Font size
WorksheetsPPKN
Total questions: 45
Worksheet time: 45mins
Upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum
perlindungan hukum
penegakan hukum
kepastian hukum
supremasi hukum
penegakan keadilan
Upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada
Penegakan keadilan
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
supremasi hukum
Kepastian hukum
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini:
1) Adanya jaminan kepastian hukum
2) Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat
3) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
4) Adanya itikad baik dari para penegak hukum
5) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor...
1 , 2 , 3
3 , 4 , 5
1 , 3 , 5
2 , 3 , 4
2 dan 4
Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk dilaksanakan, karena hal tersebut dapat menciptakan hal-hal berikut ini , kecuali..
Tegaknya supremasi hukum
Hakim yang bersih dan berwibawa
Tegaknya keadilan
perdamaian dalam kehidupan masyarakat
Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik
pernyataan berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum , kecuali.....
hukumnya, harus dibuat sesuai dengan prosedur dan kondisi kebutuhan masyarakat
penegak hukumnya, mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang mengaturnya
Pembagian kekuasaan negara, harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak
nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum harus memuat sesuatu yang dianggap baik
Masyarakatnya, mereka harus memahami dan menaati hukum yang berlaku
Pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum pada sidang peradilan adalah...
Mahkamah agung
POLRI
Hakim
Jaksa
Advokat
Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Hakim
Jaksa
Polisi
KPK
Advokat
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, kewenangan, tanggung jawab dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas...
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Kepastian Hukum
Berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, kucuali.....
Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
melakukan penuntutan
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan ....
sosialisasi hukum sejak dini
jelasnya penegakkan hukum
adanya polisi yang tegas dan profesional
hukum yang memihak rakyat kecil
pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum
Salah satu lembaga penegak hukum adalah advokat. Salah satu peran Advokat adalah....
Melakukan penuntutan pada sebuah perkara
Mengamankan dam memelihara ketertiban
Memutuskan sebuak perkara di peradilan
Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien
Melakukan penangkapan dan penahanan
Gambar di atas merupakan contoh aktifitas Polri yang tercermin dalam konsep ...
Pelanggaran hukum
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
Pengamanan hukum
Kepastian Hukum
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Jaksa penuntut umum berkewajiban mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kasus pidana yang ditanganinya. Penuntutan dianggap memenuhi syaratoleh pengadilan bila dilengkapi dengan barang bukti dan saksi. Jaksa harus mengajukan saksi minimal…
Satu orang
Dua orang
Tiga orang
Empat orang
Lima orang
Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....
Saksi
Jaksa Penuntut Umum
Panitera pengganti
Hakim
Korban pelanggaran HAM
Tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat sebagai salah satu konsekuensi perlindungan dan penegakan hukum tercermin dalam beberapa kondisi berikut, kecuali...
Tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum
Rendahnya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat
Masyarakat cenderung berpedoman pada hukum dalam menyelesaikan masalah
Angka kriminalitas yang cenderung menurun di masyarakat
Peran aparat penegak hukum yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat
Setelah Polisi menyelesaikan proses penyidikan terhadap suatu perkara, maka proses hukum selanjutnya menjadi tanggung jawab...
Kejaksaan
Hakim
Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi
Advokat
Tugas utama hakim dalam penegakan hukum adalah …
Mengadili setiap perkara
Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara
Menerima bukti-bukti yang menguatkan sangkaan terhadap terdakwa
Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya
Melakukan penuntutan
Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK dalam rangka penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas...
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Transparansi
Kepastian hukum
Kepentingan umum
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi atas pelanggaran hukum yang bersifat pokok terdiri atas...
Hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara waktu
Hukuman mati, penjara, kurungan, denda
Hukuman mati, penjara, pencabutan hak-hak tertentu
Hukuman mati, penjara, penyitaan barang-barang tertentu
Hukuman penjara dan penyitaan barang-barang tertentu
Sampai dengan saat ini, pemerintah belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan, mengingat ancaman hukum yang diberikan masih terlampau ringan. Maka itu salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini adalah...
Masyarakat
Budaya Masyarakat
Peraturan Hukum
Penegak Hukum
Sarana dan Prasarana
Perhatikan asas-asas berikut: (1) Keadilan; (2) Kepastian Hukum; (3) Kemanfaatan; (4) Kebebasan; (5) Rasa aman
Unsur-unsur pokok dalam penegakan hukum ditunjukan oleh nomor...
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
1, 3 dan 5
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
Apabila dianalisis, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas diantaranya....
