Font size
WorksheetsKetentuan Umum Perpajakan
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Dibawah ini adalah beberapa alasan dan kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali …
Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
Sarana dalam adminsitrasi perpajakan
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar
Shin Tae Yong adalah Wajib Pajak. Jika dia tidak menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi akan dikenakan denda sebesar...
Rp 100.000
Rp 1.000.000
Rp 500.000
Rp 1.500.000
Sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System. Konsep Self Assessment tercermin dalam UU KUP yaitu ....
Mendaftar diri untuk memperoleh NPWP
Membayar/menyetor pajak
Semua jawaban benar
Melaporkan pajak
Cara penyampaian SPT Tahunan ....
Melaporkan langsung ke KPP
Melaporkan melalui online (efiling)
Dengan ekspedisi atau pos
Semua benar
PT. Jaya terlambat menyampaikan SPT Tahunan tahun 2019, yang baru disampaikan tanggal 05 Mei 2020. Berapa sanksi denda atas keterlambatan tersebut dan apa produk hukum untuk menagihnya?
Denda 100.000 dengan STP
Denda Rp 1.000.000 dengan STP
Denda Rp 100.000 dengan SKPKB
Denda Rp 1.000.000 dengan SKPKB
Pengertian pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara ….
dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung
dengan mendapat imbalan jasa secara langsung
dengan mendapat imbalan jasa secara langsung dari Pemerintah
dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung dari Pemerintah
Dasar Hukum Ketentuang Umum dan Tata Cara Perpajakan tertuang dalam
UU No. 9 Tahun 1994
UU No. 10 Tahun 2009
UU No. 28 Tahun 2007
UU No. 7 Tahun 2021
Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Pernyataan berikut adalah definisi dari
Pajak
PKP
NPWP
STP
Kapan Waktunya Orang Pribadi perlu mendaftar menjadi Wajib Pajak
Saat 1 bulan setelah menerima penghasilan
Saat penghasilannya sudah lebih dari PTKP (4,5 Juta)
Saat sudah menikah
Saat dilahirkan kedunia
Berikut adalah penyebab dihapusnya NPWP, kecuali
Wajib pajak merupakan pensiunan
Wajib pajak menghentikan kegiatannya di indonesia
Wajib pajak wanita telah menikah dan tidak memisahkan harta
Wajib pajak telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris
Surat yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan, pembayaran pajak dan melaporkannya merupakan definisi dari
STP
SSP
SPT
SKP
Data dan informasi keuangan yang harus ada dalam pencatatan?
Nilai piutang dagang
Jumlah perolehan warisan dari orang tua
Selisih nilai penjualan dengan HPP
Modal dan Hutang dagang
Hal-hal yang penerapannya tidak harus mengikuti prinsip taat asas dalam metode pembukuan, kecuali:
Cara pengakuan penghasilan
Metode pembayaran utang
Metode penilaian persediaan
Penentuan tahun buku;
Yang tidak harus dibukukan/dicatat secara terpisah
Penghasilannya dari usaha pokok dan luar usaha
Penghasilannya dikenai PPh final dan tidak final
Penghasilannya menjadi obyek pajak atau bukan obyek pajak
Memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas
Yang bukan kewajiban Wajib Pajak Badan yang diperiksa
Memperlihatkan/meminjamkan dokumen
Memberikan keterangan yang diperlukan
Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan
Memberikan hak hadir saat closing
WP dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan, apabila hasil pemeriksaan dilaksanakan tanpa adanya…
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada WP
penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) kepada WP
pembahasan dengan Tim Quality Assurance
penyampaian permintaan data dan/ atau dokumen kepada WP
Gugatan dari WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada....
Pengadilan Negeri
Pengadilan Niaga
Pengadilan Pajak
Pengadilan Tata Usaha Negara
WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan, dengan syarat DJP belum...
Melakukan Penyidikan.
Melakukan Pemeriksaan.
Menerbitkan SPHP
Menerbitkan SKP
Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak :
3 bulan berakhir untuk SKPPKP PPN
1 bulan berakhir untuk SKPKP PPN
3 bulan berakhir untuk SKPPKP PPH
1 bulan berakhir untuk SKPPKP PPH
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, WP dapat diwakili. kecuali:
Warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya
Badan yang dinyatakan pailit oleh likuidator.
Badan dalam pembubaran oleh badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan.
Badan oleh pengurus atau Komisaris
Sanksi administrasi berupa kenaikan atas SKPKBT yang diterbitkan, berdasarkan keterangan tertulis dari WP.
100% dari jumlah kekurangan pajak
48% dari jumlah kekurangan pajak
2% x 24 dari jumlah kekurangan pajak
50% dari jumlah kekurangan pajak
Orang pribadi usahawan berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi …..
