Free Printable Masa pemerintahan liberl dan terpimpin di Indonesi

1.

Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan

karena …

a)

Kabinet yang berkuasa sangat lemah

b)

Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi

c)

Sering terjadi pergantian Kabinet

d)

Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat

e)

Tidak adanya Partai mayoritas

2.

1. Perhatikan data berikut ini!

1) Kabinet bersifat presidensial

2) Kabinet bersifat parlementer

3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan

4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah

5) Pemerintah membangun partai tunggal

Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...

a)

1, 2, dan 3

b)

2, 3, dan 4

c)

3, 4, dan 5

d)

1, 3, dan 5

e)

1, 2, dan 4

3.

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....

a)

NU dan Masyumi

b)

Masyumi dan PNI

c)

Masyumi dan PKI

d)

NU dan PNI

e)

PKI dan PNI

4.

Masa Demokrasi Parlementer seringkali disebut sebagai Demokrasi Liberal, hal tersebut dikarenakan….

a)

Sistem demokrasinya didasarkan oleh hak-hak individu, di mana tiap-tiap warga negaranya berhak untuk berperan dan berkuasa dalam pemerintahan melalui parlemen

b)

Pada masa ini, sistem yang diutamakan adalah memenuhi kepentingan pribadi atau suatu kelompok terlebih dahulu dibanding kepentingan parlemen.

c)

Struktur politik yang ada pada masa itu condong berpihak pada hak individu untuk memainkan peran dalam pemerintahan dengan membebaskan segala sesuatu yang terjadi dalam panggung perpolitikan nasional

d)

Sistem demokrasi ini terlihat lebih menyamaratakan hak-hak yang dimiliki oleh individu dan otomatis hak yang dimiliki individu menjadi milik pemerintah juga

e)

Segala sesuatu yang dimiliki oleh rakyat itu diubah sama rata sama rasa oleh parlemen

5.

Selama berlakunya Demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 keadaan politik bangsa Indonesia pada dasarnya belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti menyebabkan program kerja kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik bersaing dan saling menjatuhkan. Berdasarkan pada keadaan yang demikian dapat dilihat bahwa pada masa Demokrasi Liberal kegagalan mencapai kestabilan politik disebabkan karana….

a)

Keinginan Presiden Soekarno untuk segera menerapkan Demokrasi Terpimpin

b)

Partai-partai politik cenderung mengutamakan keinginan kelompok masing-masing

c)

Keadaan keamanan nasional yang tidak stabil akibat adanya upaya disintegrasi bangsa

d)

Muncul perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kembali UUD 1945

e)

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

6.

Setelah menganggap Demokrasi Lebiral sebagai sebuah sistem yang gagal, pada akhirnya Presiden Soekarno menawarkan Konsepsinya untuk menyelesaikan masalah krisis-krisis politik kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Presiden Soekarno pada hasil Pemilu 1955. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang merupakan harapan Presiden Soekarno terhadap hasil Pemilu 1955 adalah…

a)

Hasil pemilu 1955 dapat membentuk dewan konstituante yang dapat menyelesaikan krisis politik di Indonesia

b)

Tercapianya sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

c)

Hasil pemilu 1955 diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik

d)

Tercapainya keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

e)

Terlaksananya sistem pemerintahan yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin

7.

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

a)

Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

b)

Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

c)

Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

d)

Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

e)

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

8.

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaiakn keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah…

a)

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

b)

Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

c)

Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

d)

Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD

e)

Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

9.

Di depan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya terkait kembali ke UUD 1945. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Melihat upaya tersebut mengapa Presiden Soekarno berkeinginan untuk kembali pada UUD 1945 adalah…

a)

Dewan konstituante yang selalu gagal dalam merumuskan konstitusi yang baru

b)

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

c)

Sebab UUD 1945 sesuai dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno

d)

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

e)

UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan

10.

Pada tanggal 3 Juni 1959 sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Namun hal tersebut memunculkan masalah baru sebab beberapa fraksi dalam anggota Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi yang demikian disebabkan karena…

a)

Tidak disepakatinya usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945

b)

Dewan Konstituante telah mencapai kuorum untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin

c)

Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara

d)

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

e)

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

11.

Kepala Staf Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. Latar belakang diberlakukannya aturan tersebut jika dilihat dari kondisi politik dan keamanan saat itu adalah…

a)

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

b)

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

c)

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

d)

Sebagai upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah

e)

Mencegah munculnya ekses politik akibat ditolaknya usulan kembali ke UUD 1945

12.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:

1) Pembubaran Konstituante

2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…

a)

Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia

b)

Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

c)

Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer

d)

Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia

e)

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

13.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….

a)

Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia

b)

Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno

c)

Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik

d)

Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945

e)

Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer

14.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu…

a)

Nawaksara

b)

Indonesia Menggugat

c)

Jalannya Revolusi Kita

d)

Penemuan Kembali Revolusi Kita

e)

To Build teh World a New

15.

Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 dibentuklah MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Namun satu sisi kebijakan terebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Hal tersebut disebabkan karena…

a)

Dianggap memberi kekuasaan besar kepada presiden

b)

Pengangkatan MPRS harus melalui mekanisme pemilihan umum

c)

Memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik

d)

Kedudukan MPRS berada diatas presiden

e)

Membawa negara pada perpecahan dan krisis politik

16.

Tindakan presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 akibat tidak disetujuinya RAPBN tahun 1960 dianggap menyalahi UUD 1945. Alasannya adalah…

a)

Anggota DPR merupakan bagian dari lembaga tinggi negara

b)

Kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai lembaga eksekutif

c)

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

d)

Untuk menghindarkan negara dari krisis politik

e)

DPR merupakan bagian dari manifesto politik Republik Indonesia

17.

Pada awal pelaksanaan Dmeokrasi Terpimpin Indonesia memiliki peran yang sangat aktif dalam politik luar negeri. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah…

a)

Membentuk Front Nasional

b)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

c)

Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

d)

Memprakarsai berdirinya GNB

e)

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

18.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif sebab condong pada salah satu bporos yaitu Blok Timur. hal tersebut terwujud dari kebijakan berikut ini…

a)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

b)

A. Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

c)

Memprakarsai berdirinya GNB

d)

Membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang

e)

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

19.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara Barat. Sikap Indonesia tersebut ditunjukkan dengan kebijakan politik luar negeri berikut ini…

a)

Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok

b)

Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika

c)

Diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia

d)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

e)

Melakukan konfrontasi terhadap Malaysia

20.

Sistem pemerintahan apa yang dipakai selama masa Demokrasi Liberal?

a)

Parlementer

b)

Presidensil

c)

Monarki

d)

Konstitusional

e)

Kekaisaran

21.

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....

a)

NU dan Masyumi

b)

Masyumi dan PNI

c)

Masyumi dan PKI

d)

NU dan PNI

e)

PKI dan PNI

22.

yang mana termasuk dalam kabinet di demokrasi parlementer ?

a)

Kabinet Natsir

Kabinet Sukiman

Kabinet Wilopo

Kabinet Ali Sastroamidjoyo I

Kabinet Djuanda

b)

Kabinet Hatta

Kabinet Sukiman

Kabinet Kerja

Kabinet Ali Sastroamidjoyo I

Kabinet Djuanda

23.

Demontrasi yang dilakukan oleh pihak TNI yang membawa tank dan megarahkan moncongnya ke arah istana karena dianggap mencampuri urusan militer, peristiwa ini disebut ....

a)

Peristiwa 17 Oktober 1952

b)

Peristiwa Tanjung Morawa

c)

Peristiwa Malari

d)

Tragedi Tanjung Priok

e)

Tragedi Bintaro

24.

Perhatikan Informasi berikut!

1. Masyumi

2. PNI

3. PKI

4. NU

Empat partai besar yang menang dalam pemilu I tahun 1955 secara berurutan adalah….

a)

1, 2, 3, dan 4

b)

1, 3, 4, dan 2

c)

1, 2, 4, dan 3

d)

2, 3, 1, dan 4

e)

4, 3, 2, dan 1

25.

