NEW
Font size
WorksheetsPengujian Tagihan Belanja Negara BP/BPP
Total questions: 45
Worksheet time: 2hrs 15mins
1. Pemberian kewenangan kepada pejabat perbendaharaan untuk melakukan pengujian tagihan pada prinsipnya adalah penerapan paradigma dari....
let the manager manage
check and balance mechanism
financial management
tranparansi
2. Salah satu prinsip yang terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan dalam pasal 21 UU No. 1/2004 adalah….
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan disetujui KPA
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum disetujui PPK
3. pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan….
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
menguji kebenaran SPM
menguji kebenaran SP2D
menguji ketersediaan barang/jasa yang bersangkutan
4. Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian....
wetmatigheid
doelmatigheid
bestmatigheid
rechtmatigheid
5. Pengujian terhadap kebenaran hak tagih rekanan dari suatu kegiatan, dapat dilihat dari dokumen....
DIPA
POK
kontrak/SPK
APBN
6. Pengujian yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pembayaran pekerjaan konstruksi adalah:
pengujian wetmatigheid saja
pengujian doelmatigheid saja
pengujian wetmatigheid, rechmatigheid dan doelmatigheid
pengujian wetmatigheid dan rechmatigheid
7. Akun dengan nomor 52 XXXX adalah akun untuk....
uang lembur
tunjangan
honor
belanja barang
8. Yang tidak termasuk kelompok belanja modal adalah....
pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian, dan pelayanan
belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang beranda di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut
biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi dan restorasi gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya
biaya pemeliharaan sehari-hari gedung kantor
9. Akun Belanja Pegawai dikelompokkan ke dalam akun....
akun 41xxxx
akun 21xxxx
akun 51xxxx
akun 52XXXX
10. Pembelian ban mobil dinas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) termasuk jenis belanja....
modal
pegawai
jasa
barang
11. Biaya perjalanan dinas dalam negeri dapat dibayarkan dengan …
Uang Persediaan
Langsung (LS)
Uang Persediaan dan Langsung (LS)
Uang Persediaan atau Langsung (LS)
12. Dalam mekanisme UP TUnai, pembayaran kepada rekanan dibayar dengan cara....
dibayar oleh Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bendahara secara tunai
dibayar oleh Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bendahara secara tunai atau cek atau internet banking
dibayar oleh KPA secara tunai
dibayar oleh PPK melalui rekening Bendahara
13. Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara….
dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga
dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada yang berhak
dibayar langsung dari rekening Bendahara
dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara
14. Pengajuan SPM UP ke KPPN harus dilampiri dengan dokumen….
kuitansi
surat pertanggung jawaban belanja (SPTB)
Berita Acara Pembayaran
Surat Pernyataan dari KPA bahwa dana tersebut tidak akan dipakai untuk pembayaran yang bersifat LS
15. Dokumen yang harus dilengkapi agar dapat dibayarkan sebesar 100% Pekerjaan Konstruksi adalah:
Berita Acara Serah Terima (BAST) ditambah Retensi
Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 ditambah Jaminan Pemeliharaan
Berita Acara Serah Terima (BAST) 2 ditambah Retensi
Berita Acara Serah Terima (BAST) ditambah Jaminan Pemeliharaan
16. Berdasarkan Peraturan, SPM UP dapat diajukan oleh satuan kerja....
segera setelah DIPA diterima
setelah ada transaksi
pada triwulan pertama
menjelang akhir tahun anggaran
17. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagai lampiran SPM TUP tidak memuat hal-hal tentang….
dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara
tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung
dana akan digunakan selama satu tahun
18. Kementerian Sosial membeli 1 (satu) unit mobil yang memiliki kemampuan sebagai dapur umum senilai satu milyar rupiah yang akan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan mata anggaran ……
532111
526112
523111
533111
19. Kuitansi dipergunakan untuk perjanjian pengadaan barang dengan nilai….
kurang dari Rp5.000.000,00
sampai dengan Rp50.000.000,00
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
di atas Rp100.000.000,00
20. Pembayaran belanja barang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus disertai bukti pengeluaran minimal berupa....
bukti pembelian
bukti pembayaran
kontrak
SPK
21. Pemberian Kekurangan gaji dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila, kecuali..
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima tepat waktu.
SK Mutasi dalam jenjang Eselon IVa diterima tepat waktu
SK PNS diterima tepat waktu
SK Kenaikan Jabatan diterima tepat waktu
22. Dalam hal pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar …. dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya
30%
20%
10%
5%
23. Uang harian besarnya ditetapkan dengan tarif tertentu (ditetapkan secara lumpsum) dan meliputi uang makan, uang saku dan….
transport lokal
transport keberangkatan
transport kepulangan
transport keberangkatan dan kepulangan
24. Kewenangan untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas ada pada….
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
PPK
KPPN
25. Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan pengajuan Uang Muka atau UP yang dananya bersumber dari PNBP adalah....
