Font size
WorksheetsPH KD 3.6 Kelas 7
Total questions: 25
Worksheet time: 55mins
Masa Perjuangan pada tahun 1811-1818. Berjuang melawan VOC Hindia Belanda dan perjuangannya berakhir dihukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817. Pahlawan tersebut berasal dari Maluku yang Bernama ….
Pangeran Antasari
Pangeran Diponegoro
Kapten Pattimura
Tuanku Imam Bonjol
Perlawanan rakyat Bali berakhir setelah seluruh kerajaan Bali dikuasai oleh bangsa Belanda. Perang Bali dikenal dengan nama perang ....
Gerilya
Penghabisan
Sehari-semalam
Puputan
Sumpah Pemuda merupakan keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan dua hari. Yakni 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta.Baca artikel detikjatim, "13 Tokoh dalam Sumpah Pemuda 1928" yang berisi ....
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia
Teks proklamasi ditanda-tangani oleh Ir. Soekarno dan ....
Chaerul Saleh
Achmad Soebardjo
Drs. Mohammad Hatta
Sayuti Melik
Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain, merupakan makna proklamasi dari aspek ....
Historis
Sosiologis
politis
spiritual
Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai rakyat Indonessisa melawan penjajah.Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan merupakan makna proklamasi dari aspek ....
kultural
politis
hukum
spiritual
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Landasan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut ....
Sila ke-3 Pancasila
Pembukaan UUD 1945 alinea I
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa adalah ....
Aceh
Jakarta
Yogyakarta
Surakarta
UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 18 ayat 1
Pasal 18 ayat 2
Pasal 18 ayat 3
Pasal 18 ayat 4
Tujuh prinsip paradigma dan arah politik yang mendasari pasal 18, 18a dan 18b adalah sebagai berikut ....
Prinsip tidak ada hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil
Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
Prinisip kekhususan dan keragaman daerah.
Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.
Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ....
Otonomi daerah
Daerah otonom
Dekonsentrasi
Tugas pembantuan
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ....
Otonomi daerah
Daerah otonom
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi daerah
Tugas pembantuan
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah ....
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Otonomi daerah
Daerah otonom
Pemerintah pusat atau biasa disebut pemerintah ....
Presiden
Gubernur
Walikota
Bupati
Kewenangan pemerintah pusat meliputi ....
Politik luar negeri dan
Yustisi/hukum
Pertahanan dan keamanan
Moneter/Fiskal dan agama
Pendidikan dan pariwisata
Penyelenggara pemerintah daerah provinsi adalah ....
Presiden
Gubernur
Walikota
Bupati
Dasar hukum otonomi daerah adalah ....
UUD 1945 Amandemen IV, pasal 18, 18A dan 18B
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia anatara lain, kecuali ....
Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang
Melaksanakan pembengunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
Membangun daerahnya demi meningkatkan kemakmuran aparatur pemerintah daerah
Setelah kembali ke tanah air Ki Hajar Dewantara memusatkan perjuangannya dan berhasil mendirikan Perguruan Taman Siswa. Semboyannya terdiri dari tiga yaitu Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani.
Berkat jasa-jasanya yang sangat tinggi maka beliau diangkat sebagai bapak ....
Pembangunan
Pendidikan
Perekonomian
Pertanian
Landasan persatuan dan kesatuan di Indonesia adalah ....
Sila ke-2 Pancasila
Sila ke-3 Pancasila
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Nilai-nilai yang harus diwarisi oleh para generasi muda adalah ....
Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
Tokoh perjuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia
Tujuan melawan penjajah di daerah adalah demi kemerdekaan Indonesia
Bangsa Indonesia sepakat membentuk negara federasi.
Dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya dikumandangkan teks proklamsia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10.00 WIB, di depan rumah Ir. Soekarno di ....
Jl. Proklamasi
Jl. Pegangsaan
Jl. Medan Merdeka Utara
Jl. Medan Merdeka Selatan
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah ....
Membentuk perda bersama kepala daerah
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai apbd yang diajukan kepala daerah
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan apbd
Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur
