WorksheetsPerpajakan
Total questions: 59
Worksheet time: 2hrs 33mins
Dokumen elektronik terutang bea meterai. Untuk pembubuhannya dapat menggunakan .…
E-meterai
E-meterai tempel
E-meterai teraan
E-meterai komputerisasi
Undang-Undang tentang Bea Meterai adalah UU Nomor .…
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tampilan pada e-meterai harus terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali .…
Lambang garuda
Tulisan meterai elektronik
Angka 10000 dan tulisan sepulih ribu rupiah
Logo kementerian keuangan
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen, hal ini tertuang dalam .…
Pasal 1 angka 4
Pasal 1 angka 3
Pasal 1 angka 2
Pasal 1 angka 1
Bea Meterai dikenakan … untuk setiap dokumen.
3 (tiga) kali
4 (empat) kali
1 (satu) kali
2 (dua) kali
Tarif bea meterai adalah…
Rp.3.000
Rp.5.000
Rp.6.000
Rp.10.000
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan definisi dari .…
Wajib pajak
Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
Badan
Kewajiban perpajakan seorang wajib pajak adalah terdiri dari…
Daftar – hitung – lapor – bayar
Hitung – bayar – lapor – daftar
Daftar – hitung – bayar – lapor
Lapor- bayar – hitung – daftar
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…
Wajib Pajak
Objek Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
Pengusaha Kena Pajak
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, merupakan defisini dari…
Wajib Pajak
Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, merupakan defisini dari…
Pengusaha
Pengusaha Kena Pajak
Badan
Wajib Pajak
Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, merupakan defisini dari…
Masa Pajak
Tahun pajak
Bagian Tahun Pajak
Pajak yang terutang
Pajak yang harus dibayar pada saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan defisini dari…
Bagian Tahun Pajak
Tahun Pajak
Masa Pajak
Pajak yang terutang
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan defisini adalah…
Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Masa
Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat Setoran Pajak
SPT adalah singkatan dari…
Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat Pemberian Turunan
Surat Penjelasan Tahunan
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, merupakan defisini dari…
Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Nihil
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang, merupakan defisini dari…
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Tagihan Pajak
Surat Paksa
Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…
Surat Paksa
Pekerjaan Bebas
Pemeriksaan
Penyidikan
Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan definisi dari…
Bukti Permulaan
Pemeriksaan
Penanggung Pajak
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut, adalah definisi dari…
Pencatatan
Pembukuan
Akuntansi
Pelaporan
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya, merupakan defisini dari…
Pembukuan
Penelitian
Penyidikan
Pemeriksaan
Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, merupakan definisi dari…
Surat Keputusan Keberatan
Putusan Banding
Putusan Gugatan
Putusan Peninjauan Kembali
Nomor NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan…
Usia dan kewarganegaraan
Subjektif dan Objektif
Primer dan sekunder
Hak dan kewajiban
Pendaftaran NPWP secara mandiri melalui situs...
daftar.pajak.go.id
pendaftaran.pajak.go.id
registrasi.pajak.go.id
ereg.pajak.go.id
Data utama yang wajib disiapkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak adalah ....
Nomor Induk kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga
Nomor Registrasi Penduduk Indonesia dan Nomor Undian
Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Undian
Nomor Registrasi Penduduk Indonesia dan Nomor Kartu Keluarga
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT secara ....
Baik dan lengkap
Baik, benar dan jelas
Baik, Lengkap dan benar
Benar, lengkap, dan jelas
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Orang Pribadi adalah…
Paling lama 1 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Orang Badan adalah…
Paling lama 1 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Berdasarkan pengelolanya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah adalah…
Pajak Restoran
Pajak Hotel
pilihan Pajak Restoran & Pajak Hotel BENAR
pilihan Pajak Restoran & Pajak Hotel SALAH
Berikut ini adalah jenis-jenis pajak.
1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Pajak Kendaraan Bermotor.
Yang merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini DJP adalah…
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
Pajak yang dikumpulkan oleh DJP akan masuk ke…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif disebut ….
Wajib Pajak
Tahun Pajak
Kewajiban Subjektif
Kewajiban Objektif
Pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang berupa gaji atau upah adalah ...
PPh Pasal 21
PPh Pasal 17
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
Gaji per bulan yang diterima Rp 2.500.000,00 premi jaminan kecelakaan kerja yang diterima Rp 20.000,00 dan premi jaminan kematian yang diterima Rp 15.000,00. Biaya jabatan yang dikurangkan sebesar…
Rp 125.000,00
Rp 126.750,00
Rp 200.000,00
Rp 253.500,00
Rp 500.000,00
Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan penghitungan penghasilan kena pajak adalah ...
5% dari penghasilan neto
10% dari penghasilan bruto
15% dari jumlah yang dikenakan pajak
5% dari penghasilan bruto
5% dari jumlah yang dikenakan pajak
Penghasilan neto bagi karyawan tetap adalah ...
Penghasilan bruto - PTKP
Penghasilan bruto – Biaya pensiun - PTKP
Penghasilan bruto – biaya jabatan
Sama dengan penghasilan bruto
Penghasilan bruto – biaya jabatan – iurang pension yang dibayarkan sendiri – PTKP
PPh Pasal 21 bagi penerima pensiunan berkala adalah ….
Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh
(Penghasilan neto- PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
(Penghasilan bruto - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
Penghasilan neto x tarif pasal 17 UU PPh
(Penghasilan bruto – biaya jabatan - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
Jumlah PTKP untuk tambahan istri yang bekerja adalah sebesar …
Rp 1.320.000,00
Rp 15.840.000,00
Rp 17.160.000,00
Rp 31.680.000,00
Rp 54.000.000,00
Apabila seorang WP sudah kawin dan memiliki 2 orang anak, sedangkan istrinya tidak bekerja, maka besarnya PTKP adalah ….
Rp 54.000.000,00
Rp 58.500.000,00
Rp 63.000.000,00
Rp 67.500.000,00
Rp 72.000.000,00
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap adalah ….
PTKP
Iuran pension
Biaya jabatan
Biaya pemeliharaan
Tunjangan hari tua
Zaki seorang WP dengan status K/3 setiap bulan memperoleh gaji Rp 4.500.000,00 Besarnya PTKP adalah ….
Rp 54.000.000,00
Rp 58.500.000,00
Rp 63.000.000,00
Rp 67.500.000,00
Rp 72.000.000,00
WP OP yang menyampaikan SPT pada hari terakhir batas penyampaian akan membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai SPT tahun berjalan sejak bulan...
Februari
Maret
April
Mei
Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 S diperuntukkan bagi...
WP OP yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.
WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final.
WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final.
WP OP yang diizinkan menyelenggarakan pencatatan.
Tarif PPN berubah sejak 1 April 2022 berubah dari 10% dengan menggunakan tarif baru menjadi ...
5%
11%
12%
15%
Untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar ...
0,5 %
2 %
3 %
10 %
Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Pribadi adalah ….
tanggal 29 Februari tahun berikutnya
tanggal 31 Maret tahun berikutnya
tanggal 30 April tahun berikutnya
tanggal 31 Mei tahun berikutnya
tanggal 30 Juni tahun berikutnya
Antok seorang karyawan yang pada tanggal 1/02/2014 berstatus TK/0. Besar PTKP Antok adalah ….
Rp 15.840.000,00
Rp 18.480.000,00
Rp 19.800.000,00
Rp 24.300.000,00
Rp 31.680.000,00
Surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak penghasilan badan adalah ....
1108
1770
1771
1721
SSP
Surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi adalah ....
1108
1770
1771
1721
SSP
Tuan Budi tahun 2023 karyawan PT. REMAJA dengan status tidak kawin (TK/0) dalam satu tahun pajak memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp. 50.000.000,00, maka besarnya PPh psl 21 yang terutang adalah sebesar ….
Rp. 2.100.000,00
Rp. 2.200.000,00
Rp. 2.300.000,00
Rp. 2.400.000,00
Rp. 2.500.000,00.
Seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto pada tahun pajak 2013 yaitu sebesar Rp 100.000.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3(tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Maka penghasilan Tidak kena pajak (PTKP) adalah ….
Rp 2.025.000,00
Rp 15.840.000,00
Rp 24.300.000,00
Rp 30.375.000,00
Rp 32.400.000,00
Tn. Arif (K/1) pada tahun 2013 mempunyai penghasilan netto sebesar Rp 80.000.000 setahun. Maka besarnya PTKP adalah....
Rp 2 025.000,00
Rp 24 300.000,00
Rp 28 350.000,00
Rp 30 375.000,00
Rp 32 400.000,00
Gaji per bulan yang diterima Rp 2.500.000,00 premi jaminan kecelakaan kerja yang diterima Rp 20.000,00 dan premi jaminan kematian yang diterima Rp 15.000,00. Biaya jabatan yang dikurangkan sebesar…
Rp 125.000,00
Rp 126.750,00
Rp 200.000,00
Rp 253.500,00
Rp 500.000,00
Seorang wajib pajak dengan status kawin, mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang masih menjadi tanggungannya, dan menanggung ibunya yang tidak perpenghasilan dengan didukung surat keterangan dari Kecamatan, maka besarnya PTKP adalah...
Rp. 54.000.000,00
Rp. 58.500.000,00
Rp. 72.000.000,00
Rp. 76.500.000,00
Rp. 81.100.000,00
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturanPemerintah Penggantin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerjaMenjadiUndang-Undang
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (selain Pajak Pertambahan Nilai) adalah…
Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir Masa Pajak
Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
Paling lama 3 (tiga) bulan
Paling lama akhir Masa Pajak
SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali ....
SPT tidak ditandatangani
SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen
SPT dinyatakan Lebih Bayar dan disampaikan seblum tiga tahun sesudah berakhir Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
SPTdisampaikansetelahDJPmelakukanpemeriksaanataumenerbitkanSKP
Lengkapilah kalimat berikut :
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh…. Tetapi tidak dilampirkan dalam SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap.
Akuntan perusahaan
Akuntan Publik
Konsultan Pajak
Konsultan Keuangan
Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagimana ditentukan dalam undang-undang ini, merupakan defisini dari ….
(a)
