wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

UU No. 12/2011 mengatur tentang ....

a)

tata urutan pewrundang-undangan di Indonesia

b)

proses perumusan perundang-undangan

c)

tata cara perumusan perundang-undangan nasional

d)

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2.

UUD 1945 diubah dan ditetapkan oleh ....

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

MPR

d)

DPR

3.

Menurut

herarki perundang-undangan, peraturan yang paling tinggi adalah ....

a)

UUD 1945

b)

Tap MPR

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Pemerintah

4.

Peraturan perundang-undangan

yang paling rendah adalah .....

a)

perda kabupaten/kota

b)

perpu

c)

peraturan pemerintah

d)

perda provinsi

5.

Peraturan perundang-undangan

yang setingkat lebih tinggi di atas peraturan daerah provinsi adalah

....

a)

Undang-Undang

b)

Perpu

c)

PP

d)

Perpres

6.

Peraturan

perundang-undangan yang setingkat lebih rendah di bawah

undang-undang adalah ....

a)

perpu

b)

peraturan pemerintah

c)

peraturan presiden

d)

perda provinsi

7.

Peraturan perundang-undangan

yang kedudukannya setingkat lebih tinggi di atas undang-undang

adalah ….

a)

Tap MPR

b)

peraturan pemerintah

c)

peraturan presiden

d)

perda provinsi

8.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia tidak boleh di bolak balik. Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undangan yang lain ....

a)

sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di atasnya

b)

menjelaskan atau menjabarkan peraturan perundang-undangan di atasnya

c)

dibuat dalam keadaan yang sangat mendesak

d)

tidak akan menggantikan posisi peraturan yang lain

9.

Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama antara presdien dan DPR kemudian disahkan oleh ….

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPD

d)

presiden

10.

Peraturan pemerintah dibentuk

dengan tujuan ….

a)

menjalankan perpu

b)

menjalankan Tap MPR

c)

menjalankan UU

d)

menjalankan UUD 1945

11.

Tap MPR merupakan keputusan yang ditetapkan oleh ....

a)

DPR

b)

Presiden

c)

MPR

d)

kepala daerah

12.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden adalah ....

a)

UUD 1945

b)

TAp MPR

c)

UU

d)

Perpu

13.

Peraturan daerah disahkan oleh ….

a)

kepala daerah

b)

DPRD

c)

pemerintah daerah

d)

pemerintah

14.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki/tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...

a)

Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan

b)

Peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya

c)

Peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya

d)

Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

15.

Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ....

a)

1-3-2-4-5-6-7

b)

1-2-3-5-4-6-7

c)

1-3-2-5-4-6-7

d)

1-2-3-4-5-6-7

16.

Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa disebut....

a)

Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang

b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Darurat

17.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang- undangan berupa  keputusan tertulis

2) Dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) Berisi aturan pola dan tingkah laku

4) Didasarkan pada hukum tertinggi

5) Dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dari sifat peraturan perundang undangan ditunjukkan oleh angka....

a)

1-2-3

b)

1-3-5

c)

1-4-3

d)

2-3-4

18.

Perppu dibuat oleh ....

a)

Gubernur

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Pemerintah

19.
Dengan menaati peraturan-peraturan perundangan berarti kita telah menjadi . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Warga negara yang baik
c)
pengawas perundangan
d)
calon pejabat daerah
20.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

21.

Apakah isi muatan peraturan daerah (perda) provinsi?

a)

Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU

b)

Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantu

c)

pengesahan perjanjian internasional

d)

menjalankan UU sebagaimana mestinya

22.

Perda kabupaten/kota dibuat oleh ...

a)

DPRD dan DPR

b)

DPRD dan Bupati

c)

DPRD dan presiden

d)

DPRD dan gubernur

23.

Perda provensi dibuat oleh ...

a)

Bupati dan DPRD

b)

Gubernur dan DPRD

c)

DPR dan DPRD

d)

Gubernur dan bupati

24.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

a)

pengaruh

b)

kewenangan

c)

hierarki

d)

aturan

25.

Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .

a)

UUD 1945 dan Perpu

b)

UU dan Perpu

c)

UUD 1945 dan Perpres

d)

Perpres dan TAP MPR