NEW
Font size
WorksheetsUH 2 PPkn kelas x
Total questions: 50
Worksheet time: 12mins
Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
daerah
regional
negara
pemerintah
lembaga
Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
monopolis
memaksa
mencakup
bilaterale
multilateral
Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut....
warga negara
bukan warga negara
rakyat
penduduk
bukan penduduk
Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
rakyat
penduduk
warga negara
bukan penduduk
bukan warga negara
Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
rakyat
penduduk
warga negara
bukan penduduk
orang asing
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....
batas laut teritorial
batas zona bersebelahan
zona ekonomi ekslusif
batas landas benua
batas regional kelautan
Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
wilayah daratan
wilayah lautan
wilayah udara
wilayah ekstrateritorial
wilayah negara
Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas....
bipatride
apatride
ius sanguinis
ius soli
Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah....
repudiasi
bipatride
apatride
ius soli
Perhatikan pernyataan berikut!
1. Memperoleh kewarga negara lain atas kemauannya sendiri
2. Anak yang dilahirkan dari keluarga yang sah dari ibu warga negara Indonesia
3. Masuk kedalam dinas tentara Asing tanpa izin presiden
4. Melepaskan kewarganegaraan asing
5. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
Yang termasuk penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia, terdapat pada angka...
1, 2, dan 3
1, 3, dan 4
2, 4, dan 5
1, 3, dan 5
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelul agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. termasuk bunyi UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal ......
pasal 29 ayat 1
pasal 29 ayat 2
pasal 28 ayat 1
pasal 28 ayat 2
Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan RI adalah kewajiban ....
Presiden
TNI
POLRI
Menteri Hankam
Seluruh rakyat Indonesia
Jika dalam satu keluarga yang terdiri dari sukriono (40) islam selaku kepala rumah tangga, debora (39) kristen selaku ibu rumah tangga, eko (35) budha, anak pertama dan ari (25) hindu, anak ke-2. Dengan banyaknya agama yang dianut dalam satu keluarga, apakah itu diperbolehkan jika ditinjau dari hukum positif yg berlaku di Indonesia ...
Boleh, asal tidak tinggal satu rumah
Tidak, karena ketentuannya satu keluarga satu agama
Boleh, karena bebas memilih agama yang diyakininya
Tidak, karena akan menimbulkan permasalahan
Boleh, karena eko dan ari sudah menikah
Didasarkan pada UU No. 12 Th. 2006 apa yang akan terjadi jika seorang WNI terdaftar sebagai anggota militer negara Suriname tanpa seizin presiden...
Dianggap berjasa, karena menjadi abdi negara
Menjadi warga negara Suriname
Kehilangan kewargane garaan Indonesia
Mengalami masalah kewarganegaraan bipatride
Mengalami masalah kewarganegaraan apatride
Lembaga - lembaga negara yang peran dan fungsinya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang - undangan adalah
Sistem politik
Suprasruktur politik
Infrastruktur politik
Partai politik
Mengubah dan mengesahkan Undang - Undang Dasar merupakan wewenang dari ... .
DPR
MPR
Presiden
Mahkamah Agung
Melaksanakan fungsi pemerintahan dan memberhentikan para menteri merupakan wewenang dari
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Adanya persamaan kepentingan, persamaan cita cita politik dan persamaan agama merupakan faktor berdirinya
Partai Politik
Kelompok Kepentingan
Kelompok Penekan
Media Komunikasi Politik
Suatu kelompok yang memilik tujuan atau kepentingan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah adalah
Partai politik
Kelompok penekan
Kelompok kepentingan
Media komunikasi politik
Aksi Demonstrasi dan aksi mogok merupakan contoh dari kelompok
Penekan
Kepentingan
Partai politik
Komunikasi politik
Lembaga yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara adalah
DPR
MPR
BPK
DPD
Suatu kegiatan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah
Sistem politik
Lembaga negara
Partisipasi politik
Partai politik
Ikut serta dalam pemilu presiden dan wakil presiden merupakan contoh partisipasi politik di lingkungan
Keluarga
Sekolah
Masyarakat
Bangsa dan Negara
Presiden merupakan salah satu lembaga negara di tingkat pusat, sebagai lembaga negara presiden mempunyai kewenangan yang begitu luas, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia ialah…
Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya
Memberi amnesti dan abolisi
Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Mengangkat dan memberhentikan Menteri
Dalam sistem ketatanegaraan kita lembaga negara masih dimungkinkan untuk saling bekerja sama meski dalam kekuasaan negara yang berbeda. Dewan Perwakilan daerah mempunyai tugas utama untuk membuat Undang-Undang, namun juga ada lembaga negara lain yang bisa ikut untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
DPR dan MK
DPD dan presiden
presiden dan MA
MPR dan presiden
DPR dan MPR
Menurut Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang memuat fungsi-fungsi DPR. DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi …
Anggaran, pengawasan, mengadili
Legislasi, anggaran dan pengawasan
Menyusun UU, APBN, mengadili
Memeriksa keuangan, butgeting, pengawasan
Legislasi, menyusun UU, Menyusun APBN
Di bawah ini pernyataan yang tidak sesuai terkait dengan DPD adalah …….
