wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KEPPH, Kesetariatan, Kepaniteraan, Ilmu Perundang-undangan, HTN

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Panitera Mahkamah Agung ialah

a)

Baperjakat Mahkamah Agung

b)

Ketua Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Komisi Yudisial

2.

berapakah jumlah paling banyak dari hakim agung ?

a)

30 (tiga puluh) orang

b)

40 (empat puluh) orang

c)

50 (lima puluh) orang

d)

60 (enam puluh) orang

3.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah dari

a)

Presiden

b)

Ketua Komisi Yudisial

c)

Jaksa Agung

d)

DPR

4.

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

DPR

d)

Presiden

5.

pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi. pernyataan tersebut disampaikan oleh

a)

T. Koopmans

b)

Van der Vlies

c)

Burkhardt Krems

d)

van Wijk dan W. Konbelt

6.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-udangan tersebut didalam Masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Makna tersebut merupakan makna dari asas . . .

a)

Keseuaian Antara Jenis Hierarki

b)

Dapat Dilaksanakan

c)

Keterbukaan

d)

Kejelasan Rumusan

7.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, kecuali

a)

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

b)

pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

c)

pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara

d)

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

8.

mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah tugas dari

a)

Badan Pengawasan

b)

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

c)

Badan Urusan Administrasi

9.

Nilai dasar aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung seperti dibawah ini, kecuali

a)

Religiusitas

b)

Profesionalisme

c)

Kemandirian

d)

Kompeten

10.

diktum terdiri dari kata-kata

a)

Mengingat, Memutuskan (ditulis seluruhnya dengan huruf besar), dan Mengesahkan

b)

Menimbang, Mengingat dan Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital)

c)

Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital), Mengesahkan, dan Nama UU

d)

Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital), Menetapkan dan Nama UU

11.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim. Hal ini merupakan salah satu kode etik Hakim yaitu . . .

a)

Bertanggung jawab

b)

Menjunjung Tinggi Harga Diri

c)

Berprilaku Rendah Hati

d)

Berprilaku Arif dan Bijaksana

12.

Menurut James Bryce terdapat 4 motif politik yang menonjol dalam penyusunan konstitusi. berikut ini manakah yang bukan salah satu dari 4 motif yang disebutkan dari James Bryce ?

a)

keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa

b)

keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada di dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa depan

c)

hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan cara berlakunya pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warganegara

d)

memberikan jalan keluar atas keadaan negara yang genting

13.

Jika rumusan dalam suatu undang-undang memuat suatu rincian kumulatif, maka kata yang tepat untuk merumuskan rincian kumulatif tersebut adalah . . .

a)

dan/atau

b)

atau

c)

dan

d)

titik koma (;)

14.

Kata "Mengingat" dalam Konsiderans diletakkan pada . . .

a)

sebelum kata Menimbang dan diantara kata Memutuskan dan Menetapkan

b)

sebelum kata Memutuskan dan sesudah kata Menimbang

c)

sesudah kata Menetapkan dan sebelum kata Menimbang

15.

Perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut, melainkan melalui cara-cara istimewa disebut sebagai

a)

Verfassungs wandlung

b)

Verfaasungs anderung

16.

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

tiga muatan pokok konstitusi tersebut diungkapkan oleh

a)

Hans Nawiasky

b)

Montesquieu

c)

Miriam Budiarjo

d)

J.G. Steenbeek

17.

Revisi Anggaran terdiri atas, kecuali

a)

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah

b)

Revisi Anggaran Umum dan Keuangan

c)

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap

d)

revisi administrasi

18.

Satuan Kerja merupakan

a)

bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN

b)

perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

c)

organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya

19.

Kapan batas terakhir penerimaan usulan Revisi Anggaran reguler pada Direktorat Jenderal Anggaran ?

a)

30 November

b)

31 Desember

c)

31 Oktober

d)

15 Februari

20.

Berapa persenkah penyusutan untuk bangunan darurat sesuai PMK No 33/PMK.06/2012 ?

a)

2 %

b)

4 %

c)

8 %

d)

10 %

21.

Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan, kecuali

a)

mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara

b)

memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang

c)

mempermudah ASN untuk meningkatkan sarana dan pransarana dalam hal menunjang pekerjaan yang terdapat dalam satuan kerja masing-masing

d)

mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah

22.

Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu _____ hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding

a)

14 hari

b)

30 hari

c)

7 hari

d)

60 hari

23.

Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu _____ bulan termasuk proses minutasi

a)

1 bulan

b)

3 bulan

c)

6 bulan

d)

12 bulan

24.

berapa lamakah jangka waktu sewa BMN sejak ditandatanganinya perjanjian ?

a)

5 tahun

b)

1 tahun

c)

3 tahun

d)

10 tahun

25.

Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran berupa perubahan anggaran belanja dalam rangka lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya untuk kontrak tahun tunggal oleh Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal _____ Tahun Anggaran berkenaan

a)

15 Februari

b)

31 Juli

c)

31 Januari

d)

15 April