wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH 2 PPkn kelas x

Total questions: 50

Worksheet time: 12mins

Name
Class
Date
1.

Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....

a)

daerah

b)

regional

c)

negara

d)

pemerintah

e)

lembaga

2.

Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....

a)

monopolis

b)

memaksa

c)

mencakup

d)

bilaterale

e)

multilateral

3.

Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut....

a)

warga negara

b)

bukan warga negara

c)

rakyat

d)

penduduk

e)

bukan penduduk

4.

Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....

a)

rakyat

b)

penduduk

c)

warga negara

d)

bukan penduduk

e)

bukan warga negara

5.

Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....

a)

rakyat

b)

penduduk

c)

warga negara

d)

bukan penduduk

e)

orang asing

6.

Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....

a)

batas laut teritorial

b)

batas zona bersebelahan

c)

zona ekonomi ekslusif

d)

batas landas benua

e)

batas regional kelautan

7.

Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....

a)

wilayah daratan

b)

wilayah lautan

c)

wilayah udara

d)

wilayah ekstrateritorial

e)

wilayah negara

8.

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas....

a)

bipatride

b)

apatride

c)

ius sanguinis

d)

ius soli

9.

Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah....

a)

repudiasi

b)

bipatride

c)

apatride

d)

ius soli

10.

Perhatikan pernyataan berikut!

1. Memperoleh kewarga negara lain atas kemauannya sendiri

2. Anak yang dilahirkan dari keluarga yang sah dari ibu warga negara Indonesia

3. Masuk kedalam dinas tentara Asing tanpa izin presiden

4. Melepaskan kewarganegaraan asing

5. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

Yang termasuk penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia, terdapat pada angka...

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 3, dan 4

c)

2, 4, dan 5

d)

1, 3, dan 5

11.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelul agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. termasuk bunyi UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal ......

a)

pasal 29 ayat 1

b)

pasal 29 ayat 2

c)

pasal 28 ayat 1

d)

pasal 28 ayat 2

12.

Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan RI adalah kewajiban ....

a)

Presiden

b)

TNI

c)

POLRI

d)

Menteri Hankam

e)

Seluruh rakyat Indonesia

13.

Jika dalam satu keluarga yang terdiri dari sukriono (40) islam selaku kepala rumah tangga, debora (39) kristen selaku ibu rumah tangga, eko (35) budha, anak pertama dan ari (25) hindu, anak ke-2. Dengan banyaknya agama yang dianut dalam satu keluarga, apakah itu diperbolehkan jika ditinjau dari hukum positif yg berlaku di Indonesia ...

a)

Boleh, asal tidak tinggal satu rumah

b)

  Tidak, karena ketentuannya satu keluarga satu agama

c)

Boleh, karena bebas memilih agama yang diyakininya

d)

Tidak, karena akan menimbulkan permasalahan

e)

Boleh, karena eko dan ari sudah menikah

14.

Didasarkan pada UU No. 12 Th. 2006 apa yang akan terjadi jika seorang WNI terdaftar sebagai anggota militer negara Suriname tanpa seizin presiden...

a)

Dianggap berjasa, karena menjadi abdi negara

b)

Menjadi warga negara Suriname

c)

Kehilangan kewargane garaan Indonesia

d)

Mengalami masalah kewarganegaraan bipatride

 

e)

  Mengalami masalah kewarganegaraan apatride

15.

Lembaga - lembaga negara yang peran dan fungsinya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang - undangan adalah

a)

Sistem politik

b)

Suprasruktur politik

c)

Infrastruktur politik

d)

Partai politik

16.

Mengubah dan mengesahkan Undang - Undang Dasar merupakan wewenang dari ... .

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

17.

Melaksanakan fungsi pemerintahan dan memberhentikan para menteri merupakan wewenang dari

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

18.

Adanya persamaan kepentingan, persamaan cita cita politik dan persamaan agama merupakan faktor berdirinya

a)

Partai Politik

b)

Kelompok Kepentingan

c)

Kelompok Penekan

d)

Media Komunikasi Politik

19.

Suatu kelompok yang memilik tujuan atau kepentingan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah adalah

a)

Partai politik

b)

Kelompok penekan

c)

Kelompok kepentingan

d)

Media komunikasi politik

20.

Aksi Demonstrasi dan aksi mogok merupakan contoh dari kelompok

a)

Penekan

b)

Kepentingan

c)

Partai politik

d)

Komunikasi politik

21.

Lembaga yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara adalah

a)

DPR

b)

MPR

c)

BPK

d)

DPD

22.

Suatu kegiatan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah

a)

Sistem politik

b)

Lembaga negara

c)

Partisipasi politik

d)

Partai politik

23.

Ikut serta dalam pemilu presiden dan wakil presiden merupakan contoh partisipasi politik di lingkungan

a)

Keluarga

b)

Sekolah

c)

Masyarakat

d)

Bangsa dan Negara

24.

Presiden merupakan salah satu lembaga negara di tingkat pusat, sebagai lembaga negara presiden mempunyai kewenangan yang begitu luas, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia ialah…

a)

Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain

b)

Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya

c)

Memberi amnesti dan abolisi

d)

Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

e)

Mengangkat dan memberhentikan Menteri

25.

Dalam sistem ketatanegaraan kita lembaga negara masih dimungkinkan untuk saling bekerja sama meski dalam kekuasaan negara yang berbeda. Dewan Perwakilan daerah mempunyai tugas utama untuk membuat Undang-Undang, namun juga ada lembaga negara lain yang bisa ikut untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....

a)

DPR dan MK

b)

DPD dan presiden

c)

presiden dan MA

d)

MPR dan presiden

e)

DPR dan MPR

26.

