPS
surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS
surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi
Berapa batasan sumbangan kepada calon yang bersumber dari sumbangan Badan hukum Swasta?
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?
Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia
Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu
Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ……
TAP MPR No. III/1978
TAP MPR No. II/ 1978
TAP MPR No. III/1979
TAP MPR No. II/1979
Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal ……
15 agustus 1945
16 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ……..
Inpres No. 12/1971
Inpres No. 12/1970
Inpres No. 12/1969
Inpres No. 12/1968
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) ini diatur dalam …….
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk
4%
5%
6%
7%
Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS?
9-7-5-5-3
7-5-5-5-5
9-5-5-5-3
7-5-5-5-3
Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Paswascam?
5-3-3-3
7-5-3-3
5-5-3-3
5-5-5-3.
Syarat dukungan untuk menjadi calon anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya ….. pemilih.
3000 oran
4000 orang
5000 orang
6000 orang
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama ... sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
5 hari
3 hari
7 hari
1 X 24 JAM
Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menggunakan..
KUHAP Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Undang-Undang Yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Ketentuan yang mengatur berkaitan dengan batasan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suarauntuk menerima laporan TSM diatur dalam...
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016
ayat (1) Perbawaslu 13 Tahun 2016
Perbawaslu 13 Tahun 2016
Perbawaslu 13 Tahun 2017
Sanksi pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur di dalam UU berikut ini, kecuali...
Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
