wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PAS PKN MA KELAS 10 TAHUN 2023

Total questions: 45

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Mahkamah Konstitusi

2.

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

a)

Horizontal

b)

Vertikal

c)

Positif

d)

Negatif

e)

Campuran

3.

Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…

a)

Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

b)

Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c)

Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

d)

Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

e)

Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

4.

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....

a)

20 Ayat (1)

b)

20 Ayat (2)

c)

20 Ayat (3)

d)

21 Ayat (1)

e)

21 Ayat (2)

5.

Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...

a)

mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan

b)

Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan

c)

mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan

d)

menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan

e)

Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama

6.

Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...

a)

Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara

b)

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah

c)

Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara

d)

Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya

e)

Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara

7.

Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila,yaitu ...

a)

Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan

b)

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik

c)

Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran

d)

Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik

e)

Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu

8.

Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...

a)

Toleransi antarumat beragama

b)

Menjunjung hak asasi manusia

c)

Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa

d)

Persamaan harkat dan martabat manusia

e)

Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi

9.

"Orang bijak taat pajak" semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di budang ...

a)

Politik

b)

Sosial

c)

Hukum

d)

Budaya

e)

Ekonomi

10.

Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pengamalan Pancasila secara subjektif ditunjukan oleh pilihan ...

a)

DRP dan Presiden membuat UU sesuai nilai-nilai Pancasila

b)

Kementerian negara membuat peraturan dengan berpedoman kepada pancasila

c)

Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya secara langsung umum bebas dan rahasia

d)

Joko Widodo selaku presiden mengunjungi korban stunami Selat Sunda pada awal 2019

e)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang program Indonesia Pintar

11.

Semboyan Bhineka Tunggal Ikan termasuk wujud implementasi nilai persatuan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan semboyan tersebut adalah ...

a)

Semangat kedaerahan dapat tumbuh

b)

Perbedaan persepsi dapat diminimalisasi

c)

Rasa cinta pada bahasa daerah terus berkembang

d)

Rakyat Indonesia menguasai bahasa asing

e)

Penggunanan bahasa daerah dapat diminimalisasi

12.

Salah satu makna yang terkandung dalam pokok pikiran ke dua adalah …………

a)

Setiap warga Negara wajib menjaga hak asasi orang lain

b)

Bangsa Indonesia hendak mewujutkan keadilan sosial

c)

Tujuan Negara didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social

d)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai

e)

Setiap penyelenggara Negara berkewajiban menjaga ketertiban dunia

13.

Dalam system checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk …..

a)

Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar

b)

Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta

c)

Menyetujui atau menolak perjanjian internasional

d)

Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan

e)

Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR

14.

Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ….

a)

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b)

demokratis

c)

menjunjung tinggi HAM

d)

kekeluargaan

e)

Bhinneka Tunggal Ika

15.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….

a)

pandangan hidup bangsa Indonesia

b)

perjanjian luhur

c)

kepribadian bangsa

d)

dasar negara

e)

sumber dari segala sumber hukum RI

16.

Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis sering juga disebut…

a)

Undang-Undang Dasar

b)

Konvensi

c)

Hukum rimba

d)

Hukum alam

e)

Hukuman penjara

17.

Pengertian konstitusi secara lengkap adalah Keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan

a)

Benar

b)

Salah

18.

Perhatikan pernyataan berikut!

1) UUD NRI Tahun 1945

2) Maklumat Wakil Presiden No X

3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

4) Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945

5) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis atau konvensi di Indonesia adalah, kecuali...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

19.

Konstitusi Negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah…

a)

UUD 1945

b)

UUDS 1950

c)

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

d)

UUD NRI Tahun 1945

e)

Pancasila

20.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan sebagai Suatu hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan yang berlaku serta merupakan hukum tertinggi

a)

Benar

b)

Salah

21.

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Kata “Mukadimah” diganti dengan “Pembukaan”

2) Pada alinea keempat, kalimat “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”

3) Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

4) Pasal 6 ayat 1 , “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” di coret

5) Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama", ditambah kalimat "hanya untuk satu kali masa jabatan"

Diantara pernyataan diatas, manakah yang bukan keputusan tentang hukum dasar pada sidang PPKI 18 Agustus 1945...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

22.

