NEW
Font size
WorksheetsPREDIKSI SOAL PAT PPKn KELAS 9 TAHUN 2023
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Simak bacaan berikut :
PENERAPAN PANCASILA PADA PERIODE 1945-1950
Pada periode tahun 1945-1950, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada dua pemerontakan yang terjadi pada periode ini yaitu:
(1) Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.
(2) Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama.
Berdasarkan bacaan diatas apabila dikaikan dengan Pancasila sebagai Idiologi Negara, dapat disimpulkan bahwa warganegara Indonesia saat itu …
sama sekali belum dapat melaksanakan Pancasila sebagai Idiologi Negara.
terdapat banyak pemberontakan di negara kita, walaupun mereka gagal.
masih ada yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya Pancasila.
Pancasila tidak dapat digunakan sebagai Idiologi Negara.
Simak pernyataan-peryataan berikut :
(1) persatuan
(2) keadilan
(3) musyawarah
(4) kerakyatan
(5) ketuhanan
(6) perwakilan
(7) kemanusiaan
Pernyataan di atas yang merupakan nilai dasar pada Pancasila, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (2), (4), (5) dan (7)
(1), (3), (5), (6) dan (7)
(1), (4), (5), (6) dan (7)
Pancasila sebagai Ideologi negara mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai ….
peraturan pemerintahan dalam kegiatan bernegara satu-satunya.
pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan berbernegara.
satu-satunya dari sumber bagi warga negara dalam menjalani kehidupan.
sumber pedoman bernegara satu-satunya yang ada di Indonesia.
Simak pernyataan-pernyataan pada Tabel :
Pernyataan pada tabel yang menunjukan perbedaan dari Ideologi terbuka dan Ideologi tertutup, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2), (3) dan (4)
(1), (2), (4) dan (5)
(2), (3), (5) dan (6)
(3), (4), (6) dan (7)
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah
(2) membantu adik dalam memahami ajaran-ajaran ilmu agama
(3) tidak mencela cara beribadah teman
(4) melakukan ibadah bersama keluarga
(5) saling membantu sesama anggota keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan
(6) saling membimbing sesama anggota keluarga dalam memperdalam ilmu agama
Pernyataan di atas yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan di lingkungan keluarga, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2), (3)
(1), (2), (4)
(2), (4), (5)
(2), (4), (6)
Makna yang terkandung dari nilai keadilan, mengandung arti bahwa setiap warganegara adalah
memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan perannya masing-masing.
memiliki hak yang sama walaupun perannya berbeda-beda.
mendapatkan perlakuan dalam menjalankan hak dan kewajiban.
menjalankan kewajiban yang sama dalam menjalankan haknyanya.
Salah satu kelemahan ideologi tertutup adalah …
rigid dan tidak dapat menerima perubahan
tidak kaku namun terlalu fleksibel
melemahkan solidaritas dalam komunitas
tidak mudah dalam mengurangi konflik
Nilai Dasar Pancasila, yaitu hakikat kelima sila Pancasila mengandung nilai dasar yang bersifat universal dimana mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara yang selanjutnya dijabarkan ke dalam …
nilai praksis
nilai instrumental
nilai normative
nilai realitas
Nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan dalam norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 1945, hal ini merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma.
Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa PANCASILA memiliki …
dimensi struktural
dimensi praktis
dimensi normative
dimensi realitas
Kerukunan antar umat beragama adalah merupakan pengamalan Pancasila, pada sila ke …
1
2
3
5
Salah seorang tokoh Nasional mengatakan bahwa dewasa ini ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari, artinya ancaman telah bergeser bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman : kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum ditemukan obatnya, kelangkaan lapangan kerja, tindakan kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintegrasi nasional, terorisme, perdagangan narkotika / obat terlarang, masa depan generasi muda. Untuk itu, diperlukannya upaya pembelaan negara berupa sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membela negara tidak hanya dengan memanggul senjata atau menjadi tentara, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai jenis kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh semua warga negara.