DPD merupakan lembaga nasional yang para anggotanya langsung dipilih dalam pemilu tiap provinsi.
DPD berwenang untuk merancang Undang-undang terkait dengan otonomi daerah.
DPD mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari DPR
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama.
DPD mempunyai fungsi yang sama dengan DPR.
Lembaga yang berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga/menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah . . . .
Mahkamah Konstitusi
Hakim Konstitusi
Mahkamah Agung
Badan Pengawas Kehakiman
Komisi Yudisial
Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah ...
Presiden
DPR
Pengadilan tinggi
Pengadilan militer
BPK
Lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi ialah ...
Pengadilan negeri
Pengadilan agama
Pengadilan tinggi
Mahkamah agung
Pengadilan ad hoc
Lembaga peradilan yang menangani kasus ditingkat kasasi adalah ...
Mahkamah militer luar biasa
Mahkamah agung
Mahkamah konstitusi
Komisi yudisial
Dewan kehormatan DPR-RI
Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah....
Pancasila dan UUD NRI 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang terpusat
negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI disebut....
otonomi daerah
devolusi
dekonsentrasi
desentralisasi
dekontruksi
Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa....
Belanda
Perancis
Yunani
Inggris
Arab
Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut....
daerah otonom
tugas pembantuan
dekonsentrasi
desentralisasi
sentralisasi
Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari desentralisasi adalah....
adanya efisiensi khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah
mengurangi pekerjaan yang kompleks di pemerintah pusat
pemerintah daerah perlu menunggu instruksi dari pusat apabila ada kondisi darurat
struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian
meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas....
presiden, wakil presiden dan anggotan DPR
presiden, wakil presiden dan para menteri negara
gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
presiden, wakil presiden dan gubernur
para menteri negara, gubernur, dan DPR
Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi...
layanan
pengaturan
pemberdayaan
keamanan
pembantuan
Berikut ini yang tidak termasuk urusan pemerintahan pusat adalah....
moneter
yustisi
agama
kependudukan
politik luar negeri
Perhatikan pernyataan berikut!
Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan di atas, merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip....
seluas-luasnya
nyata
bertanggungjawab
desentralisasi
regulasi
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daerah.
Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
Dari beberapa sikap dibawah ini yang mana yang merupakan sikap positif warga negara terhadap adanya penyelengaraan desentralisasi/otonomi daerah..
Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah
Tidak mengetahui bentuk negara Indonesia
Tidak memahami tugas pemerintah pusat dan daerah
Tidak peduli terhadap berbagai permasalahan terkait
Tidak mau membayar pajak
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
Peradilan
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Yang mana dibawah ini yang merupakan bagian kewenangan pemerintah pusat ...
Penanganan bidang kesehatan
Penyelenggaraan pendidikan
Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Politik luar negeri
Adanya Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini merupakan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu salah satu bentuk rasa syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan cara …
Bersikap intoleransi dan etnosentrisme
Tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara
Bersikap proaktif dan responsif terhadap berbagai permasalahan terkait
Tidak berpartisipasi dalam Pilkada
Tidak mau memenuhi kewajiban sebagai warga negara terhadap negara
Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak dikriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama, merupakan salah satu fungsi dari otonomi daerah yaitu ...
Fungsi Pengaturan
Fungsi Pemberdayaan
Fungsi Keserasian
Fungsi Layanan
Fungsi Penyebaran
“Untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan”, pernyataan tersebut merupakan .…. dari adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Fungsi
Tujuan
Sifat-sifat
Visi dan Misi
Tugas
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...
Pertahanan keamanan
Perencanaan dan pengendalian pembangunan
Pelayanan pertanahan
Penyelenggaraan pendidikan
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu.....
agama
politik luar negeri
moneter
keamanan
yustisi
