NEW
Font size
WorksheetsLatihan Soal Kelas XII
Total questions: 40
Worksheet time: 2hrs 56mins
Perhatikan pertanyaan berikut ini
(1) kekusaan federative
(2) kekuasaan inspektif
(3) kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) kekuasaan legislatif
(6) kekuasaan Konstitutif
Dari pertanyaan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukan oleh nomor ...
a. (1), (2), dan (3)
b. (2), (5), dan (4)
c. (3), (5), dan (1)
d. (4), (5), dan (3)
e. (5),(6), dan (3)
Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan..
a. eksekutif
b. konstitutif
c. legislatif
d. yudikatof
e. federative
Salah satu syarat untuk menjadi warga negara RI menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah...
a. Berusia 17 tahun atau sudah menikah
b. Brusia 18 tahun dan/atau sudah kawin
c. sudah bertempat tinggal tidak di indonesia 10 tahun berurut-turut
d. berkewarganegaraan ganda
e. Membayar uang pewarganegaraan semampunya
Dibawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaran negara, kecuali...
a. bersedia dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
b. mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
c. mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
d. menepatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan maupun golongan
e. ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Saat istirahat siang, Amir akan melaksanakan shalat zhuhur karena dari mesjid sudah terdengar suara azan. namun, Arif mengajak Amir untuk makan dulu di kantin. sikap Arif merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan pernyataan di bawah ini. yaitu...
a. kebebasan memeluk agama
b. saling menghargai dan menghormati pendapat orang
c. memanfaatkan kekayaan alam secara merata
d. menghargai hasil karya orang lain
e. memberikan kebebasan dalam beribadah
Di bawah ini yang bukan hubungan struktural antara pemerintahan pusat dan daerah adalah...
a. pemerintah pusat berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah tingkat nasional
b. pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD
c. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat adalah presiden
d. pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah
e. pemegang kekuasaan tetinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah berada ditangan kepala Daerah Provinsi?Kabupaten Kota
Dalam pemerintah daerah wewenang pengaturan dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah. sedangkan wewenang pengurusan dilakukan oleh...
a. presiden dan DPRD
b. pemerintah pusat dan daerah
c. kepala daerah dan DPR
d. kepala daerah dan DPD
e. kepala daerah serta perangkat yang lain
Sistem Pemerintahan indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang. dibawah ini derah yang tidak diberi otonomi khusus atau istimewa adalah...
a. provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta
b. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta (DIY)
c. Provinsi Aceh
d. Provinsi Kalimantan
e. Provinsi Papua, Papua Barat
Pada Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. membuktikan bahwa hak asasi manusia bersifat
a. utuh
b. kekal
c. hakiki
d. universal
e. permanen
perhatikan pernyataan berikut!
1). HAM adalah pemberian pemimpin
2). HAM dapat dipindah tangankan
3). Penguasa Negara dapat membatasi pelaksanaan HAM
4). HAM dan kewajiban harus dapat berjalan secara seimbang
Pernyataan diatas yang paling tepat ditunjukan pada nomor..
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 4
4 dan 3
Berikut ini Bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu...
a. melanjutkan hukuman bagi orang yang melakukan pelangagran terhadap HAM
b. penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
c. peningkatan pengawasan dari masayarakt dan lembaga-lembaga politik
d. penegakan supremasi hukum dan demokrasi
e. melindungi HAM supaya tidak digantikan dengam idealisme lain
Dalam kendaraan umum telah disediakan kusi khusus bagi penyandang difabel, ibu hamil, dan manula, namanya kursi prioritas. akan tetapi, masih ada saja pihak yang memakai kursi tersebut padahal tidak termasuk kriteria prioritas. telah terjadi pelanggaran HAM disini, pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal, yaitu ....
a. sikap egoisme
b. sikap tidak toleran
c. penyalahgunaan kekuasaan
d. kesadaran sosial dan ekonomi
e. kesadaran hukum yang rendah
Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan salh satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak atas kebebasan pribadi ditunjukan oelh pertanyaan...
a. Pak Nino menunjuk Pak Galih sebagai pengacara keluarga
b. Rasti mengunjungi neneknya yang berada di Inggris secara legal
c. Farhan mendapatkan informasi cara membuat kliping dai bu Susi
d. Pak Rt menunjuk Pak Sarno sebagai hansip demi menciptakan keamanan di desanya
e. Debi menginformasikan hasil musyawarah kelas keplada Desi yang saat itu tidak berangkat
Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang ditetaokan di indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, memusyawaratan dan keadila merupakan cita-cita...
a. ketuhanan
b. kerakyatan
c. permusyawaratan
d. nikmat kemanusiaan
Hikmat kebijaksanaan
karang taruna desa sukamaju memilih ketua karang taruna dengan cara pemilihan umum. para calon ketua karang taruna melakukan orasi sebelum acara pemilihan dimulai. tiap-tiap anggota dapat menilai dan menentukan pilihannya melalui kertas suara yang telah disedikan. kegiatan karang taruna sesuai dengan perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi yaitu...
a. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
b. menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab
c. membiasakan diri bertindak demokrasi dengan segala hal
d. menghormti hak orang lain dalam menyampaikan pendapat
membiaakan diri mengadakan perubahan dengan cara damai bukan dengan kekerasaan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang yang penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Maka secara mendasar hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak yang kewenangan itu bisa didapatkan atas….
a. pemberian orang lain
b. aturan hukum yang berlaku
c. Pemberian tuhan
d. pemberian masyarakat
e. amanah konstitusi dan negara
Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila, seperti….
a. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
b. Membina kerukunan hidup antar sesama manusia
c. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya
d. mengembangkan rasa cint kepada tanah air dan bangsa
e. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk....
a. pelanggaran hak
b. peningkaran kewajiban
c. pelanggaran kewajiban
d. pengingkaran hak
e. pelanggran hak dan kewajiban
Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan, karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal....
a. 23 A UUD NRI Tahun 1945
b. 23 B UUD NRI Tahun 1945
c. 23 C UUD NRI Tahun 1945
d. 23 D UUD NRI Tahun 1945
e. 23 E UUD NRI Tahun 1945
Perhatikan pernyataan berikut!