Berdasarkan bacaan di atas bahwa tokoh nasional tersebut ingin menyampaikan tentang pentingnya Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang …
pertahanan dan keamanan
bela negara
sosial budaya masyarakat
sosial, politik dan bela negara
Gambar tersebut adalah kegiatan sekolah yang merupakan salah satu wujud Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang …
pendidikan
politik
sosial budaya
pertahanan dan keamanan
Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dilakukan dengan cara …
merubah nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan perubahan zaman.
menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel terhadap perubahan zaman.
mengkaji ulang isi dari nilai Pancasila agar dapat mengikuti perkembangan zaman.
melakukan penelaahan ulang isi Pancasila agar dapat mengikuti perubahan zaman.
Gambar tentang kegiatan kerjabakti tersebut adalah salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang …
ekomomi
politik
sosial budaya
pendidikan
Simak Wacana berikut :
Aldi, Budi dan Arman adalah siswa salah satu SMP di daerah kabupaten Cilacap. Pada suatu siang mereka berkumpul di Rumah Aldi untuk mengerjakan tugas daring Mata Pelajaran PPKn, karena sekolahnya masih menggunakan model KBM daring dan luring. Setelah selesai mengerjakan tugas dari gurunya, ketiga anak tersebut masih duduk-duduk diteras rumah. Ibu Aldi keluar untuk memberikan sekedar minuman agar mereka tidak kehausan, lalu bertanya : “tugas kalian sudah selesai?”. Ketiga anak tersebut menjawab : “ Sudah, Bu!” . Ibu Aldi mengerutkan dahi lalu bergumam dalam hati. Anak jaman sekarang memang aneh. Mereka duduk bersama, tapi malah sibuk dengan HP masing-masing. Berbeda dengan jaman dulu, ketika bertemu dan berkumpul, maka momen tersebut akan digunakan untuk ngobrol dan bersenda gurau dengan teman-temannya.
Berdasarkan wacana di atas, sikap yang ditunjukan oleh ketiga anak tersebut, termasuk pada sikap negatif nilai-nilai Pancasila di bidang ….
pergaulan.
kesopanan.
sosial budaya.
pendidikan.
Contoh perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat adalah …
melaksanakan patroli keamanan sekolah
menjadi anggota PKS
menjadi anggota karang taruna
melaksanakan siskamling
Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu dengan cara memastikan bahwa perwujudan dari …
nilai instrumental dan nilai praksis dapat terlaksana
dimensi instrumental terlaksana dengan baik
nilai normative terlaksana dengan baik
nilai realitas terlaksana dengan baik
Salah satu dasar hukum tentang keikutsertaan warganegara dalam kegiatan bela negara di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (3) UUD RI 1945, yang berbunyi …
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Sebagai pelajar di Indonesia, apa yang harus dilakukan apabila mengetahui ada kegiatan kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan Ideologi lain …
membubarkan kegiatan tersebut
melaporkan kepada pihak kepolisian
melakukan perlawanan kepada kelompok tersebut
mengingatkan bahwa kegiatan mereka menyimpang dari NKRI
Gambar tersebut adalah kegiatan yang merupakan bentuk sikap positip terhadap pokok pikiran ke ….
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Simak penyataan berikut :
(1) persatuan.
(2) keadilan.
(3) musyawarah.
(4) kerakyatan
(5) Ketuhanan.
(6) perwakilan.
(7) adil dan beradab
Pernyataan pada tabel yang merupakan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, ditunjukan pada nomor …
(1), (2), (3) dan (4)
(1), (2), (4) dan (5)
(1), (3), (5) dan (6)
(1), (3), (6) dan (7)
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa …
melindungi segenap bangsa Indonesia dan hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan.
melindungi segenap bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Makna yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah bahwa …
seluruh bentuk keputusan dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.
negara berusaha mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur.
kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan perseorangan atau golongan.
Makna yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah bahwa …
seluruh bentuk keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui proses diskusi yang mengutamakan musyawarah mufakat.
setiap warga negara juga memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing.
diterimanya aliran tentang negara persatuan, dimana negara melindungi segenap warga bangsa dan seluruh wilayahnya.
