NEW
Font size
WorksheetsAkpol TWK
Total questions: 55
Worksheet time: 27mins
Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang
Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
semangat kekeluargaan
adanya semangat kerjasama
tinggi persatuan dan kesatuan
Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional karena Pancasila sebagai…
ideologi nasional
ideologi pembangunan
ideologi terbuka
ideologi masa depan
pedoman seluruh manusia
Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama, dalam kaitannya dengan UUD 1945 berkedudukan sebagai….
Pandangan hidup bangsa
Kepribadian bangsa
Tujuan bangsa
UUD 1945
Budaya bangsa
Manakah yang termasuk pengamalan sila ke lima
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Berani membela kebenaran dan keadilan
Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
Pancasila memiliki 4 dimensi, yang tidak termasuk dimensi Pancasila yaitu
Normatif
Idealis
Realitas
Fleksibilitas
Ideologitas
Pancasila terdapat dalam kitab apa?dan berbahasa asli apa
Negarakertagama, Jawa
Sutasoma, Sansekerta
Negarakertagama, Sansekerta
Sutasoma, Jawa Kuno
Semua Salah
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......
Presiden dan DPR
Senat dan DPR
Presiden dan senat
DPR dan MPR
MPR dan presiden
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……
Pertama dan kedua
Pertama dan ketiga
Pertama dan keempat
Ketiga dan keempat
Kedua dan keempat
Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……
Peratuan Daerah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perppu
Peraturan Pemerintah
Semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan…..
Gajah Mada
Bhre Kertabumi
Wikramawardhana
Wisnuwardhana
Raden Wijaya
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui…..
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 19 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.
Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan diundang – undangkan pada 29 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.
Bhineka Tunggal Ika sifatnya inklusif, dengan kata lain memiliki arti kecuali …..
Segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan
Kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah
Kelompok masyarakat haruslah hidup berdampingan satu sama lain.
Kelompok mayoritas tidak memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain.
Kelompok masyarakat saling mengerti perbedaan yang ada
Bhineka Tunggal Ika sifatnya konvergen dan tidak divergen artinya bahwa ….
Segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah, bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu
Pandangan-pandangan sektarian dan eksklusif haruslah dihilangkan pada segenap tumpah darah Indonesia, karena ketika sifat sektarian dan eksklusif sudah terbentuk, maka akan banyak suatu konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebihan, dan kurang memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain
Segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan, kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah, tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain
Rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama
Kita haruslah mencari sebuah persamaan dalam perbedaan itu, sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut.
akhir dari demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkanya
supersemar
maklumat presiden no 1 thn 1959
dekrit presiden 5 Juli 1959
mosi wakil presiden
terjadinya G 30 S
pada masa demokrasi liberal, yang menjalankan roda pemerintahan adalah....
presiden
MPR
DPR
Perdana Menteri
wakil Presiden
Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia ditandai dengan ….
Aksi Tritura
Surat Perintah Sebelas Maret
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Manifesto Politik Soekarno
Seruan Tri Komando Rakyat
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara….
Serikat
Kesatuan
Monarkhi
Liberal
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) Indonesia menganut kedaulatan ….
Hukum
Rakyat
Tuhan
Negara
Kekuasaan untuk membuat undang-undang, disebut kekuasaan….
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi ….
Legislatif-Eksekutif-Yudikatif
Legislatif- Eksekutif-Federatif
Legislatif-Eksekutif-Eksaminatif
Legislatif-Eksekutif-Deklaratif
Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY) merupakan pelaksana kekuasaan ….
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
Mengubah dan menetapkan UUD adalah tugas ....
MPR
DPR
DPD
MK
Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah tugas dari ....
MA
MK
KY
BPK
Memilih Kabinet adalah kewenangan dari ....
DPR
MPR
MK
Presiden
hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
hak para anggota DPR untuk mengajukan undang-undang mengenai masalah tertentu kepada pemerintah merupakan hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
Pemanggilan Mendikbudristek ke hadapan DPR untuk mempertanyakan kebijakan Zonasi Sekolah merupakan hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
hak istimewa yang bisa digunakan untuk membatalkan keputusan dari anggota lain adalah hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dikenal dengan hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Permintaan
Hak Angket
Hak Penyelidikan
UUD 1945 dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai...
Aturan hidup berbangsa
Identitas Negara hukum
Hukum Dasar
Hukum Lanjutan
Urutan atau tingkatan tata perundang-undangan yang yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan ..
Azas Hukum
Norma Hukum
Hierarki
Sumber Hukum
Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ..
UU No.11 Tahun 2011
UU No.11 Tahun 2012
UU No.12 tahun 2011
UU No.12 tahun 2012
Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...
Daerah
Pusat
Pemerintah
Presiden
Peraturan harus ditaati agar tercipta...
Kerukunan dan ketertiban
Permusuhan dan kekacauan
Ketidaknyamanan
Kerusuhan
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Keputusan presiden
Peraturan daerah
Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah...
Membiarkan saja karena bukan urusan kita
Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah
Melaporkannya kepada yang berwajib
Sembunyi agar tidak dijadikan saksi
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...
Kedaulatan rakyat
Hukum
Kekuasaan belaka
Ketuhanan yang maha esa
Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...
Norma
Peraruran
Keputusan
Ketetapan
Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
KNPI
MPR
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam...
UU No. 22 Tahun 2000
UU No. 6 Tahun 2006
UU No. 22 Tahun 1999
UU No. 12 Tahun 2004
Hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Setiap Manusia memiliki Hak nya, diantaranya Hak untuk berbicara (berpendapat), Hak untuk Hidup damai, dan Hak untuk mendapatkan pelayanan dan diperlakukan sama dengan manusia lainnnya.
Pernyataan tersebut merupakan makna dari ....
Hak kodrati
Hak fundamental
Hak asasi manusia
Hak ekonomi
Hak pribadi
Perhatikan Pernyataan di bawah ini!
1. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masinghak mengeluarkan pendapat
2. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat
3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya
4. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
5. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam contoh pelaksanaan hak asasi Pribadi adalah nomor ....
1 dan 2
3 dan 4
5 dan 6
1 dan 3
2 dan 3
Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Maka dari itu negara akan menjamin hak-hak dasar setiap warga atau yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM)..
Yang merupakan kewajiban asasi manusia berkaitan dengan sila keempat adalah ….
setiap warga negara ditekankan supaya bisa menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada karena Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan berdiri dari beragama suku dan agama
seluruh warga Indonesia itu memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antarsesamanya. Lantaran semua orang di dunia ini berhak untuk diakui keberadaannya, mereka berhak diakui kekurangan dan kelebihannya
Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman, meski terdapat perbedaan asal daerah, ras, warna kulit, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya
menekankan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil itu lebih pasti
Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan secara sosial, keadilan dalam beribadah, keadilan dalam mengeluarkan pendapat, dan keadilan menerima kehidupan yang layak
Perhatikan ciri-ciri hak asasi manusia di bawah ini !
(1). Hakiki
(2). Tunggal
(3). Tidak dapat dibagi
(4). Ketergantungan
(5). Universal
Dari data diatas, yang merupakan ciri HAM di tunjukkan oleh nomor ...
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
(4), (5), dan (6)
