WorksheetsKuis PLPM 2022 Ver.6
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Andy adalah seorang pegawai negeri yang bertanggung jawab pada pengadaan kendaraan di kantornya. Andy meminta uang sebesar Rp50juta kepada penyedia kendaraan untuk dapat memenangkan pengadaan kendaraan tersebut. Dan penyedia menyanggupi permintaan Andy. Anda adalah bawahan dari Andy yang mengetahui hal tersebut, tindakan apa yang paling tepat yang sebaiknya anda lakukan?
Membiarkan saja
Melakukan penangkapan saat Andy menerima uang
Menegur Andy
Melaporkan ke Inspektorat
Pada UU No 19 tahun 2019, dalam pasal berapa dijelaskan kewenangan KPK menangani TPK yang melibatkan APH, Penyelenggara Negara, serta menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1 Miliar?
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan
Undang Undang KPK Nomor 19 Tahun 2009
Undang Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019
Undang Undang KPK Nomor 9 Tahun 2019
Undang Undang KPK Nomor 9 Tahun 2009
Subjek terlapor yang merupakan kewenangan KPK:
Camat
Kepala Desa
Kepala Sekolah
Bupati
Berikut ini langkah penyusunan laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang tepat diantaranya :
Cerita lisan yang tidak disertai dengan bukti awal/dokumen pendukung
Menyusun kronologis dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asumsi
Mengirimkan surat kepada KPK meminta agar seorang Penyelenggara Negara diusut tanpa menyertakan kronologi tindak pidana korupsi yang melibatkan orang tersebut
Menyusun kronologis dugaan Tindak Pidana Korupsi (apa, siapa, kapan, bagaimana) disertai dengan bukti awal/dokumen pendukung
Lakukan hal berikut jika Anda mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi, kecuali:
Tangkap
Lihat
Laporkan
Lawan
TPK yang bagaimana yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK berdasarkan UU KPK No. 19 tahun 2019, kecuali:
Melibatkan APH
Melibatkan Penyelenggara Negara
Melibatkan pegawai negeri
Kerugian Negara minimal Rp 1 Miliar
Media pengaduan KPK sebagai berikut, kecuali
Telegram
Pengaduan langsung
Surat
Yang bukan merupakan Penyelenggara Negara
Duta Besar
Gubernur
Paniteria Pengadilan
Kepala Dinas
Berikut yang tidak termasuk pelaku pengadaan
Pokja
Kepala LKPP
Agen Pengadaan
KPA
