Font size
S
M
L
XL
WorksheetsAM PKN 2023
Total questions: 45
Worksheet time: 2hrs 30mins
Name
Class
Date
1.
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang dijalankan Majelis Permusyawaratan Rakyat disebut kekuasaan ….
a)
A. Eksekutif
b)
B. Konstitutif
c)
C. Legislatif
d)
D. Federatif
e)
E. Eksaminatif
2.
Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyebutkan :
(1) presiden dibantu oleh menetri-menteri negara;
(2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
(3) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
(4) pembentukna, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang- undang.
Jadi, kedudukan kementerian negara dan lembaga non kementrian Republik Indonesia sebagai ….
a)
A. Perangkat pemerintah yang membidangi semua urusan dalam pemerintahan
b)
B. Pembantu Presiden yang memimpin kementerian
c)
C. Pengurus segala urusan kementerian negara bersama presiden
d)
D. Pengubah nomenklatur kementerian
e)
E. Badan yang berwenang menghapus kementerian tertentu
3.
Contoh nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang tercermin pada sila kelima adalah ….
a)
A. Dalam penyelenggaraan pemerintahan semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
b)
B. Mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat
c)
C. Penyelenggaraan pemerintahan melindungi segenap bangsa Indonesia
d)
D. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai nasionalisme
e)
E. Mengakui adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika
4.
Negara berasal dari kata state yang artinya….
a)
A. Bersama-sama
b)
B. Menyatu
c)
C. Menyimpan
d)
D. Menetap
e)
E. Mengusir
5.
Nilai kerohanian yang sumbernya dari akal manusia. Jadi rasio yang menentukan sesuatu itu bernilai diukur dari rasio, budi dan cipta manusia itu,adalah….
a)
A. Nilai kebenaran atau kenyataan
b)
B. Nilai keindahan
c)
C. Nilai kebaikan
d)
D. Nilai keagamaan
e)
E. Nilai sosial
6.
Pada tanggal 29 september 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih....
a)
A. Presiden dan wakil presiden
b)
B. Anggota DPR
c)
C. Anggota dewan Konstituante
d)
D. Anggota Kabinet
e)
E. Anggota DPR dan Dewan Konstituante
7.
Sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di suatu daerah disebut ….
a)
A. Eksekutif
b)
B. Yudikatif
c)
C. Legislatif
d)
D. Federatif
e)
E. Eksaminatif
8.
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif,eksekutif,dan yudikatif,dinamakan....
a)
A. Interest group
b)
B. Pressure Group
c)
C. Political Figures
d)
D. Infrastruktur Politik
e)
E. Suprastruktur Politik
9.
Dalam menjalin kerja sama dengan negara lain sangat diperlukan strategi untuk menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh yang dikenal dengan politik luar negeri. Bagi bangsa Indonesia menggunakan politik….
a)
A. Bebas dan aktif
b)
B. Pasif
c)
C. Efektif
d)
D. Normatif
e)
E. Selektif
10.
Keuntungan pertahanan Negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan disiapkan untuk menghadapi ancaman non militer disebut …….
a)
A. Pertahanan militer
b)
B. Pertahanan non militer
c)
C. Perlawanan rakyat
d)
D. Perlindungan msyarakat
e)
E. Pengabdian sesuai profesi
11.
Hak asasi yang dimiliki manusia tidak tergantung pada pengakuan pihak lain karena ……
a)
A. Diakui oleh manusia secara universal
b)
B. Dijamin secara hokum
c)
C. Dijamin oleh pemerintah Negara
d)
D. Telah dimiliki manusia sejak lahir
e)
E. Melekat pada setiap pribadi manusia
12.
Yang merupakan pernyataan yang sesuai dengan pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945 adalah ………
a)
A. setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
b)
B. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
c)
C. setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
d)
D. setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
e)
E. setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
13.
Amanat UUD 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi social masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan ……
a)
A. Lingkungan dan nilai-nilai masyarakat dan agama yang ada di Indonesia
b)
B. Nilai-nilai tradisional Indonesia yang masih banyak unsure mistik dan takhayul
c)
C. Tingkat kesenjangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat Indonesia
d)
D. kepentingan dunia industri agar dapat mengekploitasi sumber kekayaan alam sebesar-besarnya untuk memperoleh keuntungan
e)
E. ketertinggalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan Negara-negara lain
14.
Masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan peran serta masyarakat berupa…..
a)
A. Perlindungan hak secara maksimal untuk menghindari pengingkaran kewajiban
b)
B. Optimalisasi karakter untuk meminimalisir pelanggaran hak
c)
C. Penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara
d)
D. Pengawasan, masukan, dan pencegahan upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
e)
E. Peningkatan profesionalisme lembaga keamanan negara
15.
Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk ….
a)
A. Pelanggaran hak
b)
B. Pengingkaran kewajiban
c)
C. Pelanggaran kewajiban
d)
D. Pengingkaran hak
e)
E. Pelanggaran hak dan kewajiban
16.
Upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan dikeluarkannya Keppres No. 50 / 1993 pada 07 Desember 1993 yang mengatur tentang ….
a)
A. Deklarasi Universal HAM
b)
B. Pembentukan pengadilan HAM
c)
C. Komisi Nasional HAM
d)
D. Deklarasi sedunia tentang HAM
e)
E. Pembentukan rencana aksi HAM
17.
Secara universal demokrasi yang berlaku mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali ….
a)
A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
b)
B. Kesetaraan diantara warga negara
c)
C. Kemerdekaan atau kebebasan yang diakui oleh warga negara
d)
D. Supremasi hukum dan legalitas kebijakan hukum
e)
E. Kebebasan individu selaras dengan hak asasi manusia
18.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari....
a)
A. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1
b)
B. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2
c)
C. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3
d)
D. Wakil Presiden No X
e)
E. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1
19.
Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politika dalam artian pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan, sebab …….
a)
A. Ketiga badan pemegang kekuasaan terdapat hubungan yang bersifat kerjasama
b)
B. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif harus tunduk pada DPR
c)
C. Ketiga kekuasaan itu berada ditangan MPR
d)
D. Ketiga kekuasaan itu memiliki tugas pokok masing-masing
e)
E. Indonesia lebih memilih prinsip kekeluargaan di antara lembaga Negara
20.
Seorang warga Negara Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis memiliki anak di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, maka status kewarganegaraan anaknya adalah ……
a)
A. Apatride
b)
B. Memperoleh satu kewarganegaraan
c)
C. Memperoleh dengn permohonan
d)
D. Bipatride
e)
E. Pengajuan warga Negara
21.
Dalam bidang social budaya, kemajuan IPTEK telah membawa pengaruh dalam prilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat,. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, cenderung memberikan pengaruh yang negative. Oleh karena itu, kita harus mmbentengi diri dengan cara …….
a)
A. Membatasi pergaulan dengan orang asing
b)
B. Membatasi penggunaan internet
c)
C. Membatasi penggunaan media social
d)
D. Memperkuat kepribadian bangsa
e)
E. Memperkuat penguasaan IPTEK
22.
Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun, bangsa Indonesia tidak ingin memperluas wilayahnya. Kepentingan nasional bangsa Indonesia hanya ingin senantiasa satu dan utuh. Pernyataan tersebut sesuai dengan aspek ….
a)
A. Geografis
b)
B. Sosial budaya
c)
C. Historis
d)
D. Geopolitik
e)
E. Geostrategis
23.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut diatur dalam ….
a)
A. UU No. 32 Tahun 2004
b)
B. UU No. 33 Tahun 2005
c)
C. UU No. 34 Tahun 2006
d)
D. UU No. 35 Tahun 2007
e)
E. UU No. 36 Tahun 2008
24.
Peran lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi rakyat pencari keadilan. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan lembaga negara yang diberi kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut adalah kewenangan dari ….
a)
A. Pengadilan Negeri
b)
B. Pengadilan Tinggi
c)
C. Mahkamah Agung
d)
D. Mahkamah Konstitusi
e)
E. Komisi Yudisial
25.
Perlindungan dan penegakkan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan,pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakkan hukum tersebut sangat penting agar….
a)
A. Kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
b)
B. Menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk alat penguasa negara
c)
C. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum
d)
D. Tercipta persamaan dimata hukum antar warga masyarakat yang homogeny
e)
E. Terwujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegakkan hukum.
26.
Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi ,kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,yang di atur dalam pasal....
a)
A. Pasal 18 ayat 2
b)
B. Pasal 18 ayat 3
c)
C. Pasal 18 ayat 1
d)
D. Pasal 18 ayat 4
e)
E. Pasal 18 ayat 5
27.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorong untuk ….
a)
A. Ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali
b)
B. Ditempuh dengan jalan musyawarah dan mufakat
c)
C. Semangat kesukubangsaan yang lebih mengutamakan kebesaran suku bangsanya
d)
D. Meraih kemajuan adab dan setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia
e)
E. Mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat
28.
Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah....
a)
A. UU No39 Tahun 1999
b)
B. UU No 2 Tahun 2002
c)
C. UU No. 18 Tahun 2003
d)
D. UU No. 16 Tahun 2004
e)
E. UU No. 48 Tahun 2009
29.
Sikap positif penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia serta nilai-nilai praksis Pancasila adalah ….
a)
A. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
b)
B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c)
C. Saling menghormati antar umat beragama
d)
D. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia
e)
E. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusi
30.