UUD mewajibkan pemerintah dengan segenap penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur.
Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa …
negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan.
negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.
negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.
Salah satu makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah bahwa …
negara kita menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama serta beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
apabila kita hubungkan dengan teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara adalah berada di tangan rakyat.
menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.
persatuan adalah azas yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Gambar tentang penggunaan Hak pilih aktif yang dimiliki oleh setiap warga sesuai ketentuan yang berlaku pada kegiatan pemilihan kepala desa adalah bentuk dari …
partisipasi rakyat
keperdulian rakyat
kebersamaan rakyat
kedaulatan rakyat
Bentuk kerukunan umat beragama pada gambar tersebut sesuai dengan perwujudan pada pokok pikiran …
Pertama
Kedua
Ketiga
keempat
Hukum dasar tidak tertulis atau Konvensi adalah .…
peraturan yang secara tersirat dalam hukum dasar negara, namun tertulis dalam UU.
suatu praktik ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam hukum dasar, namun kadang dilakukan oleh sebuah Negara tersebut.
suatu praktik ketatanegaraan yang tertulis dalam hukum dasar, namun dilakukan secara terus menerus dalam sebuah negara.
praktik ketatanegaraan yang dilakukan secara terus menerus dalam sebuah negara, namun tidak tertulis dalam hukum dasarnya.
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) menjenguk teman yang sedang sakit
(2) berperilaku adil kepada siapa pun
(3) saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain
(4) menjalankan ajaran agama dengan benar
(5) menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa
(6) menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
Pernyataan yang mengembangkan nilai-nilai keadilan, ditunjukan pada nomor….
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
(5) dan (6)
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) bersikap egois.
(2) suka bekerjasama.
(3) tidak bersikap mandiri.
(4) menghormati hak orang lain.
(5) mengembangkan gotong-royong.
(6) bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
Pernyataan di atas yang menunjukan nilai-nilai yg perlu dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2) dan (3)
(2), (3) dan (4)
(2), (4) dan (5)
(3), (5) dan (6)
Salah satu contoh sikap positif terhadap pokok pikiran kedua dilingkungan masyarakat adalah....
mengormati orang lain yang sedang beribadah
mengembangkan persatuan hidup bermasyarakat
bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat
mengembangkan sikap teposeliro
Mengikuti kegiatan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan UMUM dengan cara datang dan memberikan suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah merupakan sikap positip terhadap pokok pikiran …
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Contoh sikap rela berkorban yang dapat dilakukan oleh seorang siswa di lingkungan sekolah, adalah …
menjaga kerukunan antar sesama warga sekolah.
menyumbang teman satu kelas yang terkena musibah.
memecahkan masalah bersama dengan bermusyawarah.
patuh dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.
Simak Pernyataan-pernyataan berikut :
(1) bentuk negara, yang berkedaulatan hukum;
(2) ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
(3) tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah;
(4) bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat;
(5) tujuan pemerintahan yang akan diwujudkan oleh negara;
Pernyataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea keempat adalah …
(1), (2) dan (3)
(1), (2) dan (4)
(2), (3) dan (4)
(2), (3) dan (5)
Salah satu contoh sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan dilingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …
menjaga ketertiban di lingkungan sekolah.
menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
saling menghormati antar sesame warga sekolah.
mengikuti kegiatan upacara peringatan hari nasional.
Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah membahas tentang …
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui PEMILU
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota Negara.
Segala Keputusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Simak Pernyataan-pernyataan berikut :
(1) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(3) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(4) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan UUD.
Pernyataan diatas yang merupakan wewenang MPR sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 adalah diyunjukan pada nomor …
1
2
3
4
Simak Wacana berikut :
Ketentuan tentang kewenangan lembaga negara di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara kita yaitu dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga MPR anggotanya terdiri dari DPR dan DPD sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1). Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Presiden. Selanjutnya dalam terkait Kekuasaan Kehakiman yang independen, salah satunya diatur dalam Pasal 24. Mengenai Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai ketentuan Pasal 23E menjadi tanggung jawab BPK.