Budaya masyarakat dan Penegak Hukum
Penegak Hukum dan Sarana Prasarana
Masyarakat dan Penegak Hukum
Peraturan Hukum dan Sarana Prasarana
Masyarakat dan Sarana Prasarana
Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kriminal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan asas...
Pacta sun servanda
Praduga tidak bersalah
Persamaan di depan hukum
Kepastian hukum
Keadilan dan kemanusiaan
Berikut ini yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...
Membuang sampah sembarangan
Ibadah tidak tepat waktu
Tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor
Bolos sekolah
tidak berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada pasal ....
1 ayat (2)
1 ayat (3)
24 ayat (1)
27 ayat (1)
28 I ayat (5)
Daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada adalah merupakan pengertian dari….
hukum
kepastian hukum
supremasi hukum
penegakan hukum
perlindungan hukum
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur, berikut dibawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur perlindungan hukum adalah….
jaminan kepastian hukum
berkaitan dengan hak-hak warga negara
adanya perlidungan dari pemerintah kepada warganya
adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Menjadi panutan dan dapat dipercaya masyarakat
2) Tegaknya supremasi hukum
3) Tegaknya keadilan
4) Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
5) Sarana atau fasilitas yang mendukung pengakan hukum
Berikut yang merupakan arti pentingnya terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum adalah….
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 4)
2), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
3), 4) dan 5)
Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa.kecuali,.apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
adil
benar
sanksi
memaksa
tegas dan nyata
“Segala warga Negara bersaman kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan tersebut merupakan isi pasal…..
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Di bawah ini yang bukan merupakan aparatur negara yang bertindak sebagai penegak hukum adalah ….
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
KPK, Kehakiman dan Kejaksaan
Kehakiman, Kepolisian dan KPK
Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan
KPK, Kejaksaan dan Pengacara
Ketentuan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Berikut di bawah ini yang bukan kewenangan Polri adalah….
melakukan penuntutan
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
melakukan penangkapan,penahaan, penggeledahan dan penyitaan
melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
Ketentuan tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam….
Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002
Undang-undang RI No. 30 Tahun 2002
Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003
Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004
Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009
1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara , khususnya di bidang ….
penuntutan
mengadili sebuah perkara pidana
pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
penangkapan,penahaan, penggeledahan dan penyitaan
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Hakim Agung
2) Hakim pada badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung
3) Hakim Yudisial
4) Hakim Konstitusi
5) Hakim Negara
Berikut yang merupakan klasifikasi hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan menurut UU RI No. 48 tahun 2009 adalah….
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 4)
1), 2) dan 5)
2), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya
2) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang di ketahui dari kliennya karena hubungan profesinya,kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
3) Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya
4) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
5) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian dengan baik
6) Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas rofesi advokat selama memangkui jabatan
Berikut ini bukan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat adalah….
1
2
3
4
5
Tujuan di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah….
mengadili perkara pidana korupsi
mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi
memberi bantuan hukum
melakukan penyelidikan
melakukan penuntutan
Bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat dari sebuah negara, adapun dari bermacam-macam norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang paling dipatuhi oleh warga negara, karena…
norma hukum sangat berguna bagi suatu negara
norma hukum mengatur pergaulan hidup manusia
norma hukum mempunyai sanksi tegas dan mengikat
hukum menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan tentram
hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum warga negara tinggi
Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk ancaman hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini yang bukan merupakan sanksi pidana adalah….
hukuman mati dan penjara
celaan, cemoohan, dan pengucilan
pencabutan hak-hak tertentu
pengumuman keputusan hakim
perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga adalah….
bangun kesiangan
tidak memiliki KTP
bolos mengikuti pelajaran
datang ke sekolah terlambat
mengkomsumsi obat-obatan terlarang
Unsur objektif yang menjadi syarat seseorang mendapat hukuman adalah .....
harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum
harus ada minimal dua orang saksi yang melihat kejadian perkara
pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan
hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
harus ada seseorang yang melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut
Sebagai wujud partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk ….
tertib berlalu lintas di jalan raya
membuat peraturan perundangan yang baik
memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku
menjalankan seluruh perintah dari pimpinannya
menerima dengan penuh kesadaran keputusan hakim
Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut ….
menyebabkan disintegrasi
disenangi oleh masyarakat
menciptakan sikap sadar hukum
tidak menyinggung perasaan orang lain
mencerminkan kepatuhan terhadap hukum
