wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Perpajakan

Total questions: 59

Worksheet time: 2hrs 33mins

Name
Class
Date
1.

Dokumen elektronik terutang bea meterai. Untuk pembubuhannya dapat menggunakan .…


a)

E-meterai

b)

E-meterai tempel


c)

E-meterai teraan


d)

E-meterai komputerisasi

2.

Undang-Undang tentang Bea Meterai adalah UU Nomor .…

a)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

c)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021

d)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

3.

Tampilan pada e-meterai harus terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali .…



a)

Lambang garuda

b)

Tulisan meterai elektronik

c)

Angka 10000 dan tulisan sepulih ribu rupiah

d)

Logo kementerian keuangan

4.

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen, hal ini tertuang dalam .…


a)

Pasal 1 angka 4

b)

Pasal 1 angka 3

c)

Pasal 1 angka 2

d)

Pasal 1 angka 1

5.

Bea Meterai dikenakan … untuk setiap dokumen.

a)

3 (tiga) kali

b)

4 (empat) kali

c)

1 (satu) kali

d)

2 (dua) kali

6.

Tarif bea meterai adalah… 


a)

Rp.3.000

b)

Rp.5.000

c)

Rp.6.000

d)

Rp.10.000

7.

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan definisi dari .…


a)

Wajib pajak

b)

Pajak

c)

Nomor Pokok Wajib Pajak

d)

Badan 

8.

Kewajiban perpajakan seorang wajib pajak adalah terdiri dari…


a)

Daftar – hitung – lapor – bayar

b)

Hitung – bayar – lapor – daftar

c)

Daftar – hitung – bayar – lapor

d)

Lapor- bayar – hitung – daftar 

9.

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…


a)

Wajib Pajak

b)

Objek Pajak

c)

Nomor Pokok Wajib Pajak

d)

Pengusaha Kena Pajak 

10.

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, merupakan defisini dari…

a)

Wajib Pajak

b)

Pajak

c)

Nomor Pokok Wajib Pajak

d)

Pengusaha Kena Pajak

11.

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, merupakan defisini dari…

a)

Pengusaha

b)

Pengusaha Kena Pajak

c)

Badan

d)

Wajib Pajak

12.

Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, merupakan defisini dari…

a)

Masa Pajak

b)

Tahun pajak

c)

Bagian Tahun Pajak

d)

Pajak yang terutang

13.

Pajak yang harus dibayar pada saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan defisini dari…


a)

Bagian Tahun Pajak

b)

Tahun Pajak

c)

Masa Pajak

d)

Pajak yang terutang 

14.

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan defisini adalah…

a)

Surat Pemberitahuan

b)

Surat Pemberitahuan Masa

c)

Surat Pemberitahuan Tahunan

d)

Surat Setoran Pajak

15.

SPT adalah singkatan dari…

a)

Surat Pemberitahuan

b)

Surat Pemberitahuan Tahunan

c)

Surat Pemberian Turunan

d)

Surat Penjelasan Tahunan

16.

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, merupakan defisini dari…

a)

Surat Ketetapan Pajak

b)

Surat Ketetapan Pajak Nihil

c)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

d)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

17.

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang, merupakan defisini dari…

a)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

b)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

c)

Surat Tagihan Pajak

d)

Surat Paksa

18.

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…

a)

Surat Paksa

b)

Pekerjaan Bebas

c)

Pemeriksaan

d)

Penyidikan

19.

Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…

a)

Bukti Permulaan

b)

Pemeriksaan

c)

Penanggung Pajak

d)

Pemeriksaan Bukti Permulaan

20.

Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut, adalah definisi dari…

a)

Pencatatan

b)

Pembukuan

c)

Akuntansi

d)

Pelaporan

21.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya, merupakan defisini dari…

a)

Pembukuan

b)

Penelitian

c)

Penyidikan

d)

Pemeriksaan

22.

Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, merupakan definisi dari…

a)

Surat Keputusan Keberatan

b)

Putusan Banding

c)

Putusan Gugatan

d)

Putusan Peninjauan Kembali

23.

Nomor NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan…

a)

Usia dan kewarganegaraan

b)

Subjektif dan Objektif

c)

Primer dan sekunder

d)

Hak dan kewajiban 

24.

Pendaftaran NPWP secara mandiri melalui situs...

a)

daftar.pajak.go.id

b)

pendaftaran.pajak.go.id

c)

registrasi.pajak.go.id

d)

ereg.pajak.go.id

25.

Data utama yang wajib disiapkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak adalah ....

a)

Nomor Induk kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga

b)

Nomor Registrasi Penduduk Indonesia dan Nomor Undian

c)

Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Undian

d)

Nomor Registrasi Penduduk Indonesia dan Nomor Kartu Keluarga

26.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT secara ....

a)

Baik dan lengkap

b)

Baik, benar dan jelas

c)

Baik, Lengkap dan benar

d)

Benar, lengkap, dan jelas

27.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Orang Pribadi adalah…


a)

Paling lama 1 bulan setelah akhir Tahun Pajak

b)

Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak

c)

Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

d)

Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

28.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Orang Badan adalah…


a)

Paling lama 1 bulan setelah akhir Tahun Pajak

b)

Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak

c)

Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

d)

Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

29.

Berdasarkan pengelolanya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah adalah…

a)

Pajak Restoran

b)

Pajak Hotel

c)

pilihan Pajak Restoran & Pajak Hotel BENAR

d)

pilihan Pajak Restoran & Pajak Hotel SALAH

30.

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak.

1. Pajak Penghasilan

2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan

3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

4. Pajak Kendaraan Bermotor.

Yang merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini DJP adalah…


a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

2 dan 4 

31.

Pajak yang dikumpulkan oleh DJP akan masuk ke…

a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

32.

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif disebut ….

a)

Wajib Pajak

b)

Tahun Pajak

c)

Kewajiban Subjektif

d)

Kewajiban Objektif

33.

Pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang berupa gaji atau upah adalah ...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 17

c)

PPh Pasal 22

d)

PPh Pasal 23

e)

PPh Pasal 26

34.

Gaji per bulan yang diterima Rp 2.500.000,00 premi jaminan kecelakaan kerja yang diterima Rp 20.000,00 dan premi jaminan kematian yang diterima Rp 15.000,00. Biaya jabatan yang dikurangkan sebesar…


a)

Rp 125.000,00

b)

Rp 126.750,00

c)

Rp 200.000,00

d)

Rp 253.500,00

e)

Rp 500.000,00

35.

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan penghitungan penghasilan kena pajak adalah ...

a)

5% dari penghasilan neto

b)

10% dari penghasilan bruto

c)

15% dari jumlah yang dikenakan pajak

d)

5% dari penghasilan bruto

e)

5% dari jumlah yang dikenakan pajak

36.

Penghasilan neto bagi karyawan tetap adalah ...

a)

Penghasilan bruto - PTKP

b)

Penghasilan bruto – Biaya pensiun - PTKP

c)

Penghasilan bruto – biaya jabatan

d)

Sama dengan penghasilan bruto

e)

Penghasilan bruto – biaya jabatan – iurang pension yang dibayarkan sendiri – PTKP

37.

PPh Pasal 21 bagi penerima pensiunan berkala adalah ….

a)

Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh

b)

(Penghasilan neto- PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

c)

(Penghasilan bruto - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

d)

Penghasilan neto x tarif pasal 17 UU PPh

e)

(Penghasilan bruto – biaya jabatan - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

38.

Jumlah PTKP untuk tambahan istri yang bekerja adalah sebesar … 

a)

Rp 1.320.000,00

b)

Rp 15.840.000,00

c)

Rp 17.160.000,00

d)

Rp 31.680.000,00

e)

Rp 54.000.000,00

39.

Apabila seorang WP sudah kawin dan memiliki 2 orang anak, sedangkan istrinya tidak bekerja, maka besarnya PTKP adalah ….


a)

Rp 54.000.000,00

b)

Rp 58.500.000,00

c)

Rp 63.000.000,00

d)

Rp 67.500.000,00

e)

Rp 72.000.000,00

40.

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap adalah ….

a)

PTKP

b)

Iuran pension

c)

Biaya jabatan

d)

Biaya pemeliharaan

e)

Tunjangan hari tua

41.

Zaki seorang WP dengan status K/3 setiap bulan memperoleh gaji Rp 4.500.000,00 Besarnya PTKP adalah ….

a)

Rp 54.000.000,00

b)

Rp 58.500.000,00

c)

Rp 63.000.000,00

d)

Rp 67.500.000,00

e)

Rp 72.000.000,00

42.

WP OP yang menyampaikan SPT pada hari terakhir batas penyampaian akan membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai SPT tahun berjalan sejak bulan...


a)

Februari

b)

Maret

c)

April

d)

Mei

43.

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 S diperuntukkan bagi...

a)

WP OP yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

b)

WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final.

c)

WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final.

d)

WP OP yang diizinkan menyelenggarakan pencatatan.

44.

Tarif PPN berubah sejak 1 April 2022 berubah dari 10% dengan menggunakan tarif baru menjadi ...

a)

5% 

b)

11% 

c)

12%

d)

15%

45.

Untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar ...


a)

0,5 %

b)

2 %

c)

3 %

d)

10 %

46.

Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Pribadi adalah ….

a)

tanggal 29 Februari tahun berikutnya

b)

tanggal 31 Maret tahun berikutnya

c)

tanggal 30 April tahun berikutnya 

d)

tanggal 31 Mei tahun berikutnya

e)

tanggal 30 Juni tahun berikutnya

47.

Antok seorang karyawan yang pada tanggal 1/02/2014 berstatus TK/0. Besar PTKP Antok adalah ….

a)

Rp 15.840.000,00

b)

Rp 18.480.000,00

c)

Rp 19.800.000,00

d)

Rp 24.300.000,00 

e)

Rp 31.680.000,00

48.

Surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak penghasilan badan adalah ....


a)

1108

b)

1770

c)

1771

d)

1721

e)

SSP

49.

Surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi adalah ....


a)

1108

b)

1770

c)

1771

d)

1721

e)

SSP

50.

Tuan Budi tahun 2023 karyawan PT. REMAJA dengan status tidak kawin (TK/0) dalam satu tahun pajak memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 50.000.000,00, maka besarnya PPh psl 21 yang terutang adalah sebesar ….


a)

Rp. 2.100.000,00

b)

Rp. 2.200.000,00

c)

Rp. 2.300.000,00

d)

Rp. 2.400.000,00

e)

Rp. 2.500.000,00.

51.

Seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto pada tahun pajak 2013 yaitu sebesar Rp 100.000.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3(tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Maka penghasilan Tidak kena pajak (PTKP) adalah ….


a)

Rp 2.025.000,00

b)

Rp 15.840.000,00

c)

Rp 24.300.000,00

d)

Rp 30.375.000,00 

e)

Rp 32.400.000,00

52.

Tn. Arif (K/1) pada tahun 2013 mempunyai penghasilan netto sebesar Rp 80.000.000 setahun. Maka besarnya PTKP adalah....

a)

Rp 2 025.000,00

b)

Rp 24 300.000,00

c)

Rp 28 350.000,00

d)

Rp 30 375.000,00

e)

Rp 32 400.000,00

53.

Gaji per bulan yang diterima Rp 2.500.000,00 premi jaminan kecelakaan kerja yang diterima Rp 20.000,00 dan premi jaminan kematian yang diterima Rp 15.000,00. Biaya jabatan yang dikurangkan sebesar…

a)

Rp 125.000,00

b)

Rp 126.750,00

c)

Rp 200.000,00

d)

Rp 253.500,00 

e)

Rp 500.000,00

54.

Seorang wajib pajak dengan status kawin, mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang masih menjadi tanggungannya, dan menanggung ibunya yang tidak perpenghasilan dengan didukung surat keterangan dari Kecamatan, maka besarnya PTKP adalah...

a)

Rp. 54.000.000,00

b)

Rp. 58.500.000,00

c)

Rp. 72.000.000,00

d)

Rp. 76.500.000,00

e)

Rp. 81.100.000,00

55.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor…

a)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.

b)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang

c)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang

d)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturanPemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerjaMenjadiUndang-Undang

56.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (selain Pajak Pertambahan Nilai) adalah…

a)

Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir Masa Pajak

b)

Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

c)

Paling lama 3 (tiga) bulan

d)

Paling lama akhir Masa Pajak

57.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali ....

a)

SPT tidak ditandatangani

b)

SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen

c)

SPT dinyatakan Lebih Bayar dan disampaikan seblum tiga tahun sesudah berakhir Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis

d)

SPTdisampaikansetelahDJPmelakukanpemeriksaanataumenerbitkanSKP

58.

Lengkapilah kalimat berikut :

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh…. Tetapi tidak dilampirkan dalam SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap. 

a)

Akuntan perusahaan

b)

Akuntan Publik

c)

Konsultan Pajak

d)

Konsultan Keuangan

59.

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagimana ditentukan dalam undang-undang ini, merupakan defisini dari ….



(a)