NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL TWK - KETATANEGARAAN
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
Presiden dengan persetujuan DPR
Bangsa Indonesia memandang pentingya kerjasama dengan bangsa lain didunia ini yakni karena…
Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, penetapan pemenang ditentukan melalui jumlah suara masing – masing pasangan. Dimana sesuai UUD 1945 pasal 6A ayat 3 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara………dari jumlah suara pemilu dengan…..suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
Lebih dari 50% - sedikitnya 20%
Lebih dari 40% - sedikitnya 20%
Lebih dari 20% - sedikitnya 30%
Lebih dari 25% - sedikitnya 20%
Lebih dari 25% - sedikitnya 15%
Dalam pidato kenegaraan pada sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2023, Presiden Jokowi menyoroti tentang pentingnya kualitas SDM untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045, selain itu tentu yang menjadi agenda penting lainnya adalah penyampaian laporan kinerja lembaga - lembaga negara, dan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dalm hal ini tugas Ko lembaga MPR yakni...
Pengesahan APBN
Perubahan Undang – Undang
Selain bertugas memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, tugas bank sentral yang penting lainnya adalah…
Mencetak dan mengedarkan perangko dan materai
Mengawasi kegiatan ekonomi di dalam maupun luar negeri
Mendorong kegiatan ekspor untuk mendatangkan devisa
Mendorong kian bergulirnya kegiatan ekonomi
Mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah
Dalam negara hukum terdapat asas yang mengutamakan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tersebut adalah…
Asas akuntabilitas
Asas profesionalitas
Asas proporsionalitas
Asas kepastian hukum
Asas tertib peyelenggaraan negara
Berdasarkan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan oleh dua lembaga, pengawasan secara internal dilakukan oleh…
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober1945 diterbitkan maklumat wakil
presiden No.X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun isi dari maklumat tersebut antara lain...
KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat dan menetapkan GBHN sebelum
terbentuk DPR dan MPR
Menetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong)
Menetapkan MPRS (Majelis Permusyawaratan Sementara)
Pem bentukan delapan Provinsi
Kembali Kepada UUD 1945
Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare stale), maka fungsi negara adalah...
Menyediakan pelayanan dan kesejahteraan bagi sekelompok orang
Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden ditujukan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi...
Yang bukan merupakan hak-hak daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah...
memungut retribusi
mengelola kekayaan daerah
Menyelenggarakan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya di daerah
mendapatkan sumber – sumber pendapatan lainnya yang sah
Salah satu gagasan untuk menjadikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara tetapi merupakan lembaga negara karena...
Untuk mereduksi kekuasaan MPR
Agar presiden mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan MPR
Bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang m elaksanakan kedaulatan rakyat
Dalam sistem ketatanegaraan terdiri dari tri cameral, yaitu MPR, DPR dan DPD
Kekuasan MPR, DPR, presiden, DPD adalah sama dan sejajar sehingga presiden tidak dapat
Diberhentikan oleh lembaga - lem baga negara terseb ut termasuk MPR dan DPR
Dari perubahan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 terjadi perubahan yang
signifikan dalam fungsi legislasi, yaitu...
Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR
DPR hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang - undang
kekuasaan membentuk undang - undang ada di tangan MPR
Presiden tidak mem punyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang
Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR. MPR. dan DPD
Makna prinsip negara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia yang dinyatakan dalam UUD 1945 antara lain…
Wilayah-wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang independen
Pemegang tanpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat
Daerah istimewa mempunyai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dengan wilayah lainnya dan tidak tunduk pada pemerintah pusat
Pemerintahan pusat memegang kekuasaan otoriter atas daerah - daera
Daerah mempunyai hak asli untuk mengurus wilayahnya sendiri
Apabila terdapat perbedaan hasil pemilu, sehingga menimbulkan sengketa, maka dapat diselesaikan oleh…
