NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian Bab 2 PPKn Kelas 8
Total questions: 20
Worksheet time: 2hrs 40mins
Apa bentuk negara Indonesia ...
Kesatuan
Federal
Liberal
Integral
Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam ...
Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 2 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
Isi dari Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
Indonesia adalah negara hukum
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem ...
Sentralisasi
Desentralisasi
Komunisme
Liberalisme
Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari sistem desentralisasi adalah ...
Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal.
Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah.
Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah.
Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu ...
1. Monarki
2. Kesatuan
3. Republik
4. Federasi
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
Bentuk pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia adalah ...
Republik
Kesatuan
Monarki
Federasi
Susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah dan penduduk) merupakan pengertian dari ...
Bentuk Pemerintahan
Bentuk Kedaulatan
Bentuk Otonomi Daerah
Bentuk Negara
Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat ... UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 2 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Berikut ini terdapat tiga ciri negara hukum menurutA.V. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, kecuali ...
the rule of law, not of man, yaitu hukum
sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai ‘wayang’ dari
skenario sistem yang mengaturnya
Supremacy of law (supremasi hukum), yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum
Equality before the law (persamaan dalam hukum), yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat
Due process of law (asas legalitas hukum), yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis
Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berapa helai bulu yang terdapat pada bagian bawah perisai atau pangkal ekor Garuda Pancasila ...
8 helai bulu
45 helai bulu
17 helai bulu
19 helai bulu
Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum, di antaranya adalah ...
Hadir ke sekolah tidak tepat waktu dan pulang sekolah sebelum
waktunya.
Tidak mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan guru dan mengumpulkannya melebihi waktu yang ditentukan.
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah
pada tempatnya.
Tugas piket kelas tidak dilaksankan dengan penuh tanggungjawab
Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan
penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat. Definisi tersebut merupakan arti dari ...
Supremacy of law (supremasi hukum)
Equality before the law (persamaan dalam hukum)
Due process of law (asas legalitas hukum)
The rule of law, not of man (hukum adalah sistem, bukan orang per orang)
Ketentuan pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen berubah menjadi ...
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan dengan sebebas-bebasnya
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Kedaulatan adalah di tangan pemerintah dan dilakukan sengan menggunakan sistem otoriter
Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Artinya adalah ...
kedaulatan rakyat di sini tidak ada batasan dan dilaksankan dengan sebebasnya
kedaulatan rakyat di sini ada kebebasan untuk melaksankannya
kedaulatan rakyat di sini tidak ada batasan atau aturan mainnya
kedaulatan rakyat di sini ada batasan atau aturan mainnya
Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD NRI Tahun 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. UUD NRI Tahun 1945 menggabungkan tiga kedaulatan, diantaranya adalah ...
1. Kedaulatan Tuhan
2. Kedaulatan Raja
3. Kedaulatan Rakyat
4. Kedaulatan Negara
5. Kedaulatan Hukum
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
1, 3, dan 4
1, 3, dan 5
Kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila memiliki dua asas pokok, yaitu ...
asas negara hukum dan asas musyawarah
asas Kedaulatan rakyat dan asas musyawarah
asas kerakyatan dan asas Pancasila
asas kerakyatan dan asas musyawarah
Sudah menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian, untuk menjaga keutuhan NKRI. Mari mulai dari diri sendiri dalam lingkup paling kecil dan sederhana. Kita bisa memulainya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut ini perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI adalah ....
Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa.
Mengejek saat ada teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat.
Melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya, menyalakan musik keras-keras pada malam hari.
Berselisih dan bertikai dengan teman setiap hari
Sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan saat segala kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Disamping kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan sentralisasi, terdapat pula kelemahannya, yaitu ...
Pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi akan lebih cepat pembangunannya
Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan
Membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah
Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersangkutan
Kedaulatan yang berlaku Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila, terutama sila ... dan ...
Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan/perwakilan)
Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan/perwakilan)
Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
Sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan/perwakilan)
