WorksheetsUJIAN AKHIR SEKOLAH (MAPEL PPKN, XII)
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diartikan sebagai...
Sistem Pemerintahan
Sistem Imigrasi
Sistem Politik
Suprastruktur Politik
Sebuah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi disebut....
Sistem Pemerintah
Sistem Politik
Suprastruktur
Infrastruktur
Sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan, pengertian tersebut disampaikan oleh....
David Easton
Robert A. Dahl
Jack C. Plano
Rusadi Kantaprawira
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif adalah...
Sistem Politik
Sistem Pemerintahan
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Di Indonesia terdapat kelompok kekuatan infrastruktur politik, salah satu yang bukan merupakan kelompok kekuatan infrastruktur politik adalah...
KPK
Partai politik
Interest Group
Media komunikasi politik
Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan angggota masyarakat dan bangsa melalui pemilu, merupakan kelompok infrastruktur....
Partai politik
Interest Group
Kelompok penekan
Media komunikasi Politik
Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijkan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka, merupakan kelompok kekuatan infrastruktur...
Partai Politik
Kelompok Kepentingan
Kelompok Penekan
Media Komunikasi Politik
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali...
Presiden
Wakil Presiden
Komisi Yudisial
KPK
Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan lembaga tertinggi negara adalah...
Presiden
MPR
BPK
DPR
Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, diatur dalam UUD pasal...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 2 ayat 1
Pasal 3 ayat 1
Pasal 4 ayat 2
DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui...
Lotre
Diajukan Presiden
Dicalonkan oleh ketua MPR
Pemilu dari setiap provinsi
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUD NRI pasal...
Pasal 24 ayat 1
Pasal 24 ayat 2
Pasal 24 ayat 3
Pasal 24 ayat 4
Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah....
Memutus pembubaran partai politik
Membawahi peradilan di Indonesia
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Merancang Undang Undang
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal...
Pasal 24 ayat 1
Pasal 24 ayat 2
Pasal 24 ayat 4
Pasal 24 ayat 3
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak anggota yang bukan merupakan hak dari DPR adalah...
Hak Angket
Hak Interpelasi
Hak Menyatakan Pendapat
Hak Memberhentikan Presiden
Ketika Presiden mengeluarkan kebijakan dan dirasa tidak baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka yang berhak menyatakan pendapat merupakan...
MPR
DPR
BPK
MA dan MK
Dalam kasus peradilan, yang hanya memiliki 9 hakim, merupakan...
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi Negeri
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang bukan merupakan tiga unsur pokok yang bersifat sinergis adalah...
Unsur pemerintah
Unsur Swasta/Wirausaha
Unsur Warga Masyarakat
Unsur Kepentingan
Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, salah satunya merupakan...
Maraknya kasus KKN
Berkurangnya Gotong Royong
Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan
Sistem informasi yang kurang menjamin akses masyarakat
Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi, dan pencegakan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework, merupakan definisi good governance menurut...
World Bank
KBBI
Rusandi Kantaprawira
Soekarno
Kekuasaan ditangan rakyat serta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut merupakan pengertian dari ....
demokrasi
revolusi
reformasi
birokrasi
desentralisasi
Kekuasaan tertinggi sebuah negara ada ditangan sejumlah besar dari rakyat yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Hal tersebut merupakan pengertian demokrasi menurut ....
Abraham Lincoln
Henry Mayo
Solly Lubis
Philippe C. Schmitter
John Locke
Sebuah negara memiliki kriteria demokratis jika ...
memiliki lembaga peradilan yang superpower
kreativitas ditentukan oleh negara
negara memberi kebebasan penuh untuk mengkritik pemerintah
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kesejahteraan
masyarakat berhak menentukan regulasi yang cocok sesuai kondisi wilayah
Demokrasi yang memangdang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas merupakan demokrasi ....
formal
materiil
terpimpin
gabungan
campuran
Pada demokrasi presidensial, roda pemerintahan dijalankan oleh ...
raja
menteri
parlemen
presiden
perdan menteri
Salah satu kriteria terwujudnya demokrasi menurut G.Bingham Powell adalah ...
legitimasi pemerintah berdasarkan klaimnya mewakili keinginan para pejabat pemerintahan
klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara fluktuatif
kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemulih maupun calon yang dipilih
para pemilih tidak dapat dipaksa dan suara mereka bersifat terbuka
para warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, dalam forum yang ditentukan oleh pemerintah
Pelaksanaan demokrasi masih terkendala oleh banyak faktor. Salah satu nya adalah dominasi kekuasaan dari pihak-pihak yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya saja. Hal ini dapat menimbulkan dampak,seperti ....
tercapainya konsensus nasional dalam perumusan kebijakan
terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat
lemahnya lembaga peradilan dalam menangani kasus HAM
pelaksanaan pemilu secara berkala
munculnya kebebasan pers
Setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola produksi barang atau jasa untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip persamaan dalam bidang ...
ekonomi
politik
hukum
sosial
kesempatan
Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk ....
