Etika bersifat lahiriah, moral bersifat batiniah

Moral menilai tindakan, etika menelaah motif dan nilai di balik tindakan

Etika berasal dari agama, moral berasal dari kebudayaan

Moral bersifat universal, etika bersifat subjektif

Kebebasan yang bertanggung jawab

Perbuatan baik yang sesuai dengan norma masyarakat

Perbuatan yang bermanfaat bagi kelompok tertentu

Penilaian terhadap hukum dan agama

Hanya berfungsi sebagai aturan tertulis

Menganalisis secara rasional tentang kebaikan dan keburukan tindakan manusia

Mengatur perilaku masyarakat berdasarkan adat

Berisi kumpulan dogma moral agama

Etika profesi hukum

Norma kesopanan

Etika politik

Moral sosial

Benar secara moral dan etis

Benar secara hukum, namun belum tentu etis

Salah secara hukum dan moral

Tidak relevan dengan etika profesi

Agama tidak lagi memiliki peran dalam kehidupan masyarakat

Masyarakat modern mengalami kebingungan moral akibat pluralitas nilai

Etika menggantikan hukum sebagai satu-satunya pedoman

Etika berfungsi untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat

Etika profesi hanya berlaku bagi penganut agama tertentu

Etika profesi hukum diperlukan untuk melengkapi moral agama

Etika profesi hukum tidak relevan dalam praktik hukum

Etika profesi hukum bertentangan dengan moral agama

Moral agama sudah cukup untuk menghadapi dilema hukum modern

Etika profesi menyediakan dasar rasional yang dapat diterima lintas keyakinan

Etika profesi hanya bersifat simbolis tanpa kekuatan moral

Etika profesi hukum dapat dinilai berhasil diterapkan apabila ...

Meningkatkan citra individu praktisi hukum

Dapat menegakkan keadilan sekaligus menjaga kepercayaan publik

Membatasi kebebasan berpendapat para advokat

Mengatur semua perilaku dalam kehidupan pribadi

Benar karena sejalan dengan kebebasan pers

Salah karena melanggar asas kerahasiaan profesi

Dapat dibenarkan jika tidak merugikan klien

Netral karena niatnya untuk kebaikan umum

Peningkatan kekuatan fisik manusia

Perbaikan biologis berupa perkembangan otak manusia

Penurunan kemampuan fisik akibat usia

Perubahan iklim dan lingkungan hidup

Lama waktu bekerja

Tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan

Jenis kelamin pekerja

Besarnya pendapatan

Profesional bekerja hanya untuk mencari penghasilan

Profesional bekerja dengan motivasi pelayanan sosial

Profesional tidak perlu imbalan karena orientasinya pengabdian

Profesional boleh menolak aturan moral demi hasil maksimal

A. Pengetahuan Khusus

B. Standar Moral Tinggi

C. Orientasi Pengabdian

D. Keanggotaan Permanen

A. Profesionalisme semu

B. Kepatuhan terhadap kode etik profesi

C. Pelanggaran sumpah advokat

D. Kurangnya orientasi ekonomi

Karena terkait dengan kepentingan publik dan keadilan masyarakat

Agar setiap orang bebas menjalankan praktik hukum

Karena hanya advokat senior yang boleh berpraktik

Supaya profesi hukum dapat bersaing dengan profesi lain

Profesi dapat dijalankan tanpa sertifikat

Anggota profesi terikat dengan standar, izin, dan aturan etika

Keanggotaan bersifat bebas tanpa batas waktu

Profesi dapat diganti sewaktu-waktu

Tetap profesional karena telah memenuhi syarat hukum

Tidak profesional karena melanggar kaidah moral profesi

Tidak dapat dinilai karena gratifikasi bersifat pribadi

Masih dianggap wajar karena umum dalam praktik hukum

Tidak etis, karena membela pelaku kejahatan

Etis, karena menjalankan peran profesinya untuk memastikan proses hukum yang adil