Menurut Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang memuat fungsi-fungsi DPR. DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi …

a)

Anggaran, pengawasan, mengadili

b)

Legislasi, anggaran dan pengawasan

c)

Menyusun UU, APBN, mengadili

d)

Memeriksa keuangan, butgeting, pengawasan

e)

Legislasi, menyusun UU, Menyusun APBN

27.

Di bawah ini pernyataan yang tidak sesuai terkait dengan DPD adalah …….

a)

DPD merupakan lembaga nasional yang para anggotanya langsung dipilih dalam pemilu tiap provinsi.

b)

DPD berwenang untuk merancang Undang-undang terkait dengan otonomi daerah.

c)

DPD mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari DPR

d)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama.

e)

DPD mempunyai fungsi yang sama dengan DPR.

28.

Lembaga yang berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga/menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah . . . .

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Hakim Konstitusi

c)

Mahkamah Agung

d)

Badan Pengawas Kehakiman

e)

Komisi Yudisial

29.

Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah ...

a)

Presiden

b)

  DPR

c)

Pengadilan tinggi

d)

Pengadilan militer

e)

  BPK

30.

Lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi ialah ...

a)

    Pengadilan negeri

     

b)

Pengadilan agama

     

c)

Pengadilan tinggi

    

d)

Mahkamah agung

e)

Pengadilan ad hoc

31.

Lembaga peradilan yang menangani kasus ditingkat kasasi adalah ...

a)

      Mahkamah militer luar biasa

b)

Mahkamah agung

c)

Mahkamah konstitusi

d)

Komisi yudisial     

e)

Dewan kehormatan DPR-RI

32.

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah....

a)

Pancasila dan UUD NRI 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang terpusat

b)

negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

c)

keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama

d)

wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama

e)

efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam

33.

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI disebut....

a)

otonomi daerah

b)

devolusi

c)

dekonsentrasi

d)

desentralisasi

e)

dekontruksi

34.

Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa....

a)

Belanda

b)

Perancis

c)

Yunani

d)

Inggris

e)

Arab

35.

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut....

a)

daerah otonom

b)

tugas pembantuan

c)

dekonsentrasi

d)

desentralisasi

e)

sentralisasi

36.

Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari desentralisasi adalah....

a)

adanya efisiensi khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah

b)

mengurangi pekerjaan yang kompleks di pemerintah pusat

c)

pemerintah daerah perlu menunggu instruksi dari pusat apabila ada kondisi darurat

d)

struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian

e)

meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah

37.

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas....

a)

presiden, wakil presiden dan anggotan DPR

b)

presiden, wakil presiden dan para menteri negara

c)

gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

d)

presiden, wakil presiden dan gubernur

e)

para menteri negara, gubernur, dan DPR

38.

Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi...

a)

layanan

b)

pengaturan

c)

pemberdayaan

d)

keamanan

e)

pembantuan

39.

Berikut ini yang tidak termasuk urusan pemerintahan pusat adalah....

a)

moneter

b)

yustisi

c)

agama

d)

kependudukan

e)

politik luar negeri

40.

Perhatikan pernyataan berikut!

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas, merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip....

a)

seluas-luasnya

b)

nyata

c)

bertanggungjawab

d)

desentralisasi

e)

regulasi

41.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

a)

Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

b)

Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daerah.

c)

Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

d)

Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.

42.

Dari beberapa sikap dibawah ini yang mana yang merupakan sikap positif warga negara terhadap adanya penyelengaraan desentralisasi/otonomi daerah..

a)

Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah

b)

Tidak mengetahui bentuk negara Indonesia

c)

Tidak memahami tugas pemerintah pusat dan daerah

d)

Tidak peduli terhadap berbagai permasalahan terkait

e)

Tidak mau membayar pajak

43.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

a)

Peradilan

b)

Politik luar negeri

c)

Kebijakan pendidikan

d)

Pertahanan dan keamanan

e)

Moneter dan fiskal nasional

44.

Yang mana dibawah ini yang merupakan bagian kewenangan pemerintah pusat ...

a)

Penanganan bidang kesehatan

b)

Penyelenggaraan pendidikan

c)

Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah

d)

Penyediaan sarana dan prasarana umum

e)

Politik luar negeri

45.

Adanya Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini merupakan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu salah satu bentuk rasa syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan cara …

a)

Bersikap intoleransi dan etnosentrisme

b)

Tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara

c)

Bersikap proaktif dan responsif terhadap berbagai permasalahan terkait

d)

Tidak berpartisipasi dalam Pilkada

e)

Tidak mau memenuhi kewajiban sebagai warga negara terhadap negara

46.

Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak dikriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama, merupakan salah satu fungsi dari otonomi daerah yaitu ...

a)

Fungsi Pengaturan

b)

Fungsi Pemberdayaan

c)

Fungsi Keserasian

d)

Fungsi Layanan

e)

Fungsi Penyebaran

47.

“Untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan”, pernyataan tersebut merupakan .…. dari adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a)

Fungsi

b)

Tujuan

c)

Sifat-sifat

d)

Visi dan Misi

e)

Tugas

48.

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

Presiden

49.

Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...

a)

Pertahanan keamanan

b)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

c)

Pelayanan pertanahan

d)

Penyelenggaraan pendidikan

e)

Penyediaan sarana dan prasarana umum

50.

Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu.....

a)

agama

b)

politik luar negeri

c)

moneter

d)

keamanan

e)

yustisi