Namun demikian disamping menggunakan UUD Negara RI Tahun 1945, ada beberapa praktik kenegaraan di Indonesia yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berulang ulang walaupun tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Misalnya Praktik di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Di mana mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR (satu hari menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia).
Berdasarkan wacana diatas, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia menggunakan konstitusi ….
tertulis
tidak tentu
tidak tertulis
tertulis dan tidak tertulis
Simak Gambar tersebut :
Dalam rangka menegakan kedaulatan hukum maka, ketika kita menangkap pencuri yang tertangkap oleh masyarakat, maka tindakan yang harus dilakukan adalah …
melaporkan ke kantor polisi
ikut melampiaskan kemarahan
membawa ke balai desa untuk ditanyai
dibawa ke pos ronda untuk diinterogasi
Bentuk tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila pada masa Reformasi adalah …
penganggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terus terjadi.
tantangan pengaruh dari luar negeri.
kondisi geopolitik Negara Indonesia yang berada di antara 2 benua
letak strategis Negara Indonesia dalam pervaturan politik Internasional
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, adalah Bunyi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 pada Alinea …
1
2
3
4
Contoh sikap positip pokok pikiran Persatuan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga adalah …
saling membantu dalam membersihkan rumah
tidak saling menghina antar sesame teman
saling membantu antar sesama pelajar
mengembangkan kehidupan rukun dilingkungan sekolah
Terdapat 3 fungsi DPR, sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Fungsi …
legislasi, anggaran, pengawasan
interpelasi, menyatakan pendapat, angket
legislasi, interpelasi, anggaran
pengawasan, anggaran, interpelasi
Contoh sikap positif pelaksanaan kedaulatan rakyat dilingkungan sekolah adalah …
menghormati perbedaan agama
menghormati perbedaan pendapat
menghormati perbedaan pendapatan
menghormati perbedaan warna kulit
Simak Pernyataan-pernyataan berikut :
(1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
(3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
(4) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
(5) berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
Pernyataan diatas yang menunjukan wewenang dari Mahkamah Agung sesuai dengan Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 adalah …
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(3) dan (5)
(4) dan (5)
Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki 3 (tiga) hak dimana sesuai Pasal 20A Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu DPR memiliki hak …
legislasi, anggaran, pengawasan
interpelasi, menyatakan pendapat, angket
legislasi, interpelasi, anggaran
pengawasan, anggaran, interpelasi
Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki 3 (tiga) hak dimana sesuai Pasal 20A Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu DPR memiliki hak …
hak legislasi, hak anggaran dan hak angket
hak legislasi, hak anggaran dan hak pengawasan
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas
Landasan Hukum bahwa Negara Indonesia menganut Teori Kedaulatan Rakyat tertuang di dalam ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada …
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Landasan Hukum bahwa Negara Indonesia menganut Teori Kedaulatan Hukum tertuang di dalam ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada …
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Negara Indonesia pernah menggunakan bentuk Negara serikat pada saat kita menggunakan Konstitusi RIS 1949. Namun pada Tahun 1959 kita kembali ke UUD 1945 dengan dikeluarkannya dekrit Presiden, dimana Negara kita adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan Bentuk Negara Kesatuan dituangkan dalam ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada …
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (1)
Ketentuan tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada Pasal …
20A ayat (1)
24A ayat (1)
24B ayat (1)
24C ayat (1)
Ketentuan tentang Wewenang Mahkamah Agung diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada Pasal …
20A ayat (1)
24A ayat (1)
24B ayat (1)
24C ayat (1)
Ketentuan tentang Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu pada Pasal …
20A ayat (1)
24A ayat (1)
24B ayat (1)
24C ayat (1)
Simak Pernyataan-pernyataan berikut :
(1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
(2) mengusulkan pengangkatan hakim agung.