maksimal 20 persen dari pagu
diajukan terpisah dengan UP yang bersumber dari Rupiah murni
diajukan setelah UP Rupiah Murni dipertanggungjawabkan
harus dilampiri dengan formulir yang menunjukkan UP/TUP tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan
26. Yang berhak mendapatkan uang lembur dari satuan kerja adalah..
Seluruh Pegawai yang bekerja melebih jam kerja
Hanya Pejabat yang bekerja melebih jam kerja
Pegawai yang terdaftar dalam daftar surat perintah kerja lembur
Security yang bertugas malam
27. GUP untuk PNBP diajukan apabila….
tahun anggaran telah berakhir
telah ada setoran PNBP yang cukup
diperintahkan oleh kantor pusat
disesuaikan kebutuhan
28. Berikut adalah larangan pembebanan dalam belanja negara, kecuali..
Pembuatan spanduk hari ulang tahun Kementerian/Lembaga
Pembuatan kartu ucapan hari raya idul fitri
Pemberian karangan bunga dalam kematian seorang pegawai
Konsumsi rapat dinas yang dihadiri Pejabat dari luar Kementerian yang bersangkutan
29. Apabila UP dana PNBP tidak mencukupi, dapat mengajukan TUP sebesar….
kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan Maksimum Pencairan (MP)
sesuai pagu dana maksimal
sebesar kebutuhan riil sampai akhir tahun anggaran
sesuai permintaan KPA
30. Instansi pengguna terpusat baru dapat mengajukan GUP setelah….
UP habis
mendapat persetujuan dari KPPN
melampirkan SSBP
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan terkait Maksimal Pencairan dana telah terbit
31. Nilai yang harus dibayarkan kepada penyedia untuk satu unit Laptop dengan Uang Persediaan Tunai ketika belanja di Portal BELA PENGADAAN adalah..
Rp15 juta ditambah PPN
Rp15 juta dikurang PPN dikurang PPH pasal 22
Rp15 juta saja
Rp15 juta ditambah PPN dikurang PPH pasal 22
32. Berikut ini yang bukan merupakan tata cara penarikan dana PHLN yang harus dilakukan pada KPPN Jakarta Khusus Pinjaman dan Hibah adalah….
pembayaran langsung (direct payment)
rekening khusus
pembukaan L/C
pembiayaan pendahuluan
33. Pembayaran LS digunakan untuk pembayaran kepada, kecuali..
Pembayaran Kekurangan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai
PT Asam Manis selaku Pelaksana Capacity Building Balai Diklat Keuangan Medan
Universitas Guna Darma Selaku Pelaksana Swakelola
Kepala Desa Tampan selaku Pelaksana Swakelola
34. Tata cara penarikan dana PHLN yang dilakukan melalui KPPN Jakarta Khusus PHLN atas permintaan PA/KPA kantor/satuan kerja dengan cara mengajukan kepada PPHLN untuk membayar langsung kepada pihak yang ditunjuk/rekanan disebut….
pembayaran langsung (direct payment)
rekening khusus
pembukaan L/C
pembiayaan pendahuluan
35. Kontrak yang tidak dapat dibayarkan dengan uang persediaan adalah...
Pengadaan ATK sebesar tujuh puluh lima juta rupiah
Pengadaan Genset sebesar seratus juta rupiah
Pembayaran honorarium narasumber duaratus lima juta rupiah
Pembelian pesawat drone untuk keperluan militer sebesar duaratus juta rupiah
36. Rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank lain, untuk menampung sementara dana PHLN tertentu disebut….
rekening khusus (special account)
rekening dana talangan
rekening sementara
rekening antara
37. Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan dalam pembayaran dengan menggunakan SPK bagi pembayaran yang bersumber dari PHLN adalah….
sumber dan nomor PHLN
rincian porsi pembiayaan dari PHLN dan porsi pendamping
peraturan terkait perpajakan
pembayaran harus dengan US dollar
38. Untuk satker yang mempunyai DIPA yang bersumber dari PNBP, besarnya UP yang bisa diberikan untuk pagu sebesar Rp.800.000.000,- diberikan dengan ketentuan :
1/12 dari pagu PNBP maksimal 50 juta
1/12 dari pagu PNBP maksimal 100 juta
20 % dari pagu PNBP maksimal 100 juta
20 % dari pagu PNBP maksimal 500 juta
39. Mata anggaran untuk honor Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ dengan nilai paket sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratur milyar rupiah) adalah
533111
533112
533113
521115
40. Yang mentransfer ke initial deposit sebesar yang diminta ke dalam rekening khusus loan adalah..
Kementerian/Lembaga
Bank Indonesia
Lender
Badan Internasional
41. Kontrak Pekerjaan Konstruksi senilai Rp5.000.000.000,00 maka besar nilai uang muka maksimum yang dapat diberikan adalah:
40% x Rp5.000.000.000,00
50% x Rp5.000.000.000,00
30% x Rp5.000.000.000,00
20% x Rp5.000.000.000,00
42. Pembayaran Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme LS harus mencantumkan antara lain kecuali:
Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan
Surat pernyataan PPK mengenai penetapan pemenang
Berita acara penyelesaian pekerjaan
Berita acara serah terima pekerjaan
43. Salah satu pengujian yang dilakukan satuan kerja adalah dalam aspek Rechtmatigheid. Pengujian Rechtmatigheid menjawab pertanyaan :
apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak?
apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah atau tidak?
apakah output dari suatu pelaksanaan kegiatan/subkegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran subkegiatan?
Apakah pengujian dari persyaratan tagihan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan?
44. Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan untuk kegiatan-kegiatan kecuali.....
Forum Group Discussion
Rapat Koordinasi Kerja
Diseminasi
Pendidikan dan Pelatihan
45. Pengadaan Jasa Konsultansi senilai Rp. 20.000.000 paling tepat menggunakan:
Bukti pembelian
Kuitansi
Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
