NEW
Font size
WorksheetsPre Test Pelatihan Manajemen Aset - Kementerian Perhubungan
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Penjualan lelang BMN Tanah dan bangunan berikut ini memerlukan persetujuan DPR…
Nilai 10 Milyar
Diatas 10 Milyar
Diatas 100 milyar
Berapapun nilainya
Salah satu alasan bisa dilakukannya pemintahtanganan BMN yaitu …
BMN berlebih dan tidak digunakan lagi oleh K/L
K/L butuh uang
Barang masih digunakan untuk tusi K/L
BMN dalam sengketa
Diantara jenis-jenis pemindahtangan BMN yaitu …
Sewa, Penjualan, KSP, Tukar menukar
Penjualan, Tukar menukar, Hibah, PMP Pusat
BGS/BSG, Hibah, Tukar menukar, KSPI
Ketupi, PInjam memimjam, KSP, Sewa
Berikut ini adalah penyataan yang tepat terkait terkait pemindahtanagan BMN:
Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR
Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS tidak memerlukan persetujuan DPR
Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR jika nilainya kurang dari 100 Milyar
Penjualan BMN Tanah dan bangunan sebagai tanah kavling PNS memerlukan persetujuan DPR jika nilainya lebih dari 100 Milyar
Berikut ini pernyataan yang tepat terkait pengajuan usulan pemindahtanagan BMN Tanah dan bangunan pada Kuasa Pengguna Barang lingkup Kementerian Perhubungan …
Kuasa Pengguna Barang mengajukan kepada pengguna barang barang
Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang
Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang sepanjang nilainya tidak lebih 10 milyar
Kuasa Pengguna Barang dapat langsung mengajukan kepada pengelola barang sepanjang nilainya tidak lebih 100 milyar
Tujuan Barang Milik Negara perlu dijaga dan dilindungi yaitu kecuali:
tidak hilang
tanah/bangunan beralih kepemilikan yang tidak sesuai ketentuan
tanah/bangunan memiliki nilai tambah
tanah tidak diserobot/ dalam penguasaan pihak lain
Kegiatan mengunci kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam garasi kemudian garasi digembok merupakan salah satu contoh pengamanan ...
Umum
Khusus
Administratif
Fisik
Dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif berupa tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah atas nama yaitu:
Pemerintah Daerah c.q. Kepala Dinas/PPKD
Walikota c.q. Kepala Dinas
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam Pemerintah Pusat harus diatasnamakan:
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Daerah
Pemenang dalam rangka pemanfaatan BMN
APIP
Pemeliharaan Barang Milik Negara dikecualikan jika:
BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (Lebih dari 6 bulan)
BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara (kurang dari 6 bulan)
BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain atau status dilakukan pemanfaatan
Penatausahaan BMN terdiri atas 3 Kegiatan, yaitu …
Perencanaan; Pembukuan; Inventarisasi
Pembukuan; inventarisasi; penghapusan
Pembukuan; inventarisasi; pelaporan
Pembukuan; Penghapusan; pelaporan
Sebuah mobil karena sudah rusak berat dihentikan penggunaannya oleh satker, namun belum diajukan penjualan/penghapusannya, maka Penghentian penggunaan tersebut mengakibatkan....
Mobil tidak tercatat dalam neraca satker
Mobil tercatat sebagai peralatan dan mesin pada neraca satker
Mobil tercatat sebagai aset lainnya pada neraca satker
Mobil dikeluarkan dari catatan daftar barang satker
Batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca disebut:
Kapitalisasi
Amortisasi
Kodefikasi
Rekonsiliasi
Berikut ini yang bukan termasuk dokumen sumber untuk pembukuan perolehan BMN adalah…
SPM/SP2D
Kwitansi
Faktur
DBL
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu prosedur inventarisasi BMN adalah….
Tahap Pelaksanaan
Tahap Perhitungan
Tahaon Tindak Lanjut
Tahap Pelaporan
Sakter BPSDM Perhubungan melakukan kegiatan dalam rangka mengelola dan menatausahakan barang milik negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi merupakan pengertian dari...
Perencanaan Kebutuhan BMN
Pemanfaatan BMN
Penggunaan BMN
Penatausahaan BMN
Peraturan Menteri Keuangan yang dijadikan landasan hukum untuk pelaksanaan Penggunaan BMN adalah...
PMK No.76/PMK0.6/2019
PMK No.33/PMK.06/2012
PMK No.248/PMK.06/2011
PMK No.96 /PMK.06/2007
Sunarto sebagai pengurus BMN pada Sakter Kantor Distrik Navigasi Cilacap sedang mengajukan usul penetapan status BMN. BMN yang tidak perlu penetapan status penggunaannya adalah...