mengubah susunan pemerintahan
mengubah sistem pemrintahan negara
membentuk partai politik
mengubah anggaran negara
mengubah aturan perundangan negara
Periode perkembangan demokrasi yang tidak pernah dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi ....
liberal
terpimpin
pancasila pada masa orde baru
reformasi
parlementer
Pada masa demokrasi terpimpin, praktik sistem politik berpust pada presiden dengan salah satu kebijakannya ...
pengangkatan presiden lewat pemilihan umum
presiden diangkat dan diberhentikan MPR
pengangkatan presiden seumur hidup dalam sidang umum MPRS tahun 1963
pembubaran MPRS
kebebasan NASAKOM dalam politik penerintah
masuknya pengaruh PKI dalam konsep nasakom, memberi peluang pada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya yang puncaknya ditandai peristiwa ...
gerakan G30 S/PKI
kebangkitan G 30 S PKI
kejayaan nasakom Indonesia
pengasingan soekarno
pembubaran PKI
Pemerintahan Soeharto yang telah bertahan selama 32 tahun berakhir ketika terjadi perlawanan rakyat melalui gerakan ...
reformasi 1998
restrukturisasi 1998
revitalisasi 1998
reorganisasi 1998
rekoordinasi 1998
Bangsa Indonesia melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya secara langsung pada tahun ...
2001
2002
2003
2004
2005
Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara...
Warga negara suatu negara dengan warga negara lain
Negara dan individu / badan hukum
Negara dan negara
Suatu negara dengan warga negara lain
Warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/ badan hukum, serta negara dan negara
Faktor eksternal terjadinya kerjasama antar negara adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain yang terdiri dari
Penguasaan oleh negara lain
Permasalahan ekonomi
Gangguan politik
Masalah sosial
Intervensi negara lain
Indonesia memprakasai GNB dan ASEAN merupakan tindakan yang berperan politik luar negeri bebas aktif atau kontribusi yang dapat diberikan dalam...
Hubungan internasional
Kesepakatan internasional
Kebersamaan internasional
Keseragaman internasional
Keselarasan internasional
Negosiasi dalam tahapan perjanjian internasional dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk negara dengan syarat harus membawa...
Surat kuasa penuh
Surat diplomatik
Surat nota dinas
Surat pengantar
Perjanjian internasional
Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional yang dikategorikan contoh politik bebas adalah...
Indonesia memprakasai GNB pada tahun 1961
Indonesia terkait dengan upaya perdamaian dunia
Indonesia tidak memilih blok barat atau timur
Indonesia sudah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan /DK
Sekretariat ASEAN terletak di jakarta
Kerjasama RI-Vietnam pada tanggal 25 Juni 2015 kesepakatan bidang politik, contoh tersebut termasuk istilah perjanjian internasional
Deklarasi
Modus vivendi
Pertukaran nota
Traktat
Perikatan
Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain diatur dalam pasal... UUD 1945
10
11
12
13
14
Hak seorang perwakilan diplomatik dan konsuler yang mencakup halaman dan bangunan-bangunannya adalah
Imunitet
Kekebalan
Kebebasan
Diplomatik
Ekteritorialitas
Bukti negara Indonesia sebagai negara kepulauan dalam hubungan internasional yang sudah mendapat pengakuan dari negara negara tetangga adalah
Indonesia dan Australia mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu
Indonesia dan Argentina kunjungan ahli pertanian dan pertenakan
Indonesia dan Afrika selatan tentang kemitraan strategis
Indonesia dan India mengenai peningkatan perdagangan
Indonesia dan Amerika serikat berdasarkan prinsip kesetaran
Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia merupakan tujuan organisasi internasional
PBB
ASEAN
GNB
APEC
OPEC
Salah satu peran aktif Indonesia di tingkat ASEAN adalah
Menteri luar negeri Indonesia pernah menjabat ketua sidang ke-26 Majelis Umum PBB
Turut berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi norma perlindungan HAM
Penggagas ASEAN Framework for regional comprehensive economic partnership
Terpilih menjadi anggota dewan penasehat pusat penganggulangan terorisme
Menjabat sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
Berikut ini yang bukan termasuk 5 negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia adalah ...
Mesir
Suriah
Lebanon
Arab Saudi
Pakistan
Berikut ini merupakan negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok, yaitu .....
Yugoslavia
Prancis
Inggris
Kuba
Bulgaria
Berikut ini peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik, kecuali ....
Meloloskan resolusi yang mengecam Agresi Militer Belanda
Memprakarsai ditetapkannya KMB di Den Haag, Belanda.
Membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville.
Membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.
Turut serta membantu kemerdekaan Indonesia
Berikut ini bentuk kerja sama yang dikembangkan Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia, kecuali ....
Menjadi anggota PBB pada 28 September 1950
Menjadi salah satu pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967
Bergabung dengan NATO pada 4 April 1949
Memprakarsai penyelenggaraan KAA pada 1955
Salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961
Berikut ini merupakan negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok, yaitu .....
Yugoslavia
Prancis
Inggris
Kuba
Bulgaria