Dasar hukum keberadaan lembaga peradilan di Indonesia yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, diatur dalam ….
a)
A. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
b)
B. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
c)
C. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
d)
D. UU No. 48 Tahun 2009
e)
E. UU No. 4 Tahun 2004
31.
Perhatikan hal-hal di bawah ini
1). Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
2). Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3). Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan atau eksekutif
4). Kekuasaan mayoritas
5). Tirani minoritas
Pemerintah yang baik adalah yang demokratis. Adapun cirri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditujukan oleh nomor …..
a)
A. 1 dan 2
b)
B. 2 dan 3
c)
C. 3 dan 4
d)
D. 4 dan 5
e)
E. 5 dan 1
32.
Demokrasi pancasila merupakan budaya demokrasi yang bercorak khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip demokrasi diantaranya ……
a)
A. Bebas berusaha dengan cara apapun asal tidak mengganggu orang lain
b)
B. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
c)
C. Pengambilan keputusan atas dasar musyawaroh
d)
D. Selalu berusaha agar mendapat penghargaan dari masyarakat
e)
E. Setiap usaha dan kegiatan tidak boleh merugikan orang lain
33.
Dalam upaya untuk menngkatkan integritas nasional bangsa Indonesia, maka perlu kiranya adanya factor pendukung integritas nasional ……
a)
A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan
b)
B. Adanya sikap berlebihan terhadap daerahnya
c)
C. Adanya sikap yang selalu mendahulukan kehendaknya
d)
D. Consensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan
e)
E. Upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
34.
Disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada Negara yang memiliki keragaman. Disentegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut yang bukan termasuk upaya yang digunakan dalam penanggulangan disentregrasi bangsa adalah …..
a)
A. Meningkatkan ketahanan nasional
b)
B. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme
c)
C. Menggunakan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain
d)
D. Menonjolkan sikap chauvunisme yang berlebihan
e)
E. Menumpas setiap gerakan sparatisme secara tegas dan tidak kenal kompromi
35.
Dalam rangka upaya untuk menciptakan suatu keadilan dalam hokum, maka setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum, hal ini sesuai dengan ……………
a)
A. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945
b)
B. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945
c)
C. Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945
d)
D. Pasal 28 D ayat 2 UUD NRI 1945
e)
E. Pasal 28i ayat 4 UUD NRI 1945
36.
Dalam membangun hubungan internasional, setiap Negara dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan …….
a)
A. Memperkuat sumber daya alam
b)
B. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam menbina dan menegakkan perdamaian dunia
c)
C. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap warga Negara
d)
D. Setiap Negara tidak dapat berdiri sendiri
e)
E. Setiap Negara ingin terlihat lebih baik dari Negara lain
37.
Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara sedang marak di tanah air. Upaya yang dapat diambil pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain ……
a)
A. Supremasi hokum dan demokrasi harus ditegakkan
b)
B. Menjalin hubungan kerja sama dengan Negara lain
c)
C. Mengurangi pajak yang harus dibayar oleh warga Negara
d)
D. Meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan ketahanan Negara
e)
E. Memberikan sanksi langsung kepada warga Negara yang melanggar
38.
Perhatikan pernyataan berikut !
1) Kehidupan masyarakat sehari-hari bersifat inklusif
2) Kesadaran untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan antar warga sangat tinggi
3) Integrasi social berlangsung secara lambat, terjadi Karena paksaan, dan cenderung tidak bertahan lama
4) Kebragaman dalam masyarakat menyebabkan kesepakatan bersama cenderung sulit untuk dikembangkan
5) Terdapat perbedaan struktur social antar masyarakat yang tidak saling mendukung atau bersifat komplementer
Karakteristik masyarakat majemuk ditunjukkan pada angka ……
a)
A. 1 dan 2
b)
B. 1 dan 3
c)
C. 2 dan 3
d)
D. 3 dan 4
e)
E. 4 dan 5
39.
Upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dalam berbagai upaya di bawah ini, antara lain……
a)
A. Upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam peradilan pidana
b)
B. Upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam peradilan perdata
c)
C. Upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen
d)
D. Upaya perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual
e)
E. Upaya perlindungan dan penegakan hak perindustrian
40.
Berikut ancaman non militer yang berdimensi sosial budaya, …. ….
a)
A. Kemiskinan yang terjadi karena kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
b)
B. Kebodohan karena putus sekolah
c)
C. Keterbelakangan
d)
D. Keterbukaan
e)
E. Ketidaksiapan menghadapi globalisasi
41.
41. jelaskan pengertian system hokum Nasional !
4 lines
42.
42. jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah!
4 lines
43.
43. Sebutkan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945!
4 lines
44.
44. sebutkan sunber-sumber hokum formal!
4 lines
45.
45. sebutkan 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi!
4 lines
Reset