Tanah dan Bangunan
Persediaan
Kendaraan Bermotor Roda 4
Genset
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Malahayati memiliki BMN berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan lagi. Rencananya BMN tersebut akan dialihstatuskan kepada Satker lain dilingkungan Kementerian Perhubungan, untuk itu harus mendapatkan persetujuan dari...
Pengguna Barang
Pengelola Barang
Pengelola Anggaran
Presiden
Komputer yang harganya Rp35.000.000,00 milik satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara, maka penetapan status BMN ditetapkan oleh ...
Pengelola Barang
Pengurus Barang
Pembina Barang
Pengguna Barang
Berikut ini adalah jenis nilai yang digunakan untuk pemindahtanagan BMN dengan cara lelang …
Nilai Wajar
Nilai Likuidasi
Nilai Perolehan
Nilai Sisa
Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepa terkait tukar menukar …
Tukar menukar hanya dapat dilakukan antar K/L Pemerintah Pusat
Tukar menukar hanya dapat dilakukan antara Pemerintah pusat dan daerah
Tukar menukar dapat dilakukan antar Pemerintah pusat dan BUMN
Semua jawaban salah
Berikut ini adalah pernyataan yang tepat terkait hibah …
Diperlukan penilaian dalam proses hibah
Tidak diperlukan penilaian dalam proses hibah
Dasar nilai yang dipergunakan adalah nilai wajar
Hibah dapat dilakukan terhadap BMN bersifat rahasia
Berikut ini bukan merupakan alasan penyertaan modal pemerintah pusat atas BMN…
Pendirian BUMN
Pengembangan BUMN
Peningkatan Kinerja BUMN
Merger BUMN
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN dapat berupa …
Tanah dan bangunan yang sudah diserahkan kepada pengelola barang
Tanah dan bangunan yang belum diserahkan kepada pengelola barang
Tanah dan bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat
Selain tanah dan bangunan
Air Conditioner (AC) dalam pelaporannya masuk kedalam….
KIB
DBL
Buku PNBP
DBR
BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi akan dicatat dalam:
Buku Barang Kuasa Pengguna intrakomptabel
Buku Barang Kuasa Pengguna ekstrakomptabel
Daftar Barang Kuasa Pengguna intrakomptabel
Daftar Barang Kuasa Pengguna ekstrakomptabel
Dalam pembukuan dikenal adanya transaksi perolehan BMN. Manakah dari yang berikut ini yang merupakan transaksi perolehan BMN:
Pengembangan nilai aset karena renovasi atau restorasi
Penambahan nilai aset akibat kesalahan pembukuan
Nilai Tim Penertiban Aset/ Revaluasi
Reklasifikasi masuk
Inventarisasi atas aset tetap dilakukan:
Dengan sensus minimal 10 tahun sekali
Dengan sensus minimal 5 tahun sekali
Dengan opname fisik minimal 2 tahun sekali
Dengan opname fisik minimal 1 tahun sekali
Penyajian Laporan BMN berupa Persediaan pada tingkat UAKPB adalah:
Disajikan per NUP
Disajikan per sub sub kelompok barang
Disajikan per sub kelompok barang
Disajikan per kelompok barang
Salah satu dasar hukum pemanfaatan BMN yaitu ...
PMK No.76/PMK0.6/2019
PMK 115/PMK.06/2020
153/PMK.06/2021
120/PMK.06/2022
Rachmat selaku PNS yang diberikan tugas mengurus BMN pada Satker Balai Teknik Penerbangan mendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan merupakan pengertian dari ...
Penggunaan BMN
Penatausahaan BMN
Pemanfaatan BMN
Perencanaan BMN
Satker Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan akan menyewakan BMN yang dimiliki. Salah satu pertimbangan BMN untuk disewakan adalah ....
Optimalisasi, Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan TUSI Instansi
Menunjang pelaksanaan diluar TUSI
Menutup kekuarangan pembiayaan APBN
Mencari keuntungan
Tanah dan Bangunan milik salah satu Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan yang berada di daerah tidak digunakan lagi, maka tanah dan bangunan tersebut dapat dipinjampakaikan kepada ...
Kementerian Lain
Swasta
Pemerintah Daerah
Yayasan
Dalam rangka KSP penetapan besaran kontribusi tetap atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh .....
Pengelola Anggaran berdasarkan Hasil perhitungan penilai
Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai
Pengguna Anggaran berdasarkan Hasil perhitungan penilai
Pengguna Barang berdasarkan Hasil perhitungan penilai
