wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL TES PPS PEMILU 2024 Part 3 bag.1

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, pernyataan ini disebut :

a)

Pemilu insklusif

b)

Pemilu terbuka

c)

Pemilu damai

d)

Pemilu demokratis

e)

Pemilu efektif

2.

Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali :

a)

Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI

b)

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

c)

Penyebaran bahan kampanye kepada umum

d)

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih

e)

Menyobek tanda gambar peserta pemilu lainnya

3.

Syarat untuk menjadi anggota PPS pada pemilu serentak 2024 adalah :

a)

Usia minimal 17 tahun

b)

pernah dipidana penjara

c)

menjadi salah satu anggota partai politik

d)

pendidikan paling rendah SMP

e)

berdomisili di luar negeri

4.

Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah :

a)

kampanye

b)

pengumuman dan pendaftaran paslon

c)

pengajuan bantuan hibah parpol

d)

pemungutan suara

e)

masa tenang

5.

Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah :

a)

Peraturan KPU No 4 Tahun 202

b)

Peraturan KPU No 5 Tahun 2022

c)

Peraturan KPU No 6 Tahun 2022

d)

Peraturan KPU No 7 Tahun 2022

e)

Peraturan KPU No 8 Tahun 2022

6.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilu serentak 2024 dilakukan oleh :

a)

PPK

b)

PPS

c)

KPU

d)

Panwaslu

e)

KPPS

7.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali :

a)

Bawaslu Provinsi

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

d)

Kejaksaan Tinggi

e)

KPU Provinsi

8.

Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah :

a)

Umum

b)

Rahasia

c)

Adil

d)

Terbuka

e)

Langsung

9.

Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui :

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

DKPP

c)

DPR

d)

Pengadilan Tata Usaha Negara

e)

Pengadilan umum

10.

KPU REpublik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah :

a)

Peraturan KPU No 5 Tahun 2022

b)

Peraturan KPU No 4 Tahun 2022

c)

Peraturan KPU No 3 Tahun 2022

d)

Peraturan KPU No 2 Tahun 2022

e)

Peraturan KPU No 1 Tahun 2022

11.

Penetapan partai politik oleh KPU yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal :

a)

10 Desember 2022

b)

11 Desember 2022

c)

12 Desember 2022

d)

13 Desember 2022

e)

14 Desember 2022

12.

Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dll. Makna tersebut merupakan pengalaman asas pemilihan :

a)

langsung

b)

umum

c)

bebas

d)

rahasia

e)

mandiri

13.

Jika Pemiu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan 2 (dua) putaran, maka pemungutan suara putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal :

a)

24 Juni 2024

b)

25 Juni 2024

c)

26 Juni 2024

d)

27 Juni 2024

e)

28 Juni 2024

14.

Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali :

a)

Pertemuan terbatas

b)

Pertemuan tatp muka

c)

Kuliah umum

d)

Rapat umum

e)

Pemasangan alat peraga di tempat umum

15.

Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diselesaikan melalui :

a)

DKPP

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Bawaslu

d)

Panwaslu

e)

Presiden

16.

Istilah "Pilkada" digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun :

a)

2004

b)

2005

c)

2006

d)

2007

e)

2008

17.

Syarat usia pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 adalah :

a)

16 Tahun

b)

18 Tahun

c)

15 Tahun

d)

21 Tahun

e)

17 Tahun

18.

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu KPU RI memberikan laporan kepada :

a)

Presiden

b)

DPR dan MPR

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung

e)

DPR dan Presiden

19.

Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah :

a)

DK Bawaslu

b)

DK KPU

c)

MK

d)

DKPP

e)

MKD

20.

Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan GUbernur, Bupati dan Walikota adalah :

a)

UU Nomor 16 Tahun 2010

b)

UU Nomor 10 Tahun 2016

c)

UU Nomor 26 Tahun 2010

d)

UU Nomor 11 Tahun 2016

e)

UU Nomor 17 Tahun 2017

21.

Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah :

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Bawaslu

d)

KPU

e)

DKPP

22.

Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun :

a)

2004

b)

2009

c)

2014

d)

2019

e)

1999

23.

Berikut adalah perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 341 UU No 7 Tahun 2017, kecuali :

a)

Tinta

b)

Bilik pemungutan suara

c)

Segel

d)

Kotak suara

e)

Paku untuk mencoblos pilihan

24.

Tahun doselenggarakan untuk pertama kali pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat :

a)

2004

b)

2005

c)

2006

d)

2007

e)

2008

25.

Sebelum berlaku UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan Pemilu di Inonesia diatur dengan Undang-Undang :

a)

UU No 13 Tahun 2011

b)

UU No 14 Tahun 2011

c)

UU No 15 Tahun 2011

d)

UU No 16 Tahun 2011

e)

UU No 17 Tahun 2011