1. Perhatikan data berikut ini!

1) Kabinet bersifat presidensial

2) Kabinet bersifat parlementer

3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan

4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah

5) Pemerintah membangun partai tunggal

Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...

a)

1, 2, dan 3

b)

2, 3, dan 4

c)

3, 4, dan 5

d)

1, 3, dan 5

e)

1, 2, dan 4

26.

Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah

a)

Penyelesaian Konflik Angkatan darat

b)

Pembangunan Lima Tahun

c)

Pelaksanaan Pemilihan Umum

d)

Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia

e)

Pembentukan Partai Politik

27.

Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....

a)

mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya

b)

mementingkan kerjasama antar partai politik

c)

secara bersama-sama mendukung program pemerintah

d)

mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa

e)

mengutamakan pembangunan fisik

28.

Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....

a)

UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen

b)

presiden hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri

c)

setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen

d)

kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen

e)

secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara

29.

Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....

a)

menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah

b)

mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah

c)

menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara

d)

menjalankan roda pemerintahan

e)

menyusun Undang-Undang Dasar yang baru

30.

Kasus bantuan ekonomi dan persenjataan militer Amerika menyebabkan adanya tuduhan kepada pemerintahan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke blok barat yang terjadi pada masa Kabinet….

a)

Wilopo

b)

Syahrir

c)

Hatta

d)

Ali Sastroamijoyo II

e)

Sukiman

31.

Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal, para elite politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu ....

a)

partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antarpartai

b)

kegiatan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan mempertanggung jawabkannya kepada parlemen

c)

sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa tersebut

d)

perdana menteri bertanggung jawab kepada presiden dan memberikan kepercayaan kepada parlemen

e)

presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala

32.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah-masalah ekonomi adalah mengirimkan delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Upaya ini dilakukan pada masa kabinet....

a)

Kabinet Natsir

b)

Kabinet Sukiman

c)

Kabinet Wilopo

d)

Kabinet Burhanuddin Harahap

e)

Kabinet Ali Sastroamidjojo

33.

Maksud dari sistem Ali Baba yang diancangkan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo adalah.....

a)

Adanya perwakilan pelaku ekonomi baik oleh pribumi maupun asing dalam kegiatan perdagngan

b)

Memajukan pengusaha pribumi dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha asing dalam membimbing pengusaha pribumi

c)

Memberikan kesempatan kepada pengusaha asing untuk menjadi importir

d)

Memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi

e)

Melakukan pemotongan nilai mata uang menjadi setengahnya saja

34.

Upaya untuk mendapatkan sistem ekonomi nasional, mka pemerintah mengeluarkan program penguatan pengusaha pribumi dengan cara memberikan bantuan kredit. Usaha ini dicanangkan melalui program …..

a)

a. Gerakan Benteng

b)

b. Sistem Assaat

c)

c. Gunting Syafruddi

d)

d. Perusahaan Ali Baba

e)

e. Rencana Pembangunan Lima Tahun

35.

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I, menteri perekonomian memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali-Baba. Kata Ali mempresentasikan ....

a)

etnik Arab yang memiliki modal usaha

b)

pribumi yang bekerja pada pengusaha nonpribumi

c)

para pengusaha pribumi

d)

pribumi yang memiliki modal untuk usaha

e)

pribumi yang menyelenggarakan usaha barang impor

36.

Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan berhenti (jatuh) dan selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain…

a)

Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda

b)

Indonesia diterima sebagai anggota PBB

c)

Mengadakan pemilihan umum

d)

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika

e)

Deklarasi Djuanda

37.

Selama berlakunya Demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 keadaan politik bangsa Indonesia pada dasarnya belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti menyebabkan program kerja kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik bersaing dan saling menjatuhkan. Berdasarkan pada keadaan yang demikian dapat dilihat bahwa pada masa Demokrasi Liberal kegagalan mencapai kestabilan politik disebabkan karana….

a)

Keinginan Presiden Soekarno untuk segera menerapkan Demokrasi Terpimpin

b)

Partai-partai politik cenderung mengutamakan keinginan kelompok masing-masing

c)

Keadaan keamanan nasional yang tidak stabil akibat adanya upaya disintegrasi bangsa

d)

Muncul perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kembali UUD 1945

e)

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

38.

Setelah menganggap Demokrasi Lebiral sebagai sebuah sistem yang gagal, pada akhirnya Presiden Soekarno menawarkan Konsepsinya untuk menyelesaikan masalah krisis-krisis politik kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Presiden Soekarno pada hasil Pemilu 1955. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang merupakan harapan Presiden Soekarno terhadap hasil Pemilu 1955 adalah…

a)

Hasil pemilu 1955 dapat membentuk dewan konstituante yang dapat menyelesaikan krisis politik di Indonesia

b)

Tercapianya sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

c)

Hasil pemilu 1955 diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik

d)

Tercapainya keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

e)

Terlaksananya sistem pemerintahan yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin

39.

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

a)

Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

b)

Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

c)

Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

d)

Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

e)

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

40.

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaiakn keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah…

a)

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

b)

Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

c)

Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

d)

Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD

e)

Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

41.

Di depan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya terkait kembali ke UUD 1945. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Melihat upaya tersebut mengapa Presiden Soekarno berkeinginan untuk kembali pada UUD 1945 adalah…

a)

Dewan konstituante yang selalu gagal dalam merumuskan konstitusi yang baru

b)

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

c)

Sebab UUD 1945 sesuai dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno

d)

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

e)

UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan

42.

Pada tanggal 3 Juni 1959 sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Namun hal tersebut memunculkan masalah baru sebab beberapa fraksi dalam anggota Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi yang demikian disebabkan karena…

a)

Tidak disepakatinya usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945

b)

Dewan Konstituante telah mencapai kuorum untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin

c)

Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara

d)

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

e)

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

43.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:

1) Pembubaran Konstituante

2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…

a)

Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia

b)

Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

c)

Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer

d)

Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia

e)

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

44.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….

a)

Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia

b)

Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno

c)

Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik

d)

Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945

e)

Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer

45.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu…

a)

Nawaksara

b)

Indonesia Menggugat

c)

Jalannya Revolusi Kita

d)

Penemuan Kembali Revolusi Kita

e)

To Build teh World a New

46.

Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 dibentuklah MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Namun satu sisi kebijakan terebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Hal tersebut disebabkan karena…

a)

Dianggap memberi kekuasaan besar kepada presiden

b)

Pengangkatan MPRS harus melalui mekanisme pemilihan umum

c)

Memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik

d)

Kedudukan MPRS berada diatas presiden

e)

Membawa negara pada perpecahan dan krisis politik

47.

Tindakan presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 akibat tidak disetujuinya RAPBN tahun 1960 dianggap menyalahi UUD 1945. Alasannya adalah…

a)

Anggota DPR merupakan bagian dari lembaga tinggi negara

b)

Kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai lembaga eksekutif

c)

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

d)

Untuk menghindarkan negara dari krisis politik

e)

DPR merupakan bagian dari manifesto politik Republik Indonesia

48.

Pada awal pelaksanaan Dmeokrasi Terpimpin Indonesia memiliki peran yang sangat aktif dalam politik luar negeri. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah…

a)

Membentuk Front Nasional

b)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

c)

Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

d)

Memprakarsai berdirinya GNB

e)

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

49.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif sebab condong pada salah satu bporos yaitu Blok Timur. hal tersebut terwujud dari kebijakan berikut ini…

a)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

b)

A. Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

c)

Memprakarsai berdirinya GNB

d)

Membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang

e)

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

50.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara Barat. Sikap Indonesia tersebut ditunjukkan dengan kebijakan politik luar negeri berikut ini…

a)

Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok

b)

Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika

c)

Diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia

d)

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

e)

Melakukan konfrontasi terhadap Malaysia

Masa pemerintahan liberl dan terpimpin di Indonesi

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Similar Resources on Wayground