Kondisi masyarakat menjadi kacau

Tata Kelola kemasyarakat menjadi efektif

Suasana social kemasyarakatan lebih kondusif

Warga masyarakat menjadi aman dan tenteram

Tingkat ekonomi warga menjadi lebih meningkat

Menurunnya keinginan masyarakat menyelesaikan permasalahan di pengadilan

Polisi sulit menangkap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum

Meningkatnya popularitas penegak hukum di hadapan masyarakat

Kehidupan masyarakat tentram dan aman

Kehidupan sosial masyarakat lebih bebas

Hukum merupakan produk kebudayaan

Hukum melindungi kepentingan manusia

Kesadaran mengenai kegunaan isi hukum

Hukum yang berlaku sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat

Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu kebiasaan

Melanggar hukum

Mematuhi aturan hukum

Tidak main hakim sendiri

Menghormati proses peradilan

Mematuhi keputusan pengadilan

Jenis hukum yang berlaku

Tempat hukum itu diterapkan

Tingkat Pendidikan seseorang

Sifat hukum yang melindungi

Kedudukan sama di hadapan hukum

Pelaksanaan persidangan dilakukan dengan syarat sederhana

Negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin

Proses peradilan dilakukan dengan biaya ringan

Hakim mempercepat pelaksanaan persidangan

Hakim menjatuhkan sanksi yang ringan

Kejahatan dan kebaikan senantiasa ada

Penegakan hukum di Indonesia masih lemah

Aparat penegak hukum melindungi oknum pelaku kejahatan

Sistem hukum di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia

Pelaku kejahatan mempunyai kuasa terhadap hukum di Indonesia

Melakukan program keluarga berencana (KB)

Mewajibkan kepada ibu mengurusi anaknya sendiri

Pembuatan undang-undang tentang jaminan hak anak

Menitipkan anak-anak di tempat penitipan anak yang aman

Meminta keluarga memperhatiakn semua anggota keluarga

Mengatur kewajiban rakyat

Sarana dalam mencapai kesepakatan

Mengatur hak warga negara

Menciptakan ketertiban dalam masyarakat

Mengatur hubungan antar warga negara

Bersifat lemah

Mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat

Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

Besikap memaksa

Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas

Pancasila

UUD NRI 1945

Peraturan presiden

Tap. MPR

Undang-Undang

Menentang perintah yang berlaku

Berbuat main hakim sendiri

Membuat keresahan dalam masyarakat

Memantau pejabat pemerintahan

Melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang

Tidak menyinggung perasaan orang lain

Tidak disenangi masyarakat

Mencerminkan sikap patuh pada hukum

Menciptakan kesadaran hidup

Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain

Mencapai keadilan

Memperoleh kekuasaan

Mencapai ketertiban

Mencapai perdamaian

Menjamin kepastian hukum

Membantu kesulitan teman jika apabila diminta bantuan

Guru menyampaikan materi pembelajaran yang bermanfaat bagi siswanya

Sebagai siswa yang baik sepatutnya mematuhi nasehat orangtua

Siswa tidak mencontek pada saat ulangan berlangsung

Mengikuti kegiatan siskamling untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman

Sikap egois yang terlalu mementingkan diri sendiri

Penyalahgunaan kekuasaan

Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Penyalahgunaan teknologi

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

Memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Mentaati hukum yang berlaku

