NEW
Font size
WorksheetsAkpol PU - Demokrasi
Total questions: 55
Worksheet time: 27mins
Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokrasi adalah…
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Mendukung penggunaan kekerasan seoptimal mungkin
Menjamin perubahan masyarakat secara damai
Menyelenggarakan pergantian pemimipin secara teratur
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
Sebagai seorang Bupati, Pak Galih selalu melibatkan masyarakatumum, komunitas, dn organisasipemuda dalam rapat pembahasan rencana pembangunan wilayah. setiap masyarakat, komunitas, maupun organisasi pemuda tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rencana pembangunan wilayah yang lebih baik. rapat tersebut rutin dilakukan di mimggu ke-2 tiap bulannya.
Uraian tersebut mencerminkan adanya praktik demokrasi ...
tidak langsung
perwakilan
langsung
materiil
formal
Inti demokrasi Pancasila tercermin dalam sila
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Berikut ini dinamika demokrasi yang terjadi pada masa reformasi adalah ...
Kabinet sering jatuh bangun
Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer
Berlakunya demokrasi terpeimpin
Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum
Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja
Perilaku berikut ini yang mendukung tegaknya demokrasi adalah ...
Berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
Pemimpin ditentukan secara turun temurun
Menggunakan kekerasan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi
Lebih mengutamakan hak daripada kewajiban
Membatasi kebebasan mengemukakan pendapat
Pernyataan yang benar tentang demokrasi Indonesia diera reformasi adalah ....
Presiden Indonesia hanya bisa diberhentikan pada akhir masa jabatannya
Presiden dapat dijatuhkan oleh DPR
Mahkamah konstitusi berperan untuk memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden melanggar UUD 1945
Jabatan presiden ditunjuk oleh partai politik
Kabinet di Indonesia sering jatuh bangun
Cara pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan……….
Pemungutan suara
Pendekatan
Mentaati peraturan pimpinan
Musyawarah untuk mufakat
Berdasarkan persetujuan fraksi rakyat
Berikut yang bukan ciri - ciri dari Demokrasi...
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
menjamin tegaknya keadilan
merumuskan kebijakan secara sepihak
manakah dibawah ini yang merupakan penyelewengan pada masa periode demokrasi pancasila di era orde baru...
tidak diberikan kebebasan berpendapat
menjunjung tinggi HAM
adanya kebebasan pers
diberikannya kebebasan berpendapat
pemilu yang transparan
(1) Demokrasi Langsung
(2)Demokrasi Material
(3)Demokrasi Formal
(4)Demokrasi Tidak Langsung
(5)Demokrasi Liberal
Yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ditunjukkan pada nomor ...
a. (1) dan (2)
b. (2) dan (3)
c. (3) dan (4)
d. (1) dan (5)
e. (1) dan (4)
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Mewujudkan rasa keadilan
2) Keseimbangan hak dan kewajiban
3) Pengambilan keputusan dengan voting
4) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
5) Mengutamakan kepentingan golongan.
Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah….
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
2, 3, dan 4
2, 4, dan 5
Demokrasi atau unjuk rasa adalah bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Cermati gambar diatas!
Demokrasi sering dilakukan rakyat dalam negara demokrasi karena. . . .
Bentuk solidaritas
Dilakukan tanpa paksaan
Sudah mendapatkan izin
Menyampaikan aspirasi
Kelompok kepentingan
Demokrasi Pancsila merupakan budaya demokrasi bercorak khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila yaitu ….
menilai pendapat yang berbeda
memadukan pendapat yang berbeda
membandingkan pendapat yang berbeda
memilih pendapat yang berbeda
tidak memakai pendapat yang berbeda
Dinamika sistem pemerintahan di Negara Indonesia mengalami beberapa kali amandemen, berikut ini membedakan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen adalah ….
sebelum amandemen presiden sebagai kepala Negara, sesudah amandemen presiden hanya menjabat sebagai kepala pemerintahan
sebelum amandemen menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sesudah amandemen menteri bertanggung jawab kepada presiden
sebelum amandemen presiden dipilih oleh MPR, sesudah amandemen presiden dipilih oleh rakyat
sebelum amandemen DPA sebagai lembaga tinggi Negara, setelah amandemen DPA tidak menjadi lembaga tinggi Negara
sebelum amandemen kekuasaan presiden tidak terbatas, sesudah amandemen kekuasaan presiden terbatas
Demokrasi pancasila merupakan merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri demokrasi pancasila adalah ….
pemerintahan berjalan dengan konstitusi
ide yang terbaik akan di terima daripada suara terbanyak
adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak minoritas
pemerintahan menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang
terdapat pemilu secara berkesinambungan
Perhatikan informasi berikut!
1. Pengiriman Pasukan Garuda untuk bergabung dengan DK PBB
2. Pidato Presiden dikukuhkan sebagai GBHN
3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden
4. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB
Contoh konkret pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan UUD 1945 diantaranya adalah...
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
3 dan 4
Perhatikan Pernyataan berikut ini:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Membentuk zaken kabinet
3. Pengembalian Irian Barat
4. Menetapkan kembali UUD 1945
5. Pembentukan MPRS dan DPAS
Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam dekret presiden 1959 adalah …
1-2-3
1-4-5
1-3-4
3-4-5
2-3-4
Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah...
OLDEFO
NEFO
NASAKOM
USDEK
MANIKEBU
Demokrasi Terpimpin diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berikut ini yang mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden, kecuali...
Dewan Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar baru.
Persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antar partai.
Dewan Konstituante melakukan reses untuk waktu yang tidak ditentukan.
Dewan Konstituante menyerahkan keputusan kepada presiden
Sejak tahun 1956-1958 Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan
Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....
Menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah
Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
Menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara
Menjalankan roda pemerintahan
Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
Alasan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 adalah ….
Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah
Penolakan DPR untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota DPR terindikasi sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia
Terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Pembentukan DPR-GR
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang didirnya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan “komando rakyat’-nya yang dikenal dengan sebutan ………
Dwi Komando Rakyat.
Tri tuntutan Rakyat.
Tri Komando Rakyat.
Hati Nurani Rakyat.
Komando Gabungan Rakyat.
Latar belakang dikeluarkannya Komando Trikora Oleh Presiden Soekarno adalah ………
Dipindahkannya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta
Diadakannya Long March Jakarta – Yogyakarta
Perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda
Memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat
Pemulihan keamanan dalam negeri
Sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dipimpin oleh....
Presiden
Parlemen
MPRS
DPRS
Perdana menteri
Dalam hubungan luar negeri Indonesia membagi kekuatan dunia menjadi oldefos dan nefos. Adapun yang dimaksud dengan oldefos adalah....
Negara-negara berkembang
Negara-negara asia-afrika yang menginginkan kebebasan
Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa Eropa
Negara-negara barat yang dianggap kapitalis dan imperialis
Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II
Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah....
PBB tidak membantu bangsa Indonesia menyelesaikan masalah Irian Barat
PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda
Keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh kekuatan oldefos
PBB belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal dalam menciptakan perdamaian dunia
Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Pada masa sistem Demokrasi Terpimpin yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia adalah ... .
politik luar negeri yang bebas dan aktif
politik luar negeri dapat menguntungkan Indonesia
politik luar negeri memihak Blok Barat
politik luar negeri memihak pada Blok Timur
politik luar negeri memihak Blok Timur Tengah
Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah…
Terbentuknya Poros Jakarta–Peking menunjukkan Indonesia memihak blok Timur
Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik
Menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat
Membantu Timor-Timur meraih kemerdekaan
Munculnya gagasan Nefo dan Old defo oleh Presiden Soekarno dan memunculkan politik mercisuar. Bagi Sukarno politik mercusuar merupakan ...
upaya Soekarno mendekatkan diri pada blok Barat
cara bangsa Indonesia menjauhkan diri dari pengaruh komunisme
langkah bangsa Indonesia menyamai kekuatan Blok Barat dan Blok Timur
unsur menerangi jalan negara-negara Nefo
respon atas terjadinya Perang dingin yang dianggap mengganggu bangsa Indonesia
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu:
“Nawakarsa”
“Indonesia Menggugat”
“Jalannya Revolusi Kita”
“To Build The World a New”
penemuan kembali revolusi kita
Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya ....
Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
Pembentukan Front nasional
Pembentukan kabinet kerja
Dektrit presiden 5 juli 1959
Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:
1) Pembubaran Konstituante
2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…
Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia
Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer
Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia
Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….
Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia
Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno
Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik
Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945
Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer
Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara Barat. Sikap Indonesia tersebut ditunjukkan dengan kebijakan politik luar negeri berikut ini…
Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok
Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika
Diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia
Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo
Melakukan konfrontasi terhadap Malaysia
Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif sebab condong pada salah satu bporos yaitu Blok Timur. hal tersebut terwujud dari kebijakan berikut ini…
Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo
Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New
Memprakarsai berdirinya GNB
Membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang
Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta
Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah pendapat….
Jhon Locke
Aristoteles
Abraham Lincoln
Montesquieu
J.J. Rousseau
Hakikat demokrasi adalah ......
Rakyat menjalankan keputusan DPR
Pembuatan keputusan bersama
Penguasa diberi kebebasan
Negara berdasarkan kepentingan rakyat
pembagian kekuasaan menurut Abraham Lincoln disebut juga dengan.....
Trias Politica
Politica Management
Potilik devide et impera
Politik Pintu terbuka
Yang bukan termasuk dalam lembaga Legislatif
DPR
DPRD
MPR
DPRD
MA
Yang bukan termasuk kedalam lembaga Lembaga Eksekutif
Presiden
Wakil Presiden
Menteri
BMKG
Yang merupakan Lembaga Yudukatif adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Perlindungan anak Indonesia
Komisi Perlindungan Perempuan
Badan Sar Nasional
Komisi Yudisial
demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan disebut dengan.........
Demokrasi Formal
Demokrasi Material
Demokrasi Gabungan
Demokrasi Rakyat
Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi sila Pancasila ke ....
1
2
3
4
5
Dibawah ini merupakan Klasifikasi Demokrasi Kecuali...
Berdasarkan Titik berat Perhatiannya
Berdasarkan Ideologi
Berdasarkan Agama
Berdasarkan Proses penyaluran kehendak rakyat
Trias Politica adalah sistem pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian yakni Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan yang mana yang berwenang untuk melaksanakan Undang-undang...
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Paham Demokrasi yang dilaksanakan dengan menggunakan perwakilan disebut dengan...
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Langsung
Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi Perwakilan
Periode Demokrasi Pancasila pada tahun 1965-1998 sering disebut dengan masa...
Orde Baru
Orde Lama
Revolusi
Reformasi
Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang ditempuhnya, ini adalah pengertian dari...
Akuntabilitas
Rotasi Kekuasaan
Rekrutmen politik yang terbuka
Pemilihan Umum
Pemenuhan hak-hak dasar
Pelaksanaan Demokrasi Reformasi terjadi pada tahun...
1945-1949
1949-1959
1959-1998
1998-Sekarang
Demokrasi Parlementer hanya bertahan selama...
8 Tahun
9 Tahun
10 Tahun
11 Tahun
32 Tahun
Ir Soekarno Pernah meneribitkan Dekrit Presiden untuk membubarkan Dewan Konstituante, Tanggal berapakah dekrit tersebut diterbitkan...
5 Juli 1959
11 Maret 1966
30 September 1965
1 Juni 1960
dibawah ini yang bukan termasuk prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.....
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi dengan rule of law
Demokrasi deangan HAM
Demokrasi Pemerintahan
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959 dikenal dengan demokrasi.....
Pancasila
Rakyat
Parlementer
Konstitusional
Terpimpin
Pemilihan Umum merupakan salah satu prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun....
1999
2004
1955
2009
1971
Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa....
Berjalannya sistem check and balances
Sistem peradilan yang independen
Pemerintahan berdasarkan konstitusi
Hakim dilindungi oleh militer
Hakim tak melihat realitas sosial
