WorksheetsKuis PPN
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Pernyataan yang benar terkait dengan pemberlakuan Dasar hukum tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Kecuali ...
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 1 April 2020
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 2 November 2020
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak 1 April 2022
Salah satu cara yang dilakukan di Indonesia untuk mengurangi dampak regresif PPN adalah dengan cara….
Pembebasan PPN untuk Rusunami
Barang kebutuhan pokok mendapat fasilitas dibebaskan
Pemberlakuan PPnBM untuk konsumsi Barang Mewah disamping dikenakan PPN.
PPN Ditanggung Pemerintah untuk minyak goreng curah.
PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, juga tidak membedakan antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dengan jenis sama, mereka akan diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan karakteristik PPN sebagai :
Pajak Subjektif
Pajak Objektif
Prinsip Keadilan Pajak
Ability to Pay
Pernyataan berikut yang benar mengenai Pengusaha Kena Pajak adalah…
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak saja
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak saja
Bapak Fransesco mengelola usaha persewaan tenda dan catering sejak awal 2021. Omzet usaha sampai dengan Juni 2021 sudah mencapai 4,9 Milyar dengan rincian omzet catering 2M dan omzet persewaan tenda 2,9M. Pernyataan yang tepat terkait kewajiban Bapak Fransesco adalah.....
Tidak wajib menjadi PKP karena usahanya tidak terutang PPN
Dapat memilih sebagai PKP meskipun belum memenuhi syarat sebagai PKP
Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 30 Juli 2021
Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 30 Juni 2021
PT Fitri Sejahtera bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 September 2020 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Peredaran bruto selama sd pertengahan agustus 2021 telah mencapai 4,9M. Kapankah PT Fitri Sejahtera paling lambat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP?
31 Agustus 2021
30 September 2021
31 Desember 2021
1 September 2021
Subjek PPN atas Impor BKP tersebut adalah :
pengusaha
pengusaha kena pajak
siapapun
wajib pajak
Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali :
Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-Cuma
Penyerahan BKP secara Konsinyasi
Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat berdasarkan ketentuan terbaru merupakan…
Barang Tidak Kena PPN
BKP yang mendapat Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah
BKP yang mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut
BKP yang mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan
Salah satu objek PPN berdasarkan pasal 4 Undang-undang PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, kecuali…
Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
Penyerahan dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
Pada awal Mei 2022 Bapak Fransesco seorang PKP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat memulai membangun sebuah ruko untuk usahanya di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar. Luas keseluruhan dari ruko tersebut adalah sebesar 200 m2, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Fransesco dalam upaya membangun ruko tersebut sampai selesai adalah sebagai berikut:
- pembelian tanah sebesar Rp500.000.000,
- pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp350.000.000
- biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp150.000.000.
Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan ruko tersebut?
Rp 10.000.000,00
Rp 11.000.000,00
Rp 20.000.000,00
Rp 22.000.000,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022, Jasa Kena Pajak tertentu di bawah ini wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu kecuali ....
Jasa pengiriman paket pos
Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata
Jasa Tenaga kerja outsourcing
Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)
Pada April 2022, PT Pradnyasari menjual sebuah mobil sedan yang digunakan oleh direkturnya sebagai mobil dinas. Mobil tersebut dibeli pada tahun 2020 dan pada saat perolehan PM atas pembelian mobil tersebut tidak dikreditkan oleh PT Pradnyasari. Atas penjualan mobil sedan pada April 2022 tersebut :
Tidak terutang PPN
Terutang PPN sesuai Pasal 16C UU PPN
Tidak terutang PPN sesuai Pasal 16D UU PPN
Terutang PPN sesuai Pasal 16 D UU PPN
PT Mahesa, sebuah produsen computer yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, melakukan penyerahan computer kepada PT Rama pada tanggal 22 Mei 2022 namun sudah menerima pembayaran uang muka pada tanggal 1 Mei 2022. Sesuai dengan penentuan saat terutangnya pajak, makan PPN telah terutang pada :
22 Mei 2022
1 Mei 2022 dan 22 Mei 2022
30 Mei 2022
30 Juni 2022
Hotel Grand Hyatt Nusa Dua (non PKP) membayar royalty kepada Hyatt Internasional berkedudukan di luar negeri atas penggunaan nama Hyatt. Atas transaksi tersebut…
Tidak terutang PPN karena Hyatt Internasional bukan PKP
Terutang PPN karena termasuk pemanfaatan BKP tidak berwujud yang dipungut dan disetor oleh Grand Hyatt Nusa Dua
Tidak terutang PPN karena Grand Hyatt Nusa Dua bukan PKP
Terutang PPN karena termasuk pemanfaatan BKP tidak berwujud yang dipungut dan disetor oleh Hyatt Internasional
Nilai Impor dihitung dengan formula sebagai berikut…
Cost + Insurance + Freight + Bea Masuk
Cost + Insurance + Freight + Tax
Cost + Insurance + Bea Masuk
Cost + Insurance + Freight
PT ABC menjual AC kepada PT DEF dengan harga Rp5.000.000,00 dengan diskon 10%, ongkos pasang Rp250.000,00. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah…
Harga jual Rp5.000.000,00
Harga jual Rp4.750.000,00
Harga jual Rp5.250.000,00
Harga jual Rp4.500.000,00
Berikut ini adalah penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain dalam menghitung PPN terutang, kecuali…
Pemakaian sendiri
Penyerahan Jasa Pengurusan transportasi
Penyerahan BKP melalui pedagang perantara
Penyerahan BKP antar cabang untuk PKP yang belum melakukan pemusatan PPN
Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi berupa…
Bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan
Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak
Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
Denda sebesar 1% dari Jumlah Pajak Terutang
Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP). Keterangan paling sedikit memuat diantaranya identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Pernyataan yang benar, kecuali….
Pencantuman NIK pada Faktur pajak mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP
Faktur Pajak yang tidak mencantumkan NPWP tapi mencantumkan NIK dapat dikreditkan
Faktur Pajak yang tidak mencantumkan NPWP tapi mencantumkan NIK dianggap faktur pajak tidak lengkap
Faktur Pajak yang tidak mencantumkan NPWP tapi mencantumkan NIK tidak dikenakan sanksi 1% dari DPP
PT XYZ pada bulan April 2022 mempunyai Pajak Keluaran Rp600.000.000,00 dan Pajak Masukan Rp480.000.000,00 maka pernyataan yang benar adalah…
Pajak Lebih Bayar Rp12.000.000,00 harus disetor paling lambat 31 Mei 2022
Pajak Kurang Bayar Rp12.000.000,00 harus disetor paling lambat 31 Mei 2022
Pajak Kurang Bayar Rp120.000.000,00 harus disetor paling lambat 31 Mei 2022
Pajak Lebih Bayar Rp120.000.000,00 harus disetor paling lambat 31 Mei 2022
PKP yang hanya melakukan penyerahan jasa pengiriman paket wajib menggunakan besaran tertentu dalam menghitung PPN terutang. Pajak Masukan yang berhubungan dengan usaha jasa pengiriman paket …..
Dapat dikreditkan sebesar 90% dari Pajak Keluaran
Seluruhnya dapat dikreditkan
Dapat dikreditkan sebesar 80% dari Pajak Keluaran
Tidak dapat dikreditkan
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama,dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama …
3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat
3 (tiga) bulan setelah tanggal faktur pajak yang bersangkutan
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
3 (tiga) bulan setelah faktur pajak diterima oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan
Pernyataan yang benar terkait dengan Pajak Masukan sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai sebagai PKP…..
Tidak dapat dikreditkan
Dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 20% dari PK yang seharusnya dipungut.
PM yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU.
PM yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah seluruh PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak termasuk sanksi dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU
Latar belakang perlu dilakukannya pemungutan PPnBM adalah…
PPN dikenakan pajak konsumsi
Tarif PPN terlalu tinggi
PPN merupakan pajak tidak langsung
PPN sebagai pajak objektif menimbulkan regresifitas
PT Gus Adi Computer (GAC) menyerahkan BKP berupa computer dan aksesorisnya kepada CV Aris Jinarti (AJ). Transaksi penyerahan PT GAC kepada CV AJ selama bulan April 2022 sebagai berikut :
- Penyerahan BKP berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 April 2022
- Pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 April 2022.
Atas transaksi tersebut PT GAC menerbitkan …..
Faktur Pajak Gabungan dengan kode transaksi 01 pada tanggal 30 April 2022
Faktur Pajak Gabungan dengan kode transaksi 04 pada tanggal 30 April 2022
Faktur Pajak Gabungan dengan kode transaksi 01 atas penyerahan computer dan kode 04 atas pemberian cuma-cuma pada tanggal 30 April 2022
Faktur Pajak Gabungan dengan kode transaksi 04 atas penyerahan computer dan kode 01 atas pemberian cuma-cuma pada tanggal 30 April 2022
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …
PPnBM terutang pada setiap rantai distribusi
PPN atas impor BKP mewah hanya dikenakan kepada PKP
PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu saat impor atau saat penyerahan di dalam daerah pabean
Apabila impor atas suatu BKP yang tergolong mewah dilakukan secara terus menerus, PPnBM hanya dikenakan pada impor yang pertama kali
Pembayaran berikut ini yang perlu dipungut PPN oleh Bendahara Instansi Pemerintah, yaitu:
Pembayaran yang jumlahnya lebih dari Rp2.000.000, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
Pembayaran atas rekening telepon
Pembyaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT (Persero) PERTAMINA
Pembayaran untuk pembebasan tanah
Berikut kewajiban perpajakan seorang bendahara pemerintah, kecuali…
Menyetor PPN yang dipungut
Menerbitkan faktur pajak
Melaporkan SPT PPN Put
Memungut PPN
Berikut ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi pengadaan barang dan jasa kecuali….
Instansi Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Marketplace
Fasilitas PPN yang diatur dalam UU PPN Pasal 16 B adalah :
PPN dibebaskan dan PPN Ditanggung Pemerintah
PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut
PPN tidak dipungut dan PPN Ditanggung Pemerintah
PPN dibebaskan dan PPN 0%
PT Eva Stationary adalah PKP mendapatkan tender pengadaan ATK kepada Dinas Pendidikan (Instansi Pemerintah Daerah) dan PT Telkom (BUMN) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2022 adalah sebagai berikut :
- Melakukan Penyerahan ATK tanggal 10 Mei 2022
- Menyampaikan Tagihan pada tanggal 20 Mei 2022
- Menerima pembayaran tanggal 10 juni 2022
Atas transaksi kepada Dinas Pendidikan, PT Eva Stationay menerbitkan Faktur Pajak…
Pada tanggal 10 Mei 2022 dengan kode transaksi 01
Pada tanggal 20 Mei 2022 dengan kode transaksi 02
Pada tanggal 30 Mei 2022 dengan kode transaksi 01
Pada tanggal 10 Juni 2022 dengan kode transaksi 02
Terkait soal diatas, Atas transaksi kepada PT Telkom, PT Eva Stationay menerbitkan Faktur Pajak…
Pada tanggal 10 Mei 2022 dengan kode transaksi 01
Pada tanggal 10 Mei 2022 dengan kode transaksi 03
Pada tanggal 20 Mei 2022 dengan kode transaksi 01
Pada tanggal 20 Mei 2022 dengan kode transaksi 03
Masih terkait soal diatas, Pernyataan yang benar terkait dengan Pemungutan dan penyetoran PPN adalah…...
Dilakukan oleh Instansi pemerintah karena nilainya lebih dari Rp 2.000.000,00
Dilakukan oleh BUMN karena nilainya lebih dari Rp 2.000.000,00
Dilakukan sendiri oleh PKP karena nilainya tidak lebih dari Rp 10.000.000,00
Dilakukan oleh BUMN karena nilainya tidak lebih dari Rp 10.000.000,00
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat, kecuali ...
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
dikompensasikan ke Masa Pajak sesuai keinginan PKP
diajukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak untuk usaha tertentu
diajukan permohonan restitusi pada akhir tahun buku
PKP yang dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada setiap masa pajak, kecuali….
PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud
PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN
PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya dibebaskan
PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut
PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa ke luar daerah pabean dapat diminta kembali dengan syarat…
Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean
Nilai PPN paling sedikit 250.000
Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu sebelum berangkat ke luar daerah pabean
Nilai PPN paling sedikit 1 juta
Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN 1111 adalah…
Tanggal 10 bulan berikutnya
Tanggal 15 bulan berikutnya
Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Tanggal 20 bulan berikutnya
Selisih kurang antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam mekanisme perhitungan PPN adalah pajak yang wajib disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat pada….
Saat terjadi penyerahan BKP/JKP
Akhir bulan berjalan
Awal bulan berikutnya
Akhir bulan berikutnya
Formulir SPT Masa PPN yang masih berlaku saat ini kecuali:
1111
1111 DM
1111 Put
1107 Put
