NEW
Font size
WorksheetsCERDAS CERMAT HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 2023 KANWIL DJPb JATIM
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Transfer ke Daerah meliputi berikut ini, kecuali:
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus
Dana Insentifitas Daerah
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jenis Transfer ke Daerah dari kelompok DAK Non Fisik yang baru disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia mulai tahun 2022 adalah….
BOP dan BOK
BOK dan BOS
BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
BOP dan BOS
Makin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan tingkat ketergantungan daerah tersebut semakin rendah. Definisi PAD adalah sebagai berikut:
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
uang yang masuk ke kas Daerah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ...
Pajak Bumi Bangunan
Pajak Penghasilan
Cukai
Bea Masuk
Besaran suku bunga marjin KUR:
6% untuk seluruh skema KUR
Reviu belanja 6% untuk KUR Supermikro, Mikro dan Khusus
Penyusunan kajian fiskal regional6% untuk KUR Supermikro dan Mikro serta 5% untuk KUR bersyarat
6% untuk KUR Supermikro, Mikro dan Kecil serta 3% untuk KUR bersyarat
Revisi DIPA berikut ini yang tidak memerlukan persetujuan eselon I K/L adalah :
Revisi pagu tetap pergeseran dalam satu KRO
Revisi pagu tetap pergeseran antar program
Revisi pagu tetap pergeseran antar kegiatan
Revisi pagu tetap hasil pemutakhrian KPA
Plafon maksimal pengajuan KUR sebesar:
Rp500.000.000,- dengan persyaratan
Rp500.000.000,- tanpa persyaratan
Rp500.000.000,- tergantung skema
Rp500.000.000,- secara bertahap
Apabila terjadi pembayaran atas tagihan Kartu Kredit Pemerintah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang melebihi tagihan/haknya, maka keterlanjuran pembayaran tersebut?
Menjadi saldo Kartu Kredit Pemerintah untuk bulan berikutnya
Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah menyetorkan keterlanjuran pembayaran ke rekening Kas Negara
Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah menyetorkan keterlanjuran pembayaran ke rekening Pemegang kartu kredit pemerintah
Disetorkan kembali oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Satker KPU A dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak menerima hibah dalam bentuk uang dari Pemda Kabupaten B. Sesuai PMK 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, diatur bahwa Satker KPU melakukan penyesuaian pagu DIPA karena menerima hibah langsung dalam bentuk uang. Penyesuaian pagu DIPA dilakukan sebesar:
Sebesar realisasi penerimaan hibah
Sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
Paling tinggi sebesar perjanjian hibah
Semua jawaban benar
Berikut ini merupakan contoh temuan inefisiensi hasil spending review menggunakan pendekatan reviu alokasi…
Proporsi / rasio biaya operasional dan pendukung untuk penyaluran bantuan yang sesuai ketentuan standar struktur biaya
Alokasi dana biaya pemeliharaan gedung dan bangunan menggunakan perkalian antara luas gedung dan indeks SBU belanja pemeliharaan
Pembayaran honor pengelola keuangan yang dibayarkan sesuai dengan standar
Alokasi biaya perjalanan dinasyang tidak wajar dari sisi jumlah orang, lokasi, dan lama pekerjaannya
Ciri-ciri pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yaitu:
Dasar Kas untuk Pendapatan dan Belanja
Dasar Kas untuk Neraca
Single Entry
Sentralisasi pelaksanaan akuntansi
Reviu belanja, sebagai salah satu aktivitas Monev Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berikut ini, kecuali:
Analisa deviasi kebutuhan belanja operasional, dan einmalig
Reviu kebutuhan ideal belanja
Mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran
Analisa benchmarking
Pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional (JF) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF suatu organisasi pemerintah dari calon PNS. Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF sebagai berikut kecuali :
JF ahli pertama
JF ahli muda
JF pemula
JF Terampil
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN dapat dilakukan melalui : pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi. Berikut ini adalah yang merupakan bukan syarat untuk menjadi pejabat fungsional melaui jalur pengangkatan pertama yaitu :
berstatus calon PNS
memiliki integritas dan moralitas yang minimal baik
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina
Salah satu strategi penguatan peran selaku RCE adalah pelaksanaan tugas sebagai financial advisor, yang diimplementasikan dalam bentuk analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi Keuangan Daerah yang baik ditunjukkan salah satunya adalah kemandirian keuangan Daerah yang baik. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi di mana…….
Pemerintah Daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar kendalinya
Pemerintah daerah mampu menutupi beban utang/kewajiban
Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban jangka panjang
Mulai tahun 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai mengambil tantangan baru sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam rangka penajaman fungsi RCE, maka berikut ini merupakan implementasinya, kecuali:
ALCo dan CPIN Regional
Pembentukan FKPKD bersama Pemerintah Daerah
Penajaman KFR
FKPKN
Berikut ini merupakan Tujuan Implementasi Shadow Organization, kecuali:
Implementasi shadow organization dimaksudkan untuk menyeleraskan struktur organisasi instansi vertikal saat ini dengan berbagai kebutuhan dan tantangan organisasi dalam jangka pendek mengingat penataan organisasi membutuhkan waktu yang cukup lama
shadow organization melaksanakan dua jenis pekerjaan yang mendukung fungsinya, yaitu yang bersifat layanan operasional (revisi DIPA, pengesahan hibah, dll) serta yang bersifat layanan pembinaan/advisory ke K/L
Shadow organization mengakomodasi tugas rutin dan tugas baru yang dilaksanakan oleh instansi vertikal DJPb ke dalam struktur organisasi
Shadow organization telah selaras dengan implementasi pola kerja baru di Kemenkeu yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar pegawai dalam format tim kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan output
Pada Kerangka Shadow Organization Pada Kanwil DJPb, sebagai Chief of Regional Economics yang dipimpin oleh Kepala Bidang PPA II dan Co-Chief Kepala Bidang PAPK memiliki tugas antara lain:
Melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan dan protokoler, serta hubungan masyarakat
Melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang layanan operasional perbendaharaan dan standardisasi internal dan pengguna layanan
Melaksanakan tugas-tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang analisis dan pembinaan ekonomi regional dan akuntansi pemerintahan serta pengelolaan data analytics
Melakukan fungsi pengawasan internal di tingkat wilayah
Pada Kerangka Shadow Organization Pada Kanwil DJPb, sebagai Chief of Operational Treasury Services yang dipimpin oleh Kepala Bidang PPA I dan Co-Chief Kepala Bidang SKKI memiliki tugas antara lain:
Melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan dan protokoler, serta hubungan masyarakat
protokoler, serta hubungan masyarakat
Melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang layanan operasional perbendaharaan dan standardisasi internal dan pengguna layanan
Melaksanakan tugas-tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang analisis dan pembinaan ekonomi regional dan akuntansi pemerintahan serta pengelolaan data analytics
Melakukan fungsi pengawasan internal di tingkat wilayah
Berikut merupakan Tugas Struktur dan Jabatan Shadow Organization KPPN sebagai Regional Economics Group (RE Group) adalah melaksanakan:
Tugas-tugas KPPN di bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan dan protokoler, serta hubungan masyarakat
Tugas-tugas KPPN di bidang layanan pengguna (customer service), penyuluhan/ pembinaan dan asistensi kepada stakeholder, standardisasi pengguna layanan, serta pembinaan, monitoring dan analisis terkait pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pusat dan daerah, dan investasi pemerintah
Melakukan manajemen risiko atas pelaksanaan tugas SO KPPN
Memberikan arahan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam menjalankan peran sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor pada SO KPPN
seorang pegawai menjabat sebagai PK di 3 satker yang berbeda, dengan 3 DIPA, maka....
honor 2 DIPA lainnya diterima KPA
tidak sah menjabat 3 PPK
boleh menerima 3 honor dari masing-masing DIPA
hanya boleh menerima honor dari DIPA pagu terbesar
pengguna/pejabat yang berperan melakukan pengesahan atas hasil pekerjaan operator yang telah diperiksa kebenarannya oleh Validator. Pejabat yang mungkin menjalankan peran ini adalah.....
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPSPM/KPA
staf PPK
suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan dipanggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan, disebut dengan
single database
single entry point
singlet transaksi
single enter
dalam rangka pengembangan teknologi yang ada saat ini dan juga mengikuti perkembangannya, maka aplikasi SAKTI juga mengalami penyesuaian dengan menggunakan basis web. ada hal yang dapat diambil dengan diterapkannya SAKTI web, antara lain Open Platform yang artinya.....
end user tidak perlu melakukan update/download aplikasi SAKTI
menggunakan jaringan internet tidak tergantung jaringan intranet (VPN)
dapat diakses berbagai macam devices dan multi OS
besar kecilnya tampilan sesuai dengan layar devices yang digunakan
pelaksanaan peran Financial Advisor (FA) pada Pemda oleh Kanwil DJPb dapat dilakukan dengan memperhatikan data-data yang dimiliki dan kewenangan terkait peran Wakil Kementerian Keuangan di daerah. sebutkan peran apa saja yang dapat dijalankan Kanwil DJPb sebagai FA tersebut......
advisory dari sisi pelaporan saja
advisory dari sisi pelaksanaan anggaran dan advisory dalam menjalankan program pemerintah di daerah
advisory dari sisi pelaporan dan advisory dari sisi pelaksanaan anggaran
advisory dari sisi pelaksanaan anggaran, sisi pelaporan, dan dalam menjalankan program pemerintah di daerah
pada struktur Shadow Organization (SO) KPPN, manakah yang bukan merupakan tugas IC Officer berikut ini.....
melakukan manajemen risiko atas pelaksanaan SO KPPN
melakukan pemantauan pengendalian internal SO KPPN
melaksanakan tugas-tugas standarisasi pengguna layanan
merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut pengawasan kepada COTF dan UKI Wilayah
yang bukan tugas FA Division pada KPPN yaitu.....
melaksanakan tugas KPPN di bidang customer service
melaksanakan tugas-tugas pengelolaan organisasi dan hubungan masyarakat
penyuluhan/pembinaan dan asistensi kepada stakeholders
melaksanakan tugas KPPN di monitoring dan analisis terkait pelaksanaan dan pelaporan keuangan pusat dan daerah
yang bukan struktur SO pada KPPN yaitu....
Chief of Treasury and Financial Advisory
Operating Division
Chief of Regional Economics
Financial Advisor Division
yang bukan merupakan tim kerja pada operational treasury (OT) Division pada struktur SO KPPN adalah....
payment execution team
data analytics team
settlement and liquidity team
accounting and reporting team
yang menjabat sebagai head of FA Division pada KPPN Tipe A1 adalah.....
Kepala Seksi Bank
Kepala Seksi MSKI
Kepala Seksi verifikasi dan akutnansi
Kepala Seksi Pencairan Dana