(3) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
(4) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(5) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Pernyataan diatas yang menunjukan wewenang dari Komisi Yudisial sesuai dengan Ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 adalah …
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(2) dan (5)
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) menjaga sikap persatuan dan kesatuan
(2) pengambilan keputusan secara musyawarah
(3) bersikap adil terhadap sesama anggota masyarakat
(4) menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama yang dianut
(5) mengembangkan kerukunan di lingkungan masyarakat
Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, ditunjukan pada nomor …
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(1) dan (4)
(1) dan (5)
Bentuk kongkrit sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan dilingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ….
bersikap adil terhadap sesama
menghormati hak orang lain
menghormati keberagaman budaya
mengembangkan sikap tenggang rasa
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) Dewan Pertimbangan Agung
(2) Dewan Perwakilan Daerah
(3) Mahkamah Konstitusi
(4) Komisi Pemberantasan Korupsi
(5) Dewan Perwakilan Rakyat
(6) Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam lembaga tinggi negara di Indonesia, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2), (3) dan (5)
(1), (3), (4) dan (5)
(2), (3), (4) dan (5)
(2), (3), (5) dan (6)
Lembaga yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pada sistem pemerintahan presidensial adalah …
Presiden
Menteri Koordinator Bidang tertentu
(Menko)
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, bahkan pada kita pernah melaksanakan hampir semua bentuk sistem pemerintahan dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini.
Sistem pemerintahan yang dianut masa sekarang ini di Indonesia, sesuai dengan Ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah …
presidensial
campuran
semi parlementer
semi presidensial
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) Menteri Keuangan.
(2) Menteri Luar Negeri.
(3) Menteri Kehakiman.
(4) Menteri Pertahanan.
(5) Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan di atas adalah jabatan-jabatan menteri yang berhak menggantikan tugas kepresidenan apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhalangan tetap sesuai ketentuan Pasal 8 UUD Negara RI tahun 1945, ditunjukan pada nomor ….
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(1), (4) dan (5)
(2), (4) dan (5)
Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, berisi ketentuan tentang ….
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD
MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
MPR sedikitnya melakukan sidang 1 kali dalam 5 tahun
MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Simak pernyataan-pernyataan dalam tabel berikut :
(1) menyusun Undang-Undang
(2) mengubah Undang-Undang
(3) mengubah Undang-Undang Dasar
(4) menetapkan Undang-Undang
(5) menetapkan Undang-Undang Dasar
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan wewenang MPR yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, ditunjukan pada nomor ….
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
(3) dan (5)
Lembaga yang berhak mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945, adalah …
DPR
DPD
Presiden
DPR dan Presiden
Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah …
BPK
DPR
Presiden
DPD
Simak Pernyataan-pernyataan berikut :
(1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
(3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
(4) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
(5) memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pernyataan diatas yang menunjukan wewenang dari Mahkamah Konstritusi sesuai dengan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 adalah …
(1), (4) dan (5)
(1), (4) dan (5)
(2), (4) dan (5)
(3), (4) dan (5)
Simak pernyataan-pernyataan berikut :
(1) ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar.
(2) tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara.
(3) tujuan yang hendak dicapai oleh suatu bangsa ke depan.
(4) ketentuan tentang diadakannya sebuah Undang-Undang Negara.
Pernyataan yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945, khususnya alinea keempat ditunjukan pada nomor ….
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
Ideologi jika dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Ideologi terbuka dan Ideologi tertutup. Salah satu kelemahan ideologi tertutup adalah …
ideologi bersifat mutlak
cenderung berefek psikologis
hak asasi manusia tidak dihormati
kewajiban warganegara berbeda-beda
Sebagai ideologi yang terbuka Pancasila mengandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar dari ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam …
Penjelasan dalam UUD Negara RI Tahun 1945
Pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan RI
Simak penyataan berikut :
(1) Pancasila harus dijabarkan dalam suatu sistem norma.
(2) Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh
(3) Pancasila mampu mencerminkan realitas kehidupan dalam masyarakat.
(4) Pancasila berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari.
(5) Pancasila perlu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional.
(6) Pancasila agar dituangkan dalam bentuk norma atau aturan hukum yang lebih jelas.
Pernyataan diatas yang menunjukan pengertian dimensi normative dari pancasila ditunjukan pada nomor ….
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(1), (5), dan (6)
