Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tepat adalah: (1) UU/PERPU; (2) Peraturan Presiden; (3) Peraturan Pemerintah; (4) UUD Tahun 1945; (5) PERDA Provinsi; (6) Ketetapan MPR; (7) Perda Kabupaten/Kota

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas, kecuali:

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan ukuran huruf

Naskah Produk Hukum Daerah diketik dengan batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir

Naskah Produk Hukum Daerah diketik menggunakan paragraf dengan jarak spasi

Pencantuman Nomor Halaman Produk Hukum Daerah terletak pada:

Berikut contoh penulisan nomor halaman yang benar

Menu yang digunakan untuk menghilangkan nomor halaman pertama suatu rancangan adalah dengan memberikan tanda centang (v) pada kotak:

Untuk memudahkan proses penyusunan rancangan maka diperlukan menu "navigation" berikut cara menampilkan panel navigation adalah:

Berikut ini penggunaan elipsis yang tepat pada rancangan judul adalah

Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:

Berikut ini penulisan nama pejabat yang tidak tepat dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan produk hukum daerah, kecuali:

Judul suatu produk hukum memuat: Jenis; Nomor; Tahun pengundangan atau penetapan; dan Nama Peraturan Perundang-undangan

Judul Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf KAPITAL yang diletakkan di tengah marjin, diakhiri tanda baca titik ( . ) dan tanpa singkatan

Judul penjelasan pada Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang diawali dengan frasa PENJELASAN ATAS yang ditulis dengan huruf kapital

Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Daerah

Setiap Peraturan Daerah wajib memiliki Lampiran

Pembukaan Peraturan Daerah, terdiri atas: Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum, Diktum

Pada Peraturan Daerah terdapat Diktum yang terdiri atas: kata Memutuskan; kata Menetapkan; dan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-Undangan memuat unsur (secara berurutan):

Langkah untuk menghilangkan nomor halaman depan (- 1 -) pada suatu rancangan adalah Double klik pada area nomor halaman + beri tanda √ pada menu Different First Page + klik ok

Berikut ini langkah penulisan BAB: Klik Heading --- Numbering --- Devine New Format Number --- Number style pilih: (1, 2, 3, …) kemudian ketik BAB sebelum angka arab dan hapus tanda titik (.) jika terdapat setelah angka arab 1 kemudian klik OK

Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran maka pada tiap judul lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi

Nomor halaman pada penjelasan dan lampiran-lampiran dimulai dari halaman - 1 - (tidak mengikuti nomor halaman sebelumnya)

Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri

Dalam perumusan Konsiderans, landasan yang menggambarkan bahwa perda/perkada yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

Dasar Hukum yang Wajib dicantumkan dalam Peraturan Daerah:

Dasar Hukum yang Wajib dicantumkan dalam Peraturan Kepala Daerah:

Berikut ini penulisan kata yang tepat:

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh....