wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL TES PPS PEMILU 2024 PART 1

Total questions: 32

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Berapa jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota :

a)

1% dari jumlah pemilih tetap

b)

1,5% dari jumlah pemilih tetap

c)

2% dari jumlah pemilih tetap

d)

2,5% dari jumlah pemilih tetap

e)

3% dari jumlah pemilih tetap

2.

Apa kepanjangan dari PPS :

a)

Petugas Pemungutan Suara

b)

Panitia Pemuktahiran Suara

c)

Panitia Pemungutan Suara

d)

Panitia Pemilu Suara

e)

Petugas Pemilihan Suara

3.

Dalam melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih. Pantarlih diangkat dan diberhatikan oleh :

a)

PPS

b)

PPK

c)

KPU

d)

KPPS

e)

Pemerintah Daerah

4.

Apa kepanjangan dari Pantarlih :

a)

Panitia Pemuktahiran Data Pemilih

b)

Pelaksana Pemuktahiran Data Pemilih

c)

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih

d)

Panitia Pemuktahiran Data Pemilu

e)

Pelaksana Pemuktahiran Data Pemilu

5.

PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada, kecuali :

a)

PPK

b)

Panwaslu kelurahan desa

c)

Peserta pemilu tingkat kelurahan desa

d)

Perangkat pemerintahan tingkat kelurahn desa

e)

Pantarlih

6.

Berapa jumlah anggota PPS :

a)

2 orang

b)

3 orang

c)

4 orang

d)

5 orang

e)

6 orang

7.

PPS berkedudukan di :

a)

Provinsi

b)

kabupaten Kota

c)

Kecamatan

d)

Kelurahan Desa

e)

Ibu Kota Negara

8.

PPS diangkat dan diberhentikan oleh :

a)

KPU Provinsi

b)

KPU Kabupaten Kota

c)

PPK

d)

KPPS

e)

Bawaslu

9.

Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :

a)

1 orang ketua dan 2 orang anggota

b)

1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota

c)

2 orang ketua dan 1 orang anggota

d)

3 orang ketua merangkap anggota

e)

Semua Salah

10.

Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam :

a)

UU Nomor 3 tahun 2014

b)

UU Nomor 4 tahun 2015

c)

UU Nomor 5 tahun 2016

d)

UU Nomor 7 tahun 2017

e)

UU Nomor 8 tahun 2018

11.

Ketua PPS sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipilih oleh :

a)

PPK

b)

KPU Kabupaten Kota

c)

Anggota PPS

d)

Bawaslu

e)

Panwaslu

12.

Sesuai UU Pemilu, PPS dibentuk paling lambat :

a)

6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara

b)

5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara

c)

4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara

d)

5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara

e)

4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara

13.

Komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan UU Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit :

a)

20%

b)

30%

c)

40%

d)

50%

e)

60%

14.

Dalam melaksanakan tugasnya PPS bertanggungjawab kepada :

a)

Bawaslu

b)

DKPP

c)

KPU Kabupaten Kota

d)

Panwaslu

e)

Bupati

15.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS dibentuk oleh :

a)

KPU

b)

Bawaslu

c)

PKK

d)

PPS

e)

Panwaslu

16.

Berapa jumlah anggota KPPS :

a)

4 orang

b)

5 orang

c)

6 orang

d)

7 orang

e)

3 orang

17.

Siapakah yang bertugas dalam melakukan pemungutan suara di TPS :

a)

KPU

b)

PPK

c)

PPS

d)

KPPS

e)

Pantarlih

18.

Dalam UU nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah :

a)

KPU

b)

Bawaslu

c)

KPU, Bawaslu

d)

KPU, Bawaslu, KPI

e)

KPU, Bawaslu, DKPP

19.

Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah :

a)

DK Bawaslu

b)

DK KPU

c)

MK

d)

DKPP

e)

MKD

20.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh :

a)

KPU Kabupaten Kota

b)

KPU RI

c)

Panitia Pemeilihan Kecamatan (PPK)

d)

KPPS

e)

PPS

21.

Berapa jumlah Pantarlih untuk setiap TPS :

a)

1 orang

b)

2 orang

c)

3 orang

d)

4 orang

e)

5 orang

22.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada :

a)

13 Februari 2024

b)

14 Februari 2024

c)

15 Februari 2024

d)

16 Februari 2024

e)

17 Februari 2024

23.

Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh :

a)

KPU

b)

Presiden

c)

Bawaslu

d)

DPR

e)

MK

24.

Kedudukan kantor KPU terletak dimana :

a)

KPU berkedudukan di Jakarta

b)

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

c)

KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta

d)

KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

e)

KPU Pusat di Jakarta, KPU Provinsi di setiap Provinsi dan KPU Kab.Kota di masing-masing Kabupaten Kota

25.

DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara Pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan :

a)

KPU dan Bawaslu

b)

MK dan Presiden

c)

KPU dan MK

d)

Bawaslu dan MK

e)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota

26.

Di bawah ini merupakan asa-asa penyelenggara pemilu, kecuali :

a)

Jujur

b)

Tertib penyelenggara pemilu

c)

kepentingan umum

d)

Ketokohan

e)

Profesional

27.

Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjnag dan PPS dibubarkan paling lambat :

a)

2 bulan setelah pemungutan suara

b)

3 bulan setelah pemungutan suara

c)

4 bulan setelah pemungutan suara

d)

5 bulan setelah pemungutan suara

e)

6 bulan setelah pemungutan suara

28.

Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat...bulan sebelum hari pemungutan suara.

a)

18

b)

20

c)

22

d)

19

e)

25

29.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :

a)

Bupati

b)

Bawaslu

c)

Gubernur

d)

KPU Provinsi

e)

Presiden

30.

Dalam UU Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang :

a)

umum

b)

langsung

c)

rahasia

d)

jujur dan adil

e)

bebas

31.

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU, ketua KPU Provinsi. dan Ketua KPU Kabupaten KOta bertanggung jawab kepada :

a)

Rapat rutin

b)

Rapat pleno

c)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

d)

Eksekutif, dalam hal ini presiden, Gubernur, dan Bupati Walikota

e)

Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota

32.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali,...

a)

Relawan pengawas pemilu

b)

pendidikan politik bagi pemilih

c)

survey tentang pemilihan

d)

melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih

e)

perhitungan cepat hasil pemilihan