NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN EVALUASI AKADEMIC MOOC
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali :
Bertanggung jawab
Oportunis
Adil
Inovatif
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah :
Untuk meningkatkan citra positif pimpinan
Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang
Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat
PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali :
Mengedepankan kepentingan publik
Intoleransi keberagaman
Integritas
Prinsip imparsial
Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali :
Perencanaan strategis
Kontrak kinerja
Alokasi anggaran
Laporan kinerja
Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu :
Responsibilitas perseorangan dan institusi
Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
Responsibilitas dan stakeholder
Responsibilitas stake holder dan publik
Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu :
Laporan perencanaan instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya :
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam :
Kesetiaan kepada suku sendiri
Kesetiaan rakyat kepada negara
Kesetiaan kepada orang lain
Kesetiaan kepada diri sendiri
Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah :
Pengaruh pendidikan Barat
Penderitaan akibat penjajah
Kemenangan Jepang atas Rusia
Gerakan nasionalisme India
Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan :
Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional
Menyulitkan persatuan bangsa
Melahirkan politik balas budi penjajah
Menggugah semangat penjajah
Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah :
Bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka
Bidang ekonomi dan sosial memajukan pendidikan
Menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri
Menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif
Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik , tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam Kancah politik melalui tindakan :
Memajukan pendidikan bagi kaum Bumiputera
Mengusulkan pembentukan volksraad ( dewan rakyat) bagi pribumi
Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
Pembentukan organisasi wanita Putri Mardika
Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai Anti Korupsi adalah :
Jujur, Mandiri dan peduli
Jujur, empati dan adil
Jujur, tanggung jawab, sederhana
Jujur, berani, kerja keras
Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, Dikategorikan :
Gratifikasi
Pemerasan
Suap menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/Jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai :
Perbuatan curang
Gratifikasi
Pemerasan
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, dengan maksud tertentu, dikatakan :
Penyuapan
Pemerasan
Penggelapan
Gratifikasi
Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri ( auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut :
Simbolisasi
Change belief
Dis asosiasi
Masaura
Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi :
Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas
Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga
Menghancurkan masa depan anak-anak
Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal
Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali :
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah :
The right man on the right job
The right man on the wrong place
The wrong man on the wrong place
The wrong man on the right place
Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance). Kata good governance mengandung makna sebagai berikut, kecuali :
Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial
Materialitas
Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut
The exercise of political, Economic, and administrative authority to manage a country affairs at levels of Society
Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi :
Dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas
Dimensi kuantitas pelayanan, dimensi ekuitas, dan dimensi tindakan nyata
Dimensi kepatuhan, dimensi pengendalian, dan dimensi kinerja
Dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dan dimensi ekonomis
Azas etika politik masyarakat agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan :
Norma etika maupun norma hukum
Norma Susila dan norma kesantunan
Norma adat dan kebiasaan
Norma moral dan norma spiritual
Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi Yang kuat. pernyataan ini mengandung makna :
Kekuatan pemilik kekuasaan
Keberanian yang memegang kekuasaan
Kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan
Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan
Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali :
Ketidaktercapaian target kerja
Pemborosan sumber daya
Menurunkan kredibilitas organisasi
Menimbulkan kerugian pada organisasi
Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :
Revolusioner
Demisioner
Evolusioner
Temporer
Yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya :
Kepekaan dan kecakapan
Semangat dan perjuangan
Motivasi dan kemampuan
Kerja keras dan kerja cerdas
Dibawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali :
Salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja
Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan
Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya
Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan
Yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, adalah :
Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu
Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu
Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban
Meningkatkan produktivitas organisasi
Alat pemastian mutu pelanggan terdiri dari :
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman
Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional disebut dengan :
PPPK
PNS
ASN
Honorer
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali :
Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas
Bersih bebas dari KKN
Persaingan yang tinggi di tingkat Internasional
Mudahnya aksebilitas pegawai
Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan :
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Standar pelayanan
Standar operasional prosedur
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu :
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN
Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah :
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dan penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat Pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN
Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah
Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan :
Analisis jabatan dan analisis kebijakan
Analisis jabatan dan analisis beban kerja
Analisis kebijakan dan analisis beban kerja
Analisis kepegawaian dan analisis kebijakan
Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara :
Continental
Anglo saxon
Persemakmuran
Federasi
Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali :
Tersedianya Pagu anggaran
Tidak adanya suap
Tersedianya standar operating prosedur (SOP)
Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan
Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan :
Pelayanan yang bersifat administratif
Pelayanan regulatif
Pelayanan jasa
Pelayanan barang
Australia, WOG dimotori oleh Australia publik service (APS) dalam laporannya berjudul :
Connecting government
Join up government
Integrated government
Good governance
Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali :
Chief information officer (CIO)
Interoperabilitas sektor publik
Portal masing-masing daerah
Integrasi pelayanan online
Pemerintah ditingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan kebijakan, bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah :
Peraturan pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan pemerintah pengganti UU
Apakah yang dimaksud dengan prinsip tender loving care :
Memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan
Memberikan pelayanan dengan cepat
Memberikan pelayanan dengan ramah
Memberikan pelayanan dengan tepat waktu
Terdapat banyak sekali manfaat etiket bagi pegawai ASN, berikut adalah beberapa manfaat etiket, kecuali :
Membuat terlalu percaya diri
Memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang
Pandai membaca situasi
Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain
Apakah istilah lain dari parkinsonian birokrasi :
Patologi birokrasi
Masalah birokrasi
Penggelembungan birokrasi
Red tape
Disebut dengan Apakah problem yang menjerat birokrasi :
Patologi birokrasi
Masalah birokrasi
Penggelembungan birokrasi
Red tape
Pendekatan analisis yang di gunakan dalam model pilihan publik salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow :
Epistemologi
Fisiologi
Kekayaan diri
Motivasi
Ketika birokrasi Sebagai penyelenggara pelayanan publik Memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, Siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan :
LSM
Masyarakat umum
Korporasi
Universitas
Berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta, kecuali :
Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik
Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam
Sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu keadilan dan kejujuran
Sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut :
Input
Outcome
Output
Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami, ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas adalah sesuatu yang penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. dari sudut pandang tersebut, maka akuntabiltas merujuk pada:
Kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya
Kewajiban untuk bertanggung jawab
Pertanggung jawaban yang harus dijalani
Semua benar
Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain:
Terbangunnya komunitas stakeholders baik secara internal dan eksternal
Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi
Terjaminnya dan kerukunan dan harmonisasi antar pelaku pelayanan publik
Adanya sikap keterbukaan dan menghargai kepentingan publik
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama ( Bovens, 2007 ) yaitu :
Kontrol publik, kontrol konsumen, dan pencegahan penyimpangan kewenangan
Menyediakan kontrol demokrasi (peran demokrasi), mencegah korupsi dan penyimpangan kewenangan (peran institusi), dan untuk meningkatkan efisiensi dan elektivitas (peran belajar)
Pengawasan anggaran, penegakan hukum dan pengawasan aset
Salah semua
Berikut ini adalah dimensi etika publik kecuali :
Nasionalisme yang harus menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia
Modalkan Etika Publik adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Netralitas
Tujuan Etika Publik adalah Pelayanan yang berkualitas dan relevan
Tindakan Integritas Pejabat Publik
Berikut ini adalah wujud pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, kecuali :
Tidak mengabsenkan temannya atau siapa pun pada waktu pelaksanaan apel maupun kehadiran dalam ruangan
Kita harus mengajak dan mempengaruhi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu terutama bawahan sebelum kita laksanakan sendiri
Menerima apa adanya segala konsekwensi sebagai akibat kelalaiyan dalam pelaksanaan tugasnya
Tidak mencari-cari pembenaran kalau sesuatu itu diyakini salah walaupun memiliki konsekwensi buruk terhadap dirinya
Pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggug jawab, efektif dan efisien kecuali :
Memelihara barang kekayaan dan barang milik negara/daerah sebagaimana memperlakukan barang milik pribadinya
Memperlakukan barang kekayaan dan barang milik negara/daerah sebagaimana memperlakukan barang milik pribadinya
Tidak Menggunakan barang kekayaan milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
Tidak menggunakan mobil dinas atau kendaraan dinas saat pulang kampung atau acara pesta pernikahan anggota keluarga
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling tepat tepat penyelarasan nilai organisasi dan nilai dasar anti korupsi :
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi tidak perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai anti korupsi
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai anti korupsi
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi lebih penting dibanding menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi tidak lebih penting dibanding menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi
Dari model perubahan sikap dan perilaku dibawah ini, manakah yang memiliki tingkat permanensi perubahan yang lebih tinggi:
Berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya
Kesediaan seseorang untuk menerima pengaruh dari orang lain untuk berintegritas
Meniru integritas seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan
Bersedia berintegritas sebagai cara untuk memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan dan simpati.
Undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Undang-undang No
UU No. 5 tahun 2014
UU No. 2 tahun 2002
UU No. 43 tahun 1999
UU No. 20 tahun 2003
Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2009 adalah ...
kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanankan oleh Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarkat untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh indifidu untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan
