Perhatikan pernyataan berikut!

1) UUD NRI Tahun 1945

2) Maklumat Wakil Presiden No X

3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

4) Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945

5) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis atau konvensi di Indonesia adalah, kecuali...

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Kata “Mukadimah” diganti dengan “Pembukaan”

2) Pada alinea keempat, kalimat “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”

3) Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

4) Pasal 6 ayat 1 , “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” di coret

5) Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama", ditambah kalimat "hanya untuk satu kali masa jabatan"

Diantara pernyataan diatas, manakah yang bukan keputusan tentang hukum dasar pada sidang PPKI 18 Agustus 1945...

Perhatikan pernyataan berikut!

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat

3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950

4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sejak merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi. Berdasarkan pernyataan diatas, manakah konstitusi tertulis yang tidak pernah berlaku di Indonesia…

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang ( pemerintah//negara ) disertai  Sanksi yang tegas dan nyata, merupakan pengertian norma . . . .

1)    Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang.

2)    Pelanggaran adat istiadat oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat.

3)    Pelaku pencurian di hukum penjara selama 3 tahun.

4)    Perselisihan antar warga diselesaikan dengan jalan mediasi oleh kepala desa.

Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh norma hukum adalah ….

Perbedaan utama antara norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan terletak pada ….

Contoh pelanggaran norma kesopanan pada guru yang terjadi di sekolah yaitu...?

(1)  Berdoa sebelum belajar di pagi hari.

(2)  Menyimpan sampah di kolong meja.

(3)  Mengerjakan soal dengan tertib .

(4)  Berteriak saat tidak ada guru di kelas.

Yang bukan merupakan pelanggaran dari Norma di sekolah adalah . . .

Perhatikan pernyataan berikut.

1) Menjaga stabilitas nasional

2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.

3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.

4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …

Berikut ini merupakan produk hukum yang urutan tepat dibawah UUD 1945 adalah…

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal…

Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama …

Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…

Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......

Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......

Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......

Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……

BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……

Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……

Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……

Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……

Konstitusi adalah aturan mengenai ketatanegaraan suatu negara

Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi.

UUD 1945 Untuk kedua kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949

Pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke Konstitusi RIS

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950.