Font size
WorksheetsBAB 3 KELAS 8
Total questions: 42
Worksheet time: 33mins
Demokrasi Parlementer pernah digunakan di tahun?
1950
1951
1952
1953
Pemerintahan
dijalankan oleh Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh
Perdana Menteri. Merupakan sistem pemerintahan?
presidensial
parlementer
Pada masa pemerintahan parlementer peraturan hukum tertinggi yang digunakan adalah?
UUD 1945
UUDS 1945
UUDS 1950
Sejak kapan wakil presiden Moh. Hatta mundur dari jabatannya?
1 Desember 1955
1 Desember 1956
1 Desember 1957
1 Desember 1958
Dalam penyelenggaran negara terdapat berbagai organisasi yang mengatur jalannya negara, begitupun di sekolah kalian ada organisasi yang menjalankan kegiatan peserta didik di sekolah yaitu OSIS, singkatan OSIS adalah...
(a)
lembaga negara yang berwenang membuat
undang-undang untuk menjalankan negara, adalah lembaga?
legislatif
eksekutif
yudikatif
lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang, adalah lembaga?
legislatif
eksekutif
yudikatif
lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara, adalah lembaga?
legislatif
eksekutif
yudikatif
Contoh lembaga legislatif
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Contoh lembaga eksekutif
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Contoh lembaga yudikatif
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Kegiatan kesiswaan di sekolah tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. Apa kepanjangan dari MPK?
(a)
Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah...
presidensil
parlementer
Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah...
presidensil
parlementer
Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah
presidensil
parlementer
Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Pernyataan tadi termasuk sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas
pemerintahan. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi presiden tidak bertanggung
jawab kepada parlemen. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Perdana menteri dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Presiden tidak dapat
membubarkan parlemen. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Parlemen bisa membubarkan
pemerintahan dengan mengajukan
mosi tidak percaya. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Parlemen tidak dapat menurunkan presiden. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan?
presidensil
parlementer
Dalam sejarahnya, Negara Indonesia pertama kali menganut sistem
presidensil. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal...
2 ayat 1 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen
3 ayat 1 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen
4 ayat 1 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen
5 ayat 1 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen
Kemudian, mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia
Serikat (RIS), pada tanggal...
24 Desember 1949
25 Desember 1949
26 Desember 1949
27 Desember 1949
Kemudian, mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia
Serikat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal...
5 Juli 1959
6 Juli 1959
7 Juli 1959
8 Juli 1959
Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan presidensil secara utuh karena ada unsur parlmenter yg digunakan, kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan ini disebut
presidensil konstitusional
parlementer konstitusional
berikut adalah karakteristik sistem pemerintahan presidensil kecuali
Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Sistem partai politik adalah multipartai.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara.
Presiden dan atau wakil presiden hanya tidak dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh parlemen meskipun terbukti melanggar hukum.
berikut adalah karakteristik sistem pemerintahan presidensil kecuali
Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum.
Terdapat prinsip checks and balances.
Presiden memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah
untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan
ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan/atau
undang-undang.
Presiden bertanggung jawab kepada parlemen
berikut adalah karakteristik sistem pemerintahan presidensil
Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Presiden adalah eksekutif tunggal.
Parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi
pemerintahan (kabinet) dalam melaksanakan kebijakan publik.
benar semua
Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada
pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merupakan pengertian dari?
Sentralisasi
Desentralisasi
UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga,
yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan
urusan peme rintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah...
urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
urusan pemerintahan yang dibagi
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota.
Urusan agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar
negeri, moneter dan fiskal nasional diurus oleh?
pemerintah daerah
pemerintah pusat
UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga,
yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan
urusan peme rintahan umum. urusan pemerintahan yang dibagi
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota, merupakan urusan pemerintahan?
konkuren
absolut
umum
urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah, merupakan urusan pemerintahan
absolut
konkuren
umum
pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial.
Sementara, ruang lingkup non-pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan;
lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil
dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik;
persandian; kebudayaan; dan perpustakaan, merupakan urusan pemerintahan?
absolut
konkuren
umum
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan Undang-undang.”
Pasal 18 A ayat 1
UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 B ayat 1
UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 C ayat 1
UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 D ayat 1
UUD NRI Tahun 1945
Manakah yang bukan daerah istimewa!
jakarta
yogyakarta
aceh
bandung
Daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan
Hindia Belanda, merupakan pengertian dari?
daerah swapraja
daerah para raja
daerah ibu kota
Nama daerah istimewa di zaman belanda adalah...
Kooti
zelfbestuur landschappen
Nama daerah istimewa di zaman jepang adalah...
Kooti
zelfbestuur landschappen
