Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSimulasi CAT Bawaslu
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan (kerugian atau defisit yang cukup besar). Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah:
a)
Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan.
b)
Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini
c)
Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya
d)
Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan
e)
Benar semua
2.
Berikut ini yang tidak termasuk dalm 4 pilar kebangsaan adalah:
a)
Pancasila
b)
Bhineka Tunggal Ika
c)
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia
d)
Undang-Undang 1945
e)
Benar semua
3.
Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal:
a)
15 agustus 1945
b)
16 Agustus 1945
c)
17 Agustus 1945
d)
18 Agustus 1945
e)
19 Agustus 1945
4.
Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:
a)
UUD 1945
b)
Pembukaan UUD 1945
c)
Pancasila
d)
Proklamasi 17 Agustus 1945
e)
Benar semua
5.
Berapa jumlah anggota Bawaslu RI:
a)
3 Orang
b)
4 Orang
c)
5 Orang
d)
6 Orang
e)
7 Orang
6.
Berapa jumlah provinsi di indonesia saat ini:
a)
32
b)
33
c)
34
d)
35
e)
36
7.
Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agarmenerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan:
a)
Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda
b)
Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman
c)
Menolaknya mentah-mentah
d)
Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya
e)
Benar semua
8.
Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah:
a)
Menerima dengan tenang
b)
Tidak terima dan minta penjelasan atasan
c)
Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi
d)
Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak
e)
Benar semua
9.
Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda:
a)
Ikut pulang saja
b)
Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai
c)
Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan
d)
Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang
e)
Benar semua
10.
Seorang staf HRD (SDM) di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah:
a)
Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu
b)
Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik/ikut seleksi
c)
Mempertimbangkan tawaran itu
d)
Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan
e)
Benar semua
11.
Anda diminta oleh Direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggungjawab sebuah tim di kantor Anda, padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu.Sikap yang harus Anda lakukan adalah:
a)
Menolak permintaan direktur tersebut
b)
Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran/masukan dari manajer Anda
c)
Menerima permintaan tersebut dengan senang hati
d)
Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada Direktur
e)
Benar semua
12.
Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah:
a)
Membiarkannya saja
b)
Melaporkannya pada pimpinan/ketua rapat
c)
Memberitahukan pada teman terdekat
d)
Diam saja pura-pura tidak lihat
e)
Benar semua
13.
Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu, dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan:
a)
Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu
b)
Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil
c)
Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu
d)
Saya menolaknya dengan mantap
e)
Benar semua
14.
Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terimakasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan, maka saya:
a)
Ikut melakukannya karena rekan-rekan kantor juga melakukannya
b)
Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor kecil
c)
Terkadang ikut melakukan hal tersebut
d)
Tidak ingin melakukannya sama sekali
e)
Benar semua
15.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan alas dasar:
a)
Hadiah Jepang
b)
Kesepakatan sekutu tentang Indonesia
c)
Realisasi Sumpah Pemuda 1928
d)
Kebulatan tekad founding fathers
e)
Benar semua
16.
Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga:
a)
Nilai dasar
b)
Nilai Fleksibilitas
c)
Nilai Instrumental
d)
Nilai Perjuangan
e)
Benar semua
17.
UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali:
a)
Persatuan
b)
Internasionalisme
c)
Keadilan Sosial
d)
Ketuhanan yang Maha Esa
e)
Benar semua
18.
Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan:
a)
Pengakuan adanya keragaman
b)
Lambang kedaulatan negara
c)
Lambang identitas negara
d)
Semboyan bangsa
e)
Benar semua
19.
Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu:
a)
Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah
b)
Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain
c)
Saling menghargai
d)
Suka tolong menolong
e)
Benar semua
20.
Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah:
a)
Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar
b)
Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan
c)
Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri
d)
Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik
e)
Benar semua
21.
Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana:
a)
Membatasi kekuasaan lembagalembaga negara
b)
Menentukan kekuasaan lembagalembaga negara
c)
Menjamin hak-hak asasi warga negara
d)
Semua jawaban a, b dan c di atas benar
e)
Membatasi hak politik warga negara
22.
Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah:
a)
Nilai Ketuhanan
b)
Nilai Keadilan
c)
Nilai Kemanusiaan
d)
Nilai Keteladanan
e)
Benar semua
23.
Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan:
a)
Dasar filsafat negara Indonesia merdeka
b)
Lagu kebangsaan Indonesia Raya
c)
Rancangan UUD
d)
Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia
e)
Benar semua
24.
Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai:
a)
Ideologi terbuka
b)
Sumber dari segala sumber hukum
c)
Dasar Negara
d)
Pandangan hidup
e)
Benar semua
25.
Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali:
a)
Jujur
b)
Tertib penyelenggara pemilu
c)
Kepentingan umum
d)
Ketokohan
e)
Profesional
26.
Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada
a)
25 November 2024
b)
26 November 2024
c)
27 November 2024
d)
28 November 2024
e)
29 November 2024
27.
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada
a)
13 Februari 2024
b)
14 Februari 2024
c)
15 Februari 2024
d)
16 Februari 2024
e)
17 Februari 2024
28.
Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah:
a)
Akurasi data pemilih
b)
Pelibatan RW
c)
Pelibatan RT
d)
Pelibatan tokoh masyarakat
e)
Akurasi data penduduk
29.
Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali:
a)
Pemilih Ganda
b)
Pemilih berumur 17 tahun
c)
Pemilih fiktif
d)
Anggota Polri aktif
e)
Anggota TNI aktif
30.
Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam:
a)
Formulir Model A
b)
Formulir Model B
c)
Formulir model C
d)
Formulir Model D
e)
Formulir Model B dan C
31.
Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui beberapahal berikut:
a)
Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran
b)
Peningkatan kerjasama antar lembaga
c)
Peningkatan transparansi pelaksanaan Pemilu
d)
Peningkatan pelaksanaan Pemilu
e)
Semua benar akuntabilitas
32.
Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan:
a)
Tahapan Pemutakhiran data pemilih
b)
Tahapan Kampanye
c)
Semua Tahapan
d)
Tahapan Pemungutan Suara
e)
Tahapan Pencalonan
33.
Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu difokuskan pada:
a)
Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan
b)
Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu
c)
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu
d)
Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu
e)
Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu
34.
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi:
a)
Pencegahan dan Penindakan
b)
Penentuan titik rawan
c)
Penentuan fokus pengawasan
d)
Pengawasan melekat
e)
Peringatan Dini
35.
Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali:
a)
Relawan Pengawas Pemilu
b)
Pendidikan Politik bagi pemilih
c)
Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan
d)
Perhitungan cepat hasil pemilihan
e)
Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih
36.
Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:
a)
Peserta pemilu
b)
Pemerintah Daerah
c)
Petugas kampanye
d)
Pengawas pemilu
e)
Komisi Penyiaran
37.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur dalam:
a)
UU No 3 Tahun2008
b)
UU No 4Tahun 2008
c)
UU No 5 Tahun 2013
d)
UU No 7 Tahun 2017
e)
UU No 14Tahun 2009
38.
Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh:
a)
Pengawas TPS
b)
Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota
e)
Sukarelawan
39.
Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh:
a)
KPU
b)
Bawaslu Provinsi
c)
Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Sekretaris KPU provinsi
e)
Kejaksaan
40.
Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali:
a)
Surat suara
b)
Tinta
c)
Sampul kertas dan segel
d)
Kotak suara dan bilik suara
e)
Obeng untuk mencoblos
41.
8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali:
a)
Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
b)
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya
c)
Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu
d)
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsisesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
e)
Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu
42.
7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus di taati Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye, kecuali:
a)
Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
b)
Mengganggu ketertiban umum
c)
Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
d)
Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
e)
Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU
43.
Pengawas TPS berjumlah:
a)
1 orang setiap desa/kelurahan
b)
1 orang setiap TPS
c)
2 orang setiap TPS
d)
3 orang setiap desa/kelurahan
e)
5 orang setiap desa/kelurahan
44.
Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali:
a)
Penyusunan kerangka hukum
b)
Hak memilih dan untuk dipilih
c)
Kampanye pemilu yang demokratis
d)
Akses media dan kebebasan berekspresi
e)
Adanya lembaga pengawas Pemilu
45.
Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang:
a)
Umum
b)
Langsung
c)
Rahasia
d)
Jujur dan Adil
e)
Bebas
46.
Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah:
a)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
b)
Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
e)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa
47.
Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah:
a)
Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar
b)
Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu
c)
Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair
d)
Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu
e)
Pemilihan yang dilakukan secara baik
48.
Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:
a)
Bawaslu
b)
Bawaslu dan KPU
c)
Bawaslu, KPU dan KPI
d)
KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
e)
Benar semua
49.
1. Sesuai surat keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2022. Ada berapakah partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024 :
a)
a. 15 Partai
b)
b. 16 Partai
c)
c. 17 Partai
d)
d. 18 Partai
e)
e. 19 Partai
50.
2. Penetapan peserta pemilu dilakukan oleh KPU pada tanggal :
a)
a. 13 Desember 2022
b)
b. 14 Desember 2022
c)
c. 15 Desember 2022
d)
d. 16 Desember 2022
e)
e. 17 Desember 2022
51.
3. Masa kampanye pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU akan berlangsung pada :
a)
a. 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024
b)
b. 29 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024
c)
c. 30 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024
d)
d. 28 November 2023 sampai dengan 9 Februari 2024
e)
e. 29 November 2023 sampai dengan 9 Februari 2024
52.
4. Siapakah Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 adalah :
a)
a. Rahmat Bagja
b)
b. Hasyim Asyari
c)
c. Muhaimin Iskandar
d)
d. Abu Janda
e)
e. Ferdy Sambo
53.
5. Sesuai jadwal tahapan pemilu 2024, kapan berlangsungya pencalonan untuk presiden dan wakil presiden Republik Indonesia :
a)
e. 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023
b)
presiden dan wakil presiden Republik Indonesia :
c)
a. 20 Oktober 2023 sampai 20 November 2023
d)
b. 19 Oktober 2023 sampai 26 November 2023
e)
c. 21 Oktober 2023 sampai 24 November 2023
54.
6. Dalam peraturan KPU No 3 Tahun 2022. Ada berapa tahapan pemilu 2024 :
a)
a. 9 Tahapan
b)
b. 10 Tahapan
c)
c. 11 Tahapan
d)
d. 12 Tahapan
e)
e. 13 Tahapan
55.
7. Dibawah ini merupakan tahapan pemilu 2024 sesuai PKPU No 3 Tahun 2022, kecuali :
a)
a. Pemuktahiran data pemilih
b)
b. Penetapan Peserta Pemilu
c)
c. Masa Tenang
d)
d. Pendirian partai politik
e)
e. Penetapan hasil pemilu
56.
8. Sesuai tahapan pemilu, pemungutan suara pemilihan umum 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada :
a)
a. 14 Februari 2024
b)
b. 15 Februari 2024
c)
c. 16 Februari 2024
d)
d. 17 Februari 2024
e)
e. 18 Februari 2024
57.
9. Partai politik pemenang Pemilu 2019 adalah :
a)
a. Golkar
b)
b. Gerindra
c)
c. PDI Perjuangan
d)
d. Demokrat
e)
e. Nasdem
58.
10. Ada berapakah peserta Pemilihan Umum 2019 :
a)
a. 11
b)
b. 12
c)
c. 13
d)
d. 14
e)
e. 15
59.
12. Siapa nama Ketua DPR Republik Indonesia 2022 :
a)
a. Fahri Hamzah
b)
b. Fadli Zon
c)
c. Ganjar Pranowo
d)
d. Ridwan Kamil
e)
e. Puan Maharani
60.
13. Berapakah partai local Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2024 :
a)
a. 4 Partai
b)
b. 5 Partai
c)
c. 6 Partai
d)
d. 7 Partai
e)
e. 8 Partai
61.
15. Sebelum ditetapkan 17 partai oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024, berapa jumlah partai politik yang mengikuti tahapan verifikasi faktual tahun 2022 :
a)
a. 18 Partai
b)
b. 19 Partai
c)
c. 20 Partai
d)
d. 21 Partai
e)
e. Semua jawaban salah
62.
16. Partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 pada tahapan verifikasi faktual yang berlangsung pada tahun 2022 adalah :
a)
a. Partai Buruh
b)
b. Partai Kebangkitan Nusantara
c)
c. Partai Solidaritas Indonesia
d)
d. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
e)
e. Partai Ummat
63.
17. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak :
a)
a. 11 Kali
b)
b. 12 Kali
c)
c. 13 Kali
d)
d. 14 Kali
e)
e. 15 Kali
64.
18. Kapan Pemilu di Indonesia Pertama dilaksanakan :
a)
a. 1952
b)
b. 1953
c)
c. 1954
d)
d. 1955
e)
e. 1956
65.
20. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 :
a)
a. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara
b)
b. Paling lambat 19 bulan sebelum hari pemungutan suara
c)
c. Paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara
d)
d. Paling lambat 17 bulan sebelum hari pemungutan suara
e)
e. Paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara
66.
21. Siapakah yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden :
a)
a. DPR
b)
b. Mahkamah Konstitusi
c)
c. Perorangan
d)
d. Presiden Petahana
e)
e. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik
67.
22. Berapa jumlah kursi untuk DPRD Provinsi sesuai Undang Undang Pemilu :
a)
a. Paling sedikit 40 kursi dan paling banyak 110 kursi
b)
b. Paling sedikit 30 kursi dan paling banyak 115 kursi
c)
c. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi
d)
d. Paling sedikit 30 kursi dan paling banyak 120 kursi
e)
e. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 110 kursi
68.
23. Berapa jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Kota sesuai Undang Undang Pemilu :
a)
a. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi
b)
b. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 50 kursi
c)
c. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 55 kursi
d)
d. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 50 kursi
e)
e. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 60 kursi
69.
24. Berapa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi :
a)
a. 8 Kursi
b)
b. 7 Kursi
c)
c. 6 Kursi
d)
d. 5 Kursi
e)
e. 4 Kursi
70.
25. Dibawah ini merupakan metode kampanye, kecuali :
a)
a. Pertemuan tatap muka
b)
b. Pertemuan terbatas
c)
c. Iklan Media Masa
d)
d. Debat pasangan calon
e)
e. Bagi bagi sembako
71.
26. Pihak pihak yang dilarang ikut kampanye, kecuali :
a)
a. TNI Polri
b)
b. ASN
c)
c. Kepala Desa
d)
d. Anggota Partai Politik
e)
e. Perangkat Desa
72.
27. Sesuai Pasal 60 UU Nomor 10 Tahun 2016, Kapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan ditetapkan :
a)
a. Paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara
b)
b. Paling lambat 20 hari sebelum tanggal pemungutan suara
c)
c. Paling lambat 25 hari sebelum tanggal pemungutan suara
d)
d. Paling lambat 15 hari sebelum tanggal pemungutan suara
e)
e. Paling lambat 10 hari sebelum tanggal pemungutan suara
73.
28. Jumlah kursi anggota DPR yang ditentukan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebanyak :
a)
a. 573 Kursi
b)
b. 574 Kursi
c)
c. 575 Kursi
d)
d. 576 Kursi
e)
e. 577 Kursi
74.
29. Kapan alat peraga kampanye harus dibersihkan dalam pemilihan sesuai pasal 66 UU Nomor 10 Tahun 2016 :
a)
a. Paling lambat 4 hari sebelum pemungutan suara
b)
b. Paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara
c)
c. Paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara
d)
d. Paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara
e)
e. Paling lambat 6 hari sebelum pemungutan suara
75.
30. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, berapa jumlah pemilih untuk setiap TPS di pemilihan :
a)
a. Paling banyak 400 orang
b)
b. Paling banyak 500 orang
c)
c. Paling banyak 600 orang
d)
d. Paling banyak 700 orang
e)
e. Paling banyak 800 orang
76.
31. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
a)
a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b)
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c)
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d)
d. Menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
e)
e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
77.
33. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa :
a)
a. Pasal 1
b)
b. Pasal 2
c)
c. Pasal 3
d)
d. Pasal 4
e)
e. Pasal 5
78.
37. Siapakah ketua DKPP periode 2022-2027 :
a)
a. Rahmat Bagja
b)
b. Hasyim Asyari
c)
c. Heddy Lugito
d)
d. Ani Budiati
e)
e. Teguh Prasetyo
79.
38. Berapakah jumlah anggota DKPP menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 :
a)
a. 3 Orang
b)
b. 4 Orang
c)
c. 5 Orang
d)
d. 6 Orang
e)
e. 7 Orang
80.
39. Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh :
a)
a. DKPP
b)
b. BPKP
c)
c. Mahkamah Agung
d)
d. Mahkamah Yudisial
e)
e. Mendagri
81.
40. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas pemilu :
a)
a. Langsung
b)
b. Umum
c)
c. Bebas
d)
d. Rahasia
e)
e. Jujur
82.
1. Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, pernyataan ini disebut :
a)
a. Pemilu Inklusif
b)
b. Pemilu Terbuka
c)
c. Pemilu Damai
d)
d. Pemilu Demokratis
e)
e. Pemilu Efektif
83.
3. Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah:
a)
a. Kampanye
b)
b. Pengumuman dan pendaftaran paslon
c)
c. Pengajuan bantuan hibah parpol
d)
d. Pemungutan suara
e)
e. Masa tenang
84.
4. Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah :
a)
a. Peraturan KPU No 4 Tahun 2022
b)
b. Peraturan KPU No 5 Tahun 2022
c)
c. Peraturan KPU No 6 Tahun 2022
d)
d. Peraturan KPU No 7 Tahun 2022
e)
e. Peraturan KPU No 8 Tahun 2022
85.
6. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali :
a)
a. Bawaslu Provinsi
b)
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
c)
c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
d)
d. Kejaksaan Tinggi
e)
e. KPU Provinsi
86.
8. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui :
a)
a. Mahkamah Konstitusi
b)
b. DKPP
c)
c. DPR
d)
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
e)
e. Pengadilan Umum
87.
9. KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah :
a)
a. Peraturan KPU No 5 Tahun 2022
b)
b. Peraturan KPU No 4 Tahun 2022
c)
c. Peraturan KPU No 3 Tahun 2022
d)
d. Peraturan KPU No 2 Tahun 2022
e)
e. Peraturan KPU No 1 Tahun 2022
88.
11. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dll” makna tersebut merupakan pengamalan asas pemilihan :
a)
a. Langsung
b)
b. Umum
c)
c. Bebas
d)
d. Rahasia
e)
e. Mandiri
89.
12. Jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan 2 (dua) putaran, maka pemungutan suara putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal :
a)
a. 24 Juni 2024
b)
b. 25 Juni 2024
c)
c. 26 Juni 2024
d)
d. 27 Juni 2024
e)
e. 28 Juni 2024
90.
14. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diselesaikan melalui :
a)
a. DKPP
b)
b. Mahkamah Konstitusi
c)
c. Bawaslu
d)
d. Panwaslu
e)
e. Presiden
91.
15. Istilah “Pilkada” digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun :
a)
a. 2004
b)
b. 2005
c)
c. 2006
d)
d. 2007
e)
e. 2008
92.
19. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah :
a)
a. UU Nomor 16 Tahun 2010
b)
b. UU Nomor 10 Tahun 2016
c)
c. UU nomor 26 Tahun 2010
d)
d. UU Nomor 11 Tahun 2016
e)
e. UU Nomor 17 Tahun 2017
93.
20. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah :
a)
a. Mahkamah Agung
b)
b. Mahkamah Konstitusi
c)
c. Bawaslu
d)
d. KPU
e)
e. DKPP
94.
21. Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali :
a)
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
b)
b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
c)
c. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
d)
d. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih
e)
e. Menyobek tanda gambar peserta pemilu lainnya
95.
22. Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun :
a)
a. 2004
b)
b. 2009
c)
c. 2014
d)
d. 2019
e)
e. 1999
96.
24. Tahun diselenggarakan untuk pertama kali Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat :
a)
a. 2004
b)
b. 2005
c)
c. 2006
d)
d. 2007
e)
e. 2008
97.
25. Sebelum berlaku UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang :
a)
a. UU No 13 Tahun 2011
b)
b. UU No 14 Tahun 2011
c)
c. UU No 15 Tahun 2011
d)
d. UU No 16 Tahun 2011
e)
e. UU No 17 Tahun 2011
98.
28. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan :
a)
a. Perselisihan kepengurusan partai politik
b)
b. Perselisihan hasil pemilu
c)
c. Perselisihan atas putusan Mahkamah Partai
d)
d. Perselisihan dalam pemutakhiran data
e)
e. Perselisihan penetapan daftar pemilih
99.
29. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha pemilu adalah
a)
a. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu
b)
b. Majelis Khusus Tata Kelola Pemilu
c)
c. Dewan Kehormatan Pengawasan Penyelenggara Pemilu
d)
d. Bawaslu RI
e)
e. Bukan lembaga-lembaga di atas
100.
Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas ………..
a)
a. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
b)
b. 16 bab, 37 pasal , 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan
c)
c. 22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
d)
d. 20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan
e)
e. 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
Reset