Kedudukan pengusaha dan tempat tinggal
Kedudukan dan tempat kegiatan usaha
Tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha
Tempat tinggal pengusaha dan jenis usahanya
Berikut adalah penyebab tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak, kecuali:
Dilakukan penyidikan
Dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
Diterbitkan Surat Paksa
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
Waktu pendaftaran yang diberikan kepada WPOP pekerjaan bebas dan WP Badan untuk memperoleh NPWP, yaitu paling lama ...
1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan
1 bulan setelah penyerahan BKP/JKP
1 bulan setelah peredaran usahanya melebihi Rp600 jt
Pada akhir bulan berikutnya
PT KTTA Lancar merupakan perusahaan yang memproduksi alat alat rumah tangga seperti wajan, kompor, dan panci. Perusahaan tersebut memperoleh akta pendirian pada tanggal 27 Maret 2023 dan usahanya mulai aktif pada tanggal 11 April 2020. Maka tanggal berapa PT KTTA lancar paling lambat mendaftarkan diri sebagai WP ?
26 April 2023
10 Mei 2023
27 April 2023
11 Mei 2023
Berikut ini adalah pernyataan benar mengenai anak yang belum dewasa tapi sudah memiliki penghasilan?
Kewajiban perpajakan digabung dengan orang tua
Harus memiliki NPWP sendiri
Bebas memilih antara memiliki NPWP sendiri atau NPWP bersama orang tua
Tidak ada kententuan yang mengatur
PT Indah Berseri merupakan WP badan yang memiliki omset kurang dari 4,8 milyar pada tahun 2020, maka PT Indah Berseri dalam hal keperluan perpajakan wajib melakukan ?
Pembukuan
Pencatatan
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan ……
SKPKBT
SKPKB
SKPN
SKPLB
“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 105% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.”
Pernyataan tersebut benar atau salah?
Benar
Salah
Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pemeriksaan untuk “menguji kepatuhan” adalah…………
Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar
Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
Berikut ini yang bukan merupakan alasan penetapan secara jabatan dalam pemeriksaan pajak adalah………..
WP menyerahkan Laporan Keuangan
WP menolak diperiksa
WP tidak memberikan akses
WP tidak memberikan keterangan
“Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor DJP dan harus ke Lokasi WP.”
Pernyataan tersebut benar atau salah ?
Benar
Salah
“Apabila surat pemberitahuan tidak di tanda tangani maka SPT masih sah dan bisa di gunakan untuk penentuan Pajak terutang”
Pertanyaan tersebut benar atau salah ?
Benar
Salah
Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah...
UU Nomor 8 1983 stdtd UU Nomor 7 2021
UU Nomor 6 1983 stdtd UU Nomor 7 2021
UU Nomor 7 1983 stdtd UU Nomor 7 2021
UU Nomor 5 1983 stdtd UU Nomor 7 2021
Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil termasuk...
perseroan komanditer
perseroan lainnya
persekutuan
perseroan terbatas
Setiap Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri adalah yang telah memenuhi persyaratan...
normatif dan objektif
subjektif dan selektif
subjektif dan deskriftif
subjektif dan objektif
Penggunaan NIK sebagai NPWP lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan...
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Presiden
Dibawah ini merupakan azas-azas pemungutan pajak, kecuali
Equity
Economy
Equality
Certainty
Pajak hendaknya dipungut padad saat yang paling baik bagi WP, yaitu pd saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak. Merupakan asas pemungutan pajak…
Equality
Certainty
Economy
Convenience
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Merupakan asas pemungutan pajak…
Equality
Certainty
Economy
Convenience
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas & tidak mengenal kompromi. Merupakan asas pemungutan pajak…
Equality
Certainty
Economy
Convenience
Pembebanan pajak di antara subjek pajak sebaiknya seimbang dengan kemampuannya. Merupakan asas pemungutan pajak…
Equality
Certainty
Economy
Convenience
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan pengertian pajak berdasarkan UU…
UU No.15 Tahun 2009
UU No.17 Tahun 2009
UU No.16 Tahun 2009
UU No.18 Tahun 2009
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, merupakan fungsi pajak
Fungsi Regulerend
Fungsi Economy
Fungsi Budgetair
Fungsi Fundamental
Sumber dana bagi pemerintag untuk membiayai pengeluaran, merupakan fungsi pajak…
Fungsi Regulerend
Fungsi Economy
Fungsi Budgetair
Fungsi Fundamental
Sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak merupakan pengertian dari tata cara pemungutan pajak...
Sistem pemungutan pajak
Stelsel pajak
Asas pemungutan pajak
Hukum pajak
Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Merupakan sistem pemungutan pajak…
Official Assessment System
Witholding System
Self Assessment System
Fundamental Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan. Merupakan sistem pemungutan pajak…
Official Assessment System
Witholding System
Self Assessment System
Fundamental Assessment System
Sistem pemungutan pajak ini, besaran pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga. Merupakan sistem pemungutan pajak…
Official Assessment System
Witholding System
Self Assessment System
Fundamental Assessment System
Pengertian pajak adalah
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat tidak memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), dimanakan pernyataan dibawah ini yang paling benar terkait dengan pendaftaran NPWP?
KPP yang wilayah kerjanya meliputi Tempat tinggal WP OP
KPP yang wilayah kerjanya meliputi Tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha WP OP
KPP yang wilayah kerjanya meliputi Tempat kegiatan usaha WP OP
KPP yang wilayah kerjanya meliputi Tempat tinggal dan tempat kedudukan WP OP
Berapa lama jangka waktu perpanjangan pelaporan SPT tahunan Badan ?
1 (satu) bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
1 (satu) bulan dengan tanpa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
2 (dua) bulan dengan tanpa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
2 (dua ) bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
Mana yang bukan Ketetapan hasil pemeriksaan Pajak ?
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Surat Penetapan Sanksi Administrasi
Berapa tahun jangka waktu daluarsa penetapan pajak?
2 (dua) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
3 (tiga) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
10 (sepuluh) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
Dibawah ini yang tidak menjadi dasar penagihan pajak adalah?
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan
Surat Tagihan Pajak
Jika PT A status SPT tahunan Badan tahun 2022 lebih Bayar sebesar Rp 10.000,-. Lalu pada saat Pembahasan akhir hasil pemeriksaan Wajib Pajak setuju kurang bayar Rp 2.000,-, akan tetapi menurut pemeriksa kurang bayarnya Rp 50.000,- dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rp 50.000,-. Berapa minimal pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak jika ingin mengajukan keberatan?
Rp. 0,-
Rp. 25.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 50.000,-
Budi, remaja 25 tahun belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, berapa penghasilan tidak kena pajak setahun
54 Juta
60 Juta
45 Juta
36 Juta
Apa yang dimaksud dengan pembukuan?
Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
Surat yang berfungsi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak
Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak?
Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
Surat yang berfungsi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya
Apa yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak?
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Surat yang berfungsi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
Surat yang berfungsi koreksi atas jumlah terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi
Surat yang berfungsi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
Negara berhak memungut pajak dari rakyatnya, karena negara telah bertugas melindungi rakyatnya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa, harta benda rakyatnya. Hal ini berdasarkan teori pendukung pemungutan pajak yaitu...
teori asuransi
teori gaya pikul
teori kepentingan
teori bakti
Berikut ini adalah unsur-unsur penertian pajak, kecuali ....
kontribusi wajib kepada negara
mendapat kontraprestasi langsung
dapat dipaksakan
untuk keperluan negara
Yang bukan termasuk subjek pajak adalah ....
Orang Pribadi
Bentuk Usaha Tetap
Warisan belum terbagi
UNSECO
Mr. Bulex, berkebangsaan Amerika dan tinggal di Indonesia adalah seorang pejabat di Kedutaan Besar Amerika. Pada hari Sabtu, Mr. Bulex bekerja sebagai pengajar di Universitas Bekasi sebagai pengajar tidak tetap. Status perpajakan Mr. Bulex di Indonesia adalah …
Subjek Pajak Dalam Negeri
Tidak termasuk Subjek Pajak
Subjek Pajak Luar Negeri
Bisa memilih Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri
Yang tidak diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah ....
Pendaftaran NPWP
Tarif Pajak
Pelaporan SPT
Pembukuan
Indonesia menganut perekonomian terbuka yang menjalin adanya kerjasama dan perdagangan ekonomi internasional dengan negara – negara lain sehingga muncul kegiatan ekspor dan impor. Menanggapi situasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif 0% untuk kegiatan ekspor. Hal ini bertujuan mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional sehingga dapat bersaing dengan produk – produk luar negeri. Berdasarkan ilustrasi di atas, pajak memiliki fungsi….
stabilitas
redistribusi pendapatan
mengatur (regulerend)
anggaran (budgetair)
Wajib Pajak adalah ...
OP yang telah memiliki penghasilan
semua warga negara pada dasarnya adalah wajib pajak
OP dan/atau Badan Usaha yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pajak
yang bayar pajak atas penghasilan yang ia terima
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut
pemeriksaan
pemeriksaan umum
pemeriksaan pajak
pemeriksaan bukti
pemeriksaan pajak merupakan bagian dari
financial statement audit
compliance audit
operational audit
audit risk
Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal , penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa , yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca ( Laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut
pencatatan
laporan
penulisan
pembukuan
Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen wajib disimpan pada jangka waktu
5 tahun
10 tahun
Selamanya
20 tahun
PT ABC mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2020, maka atas SPT PT ABC tersebut akan dilakukan pemeriksaan rutin dengan jenis pemeriksaan kantor apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut, kecuali:
Laporan keuangan tahun 2020 sudah diaudit oleh akuntan publik.
PT ABC sedang tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
Laporan Keuangan tahun 2020 sudah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar.
Dalam 5 tahun terkahir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Petugas Pemeriksa Pajak (P3) merupakan PNS DJP selain pejabat fungsional pemeriksa pajak, yang ditunjuk Kepala Kantor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Dirjen Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan, yang kedudukannya berada di:
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
Kantor Wilayah DJP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Berikut ini merupakan kriteria wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, kecuali
Pemeriksaan dalam rangka penagihan
Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret.
Pemeriksaan atas wajib pajak yang menyampaikan SPT rugi.
Pemeriksaan atas wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku
Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan diatur dalam ketentuan berikut:
Pasal 1 angka 25 UU KUP
PMK-17/PMK.03/2013
Pasal 29 ayat (1) UU KUP
PP 74/2011
Pemeriksaan yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada keterangan lain berupa data konkret saja akan dilakukan pemeriksaan dengan jenis:
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Kantor
Yang Bukan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah
BUT
WNI
Badan yang didirikan di Indonesia
WNA yang telah menetap di Indonesia >183hari dalam 1 tahun
Yang bukan merupakan Surat Ketetapan Pajak adalah..
SKPKB
SKPLB
SKPN
SKPPKP
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun, merupakan pengertian dari…
Bantuan atau sumbangan
Penghasilan
Harta hibahan
Deviden
Berikut dibawah ini yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri:
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Sebagai pajak pusat, instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi Pajak Penghasilan adalah
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Salah satu karakteristik Pajak Penghasilan adalah pajak langsung. Pernyataan
berikut yang menggambarkan karakteristik tersebut adalah
Beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
Dalam pengenaan Pajak Penghasilan sangat memperhatikan kondisi
subjek pajaknya
Pihak yang dituju Undang-Undang untuk dikenakan pajak adalah
pembayar penghasilan
Pengenaan Pajak Penghasilan dimulai dari menentukan subjek pajaknya,
baru dicari objeknya
Apakah Kepanjangan dari UU HPP ?
Undang Undang Harmonisasi PPh dan PPN
Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang Undang Harta dan Penguingkapan Pajak
Undang Undang Harmonisasi Peraturan PPh dan PPN
Sesuai dengan defenisi pajak,terdapat beberapa unsur di dalamnya,kecuali:
Dapat dihindari oleh pemungut pajak
Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara
Tidak adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
SPT TAHUNAN
PBB
NPWP
NOMOR INDUK WAJIB PAJAK
pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
PAJAK LANGSUNG
PAJAK SUBJEKTIF
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PAJAK OBJEKTIF
Surat yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak disebut......
SKP
SKPKB
SKPLB
STP
Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan disebut......
SKP
SKPKB
STP
SKPKBT
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang disebut.......
SKPKB
SKPLB
SKPKBT
SKP
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak..........
SKPN
SKPKB
SKPLB
SKPKBT
Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa dinamakan...
Pembukuan
Perencanaan
Pencatatan
Pengendalian
Pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final dinamakan..
Pembukuan
Pelaporan
Penghitungan
Pencatatan
Terdapat beberapa unsur dalam perpajakan diantaranya diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali...
Subyek Pajak
Asas pajak
Tarif pajak
Obyek Pajak
Wajib Pajak berikut ini tidak wajib menyelenggarakan pembukuan
Wajib Pajak badan di Indonesia
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp4,8 milyar
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp4,8 milyar
Hotman Paris, S.H. adalah pengacara dengan peredaran bruto setahun Rp3,8 milyar dengan demikian maka
Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan
Wajib dapat menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
Wajib Pajak tidak dapat menyelenggarakan pembukuan
Wajib Pajak Pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang
Harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
Peredaran atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto
Penghasilan bruto, kewajiban, dan penyerahan barang
Kewajiban, penghasilan dan biaya
Data yang harus dikumpulkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pencatatan adalah
Penghasilan
Laba
Biaya
Piutang
Apabila ketika dilakukan pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak meminjamkan buku2, catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung, maka besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah:
berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB
berupa kenaikan sebesar 150 % dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
berupa kenaikan sebesar 50 % dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
berupa kenaikan sebesar 200 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
Kewajiban membuat pembukuan dilakukan terhadap setiap wajib pajak, kecuali
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha
Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah
Sanksi administrasi berupa bunga sebesar yang ditetapkan Menteri Keuangan
Pajak terhutang Ditetapkan secara jabatan dengan penerbitan SKP ditambah sanksi administrasi sebesar 100%
Sanksi pidana selama 6 tahun
Sanksi kenaikan pajak sebesar 100%
