wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

HUT RI 78

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Undang-Undang Nomor berapa yang digunakan untuk Pemilihan Umum

a)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014

b)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

c)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2015

d)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2011 berisikan tentang?

a)

Penyelenggara Pemilihan Umum

b)

Pemilihan Umum

c)

Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Walikota Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Buipati

d)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3.

Siapakah Ketua Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027?

a)

Puadi, S.Pd., MM

b)

Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

c)

Rahmat Bagja, SH. LL. M

d)

Totok Hariyono, SH

4.

Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 berisikan tentang:

a)

pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024

b)

penyusunan alat kerja pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

c)

pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih  dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024

d)

pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum

5.

Siapakah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Periode 2022-2027

a)

Alni, SH., M.Kn

b)

Muhammad Khadafi, S.Kom

c)

Benny Aziz, SE

d)

Surya Efitrimen, S.Pt., MH

6.

Devisi HP2H adalah salah satu Devisi yang ada di tubuh Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Timur. Kepanjangan dari HP2H adalah:

a)

Hukum, Penindakan, Pencegahan dan Humas

b)

Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

c)

Hukum, Pencegahan, Penindakan dan Humas

d)

Hukum, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan dan Hubungan Masyarakat

7.

Tanggal dan Bulan Berapa penanda dimulainya COKLIT data pemilih pada Pemilu tahun 2024

a)

12 Februari 2023- 14 Maret 2023

b)

10 Februari 2023 – 8 Maret 2023

c)

14 Februari 2023 – 16 Maret 2023

d)

8 Februari 2023 – 10 Maret 2023

8.

Siapakah yang melakukan pendataan pemilih ke rumah-rumah Masyarakat?

a)

PPS

b)

PKD

c)

Pantarlih

d)

KPPS

9.

Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih yang sudah berjalan sampai saat ini adalah:

a)

COKLIT, DPT, DPS dan DPSHP

b)

DPS, COKLIT, DPSHP dan DPT

c)

COKLIT, DPS, DPSHP dan DPT

d)

DPSHP, DPS, COKLIT dan DPT

10.

Kepanjangan dari COKLIT adalah:

a)

Penelitian dan Pencocokan

b)

Penelusuran dan Perbaikan

c)

Pencocokan dan Penelitian

d)

Perbaikan dan Penelusuran

11.

Hasil dari COKLIT Meliputi, KECUALI?

a)

Penambahan pemilih yang belum terdaftar

b)

Pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih

c)

Pencoretan Pemilih menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku

d)

Penambahan Pemilih yang sudah terdaftar

12.

Pencegahan yang dilakukan oleh pengawas memiliki Pola dalam bentuk, Kecuali:

a)

Pengawasan Melekat

b)

Koordinasi Internal

c)

Instruksi KPU

d)

Koordinasi Stakeholder

13.

Dalam pelaksanaan Pengawasan, pertama kali yang harus dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu adalah:

a)

Melakukan Pencegahan

b)

Menindak pelanggaran

c)

Memetakan Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu

d)

Memberikan Rekomendasi kepada KPU

14.

Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan?

a)

Prinsip-prinsip check and balances

b)

Sistem proporsional terbuka

c)

Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

d)

Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak

e)

Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

15.

  Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

a)

KPU

b)

DKPP

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Sekretaris Jenderal Bawaslu

16.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkatan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh?

a)
b)

Panwaslu Kecamatan

c)

Bawaslu Provinsi

d)

Bawaslu Kabupaten/Kota

17.

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh?

a)
b)

Sekretariat Bawaslu RI

c)

   Sekretariat Bawaslu Provinsi

d)

  Seluruh Bawaslu Kabupaten /Kota yang ada di wilayah provinsi bersangkutan

18.

Yang tidak termasuk alasan mengapa Bawaslu perlu bekerja sama dengan lembaga mitra dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah?

a)

Karena Bawaslu memiliki anggaran yang dapat dialokasikan bagi lembaga mitra yang bekerja sama dengan Bawaslu

b)

Karena Bawaslu memiliki banyak keterbatasan personil dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

c)

Karena Bawaslu merupakan perwujudan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu

d)

Karena Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

19.

Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksana kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai?

a)

Tindak pidana Pemilu

b)

Perselisihan hasil Pemilu

c)

Pelanggaran administrasi Pemilu

d)

Pelanggaran kode etik dan asas Pemilu

20.

Salah satu peran strategis pengawas pemilu adalah?

a)

Sebagai pengawal demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada

b)

Mampu mencari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

c)

Memastikan KPU tidak melakukan tindak pidana korupsi

d)

Memastikan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu

21.

Peserta Pemilu/Pemilihan berhak melakukan kegiatan Kampanye sebagai berikut, kecuali?

a)

Sebelum dimulainya masa tenang

b)

Menggunakan anggaran Pemerintah

c)

Membawa alat peraga Kampanye

d)

Melakukan pertemuan terbatas

22.

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang?

a)

Mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa /kelurahan

b)

Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan

c)

Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atas persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

A dan B benar

23.

Putusan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu bersifat?

a)

Final

b)

Tidak final

c)

Mengikat

d)

Tidak mengikat

24.

Pada Saat Pemungutan Suara, Seorang Karyawan Gagal Menyalurkan Hak Pilihnya Disebabkan Larangan Dari Pemilik Perusahaan. Tindakan Apa Yang Seharusnya Dilakukan Seorang Pengawas Pemilu?

a)

Menyelesaikan Sebagai Sengketa Pemilu

b)

Melaporkan Kepada Menteri Tenaga Kerja

c)

Memproses Tindakan Pemilik Perusahan Karena Hal Tersebut Merupakan Tindak Pidana Pemilu.

d)

Membiarkan Hal Tersebut Karena Bukan Merupakan Pelanggaran

25.

Mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan pimpinan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan suara?

a)

Penanganan tindak pidana Pemilu/Pemilihan

b)

Penyelesaian hubungan industrial

c)

Kode etik pegawai

d)

Pengadilan HAM berat