WorksheetsPre-Test Sosialisasi dan Bimtek
Total questions: 15
Worksheet time: 3mins
Name
Class
Date
1.
Periode penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah ke Kanwil DJPb adalah…
a)
Bulanan
b)
Triwulanan
c)
Semesteran
d)
Tahunan
2.
Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring kualitas data Laporan Keuangan adalah
a)
MONSAKTI
b)
OMSPAN
c)
E-rekon&LK
d)
eDJPb
3.
Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan, maka satker dikenakan sanksi berupa…
a)
Penolakan SPM LS Pihak Ketiga
b)
Penolakan SPM Belanja Pegawai
c)
Penolakan SPM GUP
d)
Penolakan SPM Pengembalian Pendapatan
4.
SHR dapat diterbitkan oleh KPPN dalam hal masih terdapat TDK, kecuali….
a)
Selisih karena data SAKTI double
b)
Pendapatan belum dibukukan oleh satker
c)
Pengembalian belanja belum bisa direkam di SAKTI
d)
Tanggal Revisi DIPA berbeda antara SAKTI dengan SPAN
5.
Stock opname persediaan dilakukan pada periode …
a)
Mingguan
b)
Bulanan
c)
Semesteran
d)
Tahunan
6.
Sesuai dengan PMK terkait Kebijakan Akuntansi, Pendapatan yang masih harus diterima adalah…
a)
Pendapatan yang belum disetor ke Kas Negara
b)
Pendapatan yang masih ada di rekening Bendahara
c)
Hak Pemerintah yang belum diterima, dan PNBP yang telah menjadi hak namun belum terdapat Surat Ketetapan dan/atau Surat Penagihan
d)
Pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah
7.
Dokumen yang menunjukkan satker telah selesai melakukan rekonsiliasi pada SAKTI adalah…
a)
Berita Acara Rekonsiliasi
b)
Surat Hasil Rekonsiliasi
c)
Berita Acara Serah Terima
d)
Berita Acara Pemeriksaan
8.
Opname fisik ini akan menghasilkan laporan berupa….
a)
Berita Acara Hasil Opname Fisik
b)
Berita Acara Serah Terima
c)
Berita Acara Pemeriksaan
d)
Berita Acara Opname Fisik
9.
Komponen Laporan Keuangan yang wajib disampaikan oleh satker non-BLU, kecuali……
a)
LRA
b)
LPE
c)
Neraca
d)
LAK
10.
Dalam PMK 232/PMK.05/2022, UAPPA-W tidak wajib dibentuk apabila…
a)
K /L hanya terdiri dari 1 Satker Pusat
b)
K/L yang dalam suatu wilayah hanya terdiri dari 1 Satker untuk setiap eselon 1
c)
a dan b benar semua
d)
a dan b salah semua
11.
Pengaturan mengenai tata cara rekonsiliasi mengikuti pengaturan pada
a)
PMK 104/PMK.05/2017
b)
PMK 217/PMK.05/2022
c)
PMK 222/PMK.05/2016
d)
PMK 232/PMK.05/2022
12.
Migrasi saldo awal menghasilkan nilai yang tercantum pada neraca percobaan saldo awal TAB sama dengan neraca percobaan saldo akhir TAYL, kecuali
a)
Ekuitas
b)
Aset
c)
Kewajiban
d)
Aset dan Kewajiban
13.
Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara single entry, yaitu dengan mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan dan allotment belanja sesuai yang tertuang dalam……….
a)
RKAKL
b)
Lapora Realisasi Anggaran
c)
DIPA
d)
Neraca Percobaan
14.
BMN intrakomptabel adalah…
a)
BMN yang harga satuannya tidak mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga mengguna-kan akun belanja barang.
b)
BMN yang harga satuannya mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga mengguna-kan akun belanja modal.
c)
BMN yang harga satuannya mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga mengguna-kan akun belanja barang.
d)
BMN yang harga satuannya tidak mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga mengguna-kan akun belanja modal.
15.
Simplifikasi regulasi berupa penggabungan substansi pengaturan konsep SAI, penyusunan dan penyampaian LK, jenis transaksi, prosedur pencatatan dan penyajian transaksi dalam LK (PMK 225/2016, PMK 222/2016, dan PMK 177/2015) merupakan salah satu latar belakang diterbitkannya
a)
PMK 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
b)
PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
c)
PMK 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 213/PMK.05/2013 tentang tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
d)
PMK 232/PMK.05/2022 tentang Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
100 %