Tidak membayar pajak

Tidak memeluk agama

Tidak mempunyai tempat tinggal tetap

Tidak mempunyai pekerjaan

Terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

Menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan

Meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat

Membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat

Menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara

Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum

Terciptanya persamaan dimata hukum antar warga masyarakat yang homogen

Terwujudnya kerjasama yang baik antar masyarakat dengan aparat penegak hukum

Hak warga negara

UUD

Pemerintah

Perlindungan hukum

Presiden

Perlindungan hukum

Penegakan hukum

Kepastian hukum

Supremasi hukum

Penegakan keadilan

Penegakan keadilan

Perlindungan hukum

Penegakan hukum

Supremasi hukum

Kepastian hukum

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 3, 5

2, 3, 4

2 dan 4

Tegaknya supremasi hukum

Hakim yang bersih dan berwibawa

Tegaknya keadilan

Perdamaian dalam kehidupan masyarakat

Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik

Hukumnya, harus dibuat sesuai dengan prosedur dan kondisi kebutuhan masyarakat

Penegak hukumnya, mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang mengaturnya

Pembagian kekuasaan negara, harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak

Nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum harus memuat sesuatu yang dianggap baik

Masyarakatnya, mereka harus memahami dan menaati hukum yang berlaku

Mahkamah agung

POLRI

Hakim

Jaksa

Advokat

Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Melakukan penuntutan

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Melakukan penuntutan pada sebuah perkara

Mengamankan dan memelihara ketertiban

Memutuskan sebuah perkara di peradilan

Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien

Melakukan penangkapan dan penahanan

Pelanggaran hukum

Perlindungan hukum

Penegakan hukum

Pengamanan hukum

Kepastian hukum

Kejaksaan

Hakim

Penyidik

KPK

Advokat

Membuang sampah tidak pada tempatnya

Ibadah tidak tepat waktu

Tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor

Bolos sekolah

Tidak berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal

Tidak mematuhi perintah orangtua

Mencontek ketika ulangan berlangsung

Tidak memiliki SIM

Membantu kesulitan teman jika apabila diminta bantuan

Melaksanakan ronda malam

Menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain

Mencerminkan sikap patuh pada hukum

Tidak disenangi masyarakat

Menyinggung perasaan orang lain

Bolos ketika pembelajaran berlangsung

Advokat

Hakim

POLRI

Militer

Kejaksaan RI

Militer

Kejaksaan RI

POLRI

Hakim

Advokat

Hakim

TNI

POLRI

Kejaksaan RI

Advokat

Hak warga negara

UUD

Pemerintah

Perlindungan hukum

Pelanggaran hukum

Menghormati kepala skolah, guru, dan karyawan lainnya

Tidak memperhatikan penjelasan guru

Menyontek ketika ulangan berlangsung

Memakai seragam yang tidak sesuai aturan yang telah ditentukan

Tidak mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku

Benar dan salah

Perintah dan sanksi

Larangan dan ancaman

Perintah dan larangan

Hukum dan perintah

Disiplin belajar

Mendengarkan nasehat dari orang tua

Selalu menaati peraturan yang berlaku disekolah

Mengikuti upacara bendera

Merusak fasilitas umum

Jual beli, wasiat dan hibah

Pencurian

Penganiyaan

Penggelapan

Pemerasan

Turut serta membela negara

Melakukan tindakan kriminal

Melanggar rambu-rambu lalu lintas

Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi

Menunda-nunda membayar pajak

Bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku

Tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain

Tidak menyinggung perasaan orang lain

Menghormati hak-hak orang lain

Mengganggu ketertiban masyarakat

1, 2, 3

3, 2, 5

1, 3, 5

2, 3, 4

6, 2, 4

Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Adanya perlindungan dari hukum

Adanya Undang-Undang Dasar 45

Adanya perlindungan dari presiden

Adanya pembiaran kepada pelanggar hukum

Melindungi hak manusia

Melindungi kepentingan manusia

Melindungi hak orang lain

Melindungi kewajiban orang lain

Melindungi hajat masyarakat

Hukum tertulis dan tidak tertulis

Hukum lisan dan hukum tulisan

Hukum verbal dan hukum non verbal

Hukum asli dan hukum palsu

Hukum adat

Nomor 1A tahun 1998

Nomor 8 tahun 1999

Nomor 8 tahun 1998

Nomor 7 tahun 1999

Nomor 28 tahun 2014