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat

3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950

4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sejak merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi. Berdasarkan pernyataan diatas, manakah konstitusi tertulis yang tidak pernah berlaku di Indonesia…

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

23.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

a)

Benar

b)

Salah

24.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

a)

Benar

b)

Salah

25.

UUD NRI 1945 pernah diamandemen sebanyak 4 kali

a)

Benar

b)

Salah

26.

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum

2) Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.

3) Merubah bentuk Negara Indonesia.

4) Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945.

  1. 5. Merubah isi UUD Tahun 1945

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pernyataan di atas, adapun yang bukan menjadi tujuan dilakukan amandemen adalah...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

27.

Pasal 29 dalam UUD NRI 1945 berkaitan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari tentang Agama.

a)

Benar

b)

Salah

28.

Moh. Yamin merupakan salah satu tokoh yang ikut menuangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara Indonesia

a)

Benar

b)

Salah

29.

Pada pasal berapakah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia?

a)

Pasal 11 - 12

b)

Pasal 39

c)

Pasal 28A - 28J

d)

Pasal 26

e)

Pasal 27

30.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang ( pemerintah//negara ) disertai  Sanksi yang tegas dan nyata, merupakan pengertian norma . . . .

a)

Agama

b)

Hukum

c)

Susila

d)

Kesopanan

e)

Sosial

31.

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….

a)

kekuasaan legislatif

b)

kekuasaan eksekutif

c)

kekuasaan yudikatif

d)

kekuasaan federatif

e)

kekuasaan koordinatif

32.

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam ….

a)

Pasal 20 Ayat (1)

b)

Pasal 20 Ayat (2)

c)

Pasal 20 Ayat (3)

d)

Pasal 20 Ayat (4)

e)

Pasal 20 Ayat (5)

33.

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara

bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….

a)

Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

b)

Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

c)

Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

d)

Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara

e)

Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

34.

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….

a)

Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

b)

Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

c)

Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

d)

Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

e)

Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

35.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Yang termasuk wewenang pemerintah daerah adalah, kecuali:

a)

Mengatur agama dan kepercayaan masyarakat

b)

Merencanakan, Memanfaatkan, dan Mengawasi Infrastruktur Daerah dan Ruangnya

c)

Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

d)

Menyelenggarakan dan memajukan Kesehatan dan Pendidikan

e)

Menyelenggarakan Kegiatan Ekonomi

36.

Kekuasaan merupakan kemampuan manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya orang lain atau kelompok lain dengan sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Pernyataan tersebut merupakan definisi kekuasaan menurut....

a)

Miriam Budiardjo

b)

Ramlan Surbakti

c)

Max Weber

d)

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan

e)

Barbara Goodwin

37.

Apa yang menjadi persamaan dari teori kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu....

a)

sama-sama membagi macam-macam kekuasaan negara menjadi tiga

b)

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif

c)

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif

d)

sama-sama dalam mengelompokan kekuasaan negara

e)

semua benar

38.

Dibawah ini adalah tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi dalam lembaga pemerintahan Indonesia, kecuali:

a)

Mengadili tingkat pertama dan kasasi di mana putusannya bersifat akhir dan final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD.

b)

Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ada dalam konstitusi UUD 1945.

c)

Memutuskan tentang pembubaran partai politik jika sudah tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945

d)

Memutuskan sengketa atau perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

e)

Memberikan pertimbangan kepada Presiden ketika akan mengajukan grasi dan rehabilitasi

39.

Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 14.450 rupiah, agar pembangunan dan ekonomi indonesia berkembang dan maju perlu kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Lembaga mana yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di pasar nasional dan internasional....

a)

Bank Indonesia

b)

Bank Mandiri

c)

Bank BRI

d)

Bank Mega

e)

Bank BCA

40.

Pemerintah pusat, identik dengan pemerintahan yang terletak di ibu kota. Yang termasuk pemerintah pusat adalah semua lembaga negara. Namun, secara umum yang dikenal dengan sebutan pemerintah pusat adalah....

a)

Presiden dan Kementerian

b)

Presiden dan MA

c)

Presiden dan DPR

d)

DPR dan DPD

e)

MPR dan DPR

41.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah . . .

(a)  

42.

MPR memilih wakil presiden dari dua calon apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu . . . hari

(a)  

43.

Usia calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya . . . tahun

(a)  

44.

Asas yang menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum adalah asas . . .

(a)  

45.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak . . . orang

(a)