Tidak profesional, karena bertentangan dengan kepentingan publik

Etis hanya jika advokat mendapat izin dari hakim

Norma

Etika

Nilai

Moral

Dukungan politik pemerintah

Kondisi moral masyarakat

Banyaknya aparat hukum

Jenis sanksi yang diterapkan

A. Moral masyarakat tidak berpengaruh terhadap hukum

B. Hukum akan berjalan efektif jika didukung nilai moral masyarakat

C. Hukum seharusnya menggantikan peran moral

D. Semakin kuat moral, semakin banyak hukum yang dibutuhkan

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial

Hukum sebagai sarana perubahan sosial (social engineering)

Hukum sebagai produk moralitas subjektif

Hukum sebagai refleksi konflik sosial

Pengakuan manfaat hukum

Penolakan karena bertentangan dengan unsur lama

Dukungan budaya modern

Ketaatan tanpa kesadaran

Karena hukum dibuat berdasarkan keputusan politik semata

Karena hukum mencerminkan norma sosial dan etika yang hidup

Karena hukum tidak boleh dipengaruhi nilai moral

Karena hukum berdiri netral dari nilai sosial

Aturan tertulis yang bersifat memaksa dan diberi sanksi oleh negara

Refleksi kritis tentang perilaku manusia berdasarkan prinsip benar–salah

Kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun

Norma agama yang menentukan dosa dan pahala

Tindakan spontan berdasarkan hati nurani

Hukum harus mengikuti seluruh kebiasaan masyarakat

Etika menggantikan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan

Tanpa etika, hukum hanya menjadi alat kekuasaan yang kering nilai

Etika dan hukum berjalan terpisah sesuai bidangnya

Hukum yang beretika adalah hukum yang menguntungkan penguasa

Norma hukum karena mengabaikan asas legalitas

Kode etik profesi karena tidak menjaga kerahasiaan klien

Moral pribadi karena tidak sopan pada masyarakat

Norma sosial karena mencoreng citra advokat

Hukum pidana karena merugikan negara

Norma hukum positif

Etika profesi hukum

Moral pribadi sebagai kompas batin

Etiket profesional

Asas legalitas formal

Moral bersifat konkret, etika bersifat emosional, norma bersifat subjektif

Moral menjadi dasar batin, etika sebagai pedoman perilaku, norma sebagai aturan tertulis

Etika menilai motivasi, moral menilai tindakan, norma menilai hasil

Etika berdiri sendiri tanpa kaitan dengan moral dan hukum

Norma dan moral tidak dapat dijadikan dasar dalam praktik hukum

Benar, karena tidak ada bukti hukum berarti tidak bersalah

Salah, karena tindakan tersebut melanggar etika dan mencederai keadilan

Benar, karena hukum berbeda dengan moral

Salah, tetapi tidak termasuk pelanggaran etika

Benar, karena hadiah bukan gratifikasi

Perbuatan itu sesuai etika meskipun melanggar hukum

Perbuatan itu sah secara hukum namun tidak adil secara moral

Perbuatan itu melanggar norma sosial dan hukum

Perbuatan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat

Perbuatan itu dapat dibenarkan demi kepentingan publik

A. Agar mengetahui seluruh pasal dalam KUHP

B. Karena etika lebih penting daripada hukum positif

C. Untuk membentuk karakter profesional dan mencegah penyalahgunaan kewenangan

D. Supaya dapat menjadi penguasa hukum yang kuat

E. Karena etika profesi hanya berlaku bagi advokat

Dapat dibenarkan karena demi kepentingan publik

Tidak melanggar hukum karena menggunakan kewenangan sah

Melanggar etika karena menyalahi prinsip independensi dan keadilan

Sesuai norma sosial jika didukung masyarakat

Tidak relevan dengan moralitas individu

Masyarakat menjadi takut terhadap hukum

Hukum menjadi alat kekuasaan, kehilangan keadilan dan kepercayaan publik

Proses hukum berjalan cepat namun tidak manusiawi

Norma sosial menjadi tidak diperlukan lagi

Penegakan hukum menjadi lebih efisien

Menentukan besaran upah bagi anggota profesi

Mengatur hak-hak konsumen secara hukum

Menjadi pedoman moral agar profesi dijalankan secara bermartabat

Menggantikan undang-undang dalam menegakkan hukum

Meningkatkan citra organisasi profesi di mata internasional

Profesi lahir dari kebutuhan ekonomi, sedangkan kode etik hanya pelengkap administratif