No
PERNYATAAN
1
Mendapatkan pengajaran
2
Mematuhi tata tertib lalu lintas
3
Membayar iuran sekolah
4
Mendapatkan perlindungan hukum
5
Membuang sampah pada tempatnya
6
Mengikuti upacara bendera secara tertib dan disiplin
Pernyataan yang merupakan bagian dari kewajiban warganegara ditunjukkan pada nomor....
a. 1,2,3,dan 4
b. 1,3,4, dan 5
c. 2,3,4, dan 5
d. 2,3,5, dan 6
e. 3,4,5, dan 6
Hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum pada kode 1 (satu) dalam tabel nomor 5 (lima) diatur dalam pasal....
a. 28 A UUD NRI Tahun 1945
b. 28 B UUD NRI Tahun 1945
c. 28 C UUD NRI Tahun 1945
d. 28 D UUD NRI Tahun 1945
e. 28 E UUD NRI Tahun 1945
Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun, ketika segala kewajibannya telah ditunaikan tapi tidak kunjung menuai haknya maka hendaknya pelajar tersebut....
a. memathi tata tertib saja sesuai kewajibannya
b. membayar iuran sekolah sesuai ketetapan
c. menuntut pemenuhan haknya dengan cara berdemokrasi
d. tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketetapan agar memperoleh hak-haknya
e. tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan dtetapkan
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1).
Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu....
a. kewajiban untuk menjujung hukum dan pemerintahan
b. kewajiban agar diberlakukan sama didalam hukum
c. kewajiba memiliki kemampuan berorganissai dan melaksakanan aturan-aturan lainnya
d. kewajiban agar diberlakukan sama di dalam pemerintahan
e. kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut, kecuali….
a. hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintahbagi seluruh insan pendidikan
b. hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja
c. kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak, bumi dan bangunan
d. kewajiban untuk melestarikan budaya
e. kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan formal
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
a. 27 ayat 1 dan 30 ayat 1
b. 27 ayat 3 dan 30 ayat 1
c. 27 ayat 3 dan 30 ayat 2
d. 27 ayat 3 dan 30 ayat 3
e. 27 ayat 3 dan 30 ayat 4
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam....
a. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
c. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
d. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
e. UU No. 33 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....
a. kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
b. hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum
c. hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
d. hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
e. hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....
A. Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
b. Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
c. Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
d. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu
e. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja
Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)....
a. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah….
a. lembaga peradilan
b direktorat jenderal pajak kementerian keuangan
c. tentara nasional indonesia
d. komisi pemberanatsan korupsi
e. kepolisian republik indonesia
Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh….
a. badan intelijen negara
b. badan narkotika nasional
c. aparat kepolisian
d. badan SAR nasional
e. lembaga ketahanan nasional
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....
a. Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
b. Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerinta
c. Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
e. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….
a. Hankam, politik, dan sosial
b. Hankam, politik, dan HAM
c. Sosial, politik, dan ekonomi
d. Sosial, ekonomi, dan fungsi publik
e. Politik, ekonomi, dan budaya
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut…
a. Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
b. Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum
c. Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum
d. Yudisial review sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilihan umum
e. Sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah Tingkat II
Asas KPK yang menyatakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebut asas ....
a. kepastian Hukum
b. keterbukaan
c. akuntabilitas
d. kepentingan umum
e. proporsionalitas
Menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan isu atau hoax terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, berinovasi dan berusaha membuka jendela dunia dengan adanya kemajuan IPTEK ... .
a. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial
b. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang politik
c. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang budaya
d. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang pertahanan
e. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang keamanan negara
Alternative atau pilihan sikap yang dapat diambil dalam menghadapi kemajuan Iptek adalah ...
a. menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan Iptek karena merusak perilaku bangsa Indonesia
b. menerima yang baik menurut kita dan membuang yang jelek menurut kitab
c. masa bodoh mau diterima atau ditolak karena iptek itu tidak penting
d. menerima pengaruh Iptek yang baik dan membuang yang buruk berdasarkan Pancasila dan norma masyarakat
e. menerima semua pengaruh kemajuan Iptek
Menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan isu atau hoax terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, berinovasi dan berusaha membuka jendela dunia dengan adanya kemajuan IPTEK ...
a. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial
b. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang politik
c. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang budaya
d. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang pertahanan
e. merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang keamanan negara
Berikut adalah contoh pengaruh Iptek dibidang sosial budaya, kecuali ....
a. gaya hidup bangsa barat
b. berdemokrasi semakin terbuka
c. gaya pakaian bangsa barat
d. mudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan
e. pergeseran tata nilai sosial di masyarakat
Bentuk prilaku selektif terhadap kemajuan Iptek di bidang ekonomi adalah semakin mempertegas keberadaan lembaga-lembaga ekonomi seperti Bank Dunia, WTO, IMF sebagai polisi ekonomi dunia dan belum adil dalam melakukan negara-negara berkembang sebab ....
a. mereka selalu memihak kepentingan negara-negara maju
b. alat Amerika Serikat untuk memeras negara-negara berkembang seperti Indonesia
c. memberikan pinjaman dan dengan bunga yang sangat tinggi untuk pembangunan nasional
d. IMF telah membuat semua Bank di Indonesia di tutup atau di merger/digabung
e. ketiga lembaga tersebut mengembangkan sistem ekonomi Neo Liberalisme