Profesi dijalankan dengan dasar keahlian, dan kode etik mengarahkan perilaku profesionalnya

Profesi dan kode etik berdiri sendiri tanpa keterkaitan langsung

Profesi bersifat moral, sedangkan kode etik bersifat politis

Kode etik mengatur hal-hal teknis, bukan perilaku etis

Melanggar kode etik advokat karena advokat wajib menjaga kerahasiaan klien.

Tidak melanggar kode etik advokat.

Dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

Hanya melanggar jika ada kerugian bagi klien.

Mengutamakan penghasilan daripada pengabdian

Menjalankan profesinya dengan motif utama pelayanan masyarakat

Menolak semua bentuk penghargaan atau imbalan

Menghindari organisasi profesi karena mengurangi independensi

Mementingkan citra pribadi di atas kepentingan publik

Dapat dibenarkan karena klien adalah pihak yang bertanggung jawab

Melanggar etika karena notaris wajib memastikan keaslian dokumen

Tidak termasuk pelanggaran karena tidak ada kerugian nyata

Hanya pelanggaran administratif, bukan etika

Sesuai hukum jika dibuat di hadapan saksi

Keberanian bertindak sesuai tuntutan profesi dan idealisme yang tinggi

Kesetiaan pada peraturan meskipun tidak adil

Keinginan memperoleh penghargaan publik

Penguasaan teknis hukum semata

Kemampuan mempertahankan jabatan

Menghapus sanksi agar tidak memperburuk citra profesi

Membiarkan sanksi apa adanya karena sudah diatur undang-undang

Memperkuat Dewan Kehormatan dan menegakkan sanksi secara konsisten

Menyerahkan penegakan sanksi kepada lembaga eksternal

Menyederhanakan kode etik agar mudah dipahami publik

Realistis secara politik, karena mempertimbangkan stabilitas

Dapat dibenarkan demi kepentingan nasional

Pelanggaran berat karena mengorbankan keadilan demi kepentingan kekuasaan

Tidak masalah selama prosedur hukum dipenuhi

Dapat diterima jika disetujui organisasi profesi

A. Akal budi manusia dan pengalaman empiris

B. Penguasa yang memiliki kewenangan hukum

C. Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat a priori

D. Kesepakatan sosial dan kebiasaan masyarakat

E. Hasil keputusan lembaga peradilan

Hukum kodrat berfungsi menegaskan sanksi dari hukum positif

Hukum positif merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bentuk nyata

Hukum kodrat mengatur perilaku sosial yang bersifat sementara

Keduanya sama-sama ditentukan oleh kehendak manusia

Hukum positif menolak prinsip-prinsip hukum kodrat

Berlaku secara empiris di alam

Termasuk Welt des Seins

Bersifat seharusnya (Welt des Sollens)

Tidak berkaitan dengan norma moral

Merupakan hukum kebiasaan

Keadilan formal menurut hukum positif

Kepatutan (equity) dalam hukum kodrat

Pembalasan mutlak (retributive justice)

Kewajiban hukum kodrat seadanya

Prinsip kepastian hukum

Ketaatan terhadap hukum positif

Penolakan terhadap hukum kodrat

Kesadaran moral terhadap hukum kodrat

Pembangkangan terhadap kewenangan negara

Ketakutan terhadap sanksi sosial

dibuat oleh lembaga yang berwenang

berasal dari kebiasaan masyarakat

berdasarkan norma agama

diturunkan dari hukum alam